PRODUK ASURANSI TANPA IZIN

Produk asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi pada umumnya didasari pada objek asuransi.

Yang termasuk ke dalam 𝗼𝗯𝗷𝗲𝗸 𝗮𝘀𝘂𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶 adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.

Dari objek asuransi itulah kemudian dihasilkan produk-produk asuransi. Misal pada objek asuransi yang berupa jiwa maka perusahaan asuransi menerbitkan produk atau layanan perlindungan asuransi jiwa kepada calon customernya. Contoh selanjutnya pada objek asuransi berupa kesehatan manusia maka perusahaan asuransi menerbitkan produk atau layanan perlindungan kesehatan disaat kita mengalami sakit berupa produk asuransi kesehatan dengan berbagai kustomisasi layanannya.

𝗞𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗻 𝘂𝗺𝘂𝗺𝗻𝘆𝗮 adalah produk asuransi yang didasarkan pada objek asuransi di Indonesia dapat diasuransikan atau dilakukan penutupan asuransinya hanya pada Perusahaan Asuransi yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Sebagaimana bunyi klausul Pasal 25 UU Perasuransian, “Objek Asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan,…”

Namun masih pada klausul yang sama selanjutnya terdapat pengecualian terhadap prinsip umum tersebut, dalam hal:

1. Tidak ada perusahaan asuransi di Indonesia yang memiliki kemampuan menahan atau mengelola risiko asuransi dari Objek Asuransi yang bersangkutan;

2. Tidak ada perusahaan asuransi di Indonesia yang bersedia melakukan penutupan asuransi atas objek asuransi yang bersangkutan.

Dilihat dari bunyi klausul pengecualian diatas maka yang menjadi issue utama adalah sangat tingginya risiko atas objek asuransi tersebut diatas kemampuan perusahaan asuransi lokal untuk mengelola dan menanggungnya.

Apa yang dimaksud dengan asuransi yang memiliki risiko sangat tinggi yang tidak mampu dikelola oleh perusahaan asuransi nasional, tidak kita dapati penjelasannya dalam UU Perasuransian. Dengan riset sederhana setidaknya perkenankan saya mencoba mencontohkan objek asuransi berisiko tinggi/sangat tinggi, berupa: perlindungan asset atau investasi dari huru-hara, perang, pembajakan, terorisme, nasionalisasi, hingga ketidakstabilan politik.

Menutup sama sekali peluang adanya perusahaan asuransi asing yang memiliki kemampuan mengelola dan menanggung objek asuransi berisiko sangat tinggi yang ada di Indonesia itu berarti sama dengan menutup sama sekali peluang penggantian kerugian dalam hal terjadi peristiwa risiko atas objek asuransi yang berada di dalam negeri.

Setidaknya dengan terbukanya peluang tersebut, bagi perusahaan asuransi asing, nilai ekonomi dari objek asuransi tersebut di dalam negeri tidak hilang begitu saja dan masih dapat dipertahankan manfaatnya di dalam negeri setelah objek asuransi tersebut hilang atau turun nilainya setelah terjadi peristiwa yang dipertanggungkan, sehingga tetap mampu memberikan dampak finansial lebih lanjut setidaknya terhadap pemilik, tertanggung, dan atau penerima manfaat.

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa tidak semua produk asuransi membutuhkan izin OJK sepanjang objek asuransi yang mendasari produk asuransi tersebut memenuhi pengecualian yang telah ditetapkan pada Pasal 25 UU Perasuransian diatas yakni: objek asuransi yang berisiko sangat tinggi yang tidak mampu dikelola dan dijamin oleh perusahaan asuransi lokal.

—--

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin terjadi atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More

PENGELOLA STATUTER PADA SEKTOR JASA KEUANGAN

Terkait sektor jasa keuangan istilah Pengelola Statuter pertama kali disematkan pada UU No. 21/2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pada Pasal 8 huruf g ditentukan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang untuk “menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan.”

Selanjutnya pada Pasal 9 huruf e dan f ditentukan bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK memiliki wewenang untuk “melakukan penunjukan pengelola statuter.” dan “menetapkan penggunaan pengelola statuter.”

Definisi Pengelola Statuter

Pengertian dari Pengelola Statuter sendiri tidak kita temui pada pasal demi pasal dalam UU OJK. Namun, pengertian Pengelola Statuter baru kita dapati pada memori penjelasan UU OJK Pasal 8 huruf g, “orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK untuk melaksanakan kewenangan OJK.”

Penempatan pengertian Pengelola Statuter terkait sektor jasa keuangan pada undang-undang selanjutnya baru kita ditemui pada UU No. 40/2014 Tentang Perasuransian pada Pasal 1 angka 33 yang mendefiniskan Pengelola Statuter sebagai “Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengambil alih kepengurusan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.”

Tugas dan Wewenang Pengelola Statuter

Masih dalam memori penjelasan UU OJK tersebut kemudian diuraikan 𝘁𝘂𝗴𝗮𝘀 dari Pengelola Statuter, yakni ”Pengelola statuter melaksanakan kewenangan OJK, antara lain, untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, mencegah dan mengurangi kerugian Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan, dan/atau pemberantasan kejahatan keuangan yang dilakukan pihak tertentu di sektor jasa keuangan.”

Pada paragraph selanjutnya dari memori penjelasan UU OJK dijelaskan 𝗸𝗲𝘄𝗲𝗻𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 dari Pengelola Statuter “Langkah yang dilakukan pengelola statuter antara lain melalui penyelamatan kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan tertentu, pengambilalihan seluruh wewenang dan fungsi manajemen Lembaga Jasa Keuangan oleh pengelola statuter, pembatalan atau pengakhiran perjanjian, serta pengalihan portofolio kekayaan atau usaha dari Lembaga Jasa Keuangan.”

Penempatan tugas dan wewenang dari Pengelola Statuter yang lebih berbobot kedudukan hukum, jelas dan rinci tidak kita dapati pada pasal demi pasal dalam UU OJK tapi dapat kita temui pada pasal demi pasal dalam 𝗨𝗨 𝗣𝗲𝗿𝗮𝘀𝘂𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶𝗮𝗻, yang secara singkat dapat saya uraikan sebagai berikut:

Pengelola Statuter yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mempunyai 𝘁𝘂𝗴𝗮𝘀:

a. menyelamatkan kekayaan dan/atau kumpulan dana peserta.

b. mengendalikan dan mengelola kegiatan usaha dari Perusahaan.

c. menyusun langkah-langkah apabila Perusahaan masih dapat diselamatkan;

d. mengajukan usulan agar Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan apabila dinilai tidak dapat diselamatkan; dan

e. melaporkan kegiatannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pengelola Statuter yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mempunyai 𝘄𝗲𝘄𝗲𝗻𝗮𝗻𝗴:

a. mengambil alih pengendalian dan pengelolaan Perusahaan.

b. memiliki seluruh wewenang dan fungsi direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama.

c. membatalkan atau mengakhiri perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Adengan pihak ketiga, yang menurut Pengelola Statuter dapat merugikan kepentingan perusahaan dan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;

d. melakukan pengalihan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan Perusahaan yang menurut Pengelola Statuter dapat mencegah kerugian Iebih besar bagi Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

Pengelola Statuter Pada Peraturan OJK

Berikut pengaturan lebih lanjut yang telah diterbitkan oleh OJK terkait Pengelola Statuter:

1. POJK No. 41/2015 Tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan.

2. POJK No. 35/2016 Tentang Tata Cara Penetapan Perintah Tertulis Pada Sektor Perasuransian.

3. POJK No. 44/2019 Tentang Perubahan Atas POJK 41/2015 sebagaimana pada angka 1 diatas.

Pengelola Statuter Pada UU P2SK

Dengan diundangkannya UU No. 4/2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang merupakan undang-undang yang menggunakan metode omnibus untuk mengubah dan menyelaraskan undang-undang terkait sektor jasa keuangan, kita dapati penyematan Pengelola Statuter pertama kalinya pada:

1. UU Lembaga Penjamin Simpanan. Pasal 6 ayat 1 huruf m.

2. UU Perbankan. Pasal 37 ayat 1 huruf k.

3. UU Perbankan Syariah. Pasal 54 ayat 1 huruf k.

4. UU Pasar Modal. Pasal 5 huruf c angka 16, Pasal 89A, Pasal 89B.

5. Ketentuan Dana Pensiun, Program Jaminan Hari Tua, Dan Program Pensiun. Pasal 173 ayat 2 huruf g, Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179.

—

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin terjadi atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More

KATANYA PRADUGA TIDAK BERSALAH

Orang yang masih berstatus Tersangka pada tindak pidana korupsi dengan mudahnya sudah kita hakimi dan hukumi sebagai “bersalah” dalam pikiran sehingga kita merasa berhak untuk melemparkan sumpah serapah.

Apalagi orang yang tertangkap tangan mencuri ayam dengan ringannya kita hakimi dan hukumi “bersalah” seolah-olah sudah sah untuk dipukul, diinjak, dianiaya bahkan dibakar hingga tewas.

Jika si Tersangka korupsi sudah melalui proses hukum penyidikan yang kemudian ditetapkan sebagai Tersangka sudah kita hukumi sebagai bersalah. Sementara si pencuri ayam yang baru saja tertangkap tangan belum melalui proses hukum apapun sudah dihakimi oleh pengadilan jalanan (eigenrichting).

Keduanya sama, sudah kita hukumi “bersalah” padahal keduanya sama-sama belum melakukan pembelaan atas tuduhan perbuatan yang dialamatkan kepadanya.

Keduanya sama, sama-sama belum menjalani proses persidangan dan belum ada putusan pengadilan yang menghukum keduanya sebagai bersalah melakukan tindak pidana.

Padahal kita tahu seorang yang berstatus Tersangka pada tindak pidana korupsi itu artinya “seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, PATUT DIDUGA sebagai pelaku tindak pidana” yang sama sekali belum disematkan bersalah sebagai pelaku tindak pidana.

Apalagi si pencuri ayam yang baru tertangkap tangan, belum memberikan pembelaan diri, belum menjalani proses hukum apapun pada/dihadapan aparat penegak hukum serta belum tersemat status hukum apapun sudah dengan ringannya menghukumi yang bersangkutan di pengadilan jalanan hingga tewas.

UU Kekuasaan Kehakiman, “𝘚𝘦𝘵𝘪𝘢𝘱 𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘪𝘴𝘢𝘯𝘨𝘬𝘢, 𝘥𝘪𝘵𝘢𝘯𝘨𝘬𝘢𝘱, 𝘥𝘪𝘵𝘢𝘩𝘢𝘯, 𝘥𝘪𝘵𝘶𝘯𝘵𝘶𝘵, 𝘢𝘵𝘢𝘶 𝘥𝘪𝘩𝘢𝘥𝘢𝘱𝘬𝘢𝘯 𝘥𝘪 𝘥𝘦𝘱𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘯𝘨𝘢𝘥𝘪𝘭𝘢𝘯 𝘸𝘢𝘫𝘪𝘣 𝘥𝘪𝘢𝘯𝘨𝘨𝘢𝘱 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘣𝘦𝘳𝘴𝘢𝘭𝘢𝘩 𝘴𝘦𝘣𝘦𝘭𝘶𝘮 𝘢𝘥𝘢 𝘱𝘶𝘵𝘶𝘴𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘯𝘨𝘢𝘥𝘪𝘭𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘦𝘯𝘺𝘢𝘵𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘴𝘢𝘭𝘢𝘩𝘢𝘯𝘯𝘺𝘢 𝘥𝘢𝘯 𝘵𝘦𝘭𝘢𝘩 𝘮𝘦𝘮𝘱𝘦𝘳𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘬𝘦𝘬𝘶𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘩𝘶𝘬𝘶𝘮 𝘵𝘦𝘵𝘢𝘱.”

Mungkin yang perlu dikoreksi bukan hanya adanya dugaan perlakuan istimewa / perlindungan aparat penegak hukum terhadap tersangka korupsi dibandingkan dengan perlakuan / perlindungan aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian, tetapi juga cara berpikir kita yang terlalu mudah dan terburu-buru untuk menghakimi dan melabeli seseorang sebagai bersalah tanpa adanya proses peradilan.

Kita bisa sepakat bahwa perlakuan istimewa aparat penegak hukum kepada tersangka korupsi atau kejahatan kerah putih lainnya itu tidak benar dan tidak boleh dilakukan. Itu harus dikoreksi.

Tapi kita belum bersepakat untuk sama-sama bersabar tidak menyematkan “belum bersalah” terhadap Tersangka korupsi dan si pencuri ayam hingga adanya putusan pengadilan yang menyatakan demikian.

—--

Disclaimer: artikel ini hanya pendapat hukum pribadi atas peristiwa/fakta hukum tertentu dan terbatas. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin terjadi atas peristiwa/fakta hukum yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah dianalisa dengan norma/ketentuan hukum tertentu.

Read More

PERINTAH TERTULIS OJK

Memberikan Perintah Tertulis merupakan salah satu kewenangan OJK dalam lingkup melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana diberikan pertama kali dalam UU No. 21/2011 Tentang OJK.

Pengertian Perintah Tertulis

Pada penjelasan Pasal 8 undang-undang tersebut Perintah Tertulis didefinisikan sebagai:

1. Perintah secara tertulis.

2. Untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu.

3. Guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau

4. Guna mencegah dan mengurangi kerugian Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan.

Ruang Lingkup Perintah Tertulis

Perintah Tertulis yang diterbitkan oleh OJK hanya dapat ditujukan kepada Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu dengan ruang lingkup, sebagaimana penjelasan Pasal 8, sebagai berikut:

1. Mengganti pengurus atau pihak tertentu di Lembaga Jasa Keuangan.

2. Menghentikan, membatasi, atau memperbaiki kegiatan usaha atau transaksi.

3. Menghentikan atau mengubah perjanjian antara Lembaga Jasa Keuangan dengan pihak lain yang diduga merugikan Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan.

4. Menyampaikan informasi, dokumen, dan/atau laporan tertentu kepada OJK.

Perluasan Ruang Lingkup Perintah Tertulis

Perluasan atas ruang lingkup Perintah Tertulis yang merupakan kewenangan OJK pertama kali pada 31 Maret 2020 melalui Perppu No. 1/2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perluasan ruang lingkup Perintah Tertulis tersebut dalam rangka mendukung kewenangan KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) untuk menangani permasalahan stabilitas sistem keuangan, melalui Pasal 23 ayat 1 huruf a, “memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan/atau konversi;”

Yang kemudian juga diadopsi melalui UU No. 4/2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan yang sekaligus mengubah UU No. 21/2011 Tentang OJK ruang lingkup Perintah Tertulis diperluas melalui Pasal 8A ayat 1 huruf a menjadi juga termasuk pada “untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/ atau konversi”.

Sepanjang pengamatan saya pengaturan lebih lanjut Perintah Tertulis oleh OJK untuk melaksanakan wewenangnya melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) adalah sebagai berikut:

1. Untuk pertama kalinya melalui POJK No. 35/2016 Tentang Tata Cara Penetapan Perintah Tertulis Pada Sektor Perasuransian.

2. Pada 2020 OJK menerbitkan POJK No. 18/2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank pada April 2020.

3. Bila POJK 18/2020 ditujukan khusus bagi Perbankan maka selanjutnya pada Juni 2020 OJK juga menerbitkan pengaturan lebih lanjut terkait Perintah Tertulis bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank melalui POJK No. 40/2020.

4. Selanjutnya OJK menerbitkan POJK no. 18/2022 Tentang Perintah Tertulis pada Oktober 2022.

5. Dan terakhir POJK No. 31/2024 Tentang Perintah Tertulis yang mencabut POJK pada angka 2, 3 dan 4 diatas.

Pidana Mengabaikan/Tidak Melaksanakan Perintah Tertulis

Pidana yang ditetapkan pada UU No. 21/2011 bagi yang dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5 Miliar atau pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak Rp15 Miliar.

Apabila pelanggaran pengabaian dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis dilakukan oleh korporasi, korporasi dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp15 Miliar atau paling banyak Rp 45 Miliar.

Ketentuan pidana diatas kemudian diperberat melalui UU No. 4/2023 dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 10 Miliar dan paling banyak Rp 300 M untuk perseorangan.

Sementara bagi korporasi ditetapkan pidana denda paling sedikit Rp 500 M dan paling banyak Rp 1 Triliun untuk korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya.

—--

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin terjadi atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More

EMPAT LARANGAN DALAM PENYAJIAN PROSPEKTUS

Pada sebuah proses penawaran umum atau initial public offering efek yang bersifat ekuitas maupun bersifat utang terdapat sebuah dokumen yang tidak hanya penting bagi Emiten tetapi juga penting bagi calon investor.

Dari sisi Emiten dokumen tersebut dapat dibilang sebagai salah satu tools utama yang digunakan untuk memasarkan “barang” yang ia jual kepada calon investor. Dengan harapan kebutuhan dana Emiten dalam proses penawaran umum terpenuhi, sesuai yang ditargetkan.

Sementara dari sisi calon investor dokumen tersebut merupakan salah satu tools penting yang akan mempengaruhi calon investor dalam memutuskan untuk mengambil bagian atau tidak mengambil bagian dari efek yang ditawarkan Emiten. Dengan harapan keputusan yang diambil calon investor berdasarkan dokumen tersebut didasarkan pada informasi, data, dan dokumen yang akurat.

Dokumen tersebut dimaksud adalah prospektus.

Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.

Prospektus dalam sebuah penawaran umum wajib memuat rincian Informasi/Fakta Material mengenai penawaran umum dan informasi dan/atau keterangan yang dapat mempengaruhi keputusan calon investor, yang diketahui atau layak diketahui oleh Emiten.

Informasi/Fakta Material adalah informasi/fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan calon investor atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi/fakta tersebut.

Pengungkapan atas Informasi/Fakta Material dalam Prospektus harus dilakukan secara jelas dengan penekanan yang sesuai dengan bidang usaha atau sektor industrinya sehingga Prospektus tidak menyesatkan.

Dalam rangka melindungi calon investor Otoritas Jasa Keuangan memberikan rambu terkait penyusunan/penyajian prospektus dalam rangka penawaran umum efek bersifat ekuitas dengan menetapkan 4 (empat) larangan sebagai berikut:

1. Memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material agar tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.

2. Tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material yang diperlukan agar tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.

3. Menyajikan dan menyampaikan informasi kurang penting dengan maksud untuk mengaburkan informasi penting yang mengakibatkan informasi penting dimaksud terlepas dari perhatian calon investor.

4. Memberikan gambaran yang menyesatkan dalam mengungkapkan Informasi/Fakta Material dan/atau penggunaan foto, diagram, dan/atau tabel.

Dengan 4 (empat) larangan diatas diharapkan prospektus yang disajikan dalam proses penawaran umum efek bersifat ekuitas di pasar modal Indonesia dapat lebih menyesuaikan dan mendekati dengan standar internasional dan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dalam sebuah proses penawaran umum.

-----

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin terjadi atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More

DAPATKAH NON-EMITEN ATAU NON-PERUSAHAAN PUBLIK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG?

Penawaran umum berkelanjutan efek bersifat utang merupakan kegiatan penawaran efek bersifat utang yang dilakukan secara bertahap. Artinya kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit tidak hanya dalam sekali tahapan saja lalu selesai tetapi terdapat kegiatan penawaran efek lanjutan.

Perihal apakah Non-Emiten atau Non-Perusahaan Publik dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan efek yang bersifat utang dapat kita merujuk pada POJK No. 36/2014 yang menentukan bahwa yang dapat melakukan PUB Efek Bersifat Utang adalah:

1. Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan efek bersifat utang.

2. Tidak lagi merupakan Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud diatas, namun sebelumnya pernah melakukan penawaran umum efek bersifat utang dan telah melunasi efek bersifat utang tersebut tidak lebih dari 2 tahun sebelum melakukan pernyataan pendaftaran atas penawaran umum efek berkelanjutan bersifat utang serta tidak pernah mengalami gagal bayar.

Berdasarkan ketentuan diatas maka Non-Emiten atau Non-Perusahaan Publik dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan atas efek yang bersifat utang sepanjang Non-Emiten atau Non-Perusahaan Publik tersebut pernah berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik sebelumnya.

Dengan demikian maka bagi Non-Emiten atau Non-Perusahaan Publik yang tidak bernah berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik sebelumnya dapat dipastikan tidak diperkenankan untuk melakukan penawaran umum berkelanjutan atas efek yang bersifat utang.

-----

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin terjadi atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More

CODE OF CONDUCT INFLUENCER SEKTOR JASA KEUANGAN

Per 4 Juni lalu tindak tanduk penyampai informasi di sektor jasa keuangan atau lebih dikenal dengan influencer sektor jasa keuangan mendapatkan pengaturan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Regulasi dimaksud diterbitkan OJK sebagai bentuk pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang disebabkan oleh kegiatan influencer sektor jasa keuangan serta memberikan pagar yang jelas bagi pelaku influencer sektor jasa keuangan.

Dalam regulasi tersebut OJK setidaknya membagi 2 (dua) jenis influencer di sektor jasa keuangan berdasarkan motifnya, yaitu:

1. Influencer sektor jasa keuangan yang bertujuan meningkatkan literasi keuangan; dan/atau

2. Influencer sektor jasa keuangan yang bertujuan memengaruhi Konsumen dan masyarakat

dalam memanfaatkan produk dan/atau layanan.

Pembagian atau pembedaan jenis influencer diatas tentu tidak dimaksudkan secara kaku dalam artian pelaku influencer harus memilih satu diantara dua jenis motif atau tujuan tersebut. Karena dapat terjadi dalam sebuah penyampaian informasi yang bersifat “jualan” juga terkandung upaya pelaku influencer sektor jasa keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan kepada calon konsumen atau masyarakat.

Menurut saya, pembagian dimaksud juga bukan untuk menilai dan menentukan influencer dengan motif apa yang paling baik dibandingkan motif lainnya.

Adapun pagar yang tidak boleh dilewati oleh pelaku influencer sektor jasa keuangan yang menurut saya juga penting untuk menjadi perhatian konsumen dan masyarakat umumnya adalah:

1. Influencer tidak hanya dilarang untuk memberikan informasi yang menyesatkan tetapi lebih jauh dilarang untuk memberikan informasi yang “berpotensi” menyesatkan.

2. Influencer dilarang untuk menjanjikan kepastian keuntungan kepada konsumen atau masyarakat.

3. Influencer dilarang mempublikasikan dan/atau memasarkan produk yang belum memperoleh izin dari OJK.

4. Influencer dilarang bekerja sama dengan Pihak yang belum memiliki izin dari OJK.

Selanjutnya dalam hal influencer mendapatkan keuntungan ekonomi dari kegiatan penyampaian informasi yang dilakukannya maka influencer yang bersangkutan wajib memberikan statement / pernyataan terkait hal tersebut dengan cara yang jelas dan mudah dipahami oleh khalayak.

Keuntungan ekonomi yang didapat oleh influencer dapat diperoleh secara langsung dari kerja sama perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan (PUJK) dengan influencer yang bersangkutan dan keuntungan yang diperoleh influencer secara tidak langsung dari kegiatan penyampaian informasi atau pemasaran yang ia lakukan.

Melalui regulasi ini setiap ketidakpatuhan / pelanggaran yang dilakukan oleh influencer sektor jasa keuangan memiliki dasar hukum bagi OJK untuk mengenakan sanksi tidak hanya terhadap influencer sektor jasa keuangan tetapi juga hingga terhadap PUJK.

Lebih lanjut dan lebih dalam terkait aturan perilaku influencer sektor jasa keuangan dapat dibaca pada POJK Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan.

-----

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin terjadi atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More

MENGENAL PRAPERADILAN PADA KUHAP BARU DARI KASUS ROY SURYO

Permohonan Praperadilan Roy Suryo atas proses hukum yang dihadapinya digelar pada hari ini, Senin 29 Juni 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dari berita yang beredar setidaknya dapat kita ketahui isi dari tuntutan Roy Suryo pada permohonan praperadilan yang ia ajukan, yakni: menyatakan tidak sah penggeledahan rumah dan penangkapan atas dirinya.

Permohonan praperadilan yang diajukan oleh Roy Suryo cukup mendapatkan perhatian publik terlebih ketentuan yang digunakan adalah UU No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP Baru”) bukan KUHAP Lama, maka ada baiknya saya paparkan secara singkat apa yang dimaksud sebagai permohonan praperadilan tersebut.

Pada Pasal 1 angka 15 KUHAP Baru didefinisikan “Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor, atau advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban, atas tindakan Penyidik dalam melakukan Penyidikan atau tindakan Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Dari definisi yang diberikan maka dapat kita ketahui bahwa:

1. Yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan adalah pengadilan negeri. Dalam kasus Roy Suryo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2. Yang berhak mengajukan permohonan praperadilan adalah:

a. Tersangka atau keluarga tersangka. Dalam kasus ini permohonan praperadilan diajukan oleh Roy Suryo sebagai tersangka.

b. Korban atau keluarga korban.

c. Pelapor.

d. Advokat atau pemberi bantuan hukum.

3. Objek/alasan dari diajukannya praperadilan adalah “keberatan atas tindakan Penyidik dalam melakukan Penyidikan atau tindakan Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan”.

Lalu apa yang dimaksud dengan tindakan Penyidik dalam melakukan Penyidikan sebagai objek praperadilan?

Jika merujuk pada Pasal 1 angka 15 diatas maka frasa “tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan” akan memiliki tafsiran yang sangat luas mencakup semua tindakan yang dapat dilakukan oleh Penyidik dalam melakukan penyidikan berdasarkan KUHAP Baru, diantaranya: Pasal 1 angka 31 s.d angka 37, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 5 ayat 2, Pasal 6 ayat 2, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22 s.d Pasal 52, Pasal 58 s.d Pasal 62, Pasal 79 ayat 6, Pasal 81 ayat 1 huruf b, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 90 s.d Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 108 ayat 11, Pasal 109, Pasal 110 ayat 1 dan ayat 4, Pasal 111 s.d Pasal 131, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 136 s.d Pasal 141.

Sebegitu luas tafsiran “tindakan Penyidik dalam melakukan Penyidikan” yang ada pada pasal-pasal tersebut untuk menentukan ruang lingkup objek praperadilan.

Belum lagi jika kita lanjutkan tafsiran yang sama terhadap frasa “tindakan Penuntut umum dalam melakukan Penuntutan”.

Terkait permohonan praperadilan Roy Suryo yang diajukan dengan alasan penangkapan dan penggeledahan maka setidaknya didasarkan pada Pasal 5 ayat 2, Pasal 41 s.d Pasal 43, Pasal 47, Pasal 93 s.d Pasal 98, dan Pasal 112 s.d Pasal 116 sebagaimana telah saya sebut diatas.

Selanjutnya, dapat saya kemukakan tafsiran lebih khusus/sempit terkait ruang lingkup praperadilan dalam KUHAP Baru diberikan pada Pasal 158 KUHAP Baru, “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini mengenai:

a. sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa;

b. sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan;

c. permintaan Ganti Rugi dan/ atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap Penyidikan atau Penuntutan;

d. Penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana;

e. penundaan terhadap pen€rnganan perkara tanpa alasan yang sah; dan

f. penangguhan pembantaran Penahanan.

Terkait permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo maka terlihat alasan diajukan adalah atas upaya paksa sebagaimana dimaksud Pasal 158 huruf a berupa penangkapan dan penggeledahan sebagaimana perincian Upaya Paksa pada Pasal 1 angka 14 KUHAP Baru, “Upaya Paksa adalah tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, serta larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam rangka kepentingan penegakan hukum.”

Dengan adanya tafsiran luas yang bersumber dari definisi Pasal 1 angka 1 KUHAP Baru bukan tidak mungkin memperluas ruang lingkup objek permohonan praperadilan dikemudian hari baik itu melalui permohonan praperadilan case by case ataupun melalui permohonan Judicial Review KUHAP Baru ke Mahkamah Konstitusi.

----------

Disclaimer: artikel ini hanya pendapat/opini hukum pribadi atas peristiwa/fakta hukum tertentu dan terbatas. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin terjadi atas peristiwa/fakta hukum yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah dianalisa dengan norma/ketentuan hukum tertentu.

Read More

PEDOMAN PUTUSAN PEMAAFAN HAKIM DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI

Putusan Pemaafan Hakim adalah salah 1 (satu) jenis putusan hakim dari 5 (lima) jenis putusan hakim sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP Baru”).

Intisari dari putusan pemaafan hakim adalah terdakwa terbukti bersalah namun hakim tidak menjatuhkan pidana atau hakim tidak mengenakan tindakan sebagaimana didefinisikan Pasal 1 angka 19 KUHAP Baru.

Dalam KUHAP Baru Putusan Pemaafan Hakim secara garis besar dan normatif diatur pada Pasal 246.

Ayat 1 pada pasal 246 tersebut memperkenankan hakim untuk memberikan pemaafan dengan pertimbangan:

1. ringannya perbuatan;

2. keadaan pribadi dari pelaku/terdakwa; dan/atau

3. keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana.

Sementara pada ayat 3 memberikan hak kepada para pihak untuk dapat mengajukan upaya hukum terhadap putusan pemaafan hakim. Meskipun tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut tentang upaya hukum apa yang dimaksud dalam Pasal 246 ayat 3 tersebut.

Selanjutnya pada ayat 4 mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, format, dan syarat Putusan Pemaafan Hakim diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung. Yang kemudian pada 23 Juni 2026 Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Putusan Pemaafan Hakim yang baru diundangkan dan berlaku pada tanggal 09 Juli 2026.

Salah satu tujuan diterbitkannya Perma Putusan Pemaafan Hakim tersebut adalah untuk menjaga konsistensi dan kesatuan hukum dalam menjatuhkan Putusan serta sebagai pedoman bagi Hakim dalam menerapkan pemaafan Hakim terhadap Terdakwa.

Bentuk pedoman dalam rangka konsistensi dan kesatuan hukum dalam Perma tersebut diantaranya:

1. Hanya dapat diberikan pemaafan terhadap tindak pidana ringan: penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan dan penadahan ringan.

2. Hanya dapat diberikan pemaafan terhadap tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang ringan: pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

3. Hanya dapat diberikan pemaafan apabila pengaruh tindak pidana terhadap korban yang dampaknya berupa gangguan kesehatan fisik maupun psikis ringan yang tidak menghalangi kegiatannya.

4. Hanya dapat diberikan pemaafan terhadap tindak pidana aduan.

Perma ini juga memberikan limitasi atau pembatasan pemaafan hakim salah satunya untuk tidak diberikan terhadap pelaku pengulangan atau penggabungan tindak pidana serta tidak dapat diajukannya upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan pemaafan hakim.

Upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung hanya diperkenankan apabila Pengadilan tingkat banding mengabulkan permohonan banding dan mengubah Putusan Pemaafan Hakim menjadi putusan pemidanaan atau putusan lepas.

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin terjadi atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More

OJK TERBITKAN BELEID MODAL MINIMUM BANK PERKREDITAN RAKYAT

OJK pada 4 Juni 2026 menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perekonomian Rakyat (“POJK Modal Minimum BPR”) yang kemudian diundangkan pada 12 Juni 2026 dan baru berlaku pada 30 Juni 2026.

Adapun latar belakang penerbitan POJK Modal Minimum BPR ini untuk:

1. Mewujudkan BPR yang sehat, berdaya saing, dan berkontribusi dalam pembangunan perekonomian nasional, diperlukan permodalan yang memadai.

2. Meningkatkan kemampuan BPR guna penguatan kelembagaan dan peningkatan kemampuan untuk menyerap risiko,

diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional.

POJK ini mengatur:

1. Kewajiban BPR menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan rasio KPMM minimal 12% (dua belas persen) dari ATMR. Yang dimaksud KPMM adalah rasio modal terhadap ATMR yang wajib disediakan oleh BPR. Sementara ATMR adalah jumlah aset pada laporan posisi keuangan BPR yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan. (Pasal 2)

2. Modal minimum sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Dimana BPR memiliki kewajiban untuk menyediakan modal inti paling rendah sebesar 8% dari ATMR dimana modal inti secara besaran minimal Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Dalam hal modal inti BPR mengalami penurunan menjadi kurang dari yang ditentukan maka BPR wajib meningkatkan modal inti menjadi paling sedikit sesuai ketentuan. (Pasal 3-4 jo. Pasal 14).

3. BPR dapat menerima tambahan modal disetor dalam bentuk aset tetap dengan mendapatkan persetujuan OJK terlebih dahulu. Khusus bagi BPR yang telah memenuhi kewajiban modal inti dan kemudian ingin melakukan penambahan modal disetor dalam bentuk aset tetap harus memenuhi persyaratan (Pasal 7-8):

1. aset tetap berupa tanah dan bangunan yang dimaksudkan untuk operasional BPR dengan ancaman aset tetap dimaksud ditetapkan sebagai properti terbengkalai jika dalam waktu 3 tahun tidak digunakan untuk operasional BPR.

2. berdasarkan proyeksi BPR, BPR mampu meningkatkan kinerja setelah menerima penambahan modal disetor.

4. Larangan bagi BPR untuk melakukan distribusi laba yang mengakibatkan kondisi permodalan BPR tidak memenuhi rasio modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 4. (Pasal 12)

5. Bahwa POJK No. 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya POJK ini. Namun, ketentuan pelaksanaan/turunan dari POJK No. 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam POJK ini. (Pasal 26-27)

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin terjadi atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. 

Read More