SATU PINTU EKSPOR: MENGAPA NEGARA MENGAMBIL ALIH PENJUALAN BATUBARA, SAWIT, DAN FERRO ALLOY - Tulisan Kedua

Sebelum membaca Tulisan ini Anda dapat membaca terlebih dahulu Tulisan Pertama pada link berikut ini: SATU PINTU EKSPOR: MENGAPA NEGARA MENGAMBIL ALIH PENJUALAN BATUBARA, SAWIT, DAN FERRO ALLOY - Tulisan Pertama

𝗧𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗴𝘂𝗻𝗴 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗛𝘂𝗸𝘂𝗺 𝗞𝗲𝗽𝗲𝗿𝗱𝗮𝘁𝗮𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗛𝘂𝗸𝘂𝗺 𝗣𝗶𝗱𝗮𝗻𝗮

Hukum keperdataan. Pasal 3 ayat (1) mewajibkan ekspor dilakukan BUMN Ekspor "baik sebagai pemilik atau sebagai perantara tunggal", dan ayat (2) menyatakan "harga jual Komoditas SDA Strategis ditentukan oleh BUMN Ekspor". Ini bersentuhan langsung dengan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata): eksportir tidak lagi leluasa memilih pembeli dan menentukan harga. Selain itu, Pasal 8 menyatakan bahwa kontrak penjualan yang ditandatangani sebelum 1 Juni 2026 dan masih berlaku "dilakukan evaluasi oleh BUMN Ekspor". Hubungan kontraktual lama, seperti kewajiban penyerahan, klausul harga, jaminan pembiayaan, dan force majeure, terkena imbasnya.

Hukum pidana. PP 24/2026 sendiri tidak memuat ketentuan sanksi. Pasal 6 hanya menyebut pembinaan dan pengawasan oleh menteri atau kepala lembaga terkait. Bila eksportir tetap mengekspor di luar jalur BUMN Ekspor setelah batas waktu peralihan, akibat pidananya harus ditelusuri ke undang-undang lain.

𝗧𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗴𝘂𝗻𝗴 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗣𝗢𝗝𝗞 𝟭𝟲/𝟮𝟬𝟮𝟲 𝘁𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝗴 𝗕𝗠𝗞𝗦

Empat bulan setelah PP 24/2026, OJK menetapkan POJK 16/2026 tentang Penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) pada 17 September 2026. Dua aturan ini lahir dari rezim berbeda, PP 24/2026 dari UU Perdagangan dan POJK 16/2026 dari UU P2SK, tetapi menyentuh barang yang bisa sama.

Menariknya, saya tidak menemukan kata "ekspor" sekali pun dalam naskah POJK 16/2026, dan PP 24/2026 juga tidak disebut di dalamnya.

Pertama, soal cakupan barang. POJK 16/2026 mendefinisikan Komoditas Strategis sebagai "jenis komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan/atau bersifat strategis bagi kepentingan nasional sebagaimana diatur dan/atau ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan" (Pasal 1 angka 2). Rumusan Mineral Strategis pada Pasal 1 angka 1 pun merujuk ke peraturan lain. POJK tidak menetapkan sendiri daftar barangnya. Pertanyaannya: apakah penetapan batubara, kelapa sawit, dan ferro alloy sebagai Komoditas SDA Strategis dalam Pasal 2 ayat (3) PP 24/2026 otomatis menjadikannya Komoditas Strategis yang dapat diperdagangkan di BMKS? Naskah keduanya tidak menjawab.

Kedua, soal harga. PP 24/2026 menyatakan harga jual ekspor "ditentukan oleh BUMN Ekspor" (Pasal 3 ayat (2)). POJK 16/2026 mengenal Harga Acuan Indonesia, yaitu harga "yang dibentuk berdasarkan transaksi BMKS, sesuai metodologi yang ditetapkan Bursa dan disetujui Otoritas Jasa Keuangan" (Pasal 1 angka 13), dan Penjelasan Pasal 55 menghendaki harga yang "tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu". Di sini dua cara membentuk harga bertemu: harga yang ditetapkan satu pihak dan harga yang dibentuk pasar. Bila keduanya berbeda, harga mana yang menjadi patokan kontrak ekspor, pajak, atau royalti? Bila BUMN Ekspor menjadi penjual tunggal untuk ekspor, apakah harga di BMKS untuk barang yang sama masih benar-benar dibentuk pasar?

Ketiga, soal kepemilikan. Penjelasan Pasal 50 ayat (1) POJK 16/2026 menegaskan status layak diperdagangkan "tidak menghapus kewajiban pihak terkait untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepemilikan, asal-usul, pengangkutan, perdagangan, dan pengelolaan". Penjelasan Pasal 51 menambahkan bahwa Bukti Kepemilikan Elektronik "tidak dengan sendirinya merupakan penetapan mengenai keabsahan kepemilikan" di luar hubungan hukum yang tercatat dalam sistem BMKS. Dapat saya tafsirkan, transaksi di BMKS tidak membebaskan barang itu dari jalur ekspor tunggal PP 24/2026. Pembeli di BMKS yang ingin mengekspor tetap harus lewat BUMN Ekspor. Bagi hukum perdata, ini membuka persoalan baru: bila BUMN Ekspor bertindak "sebagai pemilik", kepemilikan mana yang diakui, yang tercatat di BMKS atau yang timbul dari kontrak dengan BUMN Ekspor?

Menurut hemat saya, titik singgung ini perlu dijelaskan oleh pembentuk aturan turunan, baik peraturan menteri pelaksana PP 24/2026 maupun Peraturan Bursa BMKS, sebelum keduanya berjalan bersamaan.

𝗧𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗥𝗮𝘄𝗮𝗻 𝗧𝗮𝗳𝘀𝗶𝗿

Bagian ini yang menurut saya paling penting untuk dicermati.

Pertama, soal derajat peraturan. Dasar delegasi PP ini adalah Pasal 38 ayat (1) UU Perdagangan tentang kebijakan dan pengendalian ekspor. Dapatkah delegasi itu dibaca sebagai dasar untuk memusatkan seluruh ekspor komoditas pada satu BUMN? Pasal 51 UU 5/1999 tentang larangan praktik monopoli menyatakan bahwa monopoli atas barang yang menguasai hajat hidup orang banyak "diatur dengan undang-undang" dan diselenggarakan oleh BUMN atau badan usaha yang ditunjuk Pemerintah. Pertanyaannya terbuka: cukupkah peraturan pemerintah, atau diperlukan undang-undang?

Kedua, "pemilik atau perantara tunggal". Dua kedudukan ini punya akibat hukum berbeda: sebagai pemilik, BUMN Ekspor membeli lalu menjual (peralihan hak milik, risiko, pajak); sebagai perantara, BUMN Ekspor bertindak atas nama pihak lain (komisi, tanggung jawab). PP tidak menjelaskan kapan yang mana. Siapa yang menanggung risiko gagal bayar pembeli luar negeri tidak diatur.

Ketiga, harga dan margin. Pasal 3 ayat (4) memberi BUMN Ekspor kewenangan menentukan margin "dalam tingkat kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Siapa yang menilai wajar, dengan tolok ukur apa, dan bagaimana keberatan eksportir diselesaikan, tidak dijawab.

Keempat, pengecualian. Pasal 4 ayat (2) menyatakan ekspor oleh BUMN Ekspor "dapat dikecualikan" bagi pelaku usaha yang memiliki kontrak atau perjanjian dengan Pemerintah yang memuat paling sedikit investasi, divestasi, serta pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri. Ketiga unsur itu bersifat kumulatif atau tidak, kontrak jenis apa yang dimaksud, dan apakah kontrak lama yang tidak memuat ketiganya otomatis tidak memenuhi syarat, tidak dijelaskan. Pengecualian diputuskan dalam rapat koordinasi (Pasal 4 ayat (3)), bukan dalam keputusan yang bentuk hukumnya jelas. Bila permohonan ditolak, saluran keberatannya (misalnya sengketa tata usaha negara) belum tegas.

Kelima, ketentuan peralihan yang sulit dibaca. Pasal 7 huruf a menyatakan ekspor "hanya dapat dilakukan melalui BUMN Ekspor paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2026". Rumusan ini bisa dibaca sebagai tenggat bagi eksportir menyelesaikan peralihan, tetapi Pasal 3 ayat (1) sudah berlaku sejak 1 Juni 2026. Selama masa peralihan itu, apakah eksportir lama masih boleh mengekspor sendiri? Huruf b mewajibkan evaluasi dalam tiga bulan sejak berlaku, dan huruf c membuka kemungkinan menteri koordinator menetapkan batas waktu baru sebelum 31 Desember 2026. Huruf c menyatakan menteri koordinator "dapat menetapkan batas waktu yang baru Ekspor Komoditas SDA Strategis melalui BUMN Ekspor sebelum tanggal 31 Desember 2026". Kewenangan ini fakultatif ("dapat") dan hanya bisa mempercepat, bukan memperpanjang. Bentuk hukum penetapan batas waktu baru itu, dan apakah wajib diumumkan, tidak diatur.

Keenam, nasib kontrak berjalan. Pasal 8 hanya menyatakan kontrak sebelum 1 Juni 2026 "dilakukan evaluasi oleh BUMN Ekspor". Hasil evaluasi apa yang mungkin: lanjut, diubah, dialihkan, atau diakhiri? Siapa menanggung ganti rugi bila diakhiri? Tidak ada.

Ketujuh, kriteria penetapan dan aturan turunan. Pasal 1 angka 2 mendefinisikan Komoditas SDA Strategis sebagai komoditas yang ditetapkan Pemerintah "dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, stabilitas ekonomi, kebutuhan dalam negeri, dan/atau pengelolaan sumber daya alam strategis nasional". Kriterianya alternatif ("dan/atau") dan tidak terukur, sehingga hampir semua komoditas dapat masuk. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (5) dan (6) menyerahkan jenis komoditas ke peraturan menteri perdagangan, dan Pasal 5 menyerahkan tata kelola lebih lanjut ke masing-masing menteri atau kepala lembaga. Dengan batubara yang melibatkan sektor energi, sawit yang melibatkan pertanian, dan ferro alloy yang melibatkan industri, tumpang tindih peraturan teknis sangat mungkin terjadi.

𝗞𝗲𝘀𝗶𝗺𝗽𝘂𝗹𝗮𝗻

1. Latar belakang PP 24/2026 adalah pergeseran sikap: dari pengawasan ekspor menjadi pengelolaan langsung oleh negara melalui satu BUMN, dengan dasar Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 38 ayat (1) UU Perdagangan.

2. Dampak terbesar ada pada hukum perdata: kebebasan menentukan pembeli dan harga, serta nasib kontrak berjalan, sedangkan sanksi pidananya tidak ada dalam PP ini dan harus ditelusuri ke undang-undang lain.

3. Banyak hal masih terbuka: Syarat pengecualian, status masa peralihan, dan dasar kewenangan PP untuk memusatkan ekspor, sehingga pelaku usaha perlu memitigasi risiko kontrak sejak sekarang.

—

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More

SATU PINTU EKSPOR: MENGAPA NEGARA MENGAMBIL ALIH PENJUALAN BATUBARA, SAWIT, DAN FERRO ALLOY - Tulisan Pertama

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis (PP 24/2026) ditetapkan dan diundangkan pada 20 Mei 2026, dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 58, dan mulai berlaku 1 Juni 2026. Intinya satu: untuk komoditas yang ditetapkan sebagai strategis, pintu ekspornya hanya satu, yaitu BUMN yang ditugaskan khusus oleh Pemerintah. Untuk tahap awal, komoditas itu adalah batubara, kelapa sawit, dan ferro alloy (paduan besi).

Pertanyaannya lebih mendasar: mengapa Pemerintah memilih jalan ini, dan apa akibatnya bagi orang yang berbisnis di sekitarnya.

𝗟𝗮𝘁𝗮𝗿 𝗕𝗲𝗹𝗮𝗸𝗮𝗻𝗴 𝗣𝗲𝗻𝗲𝗿𝗯𝗶𝘁𝗮𝗻 𝗣𝗣 𝟮𝟰/𝟮𝟬𝟮𝟲

Dari Sudut Ekonomi

Batubara, sawit, dan ferro alloy punya satu kesamaan: ketiganya komoditas ekspor berskala besar yang lama dijual langsung oleh pelaku usaha swasta ke pembeli luar negeri.

Negara memegang haknya atas sumber dayanya, tetapi pada titik penjualan ekspor, yang memegang kendali atas harga, pembeli, dan waktu pengiriman adalah eksportir.

Pertimbangan PP 24/2026 menyebut alasan ekonomi secara terbuka. Pengaturan perlu dilakukan "untuk menjaga stabilitas pasokan dalam negeri, ketahanan ekonomi nasional, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan pembangunan nasional, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"

Dari kalimat itu saya membaca empat kepentingan: pasokan domestik tidak boleh tersedot pasar ekspor, penerimaan negara dan devisa harus lebih terkendali, hilirisasi harus didorong, dan keuntungan dari komoditas harus kembali ke negara untuk kemakmuran rakyatnya.

Penjelasan Umum bahkan lebih terus terang. Di sana tertulis bahwa "sepanjang negara memiliki kemampuan baik modal, teknologi, dan manajemen dalam mengelola Komoditas SDA Strategis maka negara seyogianya melakukan pengelolaan secara langsung atas Komoditas SDA Strategis", sehingga "seluruh hasil dan keuntungan yang diperoleh akan menjadi keuntungan negara". Jadi ini bukan sekadar pengawasan ekspor. Ini pergeseran peran negara dari wasit menjadi pelaku penjualan.

Ada pula alasan yang tidak tertulis dalam naskah. Pada hari yang sama dengan penetapan PP, 20 Mei 2026, Pemerintah mengumumkan pembentukan BUMN khusus ekspor dalam Rapat Paripurna DPR. Menurut pemberitaan, badan ini dimaksudkan sebagai marketing facility untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik kurang bayar, "tipu-tipu harga" atau under-invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Presiden menyatakan, "Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri." Inilah alasan ekonomi yang paling konkret: negara menduga harga ekspor yang dilaporkan lebih rendah dari harga sebenarnya.

Dari Sudut Kebutuhan Praktik Bisnis

Di lapangan, ekspor komoditas dikelola melalui banyak pintu: kontrak jual beli dengan pembeli, dokumen kepabeanan, pelaporan devisa, pelaporan minerba, hingga pengangkutan dan asuransi. Naskah PP 24/2026 mengakui hal ini. Penjelasan Pasal 7 huruf a menyebut ekspor "melalui BUMN Ekspor" meliputi pelaporan dan penyampaian dokumen ekspor, kontrak penjualan, dan data tambahan lewat sistem yang terintegrasi, antara lain CEISA, SINSW, INATRADE, SiMoDIS, dan MOMS, dan pemberian data itu "dapat dilakukan secara otomatis".

Saya menafsirkan, kebutuhan praktik bagi negara adalah satu titik visibilitas: negara ingin melihat seluruh rantai penjualan ekspor dari satu pintu yang datanya terhubung ke sistem yang sudah ada. Pasal 4 ayat (1) juga membuka kemungkinan pengendalian lewat verifikasi atau penelusuran teknis, serta pengaturan pengangkutan dan asuransi ekspor.

Sementara di sisi pelaku usaha, atas praktik bisnis yang sama berarti kepastian yang berkurang: siapa yang menjadi penjual dalam kontrak, siapa yang menentukan harga, dan bagaimana nasib kontrak yang sudah berjalan.

Sederhananya begini. Dulu eksportir batubara atau sawit menjual sendiri: memilih pembeli, menyepakati harga, lalu menandatangani kontrak atas namanya sendiri. Kini semua ekspor wajib lewat BUMN Ekspor.

Akibatnya, pertama, tidak jelas lagi siapa penjualnya. PP tidak menjelaskan apakah BUMN Ekspor membeli barang lalu menjualnya kembali sebagai pemilik, atau hanya menjadi perantara yang menjual atas nama pengusaha.

Kedua, harga tidak lagi disepakati pengusaha dengan pembelinya, karena Pasal 3 ayat (2) menyerahkannya kepada BUMN Ekspor.

Ketiga, kontrak yang diteken sebelum 1 Juni 2026 hanya "dievaluasi" oleh BUMN Ekspor (Pasal 8), tanpa penjelasan apakah kontrak itu diteruskan, diubah, atau dihentikan.

Ringkasnya, negara memperoleh kendali, sementara pengusaha kehilangan sebagian kepastian dalam berbisnis.

Dari Sudut Hukum

Landasan hukumnya berlapis. Pertama, Pasal 33 UUD 1945, terutama ayat (2) dan ayat (3), yang dikutip panjang dalam Penjelasan Umum. Kedua, Pasal 38 ayat (1) UU 7/2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah terakhir dengan UU 6/2023, yang menjadi dasar kewenangan Pemerintah menetapkan kebijakan dan pengendalian ekspor. Ketiga, UU BUMN, dengan perubahan terakhir UU 16/2025 yang disebut dalam bagian Mengingat.

Perlu dicatat, dasar delegasinya adalah "kebijakan dan pengendalian ekspor". Apakah frasa itu cukup untuk melahirkan tata kelola yang menutup ekspor oleh selain satu BUMN?

𝗧𝘂𝗷𝘂𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗛𝗮𝗿𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗲𝗿𝗯𝗶𝘁𝗮𝗻 𝗣𝗣 𝟮𝟰/𝟮𝟬𝟮𝟲

Dari sudut ekonomi, harapannya adalah pasokan dalam negeri terjaga, nilai tambah naik, dan hasil penjualan komoditas lebih besar masuk ke negara.

Dari sudut praktik bisnis, harapannya adalah satu sistem yang mengintegrasikan data ekspor, sehingga penelusuran dan pengendalian lebih mudah.

Dari sudut hukum, harapannya adalah penguasaan negara atas cabang produksi penting menurut Pasal 33 UUD 1945 diwujudkan dalam bentuk pengaturan konkret pada tataran peraturan pemerintah.

𝗠𝗮𝗻𝗳𝗮𝗮𝘁 𝗠𝗲𝗺𝗮𝗵𝗮𝗺𝗶 𝗟𝗮𝘁𝗮𝗿 𝗕𝗲𝗹𝗮𝗸𝗮𝗻𝗴 𝗣𝗲𝗻𝗲𝗿𝗯𝗶𝘁𝗮𝗻 𝗣𝗣 𝟮𝟰/𝟮𝟬𝟮𝟲

Bagi pemodal dan pengusaha, latar belakang ini menunjukkan bahwa arah kebijakannya struktural, bukan sementara. Penjelasan Umum berbicara tentang pengelolaan langsung oleh negara, jadi perencanaan kontrak jangka panjang, pembiayaan, dan struktur penjualan perlu diuji ulang dengan asumsi bahwa pintu ekspor tunggal itu bisa menjadi permanen.

Bagi investor retail, saham emiten batubara, sawit, dan paduan besi akan terpengaruh oleh perubahan siapa yang menjual dan siapa yang menentukan harga. Memahami alasan di balik aturan membantu membedakan risiko yang bersifat transisi dari risiko yang bersifat struktural.

Bagi pelaku usaha sektor jasa keuangan, seperti bank pemberi kredit, perusahaan pembiayaan, penjamin, dan perusahaan asuransi, pergeseran pihak penjual dan penentu harga menyentuh jaminan, arus kas debitur, dan kontrak pembiayaan perdagangan. Latar belakang membantu menebak pasal mana yang akan paling banyak menimbulkan sengketa.

Bagi masyarakat umum, aturan ini berbicara tentang siapa yang menikmati hasil sumber daya alam. Memahami latar belakangnya membantu menilai klaim tentang manfaat dan risikonya dengan kepala dingin. (... bersambung)

—

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More