𝗦𝗶𝗮𝗽𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗣𝗲𝗿𝗹𝘂 𝗣𝗲𝗱𝘂𝗹𝗶, 𝗱𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗻𝗮𝗽𝗮
Pemodal dan pengusaha. Bagi pemilik perusahaan tertutup, rights issue dengan inbreng adalah jalan keluar yang menarik. Mereka tidak menjual perusahaannya demi uang tunai, tetapi menukarnya dengan saham emiten yang likuid. Pemilik FFI tidak menerima uang, tetapi menerima saham ULTJ, dan salah satunya bahkan menjadi pengendali. Pengusaha yang sedang menimbang tawaran serupa perlu memahami bahwa harga perusahaannya akan diuji oleh Penilai independen, dibuka ke publik, dan diputuskan dalam RUPS yang bisa dihadiri ribuan pemegang saham.
Investor ritel. Pertanyaan pertama selalu sama: menebus, menjual HMETD, atau membiarkannya? Jawabannya bergantung pada keyakinan terhadap nilai perusahaan yang dibeli. Bila nilai FFI wajar, dilusi 43,11% diimbangi oleh aset baru. Proforma per 31 Juli 2026 menunjukkan total ekuitas ULTJ naik dari Rp 8,17 triliun menjadi Rp25,49 triliun. Bila nilainya kemahalan, pemegang saham lama ikut membayar selisihnya. Investor ritel juga perlu mencermati satu hal lagi: harga tender wajib yang kelak ditawarkan FCIH, yang memberi kesempatan keluar dengan harga batas bawah yang punya dasar hukum.
Pelaku usaha jasa keuangan. Penjamin pelaksana emisi, Penilai, akuntan, dan konsultan hukum memikul tanggung jawab atas angka dan pernyataan di prospektus. Pada inbreng, laporan Penilai adalah jantung transaksi. Jika belakangan nilai wajarnya terbukti meleset jauh, laporan itu yang pertama kali diperiksa, baik oleh OJK maupun oleh pemegang saham yang merasa dirugikan.
Masyarakat umum. Konsumen susu tidak membaca prospektus, tetapi merasakan akibatnya di rak toko. Penggabungan dua merek besar dapat menghasilkan efisiensi, dapat pula mengurangi pilihan. Di sinilah peran KPPU, sama pentingnya dengan peran OJK.
𝗣𝗲𝗿𝘀𝗽𝗲𝗸𝘁𝗶𝗳 𝗬𝗮𝗻𝗴 𝗕𝗲𝗿𝗯𝗲𝗱𝗮
Pertama, rights issue atau penempatan terbatas yang berbaju rights issue? Secara formal, ULTJ memberi HMETD kepada semua pemegang saham. Secara substansi, pengendali lama mengalihkan HMETD-nya kepada pihak yang sudah ditentukan, dan pihak itu menebusnya dengan aset tertentu. Hasilnya mirip penambahan modal tanpa HMETD kepada investor strategis. Bedanya penting. Untuk penambahan modal tanpa HMETD selain perbaikan posisi keuangan, Pasal 8A ayat (2) POJK HMETD mensyaratkan RUPS yang kuorum dan keputusannya dihitung hanya dari pemegang saham independen, tidak termasuk Pengendali. Dalam rights issue, pengendali ikut bersuara. Menurut hemat saya, sepanjang setiap pemegang saham publik sungguh-sungguh mendapat HMETD yang dapat ditebus atau dijual, bentuk rights issue sah. Namun pemegang saham minoritas yang merasa suaranya tenggelam punya argumen bahwa substansi transaksi lebih dekat ke penempatan terbatas.
Kedua, berapa sebenarnya "harga Pengambilalihan"? Pasal 17 huruf a POJK 9/2018 menjadikan harga Pengambilalihan sebagai salah satu harga batas bawah tender wajib. Dalam kasus biasa, angkanya jelas: harga yang dibayar pengendali baru kepada pengendali lama. Di sini FCIH memperoleh saham ULTJ di Rp 2.150 per saham, tetapi lewat HMETD yang dialihkan. Jika pengalihan HMETD itu disertai imbalan, apakah imbalan itu ikut dihitung sebagai bagian harga Pengambilalihan? Dapat saya tafsirkan, setiap nilai yang diterima pengendali lama dalam rangka beralihnya pengendalian seharusnya masuk hitungan, sebab tujuan tender wajib adalah memberi pemegang saham publik kesempatan keluar dengan syarat yang setara.
Ketiga, apakah prospektus rights issue termasuk "prospektus penawaran umum efek bersifat ekuitas"? Pasal 23 huruf n POJK 9/2018 mengecualikan dari tender wajib pengambilalihan "yang telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum efek bersifat ekuitas" dan dilaksanakan paling lambat 1 tahun setelah pernyataan pendaftaran efektif. Rights issue secara hukum adalah penawaran umum, dan rencana perubahan pengendali ULTJ sudah diungkap sejak September 2026. Namun huruf n merujuk pada POJK tentang bentuk dan isi prospektus penawaran umum efek bersifat ekuitas, sementara prospektus HMETD diatur dalam POJK tersendiri. Menurut hemat saya, huruf n ditujukan untuk penawaran umum perdana dan penawaran umum saham biasa, bukan rights issue. FCIH memilih jalan yang aman dengan tetap menggelar tender wajib. Tetapi pertanyaannya tetap terbuka bagi transaksi serupa di masa depan.
Keempat, bagaimana jika penyelesaian transaksi terlambat? Pasal 9 ayat (3) POJK HMETD membatasi jarak tanggal penilaian dan tanggal penyetoran inbreng paling lama 6 bulan. Penundaan karena pernyataan efektif OJK, proses KPPU, atau sengketa dapat memaksa penilaian ulang. Jika nilai baru berbeda, apakah persetujuan RUPS 6 November 2026 masih menjadi dasar yang sah untuk harga lama?
𝗣𝗲𝗿𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗻 𝗟𝗮𝗶𝗻 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗜𝗸𝘂𝘁 𝗕𝗲𝗸𝗲𝗿𝗷𝗮
UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), sebagaimana diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) jo. UU No. 4 Tahun 2026. Pasal 80 UUPM membebankan tanggung jawab atas informasi yang tidak benar atau menyesatkan dalam pernyataan pendaftaran kepada emiten, direksi, komisaris, penjamin pelaksana emisi, serta profesi penunjang yang memberi pendapat, termasuk Penilai. Pasal 93 melarang pernyataan yang secara material tidak benar atau menyesatkan, dan Pasal 95 melarang orang dalam memperdagangkan saham emiten maupun pihak lawan transaksinya selama memegang informasi orang dalam. UU P2SK memperkuat kewenangan OJK untuk memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah dan memfasilitasi ganti rugi bagi investor.
KUHPerdata. Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum menjadi pintu gugatan perdata bagi investor yang dirugikan oleh informasi prospektus atau laporan Penilai yang keliru. Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian relevan bagi perjanjian inbreng dan perjanjian pengalihan HMETD antara para pihak.
UU No. 5 Tahun 1999 jo. PP No. 57 Tahun 2010. Mewajibkan pemberitahuan pengambilalihan kepada KPPU paling lambat 30 hari kerja setelah efektif secara yuridis, bila nilai aset atau penjualan gabungan melewati ambang batas, yaitu nilai aset gabungan lebih dari Rp 2,5 triliun dan/atau nilai penjualan gabungan lebih dari Rp 5 triliun (Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010). Pasal 47 memberi KPPU wewenang membatalkan pengambilalihan yang terbukti mengakibatkan praktik monopoli.
UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan bidang usaha penanaman modal. Relevan dalam hal pengendali baru adalah badan hukum asing. Batasan kepemilikan asing pada bidang usaha emiten dan anak perusahaannya perlu dicek sebelum perubahan pengendali efektif.
𝗬𝗮𝗻𝗴 𝗣𝗲𝗿𝗹𝘂 𝗗𝗶𝗶𝗻𝗴𝗮𝘁
1. Rights issue untuk akuisisi perusahaan tertutup tunduk pada beberapa rezim sekaligus: UUPT, POJK HMETD, POJK Transaksi Material, dan bila pengendali berganti, POJK Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Tidak ada satu persetujuan yang menggugurkan kewajiban lainnya.
2. "Dana rights issue" tidak selalu berarti uang tunai. Pada inbreng, perusahaan target dibayar dengan saham emiten, dan nilai wajarnya wajib ditentukan Penilai paling lama 6 bulan sebelum penyetoran.
3. Pengecualian tender wajib bagi rights issue hanya berlaku bagi pemegang saham yang menebus sesuai porsinya. Pihak baru yang menjadi pengendali lewat HMETD yang dialihkan tetap wajib menggelar tender wajib.
4. Titik rawan sengketa ada pada harga Pengambilalihan, serta kewajaran nilai inbreng.
5. Investor ritel punya tiga pilihan atas HMETD dan jalan keluar berupa tender wajib. Seluruhnya layak dihitung sebelum tanggal pelaksanaan lewat.
—
Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.
