𝗔𝗣𝗔 𝗜𝗧𝗨 𝗗𝗜𝗩𝗜𝗗𝗘𝗡 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗜𝗠?
𝗜𝗗𝗡𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹𝘀.𝗰𝗼𝗺 (𝟰/𝟭𝟬/𝟮𝟬𝟮𝟲) Laba bersih turun 19%, tetapi dividen interim tidak ikut turun. PT Astra International Tbk (ASII) akan membayar dividen interim tahun buku 2026 sebesar Rp 98 per lembar saham, total Rp 3,895 triliun, pada 30 Oktober 2026.
Uang itu dibagikan ketika tahun buku belum berakhir, laporan keuangan tahunan belum diaudit, dan RUPS tahunan belum bersidang. Bolehkah? Dengan syarat apa? Dan apa yang terjadi bila ternyata sampai Desember Perseroan merugi?
𝗗𝗶𝘃𝗶𝗱𝗲𝗻 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶𝗺 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗣𝗿𝗮𝗸𝘁𝗶𝗸 𝗕𝗶𝘀𝗻𝗶𝘀
Dividen interim adalah dividen yang dibayarkan di tengah tahun buku, sebelum laba tahunan ditetapkan RUPS. Rudhi Prasetya menyebutnya sebagai “talangan” dari perseroan kepada pemegang saham, yang nanti diperhitungkan dengan dividen yang sebenarnya.
Pola Astra memperlihatkan hal itu. Dividen interim Rp 98 per saham dibayarkan pada 31 Oktober 2025. Lalu RUPST 23 April 2026 menetapkan dividen tahun buku 2025 sebesar Rp 390 per saham, sudah termasuk interim tadi, sehingga dividen final tinggal Rp 292 per saham. Jadi interim berfungsi seperti uang muka dari dividen setahun.
Siapa yang memutuskan? Dividen final diputuskan RUPS. Dividen interim diputuskan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pemegang saham tidak memberi suara. Itu yang membuat interim cepat dieksekusi, dan itu pula alasan undang-undang memasang pagar pengaman yang akan saya uraikan di bawah.
𝗗𝗶𝘃𝗶𝗱𝗲𝗻 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶𝗺 𝗠𝗲𝗻𝘂𝗿𝘂𝘁 𝗨𝗻𝗱𝗮𝗻𝗴-𝗨𝗻𝗱𝗮𝗻𝗴
Dasar hukumnya Pasal 72 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Isinya enam ayat:
a. Ayat (1): “Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.”
b. Ayat (2): “Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.”
c. Ayat (3): pembagian itu “tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.”
d. Ayat (4): “Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3).”
e. Ayat (5): “Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.”
f. Ayat (6): “Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).”
Saya membacanya sebagai tiga lapis pengaman. 𝗟𝗮𝗽𝗶𝘀 𝗽𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗮 𝗯𝗲𝗿𝘀𝗶𝗳𝗮𝘁 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹: harus ada dasarnya di anggaran dasar, dan diputuskan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. 𝗟𝗮𝗽𝗶𝘀 𝗸𝗲𝗱𝘂𝗮 𝗯𝗲𝗿𝘀𝗶𝗳𝗮𝘁 𝗸𝗲𝘂𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻: kekayaan bersih tidak boleh turun di bawah modal disetor ditambah cadangan wajib, dan kreditor serta kegiatan usaha tidak boleh terganggu. 𝗟𝗮𝗽𝗶𝘀 𝗸𝗲𝘁𝗶𝗴𝗮 𝗯𝗲𝗸𝗲𝗿𝗷𝗮 𝘀𝗲𝘁𝗲𝗹𝗮𝗵 𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗸𝗲𝗹𝘂𝗮𝗿: bila tahun buku berakhir rugi, dividen harus kembali.
Perhatikan satu hal. Tidak ada kalimat dalam Pasal 72 yang mensyaratkan Perseroan untung pada semester berjalan. Yang diuji adalah neraca, bukan laba periode. Karena itu, laba Astra yang turun 19% secara hukum bukan penghalang.
Untuk perusahaan terbuka ada lapisan tambahan di aturan Bursa. Berdasarkan SK Direksi BEI Nomor KEP-00077/BEI/09-2021, pengumuman pembagian dividen interim oleh perusahaan terbuka dilakukan paling lambat 2 hari bursa setelah keputusan Direksi, pencatatan pemegang saham paling lambat 8 hari bursa setelah pengumuman, dan pembayaran paling lambat 30 hari setelah pengumuman jadwal.
𝗗𝗮𝗿𝗶 𝗠𝗮𝗻𝗮 𝗨𝗮𝗻𝗴𝗻𝘆𝗮 𝗗𝗮𝘁𝗮𝗻𝗴
Pasal 70 UUPT mewajibkan Perseroan menyisihkan sebagian laba bersih setiap tahun untuk cadangan, sampai cadangan wajib mencapai paling sedikit 20% dari modal ditempatkan dan disetor. Pasal 71 ayat (3) menambahkan: “Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.”
Astra memenuhi syarat itu dengan selisih lebar. Per 30 Juni 2026 saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya Rp 219,33 triliun. Dividen interim Rp 3,895 triliun setara sekitar 1,8% darinya.
Kas dividen juga tidak hanya bergantung pada laba semester I. Dividen anak usaha yang diproyeksikan masuk, Rp 665,30 miliar dari ASGR dan AALI, menutup sekitar 17% dari total dividen interim. Dari mana sisanya, pemberitaan tidak merincinya.
Ada satu angka lain yang layak dicatat. Dividen interim Rp 3,895 triliun ditambah buyback hingga Rp 8 triliun berarti arus keluar sampai sekitar Rp 11,9 triliun dalam satu periode buyback, belum termasuk dividen final. Dalam pengumuman rencana buyback, manajemen menyatakan Perseroan memiliki modal dan arus kas yang cukup untuk membiayai buyback dan kegiatan usahanya. Pernyataan itu dibuat untuk buyback, tetapi ukurannya sama dengan yang diminta Pasal 72 ayat (3): kreditor dan kegiatan usaha tidak boleh terganggu.
𝗗𝗶𝘃𝗶𝗱𝗲𝗻 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶𝗺 𝗱𝗮𝗻 𝗕𝘂𝘆𝗯𝗮𝗰𝗸 𝗕𝗲𝗿𝗷𝗮𝗹𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝘀𝗮𝗺𝗮𝗮𝗻
Buyback dibatasi Pasal 37 ayat (1) UUPT:
a. pembelian kembali saham “tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan”; dan
b. nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali “tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.”
Ukuran huruf a sama dengan Pasal 72 ayat (2): kekayaan bersih dibandingkan modal ditempatkan ditambah cadangan wajib. Astra menjalankan dividen interim dan buyback pada waktu yang sama, jadi dua arus uang keluar bertumpu pada penyangga yang sama.
Jalur buyback Astra adalah RUPS. Menurut pemberitaan, buyback Rp 8 triliun ini tidak dilakukan dalam rangka stabilisasi pasar yang berfluktuasi signifikan, sehingga RUPSLB harus lebih dulu menyetujuinya. Itu sejalan dengan skema Pasal 2 POJK 29/2023 Tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka. Pengecualian tanpa RUPS ada di Pasal 7 POJK 13/2023 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Pada Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan, dan hanya untuk kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.
Efek yang paling konkret ada di dividen. Saham hasil buyback menjadi saham treasuri, dan menurut Pasal 40 UUPT saham itu tidak berhak atas dividen. Astra sendiri menyatakan dalam keterbukaan informasinya bahwa total dividen interim bergantung pada jumlah saham yang berhak menerima dividen menurut daftar pemegang saham pada recording date.
Rp 3,895 triliun dibagi Rp 98 setara sekitar 39,7 miliar saham yang berhak (perkiraan). Jadi angka Rp 3,895 triliun adalah total perkiraan. Yang pasti adalah Rp98 per lembar. Selama buyback berjalan menjelang 14 Oktober 2026, total itu bisa bergeser, nilai per lembarnya tidak. Menurut pemberitaan 3 Oktober 2026, saham treasuri ASII berada di 1,54% dari modal ditempatkan dan disetor.
𝗧𝗶𝘁𝗶𝗸 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗕𝗶𝘀𝗮 𝗗𝗶𝘁𝗮𝗳𝘀𝗶𝗿𝗸𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝗯𝗲𝗱𝗮
𝗣𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗮, “kekayaan bersih” yang mana? Pasal 72 ayat (2) memakai istilah itu tanpa uraian. Definisi yang ada, hanya di Penjelasan Pasal 37 ayat (1) huruf a khusus untuk buyback: seluruh harta dikurangi seluruh kewajiban menurut laporan keuangan terbaru yang disahkan RUPS dalam enam bulan terakhir. Astra memakai laporan keuangan per 30 Juni 2026, yang bukan laporan yang disahkan RUPS. Dapatkah penjelasan khusus untuk buyback dipinjam untuk dividen interim? Yang diuji angka Perseroan sendiri atau angka konsolidasian Grup, padahal Pasal 72 berbicara tentang “Perseroan”? Wajibkah laporan semester diaudit, atau cukup review terbatas? UUPT tidak menjawab.
𝗞𝗲𝗱𝘂𝗮, tanggal keputusan. Pasal 72 ayat (4) menyebut keputusan Direksi “setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris”. Menurut Bloomberg Technoz, keputusan Direksi ASII bertanggal 10 September 2026 dan persetujuan Dewan Komisaris baru 30 September 2026. Pengumuman ke Bursa terjadi pada 2 Oktober 2026. Bila yang dihitung adalah persetujuan 30 September, pengumuman itu tepat dua hari bursa sesudahnya (dengan asumsi 1 dan 2 Oktober hari bursa). Bila yang dihitung adalah rapat Direksi 10 September, batas dua hari bursa terlampaui.
𝗞𝗲𝘁𝗶𝗴𝗮, pengembalian dividen. Ayat (5) mewajibkan pemegang saham mengembalikan dividen interim bila tahun buku berakhir rugi. Teksnya tidak membedakan rugi kecil dari rugi besar, dan tidak mengatur siapa yang mengembalikan bila saham sudah berpindah tangan. ASII punya ratusan ribu investor dan sahamnya diperdagangkan setiap hari. Pemegang saham pada recording date, atau pada akhir tahun? Bagaimana menagih ratusan ribu investor ritel? Ayat (6) menutup celah ini dengan tanggung renteng Direksi dan Dewan Komisaris, tetapi hanya bila pemegang saham “tidak dapat” mengembalikan. Siapa yang menyatakan “tidak dapat”, tidak diatur. Untuk Astra risikonya kecil, karena laba semester I sudah Rp12,53 triliun. Bagi emiten lain yang labanya tipis, pertanyaan ini signifikan.
𝗞𝗲𝗲𝗺𝗽𝗮𝘁, dua arus uang sekaligus. Pasal 37 dan Pasal 72 sama-sama menjaga kekayaan bersih agar tidak turun di bawah modal ditempatkan ditambah cadangan wajib, tetapi masing-masing diuji sendiri. UUPT tidak menyebut apakah dividen interim dan buyback harus dinilai secara kumulatif ketika berjalan bersamaan. Menurut saya akal sehatnya kumulatif, karena rumusan Pasal 37 melihat akibat pembelian terhadap kekayaan bersih. Dengan ekuitas Rp 289,84 triliun, penyangga Astra sangat longgar. Namun norma yang sama juga berlaku bagi emiten dengan penyangga tipis, dan di sana kekosongan tafsir ini bisa berujung sengketa.
—Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.
