PENJAMIN EMISI FULL COMMITMENT | Siapa Menanggung Saham Yang Tak Laku

𝗝𝗮𝗻𝗷𝗶 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗕𝗶𝘀𝗮 𝗕𝗲𝗿𝘂𝗯𝗮𝗵 𝗠𝗲𝗻𝗷𝗮𝗱𝗶 𝗨𝘁𝗮𝗻𝗴

Setiap kali sebuah perusahaan melantai di bursa, di balik prospektusnya selalu ada satu kalimat yang jarang dibaca investor: penjamin emisi menjamin penawaran umum “dengan kesanggupan penuh (full commitment)”. Kalimat pendek ini sebenarnya janji yang sangat mahal. Ia berarti, kalau saham yang ditawarkan tidak habis dibeli publik, penjamin emisi wajib membeli sendiri sisanya.

Dasar hukumnya berangkat dari UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan UU No. 4 Tahun 2026. Aturan teknisnya tersebar di beberapa Peraturan OJK, dan sepanjang 2025 sampai 2026 justru banyak yang diganti: POJK 13/2025 tentang Pengendalian Internal dan Perilaku Penjamin Emisi Efek, lalu POJK 3/2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Efek, yang diundangkan 29 April 2026 dan langsung berlaku.

Tulisan ini membahas apa sebenarnya kontrak penjaminan emisi dengan kesanggupan penuh, siapa yang menanggung risikonya, dan di titik mana kontrak ini rawan diperdebatkan.

𝗖𝗮𝗿𝗮 𝗞𝗲𝗿𝗷𝗮𝗻𝘆𝗮 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗣𝗿𝗮𝗸𝘁𝗶𝗸

Lalu apa itu penjaminan emisi? Sederhananya, emiten yang ingin menjual saham atau obligasi kepada publik tidak berjualan sendiri. Ia menunjuk Perusahaan Efek berizin Penjamin Emisi Efek (PEE) untuk menyiapkan penawaran umum, memasarkannya, menjatahkan efek kepada pemesan, lalu menyerahkan dananya kepada emiten.

UUPM sejak awal membuka dua pilihan. Pasal 1 angka 17 UUPM menyebutkan, “Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.”

Frasa “dengan” kewajiban membeli sisa itulah yang dalam praktik disebut kesanggupan penuh (full commitment). Frasa “tanpa” kewajiban itu disebut kesanggupan terbaik (best effort). POJK 3/2026 kini menyebut kedua istilah ini secara eksplisit: penjaminan dilakukan “dengan kontrak penjaminan emisi Efek yang dapat berbentuk kesanggupan penuh atau kesanggupan terbaik” (Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1 dan Pasal 9 huruf a angka 1).

𝗖𝗼𝗻𝘁𝗼𝗵 𝘀𝗲𝗱𝗲𝗿𝗵𝗮𝗻𝗮𝗻𝘆𝗮 𝗯𝗲𝗴𝗶𝗻𝗶. PT Bebeb menawarkan 2 miliar saham baru di harga Rp 100 per saham, sehingga target dananya Rp 200 miliar. Penawaran ini dijamin oleh satu penjamin emisi secara full commitment atas seluruh saham yang ditawarkan. Ternyata publik hanya memesan 1,4 miliar saham. Sisa 600 juta saham, senilai Rp 60 miliar, wajib dibeli sendiri oleh penjamin emisi tersebut. PT Bebeb tetap menerima Rp 200 miliar penuh, dikurangi imbal jasa.

Dalam skema best effort, ceritanya lain. PT Bebeb hanya menerima Rp 140 miliar dari 1,4 miliar saham yang laku, dan penjamin emisi tidak berutang apa pun atas kekurangannya.

Ringkasnya, perbedaan keduanya terletak pada siapa yang menanggung risiko efek yang tidak laku. Dalam full commitment, sisa efek wajib dibeli penjamin emisi, sehingga emiten pasti menerima dana sebesar nilai yang dijamin. Dalam best effort, sisa efek tidak dibeli siapa pun dan kembali menjadi risiko emiten, sehingga dana yang terkumpul bergantung sepenuhnya pada minat pasar.

Konsekuensinya juga berbeda bagi penjamin emisi. Pada full commitment, ia menanggung risiko pasar dan risiko pendanaan, dan karena itu berhak atas imbal jasa yang lebih tinggi dengan komponen fee penjaminan. Pada best effort, risikonya terbatas pada reputasi dan keberhasilan pemasaran, dengan imbal jasa yang lebih rendah. Dalam praktik di Indonesia, full commitment lazim dipakai untuk IPO saham dan penawaran obligasi, sedangkan best effort jarang dipakai dan biasanya untuk emisi berskala kecil.

𝗗𝗶𝗯𝗮𝗰𝗮 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗞𝘂𝗿𝘀𝗶 𝗠𝗮𝘀𝗶𝗻𝗴-𝗠𝗮𝘀𝗶𝗻𝗴

𝗕𝗮𝗴𝗶 𝗲𝗺𝗶𝘁𝗲𝗻, full commitment adalah kepastian. Rencana ekspansi, pelunasan utang, atau akuisisi yang dibiayai dana IPO bisa dijalankan tanpa menebak-nebak berapa yang akan terkumpul. Harganya adalah imbal jasa yang lebih tinggi dan, dalam praktik, harga penawaran yang cenderung ditekan. Penjamin emisi yang menanggung risiko sisa tentu lebih suka harga yang mudah terserap pasar.

𝗕𝗮𝗴𝗶 𝗽𝗲𝗻𝗷𝗮𝗺𝗶𝗻 𝗲𝗺𝗶𝘀𝗶, full commitment adalah bisnis menanggung risiko. Imbal jasanya menarik, tetapi satu IPO yang sepi peminat bisa membuat Perusahaan Efek tiba-tiba memegang saham bernilai puluhan miliar yang harus dibayar tunai. POJK 41/2020 tentang Penawaran Umum Elektronik tidak memberi ruang tawar soal ini. Pasal 50 ayat (2) menyatakan, “Penjamin Emisi Efek wajib menyediakan dana untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu paling lambat sebelum dilakukannya distribusi Efek oleh Penyedia Sistem.”

𝗕𝗮𝗴𝗶 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿, ada sinyal yang perlu dibaca. Saham sisa yang diserap penjamin emisi menandakan permintaan pasar sebenarnya lebih lemah dari kesan yang dibangun. Setelah saham tercatat, penjamin emisi yang memegang sisa itu bebas menjualnya, dan dari tekanan jual inilah yang kerap menjelaskan kenapa harga saham baru melemah di hari-hari awal. Karena itu, investor sebaiknya membaca bagian “Penjaminan Emisi Efek” di prospektus dan hasil penjatahan yang diumumkan, bukan hanya angka oversubscribe di berita.

𝗗𝗮𝗿𝗶 𝘀𝗶𝘀𝗶 𝗲𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶, full commitment memindahkan risiko pasar dari emiten ke lembaga yang dianggap paling mampu mengelolanya. Mekanisme ini membuat penawaran umum lebih dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan bagi emiten. Konsekuensinya, kesehatan permodalan penjamin emisi ikut menentukan stabilitas pasar perdana. Itulah alasan OJK mengikat kegiatan penjaminan dengan syarat modal yang makin ketat.

𝗞𝗲𝗿𝗮𝗻𝗴𝗸𝗮 𝗛𝘂𝗸𝘂𝗺𝗻𝘆𝗮

𝗦𝗶𝗮𝗽𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗯𝗼𝗹𝗲𝗵 𝗺𝗲𝗻𝗷𝗮𝗺𝗶𝗻. Pasal 30 ayat (1) UUPM menetapkan bahwa kegiatan usaha Perusahaan Efek hanya dapat dilakukan Perseroan yang telah memperoleh izin usaha. Kewenangan pemberian izin yang dulu ada pada Bapepam kini beralih ke OJK berdasarkan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang kerangkanya diperkuat UU P2SK. Penjamin emisi juga berbentuk Perseroan Terbatas, sehingga kewajiban direksinya tunduk pula pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

POJK 3/2026 kini mengelompokkan Perusahaan Efek dalam tiga tingkat. PEKU 2 hanya boleh menjalankan kegiatan PEE “secara terbatas” dengan modal disetor paling sedikit Rp 55 miliar dan MKBD paling sedikit Rp 50 miliar. PEKU 3 menjalankan kegiatan PEE secara penuh dengan modal disetor paling sedikit Rp 110 miliar dan MKBD paling sedikit Rp 100 miliar (Pasal 5, 20, dan 21). Pembatasan pentingnya ada di Pasal 7 ayat (2) huruf a: PEKU 2 “hanya dapat bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi Efek atas calon Emiten dengan aset skala kecil atau menengah”, yaitu sampai dengan Rp 250 miliar.

𝗜𝘀𝗶 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝘂𝗺 𝗸𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗸. Pasal 13 ayat (2) huruf b POJK 13/2025 mewajibkan kontrak penjaminan emisi antara PEE dan emiten paling sedikit memuat:

1. identitas para pihak;

2. pengungkapan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi antara PEE dan Emiten;

3. sifat hubungan Afiliasi, jika ada;

4. tugas PEE sebagai penjamin pelaksana emisi Efek dan sebagai Penjamin Emisi Efek;

5. deskripsi Efek;

6. penjaminan, yang terdiri atas bentuk penjaminan, jumlah emisi, mekanisme penjatahan, serta bagian atau porsi Efek yang dijamin PEE, sendiri atau dengan sindikasi;

7. imbal jasa penata laksana emisi, imbal jasa penjaminan, dan imbal jasa penjualan;

8. persyaratan pendahuluan;

9. masa berlaku dan pengakhiran perjanjian;

10. uraian pendekatan atau metode penentuan harga Efek bersifat ekuitas; dan

11. uraian tentang penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para Pihak.

POJK 13/2025 diundangkan 11 Juni 2025 dan berlaku enam bulan kemudian (Pasal 121). Aturan ini menggantikan antara lain POJK 4/POJK.04/2020 tentang perilaku PEE.

𝗞𝗲𝘄𝗮𝗷𝗶𝗯𝗮𝗻 𝘀𝗲𝗯𝗲𝗹𝘂𝗺 𝗱𝗮𝗻 𝘀𝗲𝗹𝗮𝗺𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮𝘄𝗮𝗿𝗮𝗻. Penjamin pelaksana emisi wajib melakukan uji tuntas terhadap emiten sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan, dengan kertas kerja yang disimpan paling singkat 10 tahun (Pasal 14 POJK 13/2025). Selama penawaran, PEE bertanggung jawab atas pemasaran, penjatahan, pembayaran dana kepada emiten, dan pengembalian uang pesanan bila penawaran batal karena saham tidak dapat dicatatkan di Bursa Efek (Pasal 30).

Dua larangan langsung menyentuh full commitment. Pasal 31 POJK 13/2025 menyatakan, “Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, PEE, agen penjualan Efek, Afiliasi dari PEE, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan perjanjian penjaminan emisi Efek sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.” Sebaliknya, bila terjadi kelebihan pesanan, Pasal 38 mewajibkan PEE mendahulukan pesanan pihak yang tidak terafiliasi daripada pesanan PEE sendiri dan afiliasinya.

𝗞𝗮𝗹𝗮𝘂 𝗽𝗲𝗻𝗷𝗮𝗺𝗶𝗻 𝗲𝗺𝗶𝘀𝗶 𝗴𝗮𝗴𝗮𝗹 𝗯𝗮𝘆𝗮𝗿. Pasal 50 ayat (1) POJK 41/2020 menegaskan, “Penjamin Emisi Efek wajib mematuhi perjanjian penjaminan emisi Efek yang dibuat dengan Emiten.” Bila dana tidak tersedia saat distribusi, Pasal 51 menjatuhkan larangan sementara perdagangan di Bursa Efek bagi PEE yang menjadi Anggota Bursa dan pembatasan akses ke Sistem Penawaran Umum Elektronik, sampai ada penetapan lebih lanjut dari OJK. Dana hasil penawaran wajib diserahkan Partisipan Admin kepada emiten paling lambat satu Hari Bursa sebelum pencatatan, dan ketentuan ini wajib dimuat dalam perjanjian penjaminan emisi (Pasal 53).

𝗧𝗮𝗻𝗴𝗴𝘂𝗻𝗴 𝗷𝗮𝘄𝗮𝗯 𝗮𝘁𝗮𝘀 𝗽𝗿𝗼𝘀𝗽𝗲𝗸𝘁𝘂𝘀. Pasal 80 ayat (1) UUPM menempatkan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di antara pihak yang “wajib bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas kerugian yang timbul” bila Pernyataan Pendaftaran memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material. Pembelaannya ada di ayat (3): pihak tersebut dapat lepas dari tanggung jawab bila membuktikan telah “bertindak secara profesional dan telah mengambil langkah-langkah yang cukup”. Pasal 81 ayat (1) memperluasnya kepada “Setiap Pihak yang menawarkan atau menjual Efek dengan menggunakan Prospektus”.

𝗣𝗲𝗻𝘂𝗻𝗱𝗮𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗺𝗯𝗮𝘁𝗮𝗹𝗮𝗻. Ketentuan penundaan masa penawaran umum masih merujuk pada Peraturan Nomor IX.A.2. Prospektus terkini mengutipnya sebagai hak emiten menunda paling lama tiga bulan sejak efektif, atau membatalkan, antara lain bila IHSG “turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama tiga Hari Bursa berturut-turut”, terjadi bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, atau pemogokan yang berpengaruh signifikan, atau peristiwa lain yang ditetapkan OJK.

𝗧𝗶𝘁𝗶𝗸 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗕𝗲𝗿𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗗𝗶𝘁𝗮𝗳𝘀𝗶𝗿𝗸𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝗯𝗲𝗱𝗮

𝗣𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗮, 𝗯𝗼𝗹𝗲𝗵𝗸𝗮𝗵 𝗽𝗲𝗻𝗷𝗮𝗺𝗶𝗻 𝗲𝗺𝗶𝘀𝗶 𝗺𝘂𝗻𝗱𝘂𝗿 𝘀𝗮𝗮𝘁 𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿 𝗿𝘂𝗻𝘁𝘂𝗵? Hak menunda atau membatalkan karena IHSG turun lebih dari 10% dalam tiga Hari Bursa, bencana, atau perang dirumuskan sebagai hak emiten. POJK 13/2025 hanya mewajibkan kontrak memuat “persyaratan pendahuluan” serta “masa berlaku dan pengakhiran perjanjian”, tanpa merinci alasan pengakhiran yang sah bagi penjamin emisi. Akibatnya, klausul market out atau keadaan kahar sepenuhnya diserahkan pada rumusan kontrak.

Di sinilah sengketa biasanya lahir. Penjamin emisi bisa berdalih keadaan memaksa berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata. Namun, menurut hemat saya, jatuhnya harga pasar adalah persis risiko yang dijual dalam full commitment, dan imbal jasa penjaminan dibayar justru untuk menanggungnya. Dalil kahar atas penurunan pasar semata akan sulit diterima, kecuali kontrak secara tegas memasukkannya sebagai alasan pengakhiran.

𝗞𝗲𝗱𝘂𝗮, 𝘀𝗮𝘁𝘂 𝗽𝗲𝗻𝗷𝗮𝗺𝗶𝗻 𝗲𝗺𝗶𝘀𝗶, 𝘀𝗮𝘁𝘂 𝘁𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗴𝗮𝗴𝗮𝗹. Dalam simulasi PT Bebeb, seluruh 2 miliar saham dijamin satu penjamin emisi. Artinya, tidak ada pembagian porsi dan tidak ada anggota sindikasi yang bisa diminta menutup kekurangan. Bila penjamin emisi itu gagal menyediakan Rp 60 miliar untuk membeli sisa saham, Pasal 51 POJK 41/2020 memang menjatuhkan larangan perdagangan dan pembatasan akses sistem, tetapi sanksi itu tidak membayar emiten sepeser pun.

Posisinya juga rangkap. Penjamin emisi tunggal otomatis menjadi penjamin pelaksana emisi, dan karena Pasal 8 POJK 41/2020 mewajibkan Partisipan Admin berasal dari penjamin pelaksana emisi, ia pula yang menerima dana hasil penawaran untuk dan atas nama emiten (Pasal 53). Dana publik Rp 140 miliar dan kewajiban pembelian sisa Rp 60 miliar berada di tangan pihak yang sama. Pertanyaannya, bila penjamin emisi gagal bayar, bolehkah ia menahan atau memperjumpakan dana publik yang dipegangnya dengan imbal jasa atau klaim lain terhadap emiten? Menurut hemat saya, dana itu diterima “untuk dan atas nama Emiten” sehingga tidak dapat diperjumpakan, tetapi kontrak yang tidak mengaturnya secara tegas tetap membuka ruang sengketa.

Catatan ini berubah bila penawaran dijamin sindikasi penjamin emisi efek. Pasal 1282 KUHPerdata menyatakan perikatan tanggung renteng tidak dianggap ada kecuali dinyatakan tegas, sehingga emiten tidak otomatis dapat menagih kekurangan satu anggota sindikasi kepada anggota lainnya.

𝗞𝗲𝘁𝗶𝗴𝗮, 𝗽𝗲𝗻𝗷𝗮𝗺𝗶𝗻 𝗲𝗺𝗶𝘀𝗶 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗷𝘂𝗴𝗮 𝗺𝗲𝗻𝗷𝗮𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗺𝗯𝗲𝗹𝗶. Dalam simulasi dengan satu penjamin emisi, kedudukannya sebagai penjamin pelaksana emisi membuat Pasal 80 ayat (1) UUPM langsung menjangkaunya bila Pernyataan Pendaftaran memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material. Perdebatan tentang siapa saja yang bertanggung jawab baru melebar bila ada penjamin emisi peserta, karena Pasal 80 hanya menyebut penjamin pelaksana, sedangkan Pasal 81 ayat (1) menjangkau “Setiap Pihak yang menawarkan atau menjual Efek dengan menggunakan Prospektus”.

Sisi yang jarang dibahas justru muncul pada penjamin emisi tunggal. Setelah membeli 600 juta saham sisa, ia juga berkedudukan sebagai pembeli. Bila kemudian terungkap prospektus memuat informasi tidak benar, dapatkah ia menggugat PT Bebeb atas kerugiannya sebagai pemegang saham? Pasal 81 ayat (2) menutup hak pembeli yang “telah mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar”, dan penjamin pelaksana yang melakukan uji tuntas sendiri sulit mengaku tidak tahu.

𝗞𝗲𝗲𝗺𝗽𝗮𝘁, 𝗹𝗮𝗿𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗺𝗲𝗻𝗷𝘂𝗮𝗹 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗯𝗲𝗿𝗵𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗵𝗮𝗿𝗶 𝗽𝗲𝗻𝗰𝗮𝘁𝗮𝘁𝗮𝗻. Pasal 31 POJK 13/2025 hanya melarang penjualan sisa efek “sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek”. Sejak hari pertama perdagangan, penjamin emisi bebas melepasnya. Bagi investor ritel, ini risiko harga yang nyata. Bila pelepasan dilakukan dengan cara yang menciptakan gambaran semu atas permintaan atau harga, larangan dalam Pasal 90 sampai Pasal 92 UUPM tetap berlaku, dengan ancaman pidana dalam Pasal 104. Garis antara “melepas sisa penjaminan” dan “mengatur harga” inilah yang kerap diuji dalam pemeriksaan.

𝗞𝗲𝗹𝗶𝗺𝗮, 𝗲𝗺𝗶𝘁𝗲𝗻 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗱𝗶𝗯𝗮𝘆𝗮𝗿 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗯𝗶𝘀𝗮 𝗹𝗮𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗴 𝗺𝗲𝗺𝗽𝗮𝗶𝗹𝗶𝘁𝗸𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗻𝗷𝗮𝗺𝗶𝗻 𝗲𝗺𝗶𝘀𝗶. Kewajiban membeli sisa efek pada dasarnya utang uang yang sudah jatuh tempo. Namun permohonan pailit atau PKPU terhadap Perusahaan Efek tidak dapat diajukan kreditor secara langsung, melainkan melalui OJK, berdasarkan Pasal 8B UU OJK yang disisipkan melalui Pasal 8 angka 5 UU P2SK, jo. UU No. 37 Tahun 2004. Tata caranya diatur POJK 21/2022: kreditor, paling sedikit dua, harus lebih dulu mengajukan permohonan kepada OJK, yang menelaahnya paling lama 45 hari. Sepanjang yang saya telusuri, UU No. 4 Tahun 2026 tidak mengubah kewenangan eksklusif OJK ini. Jalur lain yang terbuka bagi emiten adalah gugatan wanprestasi atau arbitrase, sesuai klausul penyelesaian sengketa yang wajib ada dalam kontrak. Karena itu, rumusan forum sengketa dalam kontrak penjaminan bukan sekadar formalitas.

𝗞𝗲𝗲𝗻𝗮𝗺, 𝘀𝗶𝗮𝗽𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗯𝗼𝗹𝗲𝗵 𝗺𝗲𝗻𝗷𝗮𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗻𝗷𝗮𝗺𝗶𝗻 𝗲𝗺𝗶𝘀𝗶 𝘁𝘂𝗻𝗴𝗴𝗮𝗹. Karena penjamin emisi tunggal selalu bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi, batas dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a POJK 3/2026 langsung berlaku. PEKU 2 hanya boleh menjadi penjamin tunggal PT Bebeb bila aset PT Bebeb tidak lebih dari Rp 250 miliar. Di atas itu, penjamin tunggalnya harus PEKU 3.

Persoalannya ada pada ukuran komitmen. Dalam simulasi, penjamin emisi menjamin Rp 200 miliar dan harus membeli sisa Rp 60 miliar, sementara MKBD minimum PEKU 2 hanya Rp 50 miliar. Dari naskah yang saya telusuri, tidak saya dapati batas eksplisit nilai full commitment yang boleh diambil satu penjamin emisi dibandingkan modalnya, selain disiplin MKBD dan manajemen risiko. Apakah frasa “secara terbatas” dalam Pasal 5 ayat (2) cukup untuk membatasi hal ini, atau perlu aturan pelaksana tersendiri, belum terjawab tuntas.

𝗟𝗶𝗺𝗮 𝗛𝗮𝗹 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗗𝗶𝗶𝗻𝗴𝗮𝘁

1. Full commitment berarti penjamin emisi wajib membeli sendiri efek yang tidak laku, dan dananya wajib tersedia sebelum distribusi efek (Pasal 50 ayat (2) POJK 41/2020). Gagal menyediakan dana berujung larangan sementara perdagangan di bursa.

2. Kontrak penjaminan emisi kini wajib memuat sebelas unsur minimum menurut Pasal 13 ayat (2) POJK 13/2025, termasuk bentuk penjaminan, porsi efek yang dijamin, syarat pendahuluan, pengakhiran, dan penyelesaian sengketa.

3. Alasan penjamin emisi untuk mundur saat pasar bergejolak tidak diatur rinci oleh POJK. Tanpa klausul market out yang tegas, dalil keadaan memaksa atas penurunan harga pasar sulit diterima.

4. Dengan satu penjamin emisi, seluruh risiko gagal bayar terpusat pada satu pihak yang sekaligus memegang dana publik. Emiten perlu menilai kemampuan keuangan penjamin emisi sejak awal, mengatur larangan perjumpaan dana dalam kontrak, dan memilih forum sengketa dengan cermat karena pailit atau PKPU terhadap Perusahaan Efek hanya melalui OJK.

5. Investor perlu membaca hasil penjatahan dan porsi yang diserap penjamin emisi. Larangan menjual sisa efek hanya berlaku sampai pencatatan, setelah itu tekanan jual dapat datang dari penjamin emisi itu sendiri.

—

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More

BBCA DAN ASII DICORET DARI SAHAM SHORT SELLING

𝘉𝘶𝘳𝘴𝘢 𝘛𝘦𝘬𝘢𝘯 𝘛𝘰𝘮𝘣𝘰𝘭 𝘑𝘦𝘥𝘢 𝘛𝘢𝘯𝘱𝘢 𝘚𝘶𝘳𝘢𝘵 𝘗𝘦𝘯𝘶𝘯𝘥𝘢𝘢𝘯

𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗲𝗜𝗗𝗡. BEI Hapus Lima Saham dari Daftar Short Selling November 2026: https://www.fortuneidn.com/market/bei-hapus-lima-saham-dari-daftar-short-selling-november-2026-d7w02-00-lflgw-zl1wv6

Baru sebulan short selling kembali berjalan di Bursa Efek Indonesia, daftarnya sudah kosong lagi. Melalui Pengumuman Nomor Peng-00206/BEI.POP/10-2026 tanggal 28 Oktober 2026, BEI mengeluarkan ASII, BBCA, BRPT, BUMI, dan INDF dari Daftar Efek Short Selling untuk periode November 2026.

Lima saham itu adalah seluruh isi daftar sejak transaksi dibuka 1 Oktober 2026, dan tidak ada satu pun saham pengganti. Artinya, sepanjang November tidak ada saham yang dapat di-short melalui mekanisme resmi bursa.

𝗗𝗮𝗳𝘁𝗮𝗿 𝘀𝗲𝗯𝗮𝗴𝗮𝗶 𝗣𝗶𝗻𝘁𝘂 𝗠𝗮𝘀𝘂𝗸

Saya tidak akan mengulang apa itu short selling. Cukup diingat, Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek (POJK 6/2024) menyebutkan, “Transaksi Short Selling adalah transaksi penjualan Efek dimana Efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan.”

Yang jarang dibahas justru pintunya. POJK 6/2024 tidak membolehkan semua saham di-short. Short selling hanya boleh atas Efek yang tercatat di bursa dan yang ditetapkan oleh bursa dalam daftar Efek short selling (Pasal 13 dan Pasal 14). Bursa wajib mengumumkan Efek yang memenuhi maupun tidak lagi memenuhi syarat kepada publik dan melaporkannya ke OJK menjelang akhir setiap bulan (Pasal 15).

Teknisnya diatur dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Margin dan Transaksi Short Selling, terakhir diubah dengan Keputusan Direksi Nomor Kep-00157/BEI/10-2024, serta Peraturan Nomor III-I tentang Keanggotaan Margin dan/atau Short Selling. Pembatasan transaksinya diubah lagi melalui Keputusan Direksi Nomor Kep-00135/BEI/09-2026 tanggal 18 September 2026.

Gambarannya sederhana. Bayangkan sebuah restoran yang menu utamanya tetap buka setiap hari, tetapi ada satu menu khusus yang daftarnya diganti tiap bulan. Bulan Oktober ada lima pilihan. Bulan November, kartu menu khusus itu kosong. Restorannya tetap buka, saham ASII, BBCA, BRPT, BUMI, dan INDF tetap bisa dibeli dan dijual seperti biasa di pasar reguler. Yang hilang hanya satu cara bertransaksi, yaitu menjual dulu dengan saham pinjaman lalu membeli belakangan.

Jadi pencoretan dari daftar bukan suspensi saham, dan bukan pula penilaian atas kinerja emitennya. Ia hanya menutup satu jalur transaksi selama satu periode.

Kriteria yang Diumumkan, Alasan yang Tidak Diumumkan

Lalu apa syarat sebuah saham masuk daftar? Menurut butir III.2 Peraturan II-H, saham short selling pada dasarnya harus lebih dulu memenuhi kriteria Efek yang dapat ditransaksikan secara margin (butir III.1), ditambah syarat free float paling sedikit 20% yang dihitung selama 6 bulan terakhir sampai periode review. Untuk tahap awal pemberlakuan kembali, BEI menambahkan saringan: hanya konstituen indeks LQ45 dengan likuiditas dan free float tertinggi.

Di sinilah pertanyaannya muncul. BEI tidak menyebut alasan pencoretan per saham. Pengumuman Peng-00206/BEI.POP/10-2026 hanya memuat daftar, bukan pertimbangan.

Coba kita uji. BBCA dan ASII adalah dua saham dengan kapitalisasi dan likuiditas terbesar di bursa. Sulit membayangkan free float atau nilai transaksi keduanya runtuh di bawah ambang kriteria hanya dalam satu bulan. Kalau kelima saham masih memenuhi kriteria objektif tetapi tetap dicoret, maka yang bekerja bukan kriteria, melainkan diskresi bursa.

Diskresi itu memang ada. Pasal 14 POJK 6/2024 memberi ruang bagi bursa menetapkan kriteria khusus, dan dalam praktik BEI juga menyatakan dapat mengecualikan saham dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan aktivitas perdagangan. Konteksnya juga tidak bisa diabaikan. Di tengah konsultasi MSCI soal kemungkinan reklasifikasi pasar Indonesia.

Menurut hemat saya, daftar kosong November lebih tepat dibaca sebagai kebijakan peredam di tengah pasar yang tertekan daripada kegagalan lima saham memenuhi kriteria. Namun, itu tafsiran sederhana saya.

𝗜𝗿𝗼𝗻𝗶 𝟮𝟵 𝗢𝗸𝘁𝗼𝗯𝗲𝗿

Kalau tujuannya meredam tekanan jual, pasar justru menjawab sebaliknya. Sehari setelah pengumuman, pada sesi I perdagangan 29 Oktober 2026, kelima saham itu turun bersamaan.

𝗗𝗮𝗿𝗶 𝗸𝗮𝗰𝗮𝗺𝗮𝘁𝗮 𝗲𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶, ini menunjukkan short selling bukan biang tekanan harga. Skalanya memang kecil sekali. Saat ini, hanya dua anggota bursa yang mengantongi persetujuan, yaitu PT Ajaib Sekuritas Asia dan PT Semesta Indovest Sekuritas. Selama masa transisi sampai 31 Desember 2026, layanan hanya untuk investor individu domestik. Posisi short per saham juga dibatasi paling banyak 0,05% dari saham tercatat. Menyalahkan short selling atas kejatuhan IHSG, dengan angka sekecil itu, rasanya tidak proporsional.

𝗕𝗮𝗴𝗶 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗲𝗺𝗲𝗴𝗮𝗻𝗴 𝘀𝗮𝗵𝗮𝗺, pencoretan ini tidak mengubah apa pun secara langsung. Saham tetap bisa dijual kapan saja. Yang kehilangan alat adalah investor yang ingin melindungi nilai portofolionya (hedging) dengan posisi short. Dalam pasar yang sedang turun, justru di saat itulah alat lindung nilai paling dibutuhkan.

𝗕𝗮𝗴𝗶 𝗽𝗲𝗿𝘂𝘀𝗮𝗵𝗮𝗮𝗻 𝗲𝗳𝗲𝗸, situasinya lebih pahit. Sistem, perjanjian nasabah, perikatan pinjam-meminjam efek, dan pemenuhan Modal Kerja Bersih Disesuaikan sudah disiapkan, tetapi bulan depan tidak ada saham yang bisa ditawarkan.

𝗕𝗮𝗴𝗶 𝗲𝗺𝗶𝘁𝗲𝗻, ada satu hal yang sering terlupa. Emiten tidak dimintai persetujuan ketika sahamnya dimasukkan atau dikeluarkan dari daftar saham short selling. Keputusan sepenuhnya ada di tangan bursa, padahal persepsi pasar atas saham emiten itu ikut terdampak.

𝗡𝗮𝘀𝗶𝗯 𝗣𝗼𝘀𝗶𝘀𝗶 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗦𝘂𝗱𝗮𝗵 𝗧𝗲𝗿𝗯𝘂𝗸𝗮

Pertanyaan paling praktis justru ini: bagaimana dengan nasabah yang sudah memegang posisi short (sudah menjual saham pinjaman tapi belum membelinya kembali) sejak Oktober?

Untuk intraday short selling (jual dan beli saham pinjaman selesai di hari yang sama), persoalannya selesai dengan sendirinya. Posisi wajib ditutup pada hari bursa yang sama, dan forced buy dijalankan otomatis di akhir hari. Tidak ada posisi intraday yang menyeberang ke November.

Short selling reguler berbeda. Posisinya boleh terbuka lebih dari satu hari bursa, dengan saham pinjaman dan biaya pinjam harian. Saya tidak mendapati, baik dalam Pengumuman Peng-00206/BEI.POP/10-2026 maupun dalam pemberitaan, penjelasan apakah posisi reguler yang sudah terbuka boleh dipertahankan sampai jatuh tempo atau wajib ditutup ketika sahamnya keluar dari daftar.

Membaca POJK 6/2024, cukuplah saya memperoleh gambaran bahwa daftar Efek berfungsi sebagai syarat untuk melakukan transaksi short selling. Ia mengatur pintu masuk, bukan pintu keluar. Maka dapat saya tafsirkan, pencoretan dari daftar menutup peluang membuka posisi baru, tetapi tidak dengan sendirinya mewajibkan posisi lama ditutup.

Masalahnya, posisi lama itu tidak berdiri sendiri. Ada tiga pengikat lain yang bisa memaksanya ditutup:

a. Perjanjian pembiayaan, yang menurut Pasal 12 POJK 6/2024 wajib memuat hak perusahaan efek melikuidasi posisi tanpa persetujuan nasabah;

b. Mekanisme margin call, yaitu bila nilai jaminan turun di bawah 135% dan tidak dipenuhi dalam 3 hari bursa, atau turun di bawah 120% (Pasal 37 sampai Pasal 39); dan

c. Perjanjian pinjam-meminjam efek, di mana pemberi pinjaman dapat meminta sahamnya kembali sesuai ketentuan kontrak.

Ringkasnya, nasabah pemegang posisi reguler sebaiknya membaca ulang perjanjiannya sekarang, bukan setelah menerima pemberitahuan likuidasi.

𝗧𝗶𝘁𝗶𝗸 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗕𝗲𝗿𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗗𝗶𝘁𝗮𝗳𝘀𝗶𝗿𝗸𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝗯𝗲𝗱𝗮

𝗣𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗮, daftar kosong sebagai penghentian terselubung. Penundaan short selling sebelumnya dilakukan melalui surat OJK, terakhir dibuka kembali melalui Surat OJK Nomor S-113/D.04/2026 tanggal 9 September 2026. Kini fasilitas yang sama berhenti total tanpa surat penundaan, cukup dengan daftar yang tidak berisi apa-apa.

Secara formal tidak ada yang dicabut. Secara substansi, short selling tidak bisa dilakukan sama sekali. Pertanyaannya, apakah kewenangan menetapkan “kriteria khusus” dalam Pasal 14 POJK 6/2024 dimaksudkan sampai sejauh mengosongkan seluruh daftar? Bila jawabannya ya, maka bursa praktis memegang tombol hidup-mati atas fasilitas yang izinnya bersumber dari POJK.

𝗞𝗲𝗱𝘂𝗮, batas diskresi dan kewajiban memberi alasan. Pasal 15 POJK 6/2024 mewajibkan bursa mengumumkan Efek yang memenuhi atau tidak memenuhi syarat. Kata kuncinya “syarat”. Kalau kelima saham sebenarnya masih memenuhi syarat objektif, apakah bursa cukup mengumumkan hasilnya tanpa menjelaskan alasannya? Bagi pelaku pasar, kriteria yang bisa dihitung sendiri memberi kepastian. Diskresi yang tidak dijelaskan tidak memberikan apa-apa.

𝗞𝗲𝘁𝗶𝗴𝗮, likuidasi yang dipicu pencoretan(membeli kembali saham yang dijual kosong memakai dana jaminan nasabah). Seandainya perusahaan efek menutup paksa posisi reguler nasabah dengan alasan saham keluar dari daftar, sementara rasio jaminan nasabah masih di atas 135%, apakah itu sah? Perusahaan efek akan bersandar pada klausul likuidasi dalam perjanjian (Pasal 12).

Nasabah dapat berargumen bahwa POJK 6/2024 telah merinci kapan pembelian kembali wajib dilakukan (Pasal 37 sampai Pasal 39), dan pencoretan dari daftar tidak termasuk di dalamnya. Bila harga saat penutupan merugikan, sengketa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum menjadi sangat mungkin.

𝗞𝗲𝗲𝗺𝗽𝗮𝘁, ke mana menggugat keputusan bursa. BEI adalah self-regulatory organization berbentuk perseroan terbatas, bukan badan tata usaha negara. Apakah investor atau anggota bursa yang dirugikan menggugat perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata ke pengadilan negeri, atau keputusan bursa dapat dipandang sebagai keputusan yang bersifat publik? Perdebatan ini belum tuntas, dan menurut hemat saya justru akan menentukan seberapa jauh diskresi bursa dapat diuji.

𝗞𝗲𝗹𝗶𝗺𝗮, kebocoran informasi daftar saham short selling. Larangan perdagangan orang dalam dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dibangun di sekitar informasi orang dalam dari emiten atau perusahaan publik. Informasi tentang isi daftar short selling bukan informasi emiten, melainkan informasi bursa. Kalau ada pihak yang mengetahui perubahan daftar sebelum diumumkan lalu bertransaksi atas dasar itu, apakah Pasal 95 UUPM menjangkaunya? Atau cukup ditangani lewat kode etik internal dan Pasal 90 UUPM tentang penipuan dalam kegiatan perdagangan Efek? Pertanyaan ini terbuka.

𝗛𝗶𝗻𝗴𝗴𝗮 𝗧𝘂𝗹𝗶𝘀𝗮𝗻 𝗜𝗻𝗶 𝗗𝗶𝗯𝘂𝗮𝘁

Daftar Efek Short Selling periode November 2026 kosong. Di saat yang sama, daftar margin justru bertambah: 362 Efek berupa saham dan ETF tetap dapat ditransaksikan secara margin.

𝗟𝗶𝗺𝗮 𝗛𝗮𝗹 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗗𝗶𝗶𝗻𝗴𝗮𝘁

1. Pencoretan dari Daftar Efek Short Selling bukan suspensi saham dan bukan penilaian atas emiten. Saham tetap diperdagangkan normal di pasar reguler.

2. Daftar November 2026 kosong, sehingga short selling praktis berhenti tanpa surat penundaan baru melalui otoritas yang berwenang: OJK. Alasan per saham tidak diumumkan BEI.

3. Posisi intraday selalu tertutup di hari yang sama. Nasib posisi reguler yang sudah terbuka tidak diatur tegas, dan sangat bergantung pada perjanjian pembiayaan serta perjanjian pinjam-meminjam efek.

4. Likuidasi posisi dengan alasan pencoretan, saat rasio jaminan masih aman, berpotensi menjadi sengketa pasar modal antara nasabah dan perusahaan efek.

5. Luasnya diskresi bursa, kewajiban memberi alasan, dan forum untuk menguji keputusan bursa masih menjadi wilayah tafsir yang terbuka.

—

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More

SAHAM DIDEPAK BURSA: SIAPA YANG WAJIB MEMBELI SAHAM ANDA?

Pada 10 November 2026, saham 18 perusahaan tercatat akan resmi dihapus dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Di dalam daftar itu ada nama yang cukup dikenal publik, seperti PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) yang telah dinyatakan pailit, sampai emiten yang sahamnya sudah digembok sejak 2018.

Bursa telah memberi waktu pembelian kembali saham (buyback) kepada ke-18 emiten itu sejak 11 Mei hingga 9 November 2026. Saat tulisan ini dibuat, waktunya tinggal hitungan hari.

Peristiwa inilah yang disebut delisting. Dasar hukumnya berlapis: UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) sebagaimana diubah UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), POJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik (POJK 45/2024), serta Peraturan BEI Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting).

Pertanyaan yang paling sederhana: kalau saham saya dihapus dari bursa, uang saya bagaimana? Siapa yang wajib membelinya, dan di harga berapa?

𝗦𝗮𝗵𝗮𝗺 𝗗𝗶𝗵𝗮𝗽𝘂𝘀, 𝗕𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗛𝗮𝗻𝗴𝘂𝘀

Delisting adalah pembatalan pencatatan saham di bursa. Sejak delisting efektif, saham itu tidak bisa lagi diperjualbelikan di BEI.

Yang sering disalahpahami: delisting tidak sama dengan perusahaan bubar, dan saham Anda tidak otomatis hangus. Anda tetap pemegang saham. Yang hilang adalah pasarnya.

Bayangkan Pak Budi membeli 100 lot saham PT Maju Mundur Tbk di harga Rp 500. Delisting ibarat kios Pak Budi diusir dari pasar induk. Barang dagangannya masih ada dan masih miliknya, tetapi tidak ada lagi tempat ramai untuk menjualnya. Kalau mau menjual, ia harus mencari pembeli sendiri, dan pembeli seperti itu hampir tidak pernah ada untuk saham perusahaan yang bermasalah.

Dalam praktik, delisting datang dari tiga pintu:

1. Sukarela (voluntary delisting). Perusahaan sendiri memutuskan keluar dari bursa, biasanya karena pengendali ingin menguasai kembali seluruh saham. Inilah yang lazim disebut go private.

2. Paksa oleh Bursa (forced delisting). BEI yang memutuskan, karena perusahaan dinilai tidak layak lagi tercatat.

3. Atas perintah OJK. OJK dapat memerintahkan perusahaan terbuka mengubah status menjadi perseroan tertutup dalam kondisi tertentu.

Pintu kedua adalah yang paling sering merugikan investor ritel. Berdasarkan ringkasan publik atas Peraturan I-N, BEI dapat melakukan delisting antara lain bila perusahaan mengalami kondisi yang berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kelangsungan usahanya tanpa indikasi pemulihan, tidak lagi memenuhi persyaratan pencatatan, atau sahamnya disuspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sekurang-kurangnya selama 24 bulan terakhir.

Dari UUPM ke POJK 45/2024

Di tingkat undang-undang, UU P2SK menyisipkan Pasal 84A ke dalam UUPM. Intinya, perusahaan terbuka yang dibatalkan pencatatan sahamnya “wajib mengubah status menjadi Perseroan yang tertutup dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan”, sedangkan perusahaan terbuka “dapat secara sukarela mengubah statusnya menjadi Perseroan yang tertutup setelah memenuhi persyaratan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.”

Artinya, delisting bukan titik akhir. Delisting adalah pintu masuk menuju perubahan status dari perusahaan terbuka menjadi perseroan tertutup. Undang-undang lalu menyerahkan detailnya kepada OJK.

Pasal 20 ayat (1) POJK 45/2024 berbunyi, “Dalam kondisi tertentu, Bursa Efek dapat melakukan pembatalan pencatatan Efek bersifat ekuitas Perusahaan Terbuka.” Kondisi tertentu itu dirinci dalam ayat (2): perusahaan “mengalami suatu kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha”, atau “tidak memenuhi persyaratan pencatatan Efek di Bursa Efek.”

Setelah delisting efektif, Pasal 22 ayat (1) mewajibkan perusahaan “mulai mengubah status dari Perusahaan Terbuka menjadi perseroan yang tertutup” paling lama 30 hari setelah pembatalan pencatatan efektif.

Ringkasnya, ketiga pintu delisting diatur dengan syarat yang berbeda:

Sukarela (go private). Keputusan ada di tangan perusahaan sendiri, tetapi harus disetujui Pemegang Saham Independen dalam RUPS (Pasal 16). Harga buyback wajib lebih tinggi dari rata-rata harga tertinggi harian selama 90 hari sebelum pengumuman RUPS (Pasal 36).

Atas perintah OJK. OJK yang memutuskan, sedangkan perubahan status tetap melalui persetujuan RUPS (Pasal 23). Harga buyback paling rendah adalah rata-rata harga penutupan harian selama 90 hari sebelum perintah OJK (Pasal 37).

Paksa oleh Bursa. Direksi BEI yang memutuskan. Buyback tahap awal dijalankan tanpa RUPS (Pasal 8), sedangkan perubahan status menjadi perseroan tertutup tetap melalui RUPS (Pasal 23). Harga buyback adalah yang lebih tinggi antara rata-rata harga 30 hari terakhir atau nilai buku per saham (Pasal 38).

𝗦𝗶𝗮𝗽𝗮 𝗪𝗮𝗷𝗶𝗯 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗹𝗶 𝗦𝗮𝗵𝗮𝗺 𝗔𝗻𝗱𝗮?

Inilah jantung perlindungan investor dalam delisting paksa. Pasal 8 ayat (1) POJK 45/2024 mengatur bahwa dalam hal Perusahaan Terbuka akan dibatalkan pencatatan sahamnya di Bursa Efek, pihak yang dibebani kewajiban adalah Perusahaan Terbuka, atau Pengendali Perusahaan Terbuka dan/atau Pihak lain dalam kondisi tertentu, yang “wajib melakukan pembelian kembali atas seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik.”

Kondisi tertentu yang menyeret Pengendali ikut bertanggung jawab dirinci dalam Pasal 8 ayat (5), yaitu bila perusahaan:

a. “tidak menyelenggarakan RUPS tahunan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum dibatalkan pencatatan sahamnya;”

b. “tidak menyampaikan laporan berkala selama 2 (dua) tahun terakhir”;

c. “melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dimana Pengendali turut serta mendapatkan keuntungan atau menyebabkan terjadinya pelanggaran;” atau

d. “kondisi lain berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.”

Soal waktu, buyback “dimulai paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman Bursa Efek kepada masyarakat” (Pasal 8 ayat (3)), didahului keterbukaan informasi (Pasal 8 ayat (4)). Buyback harus selesai sampai delisting efektif atau 6 bulan sejak keterbukaan informasi (Pasal 11). Kewajiban ini juga “dapat digantikan oleh Pihak lain” (Pasal 8 ayat (6)), misalnya investor baru, tanpa menghapus tanggung jawab perusahaan atau Pengendali.

Lalu di harga berapa? Pasal 38 ayat (1) menetapkan harga sesuai “harga rata-rata perdagangan saham Perusahaan Terbuka di Bursa Efek dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terakhir” yang dihitung mundur “dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya”, atau “nilai buku per saham berdasarkan laporan keuangan terakhir”, mana yang lebih tinggi.

Kembali ke Pak Budi. Saham PT Maju Mundur disuspensi sejak 2019 dengan harga terakhir Rp 50. Laporan keuangan terakhir yang masuk ke OJK menunjukkan nilai buku Rp 12 per saham. Maka harga buyback adalah Rp 50. Pak Budi yang membeli di Rp 500 hanya menerima sepersepuluh modalnya, itu pun kalau buyback benar-benar dijalankan.

Perlu diingat pula, kewajiban buyback hanya untuk pemegang saham publik. Menurut ringkasan atas POJK 45/2024, pemegang saham publik antara lain adalah pihak yang memiliki kurang dari 5% saham dan bukan direksi, komisaris, pemegang saham utama, Pengendali, atau afiliasinya.

𝗦𝗮𝘁𝘂 𝗣𝗲𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝘄𝗮, 𝗕𝗮𝗻𝘆𝗮𝗸 𝗞𝗲𝗽𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻

𝘉𝘢𝘨𝘪 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘰𝘳 𝘳𝘪𝘵𝘦𝘭, delisting paksa hampir selalu berarti kerugian besar. Risiko itu sebenarnya sudah memberi tanda jauh hari: suspensi berkepanjangan, laporan keuangan terlambat, opini auditor yang meragukan kelangsungan usaha, atau masuk Papan Pemantauan Khusus. Investor yang membaca tanda itu lebih awal punya kesempatan keluar sebelum pintunya terkunci.

𝘉𝘢𝘨𝘪 𝘦𝘮𝘪𝘵𝘦𝘯 𝘥𝘢𝘯 𝘗𝘦𝘯𝘨𝘦𝘯𝘥𝘢𝘭𝘪, delisting bukan jalan pintas untuk lepas dari kewajiban. BEI sendiri menegaskan delisting tidak menghapuskan kewajiban perusahaan yang belum dipenuhi kepada Bursa. Pasal 32 POJK 45/2024 bahkan memberi OJK wewenang melarang Pengendali, direksi, dan dewan komisaris yang bertanggung jawab atas delisting untuk menduduki jabatan serupa di emiten dan lembaga pasar modal lain. Reputasi yang tercoreng di satu perusahaan bisa menutup pintu di perusahaan berikutnya.

𝘉𝘢𝘨𝘪 𝘬𝘳𝘦𝘥𝘪𝘵𝘰𝘳, terutama dalam perkara kepailitan dan PKPU, delisting mengubah lanskap penagihan. Saham debitor tidak lagi punya harga pasar yang bisa dijadikan acuan nilai, dan sumber pendanaan dari pasar modal tertutup.

𝘋𝘢𝘳𝘪 𝘴𝘪𝘴𝘪 𝘦𝘬𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪, delisting ibarat membersihkan rak dari barang kedaluwarsa. Saham yang bertahun-tahun digembok hanya menjadi angka mati di portofolio investor dan menurunkan kepercayaan terhadap kualitas pasar. Dengan aturan buyback, otoritas ingin memastikan pembersihan itu tidak sepenuhnya dibayar oleh investor publik.

𝗖𝗲𝗹𝗮𝗵 𝗧𝗮𝗳𝘀𝗶𝗿 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗼𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗦𝗲𝗻𝗴𝗸𝗲𝘁𝗮

Di atas kertas, perlindungan investor terlihat rapi. Namun ketika aturan itu diuji pada kasus nyata, saya mendapati setidaknya empat titik yang berpotensi menjadi perselisihan.

𝘗𝘦𝘳𝘵𝘢𝘮𝘢, 𝘣𝘶𝘺𝘣𝘢𝘤𝘬 𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘦𝘮𝘪𝘵𝘦𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘢𝘪𝘭𝘪𝘵. Tujuh dari 18 emiten yang delisting pada 10 November 2026 berstatus pailit atau gagal bayar. Pasal 24 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan, “Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.” Seluruh harta emiten berada di tangan kurator untuk dibagikan kepada kreditor.

Lalu dari mana emiten pailit membiayai buyback? Kalau diambil dari harta pailit, pemegang saham justru dibayar lebih dulu daripada kreditor. Ini bertentangan dengan Pasal 87A UUPM sendiri yang menempatkan pemegang saham publik satu tingkat di bawah kreditur konkuren. Dapat saya tafsirkan, bagi emiten pailit kewajiban buyback oleh perusahaan praktis tidak dapat dijalankan. Tumpuan beralih kepada Pengendali. Masalahnya, pailit tidak disebut tegas dalam Pasal 8 ayat (5) POJK 45/2024. Ia hanya bisa masuk lewat huruf d, “kondisi lain berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan”, yang sepenuhnya bergantung pada diskresi OJK.

𝘒𝘦𝘥𝘶𝘢, 𝘣𝘦𝘯𝘵𝘶𝘳𝘢𝘯 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘜𝘜𝘗𝘛. Pasal 37 ayat (1) huruf a UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mensyaratkan buyback “tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan.”

Contoh sederhananya begini. PT Maju Mundur punya modal ditempatkan Rp 100 miliar dan cadangan wajib Rp 5 miliar, jadi batas amannya Rp105 miliar. Kekayaan bersihnya, yaitu aset dikurangi utang, Rp 110 miliar. Kalau perusahaan membeli kembali saham publik senilai Rp 20 miliar, kekayaan bersihnya turun menjadi Rp 90 miliar, di bawah batas Rp 105 miliar. Buyback itu dilarang oleh Pasal 37 ayat (1) huruf a. Bila kekayaan bersih PT Maju Mundur sudah minus Rp 30 miliar, buyback satu rupiah pun sudah melanggar.

Pengecualian “kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal” hanya melekat pada huruf b, yaitu batas 10% saham yang boleh dibeli kembali.

Sederhananya, Pasal 37 ayat (1) UUPT memasang dua rem pada buyback. Rem huruf a menjaga kekayaan bersih agar tidak turun di bawah modal ditempatkan ditambah cadangan wajib. Rem huruf b membatasi saham yang dibeli kembali paling banyak 10% dari modal ditempatkan. Aturan pasar modal hanya diberi ruang untuk melonggarkan rem huruf b.

Misalkan publik memegang 30% saham PT Maju Mundur Tbk. Menurut UUPT, perusahaan biasanya hanya boleh membeli kembali 10%. Karena ada pengecualian di huruf b, POJK 45/2024 sah mewajibkan buyback seluruh 30% itu. Namun rem huruf a tetap terpasang. Kalau buyback 30% itu membuat kekayaan bersih jatuh di bawah modal ditambah cadangan, UUPT tetap melarangnya, dan POJK tidak mendapat “izin” dari UUPT untuk menembus rem tersebut.

Perusahaan yang ditendang Bursa umumnya merugi, bahkan bermodal negatif. Secara matematis, buyback seluruh saham publik oleh perusahaan seperti itu pasti melanggar huruf a. Maka muncul pertanyaan yang sama dengan yang pernah saya angkat pada aturan sektor keuangan lain: dapatkah peraturan OJK mewajibkan perseroan melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang? Atau kewajiban itu harus dibaca hanya dapat dipenuhi oleh Pengendali dan pihak lain?

𝘒𝘦𝘵𝘪𝘨𝘢, 𝘩𝘢𝘳𝘨𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘶𝘴𝘢𝘯𝘨. Formula Pasal 38 ayat (1) POJK 45/2024 menghitung rata-rata harga 30 hari mundur dari hari dihentikan sementara perdagangan. Untuk saham yang disuspensi sejak 2018, harga acuannya berumur delapan tahun. Nilai buku pun diambil dari “laporan keuangan terakhir yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan”. Bagaimana dengan emiten yang disuspensi justru karena tidak menyampaikan laporan keuangan? Laporan terakhirnya bisa jadi sudah tidak menggambarkan kondisi riil, ke arah mana pun. Bandingkan dengan jalur sukarela yang memakai harga tertinggi 90 hari dan penilai independen untuk saham yang tidak aktif.

𝘒𝘦𝘦𝘮𝘱𝘢𝘵, 𝘥𝘢𝘱𝘢𝘵𝘬𝘢𝘩 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘰𝘳 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘨𝘶𝘨𝘢𝘵? POJK 45/2024 memberi OJK sanksi administratif dan wewenang memerintahkan buyback. Namun POJK tidak secara tegas memberi investor hak tagih perdata kepada perusahaan atau Pengendali. Menurut hemat saya, jalur yang paling mungkin adalah gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata terhadap Pengendali atau direksi yang lalai, dengan pelanggaran POJK sebagai dasar unsur melawan hukum. Hingga kini belum saya dapati putusan yang menguji konstruksi itu dalam perkara delisting.

𝗠𝗲𝗻𝗷𝗲𝗹𝗮𝗻𝗴 𝟭𝟬 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟲

Pada April 2026, BEI mengumumkan delisting 18 emiten efektif 10 November 2026: tujuh karena pailit atau gagal bayar, sebelas karena suspensi berkepanjangan. Bursa meminta rencana buyback disampaikan paling lambat 10 Mei 2026, dengan masa pelaksanaan 11 Mei sampai 9 November 2026. Hingga tulisan ini dibuat, belum saya dapati pengumuman resmi yang merinci berapa dari 18 emiten itu yang benar-benar menuntaskan buyback. Angka itulah yang nanti akan menguji apakah aturan buyback benar-benar melindungi investor, atau berhenti sebagai imbauan.

𝗟𝗶𝗺𝗮 𝗛𝗮𝗹 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗣𝗲𝗿𝗹𝘂 𝗗𝗶𝗶𝗻𝗴𝗮𝘁

1. Delisting tidak menghanguskan saham. Anda tetap pemegang saham, hanya kehilangan pasar untuk menjualnya.

2. Rujukan yang berlaku kini adalah POJK 45/2024 dan Peraturan BEI Nomor I-N.

3. Dalam delisting paksa, perusahaan wajib membeli kembali saham publik, dan Pengendali ikut terseret dalam kondisi tertentu. Buyback dimulai paling lambat 30 hari setelah pengumuman Bursa.

4. Harga buyback delisting paksa adalah yang lebih tinggi antara rata-rata harga 30 hari sebelum suspensi atau nilai buku per saham. Formula ini jauh lebih lemah dibanding jalur sukarela.

5. Bagi emiten pailit dan bermodal negatif, kewajiban buyback berbenturan dengan UU Kepailitan dan Pasal 37 UUPT. Di titik inilah sengketa paling mungkin lahir.

—

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More

UMA DIKURANGI, REKENING EFEK DIBEKUKAN: Bursa Ganti Cara Mengawasi Saham

Senin, 26 Oktober 2026, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan perubahan cara mengawasi saham yang bergerak tidak wajar. Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) akan dikurangi, begitu pula penghentian sementara (suspensi) perdagangan saham. Sebagai gantinya, BEI akan menerbitkan laporan dimulainya investigasi dan dapat membatasi atau menyuspensi rekening efek tertentu yang diduga terlibat (Fortune IDN: https://www.fortuneidn.com/market/bei-ubah-mekanisme-uma-dan-suspensi-saham-d7w02-00-lflgw-8h2jnp).

Kedengarannya teknis, tetapi dampaknya bisa langsung ke kantong investor. Selama ini yang “dikunci” adalah sahamnya, sehingga semua pemegang saham ikut terjebak. Ke depan, yang dikunci adalah rekening pihak tertentu. Lalu, atas dasar aturan apa Bursa mengunci rekening seseorang?

Pertanyaan itu akan kita uji dengan Peraturan BEI Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, yang termuat dalam Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00158/BEI/10-2026 dan berlaku sejak 20 Oktober 2026, hanya enam hari sebelum pengumuman tersebut.

𝗔𝗽𝗮 𝗜𝘁𝘂 𝗨𝗠𝗔?

Istilah UMA tidak akan kita temukan dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), UU P2SK, maupun peraturan OJK mana pun.

UMA lahir dan hidup di level Peraturan Bursa. Butir II.12.3 Peraturan II-A menyebut salah satu tindakan pengawasan Bursa adalah “menerbitkan Unusual Market Activity (UMA), yaitu aktivitas perdagangan dan/atau pergerakan harga suatu Efek yang tidak biasa pada suatu kurun waktu tertentu di Bursa yang menurut penilaian Bursa berpotensi mengganggu terselenggaranya perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien.”

UMA adalah satu dari enam tindakan yang disebut dalam butir II.12 Peraturan II-A, yaitu:

a. melakukan permintaan penjelasan kepada Anggota Bursa Efek, KPEI dan/atau KSEI;

b. melakukan permintaan keterbukaan informasi kepada Perusahaan Tercatat;

c. menerbitkan UMA;

d. mengenakan penghentian sementara perdagangan Efek Perusahaan Tercatat;

e. mengenakan larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa (suspensi) atas Anggota Bursa Efek; dan/atau

f. melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Bursa Efek.

Sebelum bertindak, Bursa memantau fluktuasi harga, volume, frekuensi, order, pola transaksi, informasi penyelesaian transaksi, dan “informasi lain yang penting dan relevan” (butir II.11). Berapa batas angka yang memicu UMA? Tidak disebutkan dalam peraturan.

Contoh sederhananya begini. Saham PT Contoh Tbk biasanya diperdagangkan di kisaran Rp 100 dengan sekitar 2.000 kali transaksi sehari. Dalam lima hari harganya naik ke Rp 180 dan frekuensinya melonjak sepuluh kali lipat, padahal perusahaan tidak mengumumkan apa pun. Bursa lalu mengumumkan UMA atas saham itu. Pesannya kepada investor kurang lebih: harga sedang bergerak di luar kebiasaan, perhatikan jawaban emiten atas permintaan konfirmasi Bursa dan keterbukaan informasinya sebelum mengambil keputusan.

Perlu dicatat, UMA bukan sanksi dan bukan bukti manipulasi. UMA hanya peringatan dari Bursa.

Meski bukan produk OJK, UMA tetap memiliki legitimasi otoritas. UUPM mewajibkan Bursa menetapkan peraturan perdagangan, dan peraturan itu baru berlaku setelah disetujui otoritas, yang kini adalah OJK. Bagian “Mengingat” Kep-00158/BEI/10-2026 merujuk POJK 46/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Bursa Efek serta surat persetujuan OJK Nomor S-259/PM.01/2026 tanggal 17 September 2026 atas perubahan Peraturan II-A. Ringkasnya, UMA adalah instrumen Bursa yang berdiri di atas persetujuan OJK.

Bagi emiten, UMA biasanya datang bersama permintaan penjelasan dari Bursa (butir II.12.2). Di titik ini, kewajiban keterbukaan informasi berdasarkan Peraturan Bursa Nomor I-E dan POJK 31/POJK.04/2015 ikut bekerja. Kalau lonjakan harga ternyata dipicu informasi material yang belum diumumkan, persoalannya bergeser menjadi pelanggaran keterbukaan informasi.

𝗧𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗮𝘄𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗹𝗮𝗺𝗮 𝗜𝗻𝗶

Selama ini Bursa menangani saham yang bergerak tidak wajar secara berjenjang. Dimulai dari tindakan segera (immediate action), lalu pengumuman UMA, kemudian suspensi perdagangan saham untuk “pendinginan” (cooling down), dan terakhir tindak lanjut berupa investigasi.

Dasar suspensi saham ada pada butir X.1.2 Peraturan II-A, yang memberi Bursa kewenangan melakukan “Penghentian sementara pelaksanaan perdagangan atas suatu Efek tertentu di Bursa apabila terjadi pergerakan harga yang tidak wajar atas Efek tersebut.”

Masalahnya, suspensi saham bekerja seperti menutup satu ruas jalan tol karena ada satu mobil yang ugal-ugalan. Semua kendaraan ikut berhenti. Misalkan Bu Rina membeli 50 lot PT Contoh Tbk di harga puncak. Saham itu lalu disuspensi, sementara ia butuh dana untuk biaya sekolah anak. Ia tidak bisa menjual. Di sisi lain, pihak yang menggerakkan harga bisa jadi sudah lebih dulu keluar.

Dari kacamata ekonomi, suspensi juga menggerus likuiditas, yaitu kemudahan suatu saham untuk dijual atau dibeli. Selama disuspensi, berdasarkan pengalaman emiten yang kami tangani, saham sama sekali tidak dapat diperdagangkan, sehingga likuiditasnya praktis nol. Ketika suspensi dibuka, harga kerap langsung jatuh karena antrean jual sudah menumpuk. Dampaknya juga terasa di tingkat pasar. Makin sering suspensi dijatuhkan, makin besar porsi pasar yang “terkunci”, padahal kemudahan bertransaksi adalah salah satu ukuran yang dilihat investor global, termasuk penyedia indeks seperti MSCI, ketika menilai kelayakan suatu pasar.

Kondisi pasar memang sedang tidak ringan. Kep-00158/BEI/10-2026 sendiri terbit dengan pertimbangan volatilitas pasar dan penetapan OJK atas kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan berdasarkan POJK 13 Tahun 2023. Sampai 31 Desember 2026, batas Auto Rejection bawah untuk saham di atas Rp 15 ditetapkan 7%. Untuk saham di rentang Rp 1 sampai Rp 14, batasnya Rp 1 di bawah Acuan Harga.

Sederhananya, Auto Rejection bawah adalah batas penurunan harga maksimal dalam satu hari perdagangan. Pesanan dengan harga di bawah batas itu otomatis ditolak sistem Bursa. Acuan Harga umumnya adalah harga penutupan hari sebelumnya. Jadi, saham yang kemarin ditutup di Rp1.000 hari ini paling rendah hanya bisa diperdagangkan di Rp930. Saham yang kemarin ditutup di Rp10 paling rendah Rp9. Ibaratnya rem darurat: harga boleh turun, tetapi tidak boleh terjun bebas dalam sehari.

𝗔𝗿𝗮𝗵 𝗕𝗮𝗿𝘂: 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝘀𝗶 𝗗𝗶𝘂𝗺𝘂𝗺𝗸𝗮𝗻, 𝗥𝗲𝗸𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗗𝗶𝗸𝘂𝗻𝗰𝗶

Berdasarkan informasi yang beredar, dalam hal Bursa mendeteksi indikasi awal adanya praktik-praktik manipulasi atau upaya memanipulasi harga di pasar, Bursa akan mengeluarkan laporan indikasi dimulainya investigasi. Laporan itu dapat memuat nama saham yang diperiksa, periode transaksi yang ditelaah, serta jumlah pihak dan Anggota Bursa yang terlibat.

Selama investigasi berjalan, Bursa dapat melakukan “pembatasan kegiatan rekening efek atau melakukan suspensi atas rekening efek tertentu.”

Kembali ke contoh PT Contoh Tbk. Dengan mekanisme baru, Bursa mengumumkan investigasi atas transaksi saham tersebut periode 1 sampai 20 Oktober, yang melibatkan 30 pihak melalui lima Anggota Bursa. Ke-30 rekening itu dibatasi. Bu Rina dan investor lain tetap bisa menjual atau membeli. Kalau memakai analogi tadi, jalan tol tetap dibuka, hanya mobil yang ugal-ugalan yang ditepikan.

Pola ini menyasar modus yang paling sering ditemukan, yaitu penggunaan banyak rekening untuk menggerakkan harga. Sebagai gambaran, pada 20 Februari 2026 OJK mengenakan denda Rp 5,35 miliar kepada seorang tokoh pasar modal di media sosial karena memanipulasi harga saham 3 (tiga) emiten sepanjang 2021 sampai 2022, antara lain melalui promosi di media sosial dan sejumlah rekening efek.

Perubahan ini disebut hasil koordinasi dengan OJK. Mekanismenya disosialisasikan kepada Anggota Bursa pada pekan pengumuman dan ditargetkan berjalan pada November 2026.

𝗖𝗲𝗹𝗮𝗵 𝗧𝗮𝗳𝘀𝗶𝗿 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗼𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗦𝗲𝗻𝗴𝗸𝗲𝘁𝗮

Gagasannya masuk akal. Namun, ketika mekanisme baru ini saya sandingkan dengan Peraturan II-A yang berlaku sejak 20 Oktober 2026, ada beberapa titik yang menurut hemat saya berpotensi diperdebatkan.

𝘋𝘪 𝘮𝘢𝘯𝘢 𝘥𝘢𝘴𝘢𝘳 𝘴𝘶𝘴𝘱𝘦𝘯𝘴𝘪 𝘳𝘦𝘬𝘦𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘦𝘧𝘦𝘬?

Butir II.12 Peraturan II-A hanya mengenal dua jenis “penguncian”. Pertama, penghentian sementara perdagangan Efek Perusahaan Tercatat (II.12.4). Kedua, suspensi “atas Anggota Bursa Efek” (II.12.5). Saya tidak mendapati satu butir pun yang menyebut pembatasan atau suspensi atas rekening efek nasabah.

Memang, butir II.12 memakai frasa “antara lain”, sehingga daftar tindakan itu dapat dibaca terbuka. Namun, dapatkah frasa “antara lain” dijadikan pintu untuk membatasi hak seseorang atas rekening efeknya, yang notabene berisi harta kekayaannya? Menurut hemat saya, pembatasan hak sebesar itu sepatutnya dirumuskan secara tegas, tidak disimpulkan dari frasa umum.

Butir II.17 juga menentukan bahwa perubahan ketentuan perdagangan dilakukan dengan Keputusan Direksi Bursa “setelah memperoleh persetujuan atau perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.” Artinya, kalau suspensi rekening ingin berdiri kokoh, idealnya ada perubahan Peraturan Bursa yang disetujui OJK. Hingga tulisan ini dibuat, saya belum menemukan nomor peraturan yang diumumkan untuk mekanisme baru tersebut.

𝘚𝘪𝘢𝘱𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘦𝘣𝘦𝘯𝘢𝘳𝘯𝘺𝘢 𝘵𝘦𝘳𝘪𝘬𝘢𝘵?

Peraturan Bursa pada dasarnya mengikat Anggota Bursa, Perusahaan Tercatat, dan pihak yang menjadi bagian dari sistem Bursa. Investor ritel tidak berhubungan langsung dengan Bursa. Hubungannya dengan perusahaan efek, melalui perjanjian pembukaan rekening.

Dapat saya tafsirkan, dalam praktik suspensi rekening akan dijalankan lewat perintah Bursa kepada Anggota Bursa. Lalu, siapa yang menanggung kerugian jika rekening nasabah yang ternyata tidak bersalah ikut dikunci? Anggota Bursa yang menjalankan perintah, atau Bursa yang memerintahkan? Klausul perjanjian pembukaan rekening akan menjadi medan sengketa pertama.

Sepanjang yang saya telusuri, pemblokiran rekening dalam undang-undang lazim ditempatkan sebagai kewenangan otoritas dalam rangka pemeriksaan atau penyidikan, bukan kewenangan SRO.

Butir II.13 Peraturan II-A pun menegaskan posisi Bursa: “Dalam hal Bursa menemukan adanya indikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.10. Peraturan ini maka Bursa melaporkan hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.” Pertanyaannya, apakah mengunci rekening sebelum laporan itu diproses OJK masih berada dalam lingkup fungsi pengawasan perdagangan Bursa?

𝘓𝘢𝘱𝘰𝘳𝘢𝘯 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘨𝘢𝘴𝘪 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘪𝘶𝘮𝘶𝘮𝘬𝘢𝘯 𝘬𝘦 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘬

UMA saja sudah kerap dibaca publik sebagai tanda “saham gorengan”. Laporan dimulainya investigasi yang menyebut nama saham, periode, dan jumlah pihak berpotensi memberi stigma yang lebih berat, padahal investigasi belum tentu berujung pada temuan pelanggaran.

Pihak yang paling rentan adalah emiten. Manipulasi bisa saja dilakukan pihak luar tanpa keterlibatan perusahaan, tetapi harga sahamnya bisa anjlok begitu laporan investigasi terbit.

Kalau investigasi berakhir tanpa temuan, terbuka ruang bagi emiten atau pemegang saham untuk menilai pengumuman tersebut sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Apakah Bursa dapat berlindung di balik pelaksanaan kewenangan berdasarkan Peraturan Bursa? Itu akan sangat bergantung pada kehati-hatian prosedurnya.

“𝘔𝘦𝘯𝘶𝘳𝘶𝘵 𝘱𝘦𝘯𝘪𝘭𝘢𝘪𝘢𝘯 𝘉𝘶𝘳𝘴𝘢”

Definisi UMA dalam butir II.12.3 bersandar pada frasa “menurut penilaian Bursa”. Parameter pemantauan dalam butir II.11 pun dirumuskan dengan “antara lain” tanpa ambang angka. Ruang diskresinya luas. Bagi pihak yang dirugikan, menguji objektivitas keputusan Bursa menjadi sulit karena tolok ukurnya tidak terbuka.

Suspensi saham tidak dihapus

Yang disampaikan BEI adalah mengurangi UMA dan suspensi saham, bukan menghapusnya. Butir II.12.3, II.12.4, dan X.1.2 Peraturan II-A masih berlaku utuh. Investor sebaiknya tidak berasumsi saham yang bergerak liar tidak akan lagi disuspensi.

𝘐𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘨𝘢𝘴𝘪 𝘉𝘶𝘳𝘴𝘢 𝘣𝘶𝘬𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘯𝘺𝘪𝘥𝘪𝘬𝘢𝘯 𝘱𝘪𝘥𝘢𝘯𝘢

Pasal 91 UUPM melarang setiap pihak “melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.” Pasal 92 UUPM melarang setiap pihak, “baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, … melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek.”

Pembuktian unsur “dengan tujuan” dalam kedua pasal itu adalah wilayah OJK dan, bila masuk ranah pidana, penyidik. Investigasi Bursa adalah pengawasan perdagangan. Pembedaan ini penting supaya pengumuman investigasi Bursa tidak dibaca publik sebagai vonis hukum.

𝗔𝗽𝗮 𝗔𝗿𝘁𝗶𝗻𝘆𝗮 𝗯𝗮𝗴𝗶 𝗣𝗲𝗹𝗮𝗸𝘂 𝗣𝗮𝘀𝗮𝗿?

𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿 𝗿𝗶𝘁𝗲𝗹. Kabar baiknya, risiko terjebak di saham yang disuspensi berkurang. Namun, laporan investigasi bisa memicu aksi jual besar dan auto rejection bawah berhari-hari. Secara praktis, efeknya bagi pemegang saham bisa mirip suspensi. Bedanya, kali ini masih ada pintu keluar, meskipun harganya jauh lebih rendah.

𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗿𝗲𝗸𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴𝗻𝘆𝗮 𝗶𝗸𝘂𝘁 𝗱𝗶𝗸𝘂𝗻𝗰𝗶. Membeli saham yang sedang ramai bukanlah pelanggaran. Investor yang merasa rekeningnya dikunci tanpa dasar sebaiknya segera meminta penjelasan tertulis kepada perusahaan efeknya, termasuk dasar perintah dan perkiraan jangka waktu pembatasan. Simpan seluruh catatan pesanan, karena butir V.5 Peraturan II-A mewajibkan Anggota Bursa menyimpan rekaman setiap pesanan nasabah.

𝗘𝗺𝗶𝘁𝗲𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗱𝗶𝘃𝗶𝘀𝗶 𝗵𝘂𝗸𝘂𝗺 𝗸𝗼𝗿𝗽𝗼𝗿𝗮𝘀𝗶. Siapkan prosedur tanggap cepat. Begitu Bursa meminta penjelasan atau mengumumkan investigasi, jawaban yang lugas dan tepat waktu adalah pertahanan terbaik. Pastikan pula tidak ada informasi material yang tertahan. Pemegang saham pengendali dan pihak terafiliasi juga perlu diingatkan, karena transaksi mereka di periode yang diselidiki akan ikut disorot.

𝗔𝗻𝗴𝗴𝗼𝘁𝗮 𝗕𝘂𝗿𝘀𝗮. Posisi perusahaan efek paling terjepit. Di satu sisi ia wajib memverifikasi setiap pesanan “guna mendukung pengendalian internal dan untuk mencegah terjadinya perdagangan yang tidak wajar” (butir V.2). Di sisi lain, ia berhadapan langsung dengan nasabah yang rekeningnya dikunci. Perjanjian pembukaan rekening perlu ditinjau ulang agar memuat dasar yang jelas untuk melaksanakan perintah Bursa atau otoritas.

𝗞𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿.Saham kerap dijadikan jaminan, misalnya melalui gadai saham atau pembiayaan margin. Jika rekening debitor dikunci, eksekusi jaminan bisa tertahan. Kreditor perlu memeriksa apakah perjanjian jaminannya sudah mengantisipasi pembatasan rekening oleh Bursa, termasuk sebagai peristiwa cidera janji (event of default).

𝗟𝗶𝗺𝗮 𝗛𝗮𝗹 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗗𝗶𝗶𝗻𝗴𝗮𝘁

1. UMA adalah peringatan Bursa berdasarkan butir II.12.3 Peraturan II-A, bukan sanksi dan bukan bukti manipulasi.

2. BEI akan mengurangi UMA dan suspensi saham, lalu beralih ke laporan dimulainya investigasi dan pembatasan atau suspensi rekening efek tertentu, dengan target November 2026.

3. Peraturan II-A yang berlaku sejak 20 Oktober 2026 hanya mengenal suspensi atas saham dan atas Anggota Bursa. Dasar hukum suspensi rekening nasabah masih perlu ditegaskan melalui peraturan yang disetujui OJK.

4. Pengumuman investigasi berisiko menimbulkan stigma bagi emiten dan sengketa ganti rugi bila investigasi berakhir tanpa temuan pelanggaran.

5. Investor, emiten, Anggota Bursa, dan kreditor perlu meninjau kesiapan masing-masing, mulai dari dokumentasi pesanan, prosedur keterbukaan, sampai klausul perjanjian rekening dan jaminan.

—

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More