SELAMAT DATANG DI PERSONAL BLOG ASEVY SOBARI

PKPU dan Kepailitan, Korporasi, HAKI, Pertanahan, Persaingan Usaha, Ketenagakerjaan, Keuangan Islam

PARTNER PADA FIRMA HUKUM ISNP LAWFIRM

ISNP LAWFIRM. Office: Summarecon - Bekasi, Rukan Sinpansa Blok D.20, Marga Mulya - Bekasi Utara 17143, Tlp. 0812.9090.4694, WA. 0812.8309.0895

ANGGOTA PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)

Diangkat dan disumpah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

KONSULTASI HUKUM DENGAN PERJANJIAN: 0812-8309-0895 (WA)

Legal Consultation, Legal Opinion, Legal Drafting, Legal Assistant (Retainer), Litigation

KONSULTASI HUKUM DENGAN PERJANJIAN: 0812-8309-0895 (WA)

Legal Consultation, Legal Opinion, Legal Drafting, Legal Assistant (Retainer), Litigation

Laman

Kamis, 19 November 2026

UU PERAMPASAN ASET: MENGAPA ATURAN INI LAHIR

UU Perampasan Aset Mengapa Aturan Ini Lahir asevy sobari lawyer advokat konsultan hukum sektor jasa keuangan isnp law firm hkhsk
DPR RI mengesahkan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada 19 November 2026. Naskah yang saya jadikan acuan dalam artikel ini masih berjudul "Rancangan", nomor dan tahun undang-undangnya dikosongkan, dan tanggal pengesahan serta pengundangannya belum diisi yang bersumber dari https://kumparan.com/kumparannews/download-uu-perampasan-aset-di-sini-28bOqom8FFd dan untuk sementara saya asumsikan sebagai naskah yang disahkan. Karena itu, dalam tulisan ini saya menyebutnya UU Perampasan Aset saja.


Arikel ini mencoba menjawab satu pertanyaan: mengapa negara merasa perlu aturan ini, dan apa artinya bagi orang yang menjalankan usaha atau menaruh uangnya di sektor jasa keuangan.

Latar belakang

Dari sisi keuangan. Hasil kejahatan jarang diam di satu tempat. Ia dipecah ke beberapa rekening, dibelikan saham, emas, tanah, atau kendaraan, lalu dicatat atas nama orang lain. Naskah undang-undang ini mengakuinya sendiri: aset yang dapat dirampas mencakup aset hasil tindak pidana "termasuk yang telah dipindahtangankan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi atau harta kekayaan Orang" (Pasal 5 ayat (1) huruf a). Semakin lama prosesnya, semakin jauh jejaknya dan semakin turun nilainya. Konsiderans huruf b menyebut akibatnya terang-terangan: pemulihan kerugian akibat tindak pidana "belum optimal".

Dari sisi praktik bisnis. Aset hasil kejahatan tidak berhenti di tangan pelaku. Ia berpindah ke pembeli, mitra usaha, kreditur, bahkan perusahaan yang dibentuk untuk menampungnya. Karena itu definisi "Orang" dalam naskah ini mencakup orang perseorangan dan korporasi (Pasal 1 angka 12), dan korporasi sendiri dirumuskan luas, dari perseroan terbatas sampai koperasi dan badan usaha milik negara (Pasal 1 angka 13). Daftar tindak pidananya juga bukan hanya korupsi. Pasal 4 ayat (3) huruf f memasukkan penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Bagi pembaca yang akrab dengan investasi ilegal dan penghimpunan dana masyarakat, ini bukan rumusan yang jauh dari dunia sehari-hari.

Dari sisi hukum. Inilah pangkal persoalannya. Penjelasan Umum mengatakan perampasan aset di Indonesia selama ini memakai metode in personam dengan pendekatan conviction-based forfeiture, yang "mensyaratkan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana". Artinya, aset baru bisa diambil negara kalau pelakunya sudah dihukum dan putusannya final. Kalau pelaku meninggal, melarikan diri, jatuh sakit permanen, atau tidak pernah ketemu, asetnya ikut terkunci. Undang-undang ini membuka jalan lain, yakni metode in rem dengan pendekatan non-conviction-based forfeiture: yang diperkarakan adalah asetnya, bukan orangnya.

Jalan lain itu sengaja dibuat sempit. Perampasan tanpa putusan pidana hanya untuk lima keadaan pelaku (Pasal 6 ayat (1)), dengan nilai aset paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (Pasal 6 ayat (2)), diperiksa dengan hukum acara perdata (Pasal 33), dan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku (Pasal 7). Naskah ini juga hanya berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan (Pasal 72).

Aturan yang sudah ada

Indonesia tidak mulai dari nol. Perampasan aset selama ini ditempuh lewat pidana tambahan dalam perkara korupsi, termasuk uang pengganti, lewat ketentuan tindak pidana pencucian uang, dan lewat gugatan perdata oleh negara. Semuanya berpijak pada putusan atau pada pembuktian yang tetap bersentuhan dengan pelaku. Itulah celah yang hendak ditutup undang-undang ini. Pasal 71 naskah ini bahkan menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan aset tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Tujuan di mata regulator

Dari sudut pandang pembentuk undang-undang, ada lima tujuan yang dapat dibaca dari naskah ini.

Pertama, memulihkan kerugian. Penjelasan Pasal 2 menafsirkan asas keadilan sebagai upaya "mengembalikan kerugian keuangan negara atau masyarakat yang diakibatkan oleh tindak pidana". Aset yang dirampas tidak selalu masuk kas negara; putusan dapat memerintahkan aset dikembalikan kepada korban atau pihak yang berhak (Pasal 41 ayat (3)).

Kedua, memutus ketergantungan pada nasib pelaku. Selama perampasan hanya bisa ditempuh setelah pelaku dihukum, pelaku yang kabur atau meninggal praktis mengamankan hartanya. Mekanisme tanpa putusan pidana dibuat agar aset tetap bisa dikejar.

Ketiga, mencegah kejahatan. Penjelasan menyebut asas kemanfaatan bertujuan "memulihkan keuangan negara, mencegah kejahatan, dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum". Pesannya sederhana: menyembunyikan harta tidak lagi menjamin harta itu aman.

Keempat, menjaga nilai aset selama perkara berjalan. Karena itu naskah mengatur badan pengelola aset yang dibentuk Presiden (Pasal 53), penjualan lebih awal untuk aset yang cepat rusak atau nilainya cepat menurun (Pasal 58), dan sistem pengelolaan berbasis teknologi (Pasal 68).

Kelima, menahan agar kewenangan ini tidak liar. Blokir dan sita harus lewat izin ketua pengadilan negeri (Pasal 18 dan Pasal 21), pihak yang haknya terganggu boleh mengajukan keberatan sekaligus meminta ganti kerugian (Pasal 30), penyidik dan jaksa yang melampaui kewenangan dapat dikenai sanksi (Pasal 52), dan sebuah badan beranggotakan lima orang mengawasi seluruh tahapan (Pasal 61 dan Pasal 62). Ini menunjukkan pembentuk undang-undang sadar bahwa alat sekuat ini bisa menimbulkan sengketa tersendiri.

Mengapa ini penting bagi Anda

Investor. Memahami latar belakangnya membantu investor membaca risiko dengan lebih jernih. Aset yang pernah dipindahtangankan dari hasil kejahatan dapat ditelusuri sampai ke tangan pemegang terakhir, dan selama diblokir atau disita, aset itu tidak dapat dialihkan (Pasal 25). Investor yang membeli aset dengan harga tidak wajar atau dari pihak yang rekam jejaknya bermasalah punya alasan lebih kuat untuk memeriksa asal-usulnya sebelum membayar. Sebaliknya, pembeli yang beritikad baik diberi pintu untuk membuktikan haknya lewat keberatan.

Pelaku usaha di sektor jasa keuangan. Bank, perusahaan efek, perusahaan pembiayaan, manajer investasi, dan perusahaan asuransi berada di jalur yang paling dekat dengan aliran uang. Naskah ini menempatkan setiap orang dan instansi, termasuk korporasi, sebagai pihak yang dapat diminta menyerahkan dokumen dalam tahap penelusuran (Pasal 13 ayat (2)), diminta menahan transaksi lewat lembaga yang menganalisis transaksi keuangan (Pasal 16), dan diminta melaksanakan pemblokiran (Pasal 18 ayat (9)). Pemahaman sejak sekarang soal tertib dokumen, prosedur menanggapi permintaan penyidik, dan penilaian risiko nasabah akan menentukan seberapa siap perusahaan saat permintaan itu datang.

Masyarakat umum. Bagi masyarakat, undang-undang ini punya dua wajah. Di satu sisi, ia menjanjikan peluang agar uang korban dan kas negara kembali. Di sisi lain, ia menyentuh hak milik, yang dilindungi konstitusi. Orang awam yang asetnya tiba-tiba diblokir perlu tahu bahwa ada jalur keberatan, ada batas waktu, dan ada kewajiban jaksa untuk membuktikan bahwa aset itu memang hasil tindak pidana (Pasal 36).

Titik yang berpotensi ditafsirkan berbeda

Sebagai advokat, saya membaca naskah ini sambil bertanya di mana kemungkinan sengketa akan muncul. Menurut hemat saya, setidaknya, ada enam titik.

Pertama, ukuran "berdampak pada perekonomian masyarakat luas". Pasal 4 ayat (3) huruf f menjangkau penipuan dan/atau penggelapan yang "menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas". Naskah tidak menyebut berapa korban atau berapa nilai yang dianggap "luas". Sengketa investasi yang berawal dari wanprestasi dapat bergeser menjadi dugaan penipuan, dan di situ asetnya berpeluang diblokir. Garis antara perkara perdata dan pidana inilah yang paling sering diperdebatkan dalam praktik.

Kedua, itikad baik pihak ketiga. Pasal 30 ayat (1) memberi hak keberatan kepada orang yang membuktikan "perolehan Aset yang dilakukan secara sah dan beritikad baik menurut hukum". Naskah tidak mendefinisikan itikad baik, dan beban membuktikannya ada pada orang yang berkeberatan (Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3)). Bagaimana posisi bank pemegang hak tanggungan atau penerima jaminan fidusia? Satu-satunya pengecualian eksplisit yang saya temukan adalah aset yang sudah disita untuk penagihan pajak (Pasal 21 ayat (12)). Hubungannya dengan kepailitan dan PKPU juga tidak disinggung: apa yang terjadi bila aset yang sudah diblokir atau disita ternyata menjadi bagian harta pailit, atau bila debitor yang asetnya diblokir kemudian dimohonkan PKPU? Itu pertanyaan terbuka yang menurut saya akan sampai ke ranah pengadilan.

Ketiga, waktu yang sempit. Permohonan perampasan diumumkan "paling singkat selama 3 (tiga) Hari berturut-turut" (Pasal 29 ayat (2)), dan "Hari" menurut Pasal 1 angka 14 adalah hari kerja. Keberatan dapat diajukan sejak pengumuman sampai sebelum putusan tingkat pertama dibacakan (Pasal 30 ayat (3)), sementara pemeriksaan di pengadilan dibatasi paling lama 60 hari (Pasal 44). Pihak ketiga yang tidak membaca papan pengumuman pengadilan atau media yang ditunjuk dapat terlambat mengetahui asetnya sedang dipersoalkan.

Keempat, dokumen dan kerahasiaan. Pasal 14 ayat (1) mewajibkan setiap orang dan instansi menyerahkan "Dokumen asli kepada Penyidik", dan Pasal 15 memberi kekebalan bagi pemberi informasi beritikad baik. Naskah tidak menyebut ketentuan rahasia bank, kerahasiaan data nasabah, atau kerahasiaan pasar modal. Apakah permintaan itu cukup berdasar naskah ini saja, atau tetap harus menempuh mekanisme izin dalam undang-undang sektor masing-masing? Belum ada kepastian, dan lembaga jasa keuangan sebaiknya tidak menunggu sengketa untuk memutuskannya.

Kelima, upaya hukum. Pasal 46 menyatakan putusan pengadilan negeri "hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi" dan putusan kasasi "bersifat final dan mengikat". Jika ada bukti baru atau kekhilafan hakim, apakah peninjauan kembali tertutup? Naskah diam. Mengingat yang dipertaruhkan adalah hak milik, saya memperkirakan pertanyaan ini akan diuji.

Keenam, kapan undang-undang ini benar-benar berlaku. Pasal 74 menyatakan undang-undang "mulai berlaku dan dilaksanakan terhitung setelah 12 (dua belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan dan setelah terbentuknya badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1)". Dua badan itu dibentuk Presiden lewat Peraturan Presiden, sementara peraturan pelaksana harus terbit paling lama 12 bulan sejak diundangkan (Pasal 73). Tanggal mulai berlakunya jadi bergantung pada kapan badan itu terbentuk, bukan hanya pada kalender.

Tiga hal yang perlu diingat

1. Undang-undang ini lahir karena perampasan aset selama ini bergantung pada putusan pidana yang final, sehingga aset pelaku yang meninggal, buron, sakit permanen, atau tak diketahui tetap sulit dijangkau. Jalur tanpa putusan pidana dibuka, tetapi dibatasi lima keadaan, nilai minimal Rp 1 miliar, dan hanya untuk tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang berlaku.

2. Yang disasar adalah aset, dan aset itu bisa sudah berada di tangan pihak lain. Pihak ketiga beritikad baik boleh mengajukan keberatan, tetapi harus membuktikan haknya sendiri dalam waktu yang pendek.

3. Lembaga jasa keuangan dan pelaku usaha sebaiknya mulai menyiapkan tata kelola dokumen dan prosedur permintaan penyidik. Titik yang paling mungkin menjadi sengketa ada pada itikad baik pihak ketiga, hubungannya dengan kepailitan dan PKPU, serta batas antara perkara perdata dan pidana.

—
Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD: KETIKA SAHAM ANDA "MENYUSUT" TANPA MENJUAL SEHELAI PUN

Penambahan modal tanpa hmetd saham menyusut asevy sobari lawyer advokat konsultan hukum sektor jasa keuangan isnp law firm hkhsk
Pekan ini Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta penjelasan PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) soal rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) II.


Jawaban MBMA dalam keterbukaan informasi 16 November 2026 justru memantik pertanyaan baru. Harga pelaksanaan belum bisa dipastikan. Bentuk penyetoran belum ditentukan. Investornya pun belum ada, baru diasumsikan satu pihak tidak terafiliasi.

Yang sudah jelas hanya angkanya: paling banyak 10.799.541.990 saham baru, kira-kira 10% dari saham yang beredar. Simulasi perseroan menunjukkan porsi saham publik (free float) turun dari 26,47% menjadi 24,06%, padahal tidak ada satu pun pemegang saham publik yang menjual sahamnya. RUPSLB untuk meminta persetujuan dijadwalkan 8 Desember 2026.

Kasus MBMA cukup jadi pintu masuk. Yang ingin saya bahas adalah mekanismenya: apa itu PMTHMETD, apa batasannya, dan di titik mana ia rawan disengketakan.

Rights Issue dan Private Placement

Secara hukum, setiap saham baru seharusnya ditawarkan lebih dulu kepada pemegang saham lama. Hak inilah yang disebut HMETD. Di pasar, mekanismenya kita kenal sebagai rights issue.

PMTHMETD adalah kebalikannya. Emiten menerbitkan saham baru langsung kepada investor tertentu tanpa memberi pemegang saham lama kesempatan membeli lebih dulu. Di pasar, ini lebih akrab disebut private placement.

Contoh sederhananya begini. Anda memegang 1.000 saham dari total 100.000 saham sebuah emiten, atau 1%. Emiten lalu menerbitkan 10.000 saham baru untuk satu investor strategis. Total saham menjadi 110.000. Jumlah saham Anda tetap 1.000, tetapi porsi Anda turun menjadi sekitar 0,91%.

Itulah dilusi. Hak suara dan bagian dividen Anda ikut menyusut. Bedanya dengan rights issue, Anda tidak diberi pilihan untuk mempertahankan porsi itu.

Dasar Hukumnya

Titik berangkatnya ada di Pasal 43 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT): "Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama."

Untuk perusahaan terbuka, aturan mainnya diatur lebih rinci dalam POJK No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019. Pasal 3 menyebutkan kewajiban memberikan HMETD "tidak berlaku jika Perusahaan Terbuka melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka:"
a. perbaikan posisi keuangan;
b. selain perbaikan posisi keuangan;
c. penerbitan saham bonus tertentu.

Jalur huruf a hanya terbuka bagi emiten yang memang sedang sakit. Misalnya, emiten nonbank dengan modal kerja bersih negatif dan liabilitas melebihi 80% dari aset, atau emiten yang gagal bayar kepada kreditur tidak terafiliasi yang bersedia menerima saham (Pasal 8B).

Jalur huruf b, yang dipakai MBMA, tidak mensyaratkan kondisi keuangan apa pun. Sebagai gantinya ada pagar jumlah. Pasal 8C ayat (1) membatasinya "paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor", dan pelaksanaannya paling lama 2 tahun sejak RUPS.

Pagar berikutnya adalah RUPS. Pasal 8A ayat (1) menegaskan emiten "wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS." Untuk jalur huruf b, kuorum dan keputusannya dihitung dari suara pemegang saham independen yang tidak terafiliasi dengan emiten, direksi, komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali (Pasal 8A ayat (2)).

Soal harga, Peraturan BEI mematok harga pelaksanaan paling rendah 90% dari rata-rata harga penutupan 25 hari bursa berturut-turut sebelum tanggal permohonan pencatatan. Ini pula angka yang disebut MBMA dalam jawabannya.

Terakhir, keterbukaan. Emiten wajib mengumumkan rencana pelaksanaan paling lambat 5 hari kerja sebelum pelaksanaan (Pasal 43A) dan mengumumkan hasilnya paling lambat 2 hari kerja sesudahnya (Pasal 43B).

Kenapa Perlu Dipahami

Bagi pemodal atau pengusaha pemilik emiten, PMTHMETD adalah jalan cepat mendapatkan dana atau mitra strategis. Tidak perlu prospektus rights issue yang panjang dan tidak perlu menunggu minat publik. Tetapi pengendali juga ikut terdilusi. Investor baru membawa hak suara, dan bisa saja membawa agenda sendiri.

Bagi investor ritel, inilah momen porsi kepemilikan Anda menyusut tanpa Anda menjual apa pun. Satu-satunya forum untuk bersuara adalah RUPS. Dan di RUPS jalur huruf b, suara pemegang saham independen justru yang menentukan. Jika Anda tidak hadir atau tidak memberi kuasa, keputusan diambil tanpa Anda.

Bagi pelaku usaha sektor jasa keuangan, seperti penjamin, penasihat keuangan, penilai, dan konsultan hukum, kepatuhan pada batas 10%, jangka 2 tahun, harga minimum, dan jadwal pengumuman adalah wilayah kerja sekaligus wilayah tanggung jawab. Satu angka keliru dalam keterbukaan informasi bisa berujung sanksi.

Bagi masyarakat umum, berita "emiten lakukan private placement" tidak otomatis kabar baik atau buruk. Pertanyaan yang perlu diajukan sederhana: siapa investornya, berapa harganya, dan untuk apa dananya.

Di Mana Celah Sengketanya?

Pertama, UUPT versus POJK. Pasal 43 ayat (3) UUPT hanya mengenal tiga pengecualian HMETD: saham untuk karyawan, untuk pemegang obligasi atau efek konversi, dan dalam rangka reorganisasi atau restrukturisasi yang disetujui RUPS. POJK justru membuka jalur "selain perbaikan posisi keuangan", yang praktis berarti untuk tujuan apa pun sepanjang di bawah 10%.

Pembela POJK akan menunjuk Pasal 154 ayat (1) UUPT: bagi perseroan terbuka berlaku UUPT "jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal." Namun ayat (2)-nya memberi rem: pengecualian itu "tidak boleh bertentangan dengan asas hukum Perseroan dalam Undang-Undang ini."

Pertanyaannya, apakah hak pemegang saham lama untuk mempertahankan porsinya termasuk asas hukum perseroan? Jika ya, dapatkah POJK, peraturan yang lebih rendah dari undang-undang, memperluas pengecualian yang oleh UUPT dirumuskan secara limitatif? Sejauh yang saya ketahui, belum ada putusan yang menjawabnya secara tegas.

Kedua, RUPS yang menyetujui "cek kosong". Dalam kasus MBMA, pada saat permintaan persetujuan diajukan, investor, harga, dan bentuk setoran belum pasti. Pemegang saham independen diminta memutus berdasarkan simulasi.

Menurut hemat saya, di sinilah potensi sengketa terbesar. Bagaimana jika investor yang kemudian masuk ternyata terafiliasi dengan pengendali? Persetujuan RUPS diberikan atas asumsi "tidak terafiliasi". Rezim transaksi benturan kepentingan dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 dapat ikut berlaku, dan keabsahan persetujuan sebelumnya bisa dipersoalkan.

Pemegang saham yang merasa dirugikan punya pijakan di Pasal 61 ayat (1) UUPT. Setiap pemegang saham berhak menggugat perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan/atau dewan komisaris. Jalur pengaduan ke OJK juga tersedia.
Ketiga, PMTHMETD yang berseri. Batas 10% berlaku untuk satu kali persetujuan dalam jangka 2 tahun. Pasal 8C ayat (3) dan (4) hanya mengatur irisan dengan program kepemilikan saham karyawan. Tidak saya temukan larangan tegas bagi emiten untuk meminta persetujuan PMTHMETD baru setelah jangka sebelumnya berakhir.
Akibatnya, dilusi 10% yang diulang beberapa kali bisa menumpuk menjadi signifikan. Apakah itu sah sebagai praktik, atau penyelundupan hukum atas batas 10%? Ini wilayah tafsir yang terbuka.

Keempat, harga dan informasi orang dalam. Harga dipatok dari rata-rata 25 hari bursa sebelum permohonan pencatatan. Siapa pun yang tahu lebih dulu soal rencana dan jadwalnya punya informasi berharga. Bertransaksi atas dasar itu menyentuh larangan perdagangan orang dalam (Pasal 95 UU Pasar Modal), sedangkan upaya menggiring harga pada periode itu menyentuh larangan manipulasi pasar (Pasal 92). Keduanya diperkuat sanksinya oleh UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK.

Jika setoran nantinya berupa aset nontunai (inbreng), sengketa valuasi pun terbuka. Pasal 34 UUPT mensyaratkan nilai wajar berdasarkan harga pasar atau penilaian ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan.

Yang Perlu Diingat
1. PMTHMETD sah dilakukan, tetapi untuk tujuan di luar perbaikan keuangan dibatasi paling banyak 10% modal disetor, wajib disetujui RUPS pemegang saham independen, dan dilaksanakan paling lama 2 tahun.
2. Investor ritel tidak bisa menolak dilusi lewat pasar, hanya lewat RUPS. Hadir atau beri kuasa, dan tanyakan siapa investornya, berapa harganya, dan untuk apa dananya.
3. Celah sengketa terbesar ada pada persetujuan RUPS atas rencana yang belum final serta pada tarik-menarik antara Pasal 43 UUPT dan POJK. Dokumentasikan keberatan Anda sejak awal.
—
Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Rabu, 18 November 2026

CICIL RUMAH TANPA BUNGA: MENGENAL PEMBIAYAAN RUMAH DI BANK SYARIAH

CICIL RUMAH TANPA BUNGA MENGENAL PEMBIAYAAN RUMAH DI BANK SYARIAH asevy sobari lawyer advokat konsultan hukum sektor jasa keuangan isnp law firm hkhsk
Apa Itu Pembiayaan Rumah Syariah?


Di bank konvensional, kita mengenalnya sebagai KPR: bank meminjamkan uang, kita membeli rumah, lalu kita mencicil pokok plus bunga. Di bank syariah, produk serupa biasa disebut Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) atau KPR Syariah. Tujuannya sama, yaitu punya rumah dengan mencicil. Bedanya ada pada cara bank masuk ke dalam transaksi.

Bank syariah tidak meminjamkan uang lalu memungut bunga. Bank ikut membeli, ikut memiliki, atau menyewakan rumah itu kepada kita. Keuntungan bank lahir dari jual beli, bagi hasil, atau sewa.
Contoh sederhana. Pak Budi ingin rumah seharga Rp 500 juta. Bank membeli rumah itu dari pengembang, lalu menjualnya kepada Pak Budi seharga Rp 750 juta, dicicil 15 tahun. Angka Rp 750 juta itu disepakati sejak awal dan tidak berubah sampai lunas.

Tiga Akad yang Paling Sering Dipakai

Pertama, murabahah atau jual beli. Bank membeli rumah, lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin yang diberitahukan secara terbuka. Itulah contoh Pak Budi. Cicilannya tetap dari bulan pertama sampai bulan terakhir.

Kedua, musyarakah mutanaqisah (MMQ) atau kepemilikan bersama yang menurun. Bank dan nasabah patungan membeli rumah, misalnya bank 80% dan nasabah 20%. Nasabah lalu menyewa porsi milik bank sambil mencicil membeli porsi itu sedikit demi sedikit. Setiap bulan porsi bank mengecil, sampai akhirnya rumah sepenuhnya milik nasabah.

Ketiga, ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT) atau sewa yang berakhir dengan pemindahan milik. Nasabah menyewa rumah dari bank, dan di akhir masa sewa rumah dialihkan kepadanya.

Untuk rumah yang belum jadi (inden), DSN-MUI menyediakan jalan khusus berupa sewa atas rumah yang spesifikasinya sudah jelas meski fisiknya belum ada.

Dari Kacamata Hukum

Dasar utamanya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana diubah UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Pasal 19 ayat (1) memberi Bank Umum Syariah kewenangan menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, musyarakah, ijarah, dan sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik. Rincian produknya diatur OJK dalam POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Aturan main syariahnya datang dari fatwa DSN-MUI: Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah, Fatwa 27/DSN-MUI/III/2002 tentang IMBT, dan Fatwa 102/DSN-MUI/X/2016 untuk PPR-Inden.

Soal uang muka, Bank Indonesia mengatur rasio Financing to Value (FTV), yaitu batas maksimal pembiayaan dibanding nilai rumah. Lewat PADG Nomor 30 Tahun 2025, FTV paling tinggi 100% bagi bank yang memenuhi syarat rasio pembiayaan bermasalah, sehingga uang muka bisa 0%.

Di sinilah, menurut hemat saya, titik rawannya. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Ketentuan Pertama angka 4, menyatakan: “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri.” Angka 9 menambahkan bahwa bila bank mewakilkan pembelian kepada nasabah, “akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.”

Masalahnya, dalam praktik akta jual beli dan sertifikat sering langsung atas nama nasabah. Bank tidak pernah tercatat sebagai pemilik di kantor pertanahan. Lalu, cukupkah “secara prinsip” dibuktikan dengan kuitansi dan surat kuasa, padahal hukum agraria memandang kepemilikan dari pendaftaran? Celah ini dapat muncul ketika nasabah gagal bayar lalu mempersoalkan keabsahan akadnya.

Pada contoh Pak Budi, idealnya bank lebih dulu memberi kuasa (wakalah) kepada Pak Budi untuk membeli rumah Rp 500 juta dari PT Griya atas nama bank. Setelah rumah secara prinsip menjadi milik bank, barulah bank menjualnya kepada Pak Budi seharga Rp 750 juta melalui akad murabahah. Praktiknya sering berbeda. Kedua akad diteken di meja yang sama, akta jual beli dibuat langsung antara PT Griya dan Pak Budi, dan sertifikat dibalik nama ke Pak Budi lalu dibebani Hak Tanggungan untuk bank. Nama bank tidak pernah tercatat sebagai pemilik. Bila Pak Budi kelak macet dan menggugat, ia bisa berdalil bahwa bank menjual rumah yang belum pernah dimilikinya.

Satu lagi. MMQ tidak selalu berarti cicilan tetap. Fatwa 73/2008 hanya menyebut nasabah menyewa “dengan nilai ujrah yang disepakati.” Terdapat celah, dalam hal bank mengatur peninjauan ujrah berkala dalam akad. Tanpa bunga, ternyata belum tentu tanpa perubahan angsuran.

Bila bersengketa, forumnya Pengadilan Agama, atau Basyarnas bila diperjanjikan, bukan Pengadilan Negeri. Ini sejalan dengan Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012.

Manfaat Praktis bagi Anda

Dari sisi keuangan, Anda bisa memilih akad sesuai kebutuhan. Ingin cicilan pasti dan mudah dianggarkan? Murabahah cocok. Ingin angsuran awal lebih ringan dan siap menerima penyesuaian? MMQ bisa jadi pilihan. Pahami juga bahwa melunasi lebih cepat pada murabahah tidak otomatis memotong margin. Potongan pelunasan pada umumnya kewenangan bank, bukan hak nasabah.

Dari sisi hukum, Anda tahu dokumen apa yang harus dicek: urutan akad wakalah dan murabahah, klausul peninjauan ujrah pada MMQ atau IMBT, besaran denda keterlambatan yang semestinya disalurkan sebagai dana sosial, serta pilihan forum sengketa. Satu klausul yang Anda lewatkan hari ini bisa jadi pokok perkara sepuluh tahun lagi.

Hal untuk Diingat
1. KPR syariah bukan pinjaman berbunga. Ia jual beli, kepemilikan bersama, atau sewa, dan tiap akad membawa hak serta kewajiban yang berbeda.
2. Murabahah memberi cicilan tetap, sementara MMQ dan IMBT bisa mengalami peninjauan ujrah. Baca klausulnya sebelum tanda tangan.

—
Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

BOLEH DAN TERLARANG: KE MANA DANA BPR SYARIAH MENGALIR

Uang Nasabah Punya Pagar


BPR Syariah tidak bebas memutar uang nasabah sesuka hati. Undang-undang memasang pagar: dana hanya boleh disalurkan lewat pintu tertentu, dengan akad tertentu, dan tanpa melanggar Prinsip Syariah. Pagar inilah yang disebut limitasi penyaluran dana.

Contoh sederhana. Bu Sari menabung di BPR Syariah. Uangnya boleh dipakai bank untuk membiayai Pak Dedi membeli gerobak bakso dengan akad jual beli. Uang yang sama tidak boleh dipinjamkan dengan bunga, apalagi dipakai bank untuk berspekulasi di bursa.

Tiga Lapis Pagar

Pagar penyaluran dana BPR Syariah bisa dibayangkan berlapis tiga.

Lapis pertama: daftar akad. Dana hanya boleh disalurkan sebagai pembiayaan bagi hasil (mudharabah, musyarakah), jual beli (murabahah, salam, istishna), pinjaman kebajikan (qardh), sewa (ijarah dan sewa beli), serta pengambilalihan utang (hawalah).

Lapis kedua: daftar larangan. BPR Syariah tidak boleh menerima giro, berbisnis valas selain penukaran uang, berbisnis asuransi selain memasarkan produk mitra, menanam modal kecuali pada lembaga penunjangnya, atau membeli surat berharga selain terbitan Bank Indonesia, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Lapis ketiga: kepada siapa dan seberapa besar. Bank wajib yakin nasabah mau dan mampu membayar. Pembiayaan kepada satu nasabah atau kelompoknya, termasuk orang dalam bank, juga dibatasi persentase tertentu dari modal.

Contohnya, BPR Syariah menyalurkan Rp500 juta lewat musyarakah kepada usaha konveksi. Itu sah. Jika dana yang sama dipakai membeli sukuk korporasi, bank menabrak larangan surat berharga, walaupun imbal hasilnya menarik.

Apa Kata Undang-Undang

Dasarnya UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana diubah UU 4/2023 (UU P2SK).

Pasal 21 ayat (1) huruf b memuat daftar akad penyaluran dana. Pasal 21A menambah tiga kegiatan: kerja sama dengan lembaga keuangan maupun nonkeuangan, penukaran valas, dan penyertaan modal pada lembaga penunjang. Pasal 25 memuat tujuh larangan, huruf a sampai g. Dua yang paling luas adalah huruf a, larangan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah, dan huruf g, larangan usaha di luar Pasal 21 dan 21A.

Pasal 23 mewajibkan bank menilai watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha calon nasabah. Pasal 37 membatasi penyaluran dana paling tinggi 30% dari modal untuk satu nasabah atau kelompoknya, dan 20% untuk pihak terkait, seperti pemegang saham 10% ke atas, komisaris, direksi, dan keluarganya.

Sanksinya serius. Pasal 66 mengancam direksi atau pegawai yang dengan sengaja menyalurkan dana secara melanggar ketentuan hingga membahayakan kelangsungan usaha bank, atau tidak mengambil langkah agar batas maksimum ditaati, dengan penjara 1 sampai 5 tahun dan denda Rp1 sampai 2 miliar.

Di sinilah titik rawan tafsirnya.

Pertama, murabahah. Akad ini tercantum di Pasal 21, jadi lolos lapis pertama. Namun jika bank menjual barang yang belum ia miliki, praktik itu dapat dinilai bertentangan dengan Prinsip Syariah menurut Fatwa DSN-MUI 04/2000. Larangannya lahir dari Pasal 25 huruf a jo. Pasal 1 angka 12, bukan dari bunyi UU. Pasca-P2SK, Pasal 1 angka 12 menambahkan "pernyataan kesesuaian syariah" sebagai sumber Prinsip Syariah, sehingga pembuktiannya makin bergantung pada dokumen di luar UU.

Kedua, pintu "persetujuan OJK". Pasal 21 ayat (1) huruf f membolehkan produk Bank Syariah lainnya yang sesuai Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan OJK, dan penjelasannya hanya berbunyi "cukup jelas". Apakah produk yang disetujui untuk satu BPR Syariah otomatis boleh ditiru BPR Syariah lain? UU tidak menjawab.

Manfaat Memahaminya

Bagi nasabah pembiayaan, Anda bisa menilai apakah akad yang ditawarkan sah. Akad di luar daftar, atau murabahah tanpa bukti barang pernah dimiliki bank, dapat menjadi dasar keberatan bahkan sengketa.

Bagi penabung, pagar ini adalah pengaman uang Anda. Bank yang patuh tidak memutar dana ke investasi spekulatif atau ke kantong pemiliknya sendiri.

Bagi pengurus dan pemegang saham BPR Syariah, pagar ini adalah peta risiko pidana. Satu pembiayaan yang menabrak batas maksimum dapat berujung pemeriksaan OJK hingga proses pidana.

Bagi mitra seperti perusahaan teknologi atau lembaga keuangan lain, Pasal 21A dan Pasal 25 menentukan skema kerja sama mana yang boleh dijalankan.

Kesimpulan
1. Penyaluran dana BPR Syariah dijaga tiga pagar: daftar akad (Pasal 21 dan 21A), daftar larangan (Pasal 25), serta batas kepada siapa dan seberapa besar (Pasal 23 dan 37).
2. Akad yang namanya tercantum di UU belum tentu sah dijalankan. Cara pelaksanaannya tetap diuji dengan Prinsip Syariah yang bersumber dari fatwa.
3. Bagi pengurus bank, pelanggaran pagar ini bukan sekadar urusan administrasi, tetapi dapat berujung pidana.
—
Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

BUKAN BUNGA, TAPI AKAD: PRODUK UTAMA BPR SYARIAH

Bukan Bunga Tapi Akad Produk Utama BPR Syariah asevy sobari lawyer advokat konsultan hukum sektor jasa keuangan isnp law firm hkhsk
Produk BPR Syariah diatur UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana diubah UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), lalu dirinci aturan OJK dan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI). Artikel ini membuka etalase BPRS: produk apa yang bisa Anda pakai dan akad apa yang ada di baliknya.


Gambaran Umum: Dua Pintu, Banyak Akad

Seperti BPR, BPRS punya dua pintu. Pintu masuk menghimpun dana lewat tabungan dan deposito. Pintu keluar menyalurkannya kembali lewat pembiayaan. Bedanya, BPR cukup memakai bunga, sedangkan setiap produk BPRS punya akad sendiri yang menentukan dari mana untung diperoleh.

Contohnya begini. Bu Siti menitipkan hasil jualan kuenya di tabungan wadiah. Pak Yusuf menaruh uang pensiunnya di deposito mudharabah. Dana keduanya dipakai BPRS untuk membelikan sepeda motor bagi Mas Rizal, yang mencicilnya dengan margin tetap. Sebagian margin itu dibagi kepada Pak Yusuf sesuai nisbah, sedangkan Bu Siti hanya mungkin menerima bonus sukarela.

Cara Kerja Tiap Produk

Simpanan.
• Tabungan wadiah: titipan murni yang bisa ditarik kapan saja. Bank boleh memberi bonus, tetapi tidak boleh menjanjikannya di awal.
• Tabungan dan deposito mudharabah: Anda pemilik modal, bank pengelolanya. Untung dibagi menurut nisbah, misalnya 40 untuk nasabah dan 60 untuk bank. Nisbahnya tetap, tetapi rupiahnya naik turun mengikuti pendapatan bank. Inilah beda pokoknya dengan bunga.
Pembiayaan.
• Murabahah (jual beli): bank membeli barang, lalu menjualnya kepada Anda dengan margin terbuka. Cicilan Mas Rizal sama dari bulan pertama sampai lunas. Dalam praktik, bank sering mewakilkan pembelian barang kepada nasabah lewat akad wakalah.
• Salam dan istishna': jual beli dengan barang diserahkan kemudian, misalnya hasil panen atau kios yang dibangun sesuai pesanan.
• Mudharabah dan musyarakah (bagi hasil): bank menyediakan seluruh atau sebagian modal usaha, lalu untung dibagi menurut nisbah. Pada musyarakah mutanaqishah, porsi bank dibeli nasabah sedikit demi sedikit, lazim untuk rumah atau ruko.
• Ijarah (sewa): bank menyewakan barang atau jasa dengan imbalan sewa. Pada ijarah muntahiya bittamlik, barang menjadi milik nasabah di akhir masa sewa.
• Qardh (pinjaman kebajikan): nasabah cukup mengembalikan pokoknya. Di beberapa BPRS, qardh dipadukan dengan gadai emas (rahn).

Layanan baru pasca UU P2SK. BPRS kini dapat melakukan transfer dana dan penukaran valuta asing berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf d dan Pasal 21A huruf b, yang dirinci POJK 26/2024. Namun, tidak semua BPRS otomatis menyediakannya.

Apa Kata Aturannya

Kegiatan yang boleh diatur Pasal 21 dan 21A UU 21/2008, larangannya di Pasal 25. Rinciannya ada di POJK No. 25/POJK.03/2021 dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2023 tentang Penyelenggaraan Produk BPR Syariah. Produk di luar daftar produk dasar SEOJK disebut produk lanjutan dan umumnya perlu persetujuan OJK.

Pasal 25 dibuka dengan larangan "melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah". BPRS juga dilarang menerima giro, berusaha dalam valuta asing selain penukaran valuta asing, dan menjalankan usaha di luar Pasal 21 dan 21A.

Denda dan ganti rugi. Dua hal ini sering dicampur, padahal berbeda:
• Ta'zir (denda), berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000: hanya untuk nasabah mampu yang sengaja menunda, dan uangnya disalurkan sebagai dana sosial.
• Ta'widh (ganti rugi), berdasarkan Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 dan No. 129/DSN-MUI/VII/2019: hanya sebesar biaya riil penagihan dan boleh menjadi pendapatan bank. Fatwa 43/2004 menegaskan, "Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad."

Simpanan wadiah dan mudharabah dijamin LPS tanpa syarat tingkat bunga penjaminan, sebagaimana diuraikan pada artikel sebelumnya.

Titik Rawan Beda Tafsir

Murabahah yang diwakilkan. SEOJK mensyaratkan akad murabahah dibuat setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Urutan yang benar: Mas Rizal membeli motor Rp20 juta atas nama bank dengan akad wakalah, motor menjadi milik bank, baru bank menjualnya kepada Rizal seharga Rp24 juta dengan akad murabahah. Di lapangan, kedua akad kerap diteken bersamaan dan Rp20 juta langsung ditransfer ke rekening Rizal. Dapat saya tafsirkan, yang terjadi sesungguhnya pinjaman uang dengan tambahan. Apakah akadnya batal, atau tetap sah karena para pihak sudah sepakat? Kuncinya ada pada tanggal/jam kuitansi dan tanggal/jam akad.

Ta'zir dan ta'widh dalam satu klausul. Bicara kemungkinan, terdapat kemungkinan akad memuat "denda keterlambatan" dengan persentase tetap per hari. Padahal ta'widh tidak boleh dipatok dalam akad, dan ta'zir hanya untuk nasabah yang mampu. Siapa yang menilai "mampu"? Fatwa tidak memberi ukuran.

Bagi hasil rasa bunga. Kerugian mudharabah tanpa kelalaian nasabah semestinya ditanggung bank. Namun, akad kerap mewajibkan setoran bagi hasil tetap yang ditopang agunan. Bolehkah agunan dieksekusi untuk menutup modal bila usaha merugi tanpa kelalaian? Menurut hemat saya, di sinilah sengketa di Pengadilan Agama paling mungkin lahir.

Manfaat Praktis Memahaminya

Dari sisi keuangan. Simpan uang harian di tabungan wadiah, dan dana jangka panjang di deposito mudharabah dengan kesadaran hasilnya naik turun. Untuk pembiayaan, bandingkan total yang dibayar sampai lunas, bukan hanya besar cicilan bulanannya.

Dari sisi hukum. Minta salinan akad dan pastikan nama akadnya sesuai penjelasan petugas. Simpan kuitansi pembelian barang murabahah beserta tanggalnya. Periksa apakah klausul denda membedakan ta'zir dan ta'widh. Bila bermasalah, adukan ke BPRS lebih dulu, lalu OJK atau LAPS SJK, baru Pengadilan Agama atau Basyarnas sesuai pilihan dalam akad.

Tiga Hal yang Perlu Diingat

1. Produk utama BPRS adalah tabungan wadiah dan mudharabah, deposito mudharabah, serta pembiayaan jual beli, bagi hasil, sewa, dan qardh. Akadnya menentukan hak Anda.

2. Dalam murabahah, barang harus menjadi milik bank sebelum dijual kepada Anda. Bila urutannya terbalik, akad itu rawan dipersoalkan.

3. Denda (ta'zir) hanya untuk nasabah mampu yang sengaja menunda dan menjadi dana sosial, sedangkan ganti rugi (ta'widh) hanya sebesar biaya riil.
—
Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

BPR SYARIAH: BANK TETANGGA TANPA BUNGA

BPRS Bank Tetangga Tanpa Bunga asevy sobari lawyer advokat konsultan hukum sektor jasa keuangan isnp law firm hkhsk
UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, sebagaimana diubah UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), mengganti nama BPRS dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Undang-undang menyingkatnya "BPR Syariah", sementara masyarakat lazim menyebutnya BPRS. Tulisan ini melanjutkan artikel Mengenal BPR, dengan fokus pada apa yang membuat BPRS berbeda.


Apa Itu BPRS?

Sederhananya, BPRS adalah BPR yang bekerja dengan prinsip syariah. Ia sama-sama bank "tetangga" yang dekat dengan pasar dan usaha kecil. Bedanya, BPRS tidak memakai bunga. Keuntungannya datang dari bagi hasil, margin jual beli, atau sewa.
Contohnya begini. Pak Hasan, pedagang kain, butuh mesin jahit seharga Rp30 juta. Di BPR konvensional, ia meminjam uang lalu membayar pokok plus bunga. Di BPRS, bank membeli mesin jahit itu, lalu menjualnya kepada Pak Hasan seharga Rp36 juta yang dicicil 24 bulan. Selisih Rp6 juta adalah keuntungan bank yang disepakati sejak awal dan tidak berubah sampai lunas.

Cara Kerja BPRS

BPRS tetap menghimpun dana masyarakat lalu menyalurkannya kembali. Bedanya, setiap transaksi diikat akad tertentu, dan akad itulah yang menentukan hak, kewajiban, serta cara bank memperoleh keuntungan.

Di sisi simpanan. BPRS memakai akad wadi'ah (titipan) untuk tabungan dan akad mudharabah (bagi hasil) untuk tabungan maupun deposito.

Di sisi pembiayaan. BPRS menyalurkan dana dengan beberapa pola.
• Jual beli (murabahah, salam, istishna').
• Bagi hasil (mudharabah, musyarakah).
• Sewa (ijarah, ijarah muntahiya bittamlik).
• Pinjaman kebajikan (qardh).

Yang tidak boleh. Seperti BPR, BPRS tidak menerima giro. BPRS juga dilarang membiayai usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, misalnya minuman keras atau perjudian.

Pasca UU P2SK. BPRS kini boleh melakukan transfer dana tanpa harus melalui rekeningnya di bank umum, serta menukar valuta asing (Pasal 21 dan 21A). Jalan menghimpun modal lewat pasar modal juga dibuka (Pasal 13).

BPRS dalam Kacamata Hukum

Dasar hukumnya. BPRS berinduk pada UU 21/2008 sebagaimana diubah UU P2SK, bukan pada UU Perbankan yang menjadi induk BPR konvensional. Aturan teknisnya ada di POJK No. 7/2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Definisinya. Pasal 1 angka 9 UU 21/2008 sebagaimana diubah UU P2SK berbunyi, "Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah jenis Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung."

Rumusan awal tahun 2008 melarang BPRS memberikan jasa "dalam lalu lintas pembayaran". Larangan itu pernah diuji ke Mahkamah Konstitusi dan ditolak melalui Putusan No. 32/PUU-XX/2022. Pelonggaran justru datang lewat UU P2SK. Dapat saya tafsirkan, yang kini dilarang hanyalah layanan giral yang diberikan secara langsung, bukan seluruh layanan pembayaran.

Pengawas ganda. OJK mengawasi kesehatan bank, mulai dari izin, permodalan, sampai pencabutan izin. Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengawasi kepatuhan syariah dengan acuan fatwa DSN-MUI. Pasal 32 ayat (2) UU 21/2008 menyebut DPS "diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia."

Penjaminan LPS. Simpanan di BPRS dijamin LPS hingga Rp2 miliar per nasabah per bank. Bedanya dengan BPR, syarat batas bunga tidak berlaku. Pasal 45 Peraturan LPS No. 1/2023 menyatakan ketentuan tingkat bunga wajar "tidak berlaku untuk penetapan status Penjaminan Simpanan terhadap Simpanan berdasarkan prinsip syariah."

Penyelesaian sengketa. Pasal 55 ayat (1) UU 21/2008 berbunyi, "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama." Akad boleh memilih jalur lain, seperti musyawarah, mediasi, atau Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Jalur Pengadilan Negeri sudah ditutup oleh Putusan MK No. 93/PUU-X/2012.

Titik rawan beda tafsir. Menurut hemat saya, ada tiga hal yang perlu dicermati.

Pertama, Pasal 40 huruf b Peraturan LPS 1/2023 tetap berlaku: klaim bisa ditolak jika nasabah "merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar". Berapa nisbah bagi hasil yang masih wajar? Peraturan tidak memberi angka. Bagaimana pula dengan "bonus" di luar nisbah dari oknum pegawai? Di sinilah sengketa nasabah dengan LPS terbuka lebar.

Kedua, DPS mengawasi direksi, tetapi diangkat oleh RUPS, yaitu pemilik bank itu sendiri. MK lewat Putusan No. 42/PUU-XXIV/2026 menilai hal ini tidak serta-merta melemahkan independensi DPS. Toh pertanyaannya tetap hidup: jika DPS lalai dan nasabah dirugikan oleh akad yang tidak sesuai syariah, sejauh mana DPS dapat dimintai pertanggungjawaban?

Ketiga, masih banyak akad lama yang menunjuk Pengadilan Negeri. Eksekusi putusan Basyarnas pun tarik-menarik: Pasal 13 ayat (2) PERMA No. 14/2016 menunjuk peradilan agama, sementara UU No. 30/1999 tentang Arbitrase menunjuk Pengadilan Negeri. Dapatkah PERMA menggeser kewenangan yang diberikan undang-undang?

Manfaat Praktis Memahaminya

Dari sisi finansial. Nasabah tahu bagi hasil mudharabah bisa naik-turun, sehingga tidak kaget saat jumlahnya berubah. Pelaku UMKM yang memilih murabahah memperoleh cicilan tetap sampai lunas.

Dari sisi hukum. Bacalah akadnya, bukan hanya brosurnya. Periksa klausul penyelesaian sengketa sebelum tanda tangan, simpan bukti simpanan resmi, dan tolak "bonus" di luar ketentuan, sebab itulah pintu masuk penolakan klaim LPS.

Hal Penting untuk Diingat
1. BPRS adalah BPR berprinsip syariah yang diawasi dua lapis: OJK untuk kesehatan bank dan DPS untuk kepatuhan syariah.
2. Simpanan di BPRS dijamin LPS hingga Rp2 miliar per nasabah per bank tanpa syarat batas bunga, tetapi klaim tetap bisa ditolak jika nasabah diuntungkan secara tidak wajar.
3. Sengketa dengan BPRS dibawa ke Pengadilan Agama, kecuali akad memilih jalur lain seperti Basyarnas.
—
Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

MENABUNG, MEMINJAM, KINI BISA TRANSFER: WAJAH BARU BPR

Menabung, Meminjam, Kini Bisa Transfer Wajah Baru BPR asevy sobari lawyer advokat konsultan hukum sektor jasa keuangan isnp law firm hkhsk
Apa saja yang boleh dijual BPR kepada nasabahnya ditentukan oleh Pasal 13 UU No. 7/1992 tentang Perbankan, sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dan dirinci lagi oleh POJK 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPR Syariah.


Gambaran Umum: Tiga Pintu Utama

Sederhananya, BPR hidup dari tiga pintu: menerima tabungan, menerima deposito, dan menyalurkan kredit.

Contohnya begini. Bu Rina, pedagang sayur, menyimpan hasil jualannya setiap sore di tabungan BPR dekat pasar. Pak Darto, pensiunan, menaruh pesangonnya di deposito BPR yang sama. Uang mereka dipinjamkan kepada Mas Andi untuk modal bengkel. BPR untung dari selisih bunga: bunga yang dibayar Mas Andi lebih tinggi daripada bunga untuk Bu Rina dan Pak Darto.

Sejak UU P2SK, ada pintu keempat yang lebih kecil: layanan jasa seperti transfer dana.

Cara Kerja Tiap Produk
• Tabungan: simpanan yang bisa ditarik kapan saja lewat teller, kantor kas, atau ATM bila tersedia. Bunganya kecil, tapi uangnya “cair”.
• Deposito: simpanan yang baru bisa dicairkan saat jatuh tempo, misalnya 1, 3, 6, atau 12 bulan. Bunganya lebih tinggi sebagai imbalan “mengunci” uang. Pencairan sebelum jatuh tempo umumnya kena penalti.
• Kredit: pinjaman yang wajib dikembalikan bersama bunganya. Menurut tujuannya, ada kredit modal kerja (membeli stok atau bahan baku), kredit investasi (membeli mesin atau kendaraan usaha), dan kredit konsumsi (biaya sekolah, renovasi rumah, kredit pegawai dan pensiunan). Hampir semua kredit BPR meminta agunan: BPKB, sertifikat tanah, atau SK pegawai.
• Layanan baru: transfer dana ke rekening bank lain dan penukaran valuta asing. Tidak semua BPR sudah menyediakannya.

Apa Kata Aturannya

Pasal 13 UU Perbankan pasca UU P2SK kini antara lain menyebut kegiatan BPR:

Huruf b: “menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;”

Huruf c: “melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;”

Huruf d: “menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;”

Huruf e: “melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;”

Huruf i: “melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.”

Pasal 61 POJK 26 Tahun 2024 menegaskan, “Bank dapat menjadi penyelenggara KUPVA,” dan kata “Bank” di situ mencakup BPR.
Sebaliknya, Pasal 14 melarang BPR menerima Giro, berusaha dalam valuta asing selain penukaran, membeli surat berharga selain terbitan Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah, berusaha di bidang asuransi selain memasarkan produk mitra, serta menjalankan usaha di luar Pasal 13. Jadi BPR tidak bisa membukakan rekening giro atau menjual deposito dolar.

Semua produk tunduk pada POJK 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. BPR wajib menjelaskan biaya dan risiko secara jujur, dilarang memakai klausula baku yang mengalihkan tanggung jawabnya, dan wajib melayani pengaduan.

Tabungan dan deposito dijamin LPS sampai Rp2 miliar per nasabah per bank, asalkan tercatat di pembukuan bank, bunganya tidak melebihi Tingkat Bunga Penjaminan (TBP), dan nasabah tidak merugikan bank.

Titik Rawan Beda Tafsir

Pertama, “kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.” Rumusan ini terbuka. Bila BPR menjalankan produk baru tanpa persetujuan, apakah perjanjian dengan nasabahnya ikut cacat, atau hanya BPR-nya yang kena sanksi? Menurut hemat saya, nasabah beriktikad baik tidak semestinya menanggung akibatnya, tetapi belum ada aturan yang menjawab tegas.

Kedua, transfer dana versus larangan lalu lintas giral. Definisi BPR masih berbunyi tidak memberikan jasa lalu lintas giral “secara langsung”. Sederhananya: BPR boleh mengirim uang nasabah, tapi tidak boleh menjadi “pemain langsung” di sistem kliring. Bank umum punya rekening giro sendiri di Bank Indonesia dan tersambung langsung ke BI-FAST/SKNBI. BPR tidak. Saat Bu Rina transfer dari BPR, perintahnya diteruskan lewat bank umum mitra.

Ketiga, bunga deposito di atas TBP. Simpanan berbunga di atas TBP tidak dijamin LPS. Masalah muncul saat BPR gagal, padahal petugas dulu menjanjikan “aman, dijamin LPS”. Nasabah punya dasar menuntut BPR atas informasi menyesatkan, tetapi BPR yang dicabut izinnya dilikuidasi LPS, sehingga klaim itu baru dibayar dari sisa harta bank setelah gaji pegawai, pajak, dan tagihan LPS dilunasi.

Keempat, eksekusi agunan. Pasal 6 UU Hak Tanggungan memberi pemegang hak tanggungan pertama hak menjual agunan “atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum” bila debitor cidera janji. Untuk BPKB yang diikat fidusia, Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 mensyaratkan cidera janji disepakati debitur atau diputus pengadilan. Kapan debitur dianggap cidera janji inilah yang paling sering diperkarakan.

Manfaat Praktis Memahaminya

Dari sisi keuangan, Anda bisa memilih produk yang tepat: uang harian di tabungan, dana menganggur setahun di deposito, modal usaha lewat kredit modal kerja. Anda juga bisa menghitung biaya kredit sebenarnya. Bunga flat 1% per bulan untuk pinjaman 12 bulan setara kira-kira 1,8% per bulan bila dihitung efektif, belum termasuk provisi dan administrasi.

Dari sisi hukum, Anda tahu hak sebelum tanda tangan: meminta salinan perjanjian dan menolak klausul yang membebaskan BPR dari tanggung jawab. Anda juga tahu jalurnya bila bermasalah: pengaduan ke BPR, lalu OJK atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS SJK), baru pengadilan. Bagi debitur, paham arti cidera janji membuat Anda bisa menegosiasikan restrukturisasi sebelum agunan dilelang.

Tiga Hal yang Perlu Diingat

1. Produk utama BPR adalah tabungan, deposito, dan kredit. Sejak UU P2SK, BPR juga boleh transfer dana dan penukaran valuta asing, tetapi tetap dilarang membuka giro.

2. Simpanan di BPR dijamin LPS sampai Rp2 miliar, asalkan bunganya tidak melebihi TBP BPR yang berlaku.

3. Sebelum mengambil kredit, pahami bunga efektif, seluruh biaya, dan klausul cidera janji, karena di situlah sengketa paling sering berawal.

BPR: BANK TETANGGA YANG KINI NAIK KELAS

BPR Bank Tetangga yang naik kelas asevy sobari lawyer advokat konsultan hukum sektor jasa keuangan isnp law firm hkhsk
Sejak berlakunya UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), BPR tidak lagi berarti Bank Perkreditan Rakyat, melainkan Bank Perekonomian Rakyat. Singkatannya tetap, tapi perannya diperluas.


Apa Itu BPR?

Sederhananya, BPR adalah bank “tetangga”. Kantornya dekat dengan pasar, sentra usaha, dan permukiman. Nasabahnya kebanyakan pedagang, petani, pelaku UMKM, dan karyawan di daerah setempat.

Contohnya begini. Bu Sari punya warung sembako di kabupaten. Ia butuh tambahan modal Rp20 juta untuk stok menjelang Lebaran. Ke bank besar, ia merasa prosesnya rumit. Di BPR dekat pasar, petugasnya datang ke warung, melihat langsung usahanya, dan kreditnya cair dalam hitungan hari. Itulah wajah BPR yang paling umum.

Cara Kerja BPR

Pada dasarnya BPR bekerja seperti bank lain: menghimpun dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya kembali sebagai kredit. Selisih bunga kredit dan bunga simpanan itulah pendapatan utama BPR.

Bedanya ada pada beberapa hal teknis berikut.
Produk simpanan. BPR menerima tabungan dan deposito, tetapi tidak menerima giro. Jadi, Anda tidak akan mendapat buku cek atau bilyet giro dari BPR.

Layanan baru pasca UU P2SK. Kini BPR boleh melakukan transfer dana dan penukaran valuta asing. Sebelumnya, dua kegiatan ini tidak bisa dilakukan BPR.

Wilayah terbatas. Jaringan kantor BPR pada prinsipnya hanya boleh berada dalam satu provinsi yang sama dengan kantor pusatnya. BPR di Garut, misalnya, tidak bisa membuka cabang di Surabaya.

Bunga simpanan relatif lebih tinggi. Untuk bersaing dengan bank umum, BPR biasanya menawarkan bunga deposito lebih tinggi. Di sinilah nasabah perlu jeli.

BPR dalam Kacamata Hukum

Dasar hukumnya. BPR diatur dalam UU No. 7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU P2SK. Pengaturan teknisnya ada di POJK No. 7/2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, serta POJK No. 7/2026 tentang modal minimum BPR yang berlaku sejak 30 Juni 2026.

Definisinya. Pasal 1 angka 4 UU Perbankan menyebut BPR adalah “Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.”

Dari definisi ini dapat saya tafsirkan bahwa istilah BPR sebenarnya mencakup dua jenis: BPR konvensional dan BPR Syariah (BPRS). Dalam praktik dan dalam POJK, keduanya disebut terpisah. Uniknya, UU Perbankan Syariah justru menyebut BPR sebagai jenis bank konvensional.

Siapa yang mengatur dan mengawasi? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi izin, mengatur, mengawasi, sampai mencabut izin usaha BPR. Sementara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin simpanan nasabah dan menangani likuidasi BPR yang izinnya dicabut.

Lalu di mana peran Bank Indonesia (BI)? BI tidak lagi mengawasi BPR secara langsung, tetapi tetap mengatur sistem pembayaran yang dipakai BPR untuk transfer dana, serta menetapkan kebijakan moneter yang memengaruhi suku bunga BPR.

Syarat modal. Untuk mendirikan BPR baru, POJK 7/2024 Pasal 6 ayat (1) mensyaratkan modal disetor paling sedikit Rp100 miliar di zona 1, Rp50 miliar di zona 2, dan Rp25 miliar di zona 3. Untuk BPR yang sudah berjalan, modal inti minimumnya Rp6 miliar.

Boleh melantai di bursa. UU P2SK juga membuka jalan bagi BPR untuk menawarkan sahamnya kepada publik. Namun syaratnya tidak ringan. Menurut FAQ OJK atas POJK 7/2024, BPR wajib memiliki modal inti minimum Rp80 miliar serta tingkat kesehatan yang baik.

Penjaminan LPS. Simpanan di BPR dijamin LPS hingga Rp2 miliar per nasabah per bank, sama dengan bank umum. Namun ada syaratnya, yang dikenal sebagai prinsip 3T: simpanan tercatat dalam pembukuan bank, bunganya tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank.

Titik yang Rawan Beda Tafsir

Ada dua hal yang menurut hemat saya perlu dicermati.

Pertama, frasa “tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.” Di satu sisi BPR dilarang menerima giro, di sisi lain kini boleh melakukan transfer dana. Lalu sampai di mana batas “secara langsung” itu? Apakah BPR yang tersambung ke sistem pembayaran melalui kerja sama dengan bank umum masih dianggap tidak memberikan jasa lalu lintas giral secara langsung? UU P2SK tidak menjelaskan ukurannya.

Kedua, syarat “tidak melakukan tindakan yang merugikan bank” dalam penjaminan LPS. Bagaimana jika nasabah ikut menerima bunga tambahan “di bawah meja” yang ditawarkan oknum pegawai BPR? Apakah nasabah itu “diuntungkan secara tidak wajar”, atau justru korban? Di titik ini penolakan klaim oleh LPS kerap berujung sengketa. Tidak jarang nasabah mengaku tidak pernah diberi tahu bahwa bunga yang ia terima melebihi batas penjaminan.

Manfaat Praktis Memahaminya

Dari sisi finansial. Nasabah bisa menikmati bunga BPR yang lebih tinggi tanpa kehilangan perlindungan, asalkan bunganya tidak melewati 6,25%. Bunga 8% memang menggiurkan, tapi jika BPR-nya tutup, simpanan Anda bisa tidak dibayar LPS sama sekali. Bagi pelaku UMKM, BPR adalah pintu kredit yang lebih mudah dijangkau.

Dari sisi hukum. Nasabah yang paham aturan tahu apa yang perlu disimpan sebagai bukti: bilyet deposito, buku tabungan, dan bukti setoran yang tercatat resmi, bukan sekadar kuitansi tulisan tangan dari petugas. Bukti-bukti inilah yang menentukan apakah simpanan Anda tercatat di pembukuan bank. Bagi pemilik dan pengurus BPR, memahami POJK 7/2026 berarti mengetahui risiko sanksi sejak dini, sebelum sampai pada pembatasan kegiatan usaha.

Hal Penting untuk Diingat

1. BPR kini bernama Bank Perekonomian Rakyat, diawasi OJK, dan simpanannya dijamin LPS hingga Rp2 miliar per nasabah per bank.

2. Simpanan hanya dijamin jika memenuhi 3T. Pastikan bunga yang Anda terima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan BPR.

3. Simpan bukti simpanan resmi dari bank. Jangan mau menerima bunga tambahan di luar ketentuan, sebab itulah pangkal sengketa yang paling sering terjadi.