BBCA DAN ASII DICORET DARI SAHAM SHORT SELLING

𝘉𝘶𝘳𝘴𝘢 𝘛𝘦𝘬𝘢𝘯 𝘛𝘰𝘮𝘣𝘰𝘭 𝘑𝘦𝘥𝘢 𝘛𝘢𝘯𝘱𝘢 𝘚𝘶𝘳𝘢𝘵 𝘗𝘦𝘯𝘶𝘯𝘥𝘢𝘢𝘯

𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗲𝗜𝗗𝗡. BEI Hapus Lima Saham dari Daftar Short Selling November 2026: https://www.fortuneidn.com/market/bei-hapus-lima-saham-dari-daftar-short-selling-november-2026-d7w02-00-lflgw-zl1wv6

Baru sebulan short selling kembali berjalan di Bursa Efek Indonesia, daftarnya sudah kosong lagi. Melalui Pengumuman Nomor Peng-00206/BEI.POP/10-2026 tanggal 28 Oktober 2026, BEI mengeluarkan ASII, BBCA, BRPT, BUMI, dan INDF dari Daftar Efek Short Selling untuk periode November 2026.

Lima saham itu adalah seluruh isi daftar sejak transaksi dibuka 1 Oktober 2026, dan tidak ada satu pun saham pengganti. Artinya, sepanjang November tidak ada saham yang dapat di-short melalui mekanisme resmi bursa.

𝗗𝗮𝗳𝘁𝗮𝗿 𝘀𝗲𝗯𝗮𝗴𝗮𝗶 𝗣𝗶𝗻𝘁𝘂 𝗠𝗮𝘀𝘂𝗸

Saya tidak akan mengulang apa itu short selling. Cukup diingat, Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek (POJK 6/2024) menyebutkan, “Transaksi Short Selling adalah transaksi penjualan Efek dimana Efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan.”

Yang jarang dibahas justru pintunya. POJK 6/2024 tidak membolehkan semua saham di-short. Short selling hanya boleh atas Efek yang tercatat di bursa dan yang ditetapkan oleh bursa dalam daftar Efek short selling (Pasal 13 dan Pasal 14). Bursa wajib mengumumkan Efek yang memenuhi maupun tidak lagi memenuhi syarat kepada publik dan melaporkannya ke OJK menjelang akhir setiap bulan (Pasal 15).

Teknisnya diatur dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Margin dan Transaksi Short Selling, terakhir diubah dengan Keputusan Direksi Nomor Kep-00157/BEI/10-2024, serta Peraturan Nomor III-I tentang Keanggotaan Margin dan/atau Short Selling. Pembatasan transaksinya diubah lagi melalui Keputusan Direksi Nomor Kep-00135/BEI/09-2026 tanggal 18 September 2026.

Gambarannya sederhana. Bayangkan sebuah restoran yang menu utamanya tetap buka setiap hari, tetapi ada satu menu khusus yang daftarnya diganti tiap bulan. Bulan Oktober ada lima pilihan. Bulan November, kartu menu khusus itu kosong. Restorannya tetap buka, saham ASII, BBCA, BRPT, BUMI, dan INDF tetap bisa dibeli dan dijual seperti biasa di pasar reguler. Yang hilang hanya satu cara bertransaksi, yaitu menjual dulu dengan saham pinjaman lalu membeli belakangan.

Jadi pencoretan dari daftar bukan suspensi saham, dan bukan pula penilaian atas kinerja emitennya. Ia hanya menutup satu jalur transaksi selama satu periode.

Kriteria yang Diumumkan, Alasan yang Tidak Diumumkan

Lalu apa syarat sebuah saham masuk daftar? Menurut butir III.2 Peraturan II-H, saham short selling pada dasarnya harus lebih dulu memenuhi kriteria Efek yang dapat ditransaksikan secara margin (butir III.1), ditambah syarat free float paling sedikit 20% yang dihitung selama 6 bulan terakhir sampai periode review. Untuk tahap awal pemberlakuan kembali, BEI menambahkan saringan: hanya konstituen indeks LQ45 dengan likuiditas dan free float tertinggi.

Di sinilah pertanyaannya muncul. BEI tidak menyebut alasan pencoretan per saham. Pengumuman Peng-00206/BEI.POP/10-2026 hanya memuat daftar, bukan pertimbangan.

Coba kita uji. BBCA dan ASII adalah dua saham dengan kapitalisasi dan likuiditas terbesar di bursa. Sulit membayangkan free float atau nilai transaksi keduanya runtuh di bawah ambang kriteria hanya dalam satu bulan. Kalau kelima saham masih memenuhi kriteria objektif tetapi tetap dicoret, maka yang bekerja bukan kriteria, melainkan diskresi bursa.

Diskresi itu memang ada. Pasal 14 POJK 6/2024 memberi ruang bagi bursa menetapkan kriteria khusus, dan dalam praktik BEI juga menyatakan dapat mengecualikan saham dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan aktivitas perdagangan. Konteksnya juga tidak bisa diabaikan. Di tengah konsultasi MSCI soal kemungkinan reklasifikasi pasar Indonesia.

Menurut hemat saya, daftar kosong November lebih tepat dibaca sebagai kebijakan peredam di tengah pasar yang tertekan daripada kegagalan lima saham memenuhi kriteria. Namun, itu tafsiran sederhana saya.

𝗜𝗿𝗼𝗻𝗶 𝟮𝟵 𝗢𝗸𝘁𝗼𝗯𝗲𝗿

Kalau tujuannya meredam tekanan jual, pasar justru menjawab sebaliknya. Sehari setelah pengumuman, pada sesi I perdagangan 29 Oktober 2026, kelima saham itu turun bersamaan.

𝗗𝗮𝗿𝗶 𝗸𝗮𝗰𝗮𝗺𝗮𝘁𝗮 𝗲𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶, ini menunjukkan short selling bukan biang tekanan harga. Skalanya memang kecil sekali. Saat ini, hanya dua anggota bursa yang mengantongi persetujuan, yaitu PT Ajaib Sekuritas Asia dan PT Semesta Indovest Sekuritas. Selama masa transisi sampai 31 Desember 2026, layanan hanya untuk investor individu domestik. Posisi short per saham juga dibatasi paling banyak 0,05% dari saham tercatat. Menyalahkan short selling atas kejatuhan IHSG, dengan angka sekecil itu, rasanya tidak proporsional.

𝗕𝗮𝗴𝗶 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗲𝗺𝗲𝗴𝗮𝗻𝗴 𝘀𝗮𝗵𝗮𝗺, pencoretan ini tidak mengubah apa pun secara langsung. Saham tetap bisa dijual kapan saja. Yang kehilangan alat adalah investor yang ingin melindungi nilai portofolionya (hedging) dengan posisi short. Dalam pasar yang sedang turun, justru di saat itulah alat lindung nilai paling dibutuhkan.

𝗕𝗮𝗴𝗶 𝗽𝗲𝗿𝘂𝘀𝗮𝗵𝗮𝗮𝗻 𝗲𝗳𝗲𝗸, situasinya lebih pahit. Sistem, perjanjian nasabah, perikatan pinjam-meminjam efek, dan pemenuhan Modal Kerja Bersih Disesuaikan sudah disiapkan, tetapi bulan depan tidak ada saham yang bisa ditawarkan.

𝗕𝗮𝗴𝗶 𝗲𝗺𝗶𝘁𝗲𝗻, ada satu hal yang sering terlupa. Emiten tidak dimintai persetujuan ketika sahamnya dimasukkan atau dikeluarkan dari daftar saham short selling. Keputusan sepenuhnya ada di tangan bursa, padahal persepsi pasar atas saham emiten itu ikut terdampak.

𝗡𝗮𝘀𝗶𝗯 𝗣𝗼𝘀𝗶𝘀𝗶 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗦𝘂𝗱𝗮𝗵 𝗧𝗲𝗿𝗯𝘂𝗸𝗮

Pertanyaan paling praktis justru ini: bagaimana dengan nasabah yang sudah memegang posisi short (sudah menjual saham pinjaman tapi belum membelinya kembali) sejak Oktober?

Untuk intraday short selling (jual dan beli saham pinjaman selesai di hari yang sama), persoalannya selesai dengan sendirinya. Posisi wajib ditutup pada hari bursa yang sama, dan forced buy dijalankan otomatis di akhir hari. Tidak ada posisi intraday yang menyeberang ke November.

Short selling reguler berbeda. Posisinya boleh terbuka lebih dari satu hari bursa, dengan saham pinjaman dan biaya pinjam harian. Saya tidak mendapati, baik dalam Pengumuman Peng-00206/BEI.POP/10-2026 maupun dalam pemberitaan, penjelasan apakah posisi reguler yang sudah terbuka boleh dipertahankan sampai jatuh tempo atau wajib ditutup ketika sahamnya keluar dari daftar.

Membaca POJK 6/2024, cukuplah saya memperoleh gambaran bahwa daftar Efek berfungsi sebagai syarat untuk melakukan transaksi short selling. Ia mengatur pintu masuk, bukan pintu keluar. Maka dapat saya tafsirkan, pencoretan dari daftar menutup peluang membuka posisi baru, tetapi tidak dengan sendirinya mewajibkan posisi lama ditutup.

Masalahnya, posisi lama itu tidak berdiri sendiri. Ada tiga pengikat lain yang bisa memaksanya ditutup:

a. Perjanjian pembiayaan, yang menurut Pasal 12 POJK 6/2024 wajib memuat hak perusahaan efek melikuidasi posisi tanpa persetujuan nasabah;

b. Mekanisme margin call, yaitu bila nilai jaminan turun di bawah 135% dan tidak dipenuhi dalam 3 hari bursa, atau turun di bawah 120% (Pasal 37 sampai Pasal 39); dan

c. Perjanjian pinjam-meminjam efek, di mana pemberi pinjaman dapat meminta sahamnya kembali sesuai ketentuan kontrak.

Ringkasnya, nasabah pemegang posisi reguler sebaiknya membaca ulang perjanjiannya sekarang, bukan setelah menerima pemberitahuan likuidasi.

𝗧𝗶𝘁𝗶𝗸 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗕𝗲𝗿𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗗𝗶𝘁𝗮𝗳𝘀𝗶𝗿𝗸𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝗯𝗲𝗱𝗮

𝗣𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗮, daftar kosong sebagai penghentian terselubung. Penundaan short selling sebelumnya dilakukan melalui surat OJK, terakhir dibuka kembali melalui Surat OJK Nomor S-113/D.04/2026 tanggal 9 September 2026. Kini fasilitas yang sama berhenti total tanpa surat penundaan, cukup dengan daftar yang tidak berisi apa-apa.

Secara formal tidak ada yang dicabut. Secara substansi, short selling tidak bisa dilakukan sama sekali. Pertanyaannya, apakah kewenangan menetapkan “kriteria khusus” dalam Pasal 14 POJK 6/2024 dimaksudkan sampai sejauh mengosongkan seluruh daftar? Bila jawabannya ya, maka bursa praktis memegang tombol hidup-mati atas fasilitas yang izinnya bersumber dari POJK.

𝗞𝗲𝗱𝘂𝗮, batas diskresi dan kewajiban memberi alasan. Pasal 15 POJK 6/2024 mewajibkan bursa mengumumkan Efek yang memenuhi atau tidak memenuhi syarat. Kata kuncinya “syarat”. Kalau kelima saham sebenarnya masih memenuhi syarat objektif, apakah bursa cukup mengumumkan hasilnya tanpa menjelaskan alasannya? Bagi pelaku pasar, kriteria yang bisa dihitung sendiri memberi kepastian. Diskresi yang tidak dijelaskan tidak memberikan apa-apa.

𝗞𝗲𝘁𝗶𝗴𝗮, likuidasi yang dipicu pencoretan(membeli kembali saham yang dijual kosong memakai dana jaminan nasabah). Seandainya perusahaan efek menutup paksa posisi reguler nasabah dengan alasan saham keluar dari daftar, sementara rasio jaminan nasabah masih di atas 135%, apakah itu sah? Perusahaan efek akan bersandar pada klausul likuidasi dalam perjanjian (Pasal 12).

Nasabah dapat berargumen bahwa POJK 6/2024 telah merinci kapan pembelian kembali wajib dilakukan (Pasal 37 sampai Pasal 39), dan pencoretan dari daftar tidak termasuk di dalamnya. Bila harga saat penutupan merugikan, sengketa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum menjadi sangat mungkin.

𝗞𝗲𝗲𝗺𝗽𝗮𝘁, ke mana menggugat keputusan bursa. BEI adalah self-regulatory organization berbentuk perseroan terbatas, bukan badan tata usaha negara. Apakah investor atau anggota bursa yang dirugikan menggugat perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata ke pengadilan negeri, atau keputusan bursa dapat dipandang sebagai keputusan yang bersifat publik? Perdebatan ini belum tuntas, dan menurut hemat saya justru akan menentukan seberapa jauh diskresi bursa dapat diuji.

𝗞𝗲𝗹𝗶𝗺𝗮, kebocoran informasi daftar saham short selling. Larangan perdagangan orang dalam dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dibangun di sekitar informasi orang dalam dari emiten atau perusahaan publik. Informasi tentang isi daftar short selling bukan informasi emiten, melainkan informasi bursa. Kalau ada pihak yang mengetahui perubahan daftar sebelum diumumkan lalu bertransaksi atas dasar itu, apakah Pasal 95 UUPM menjangkaunya? Atau cukup ditangani lewat kode etik internal dan Pasal 90 UUPM tentang penipuan dalam kegiatan perdagangan Efek? Pertanyaan ini terbuka.

𝗛𝗶𝗻𝗴𝗴𝗮 𝗧𝘂𝗹𝗶𝘀𝗮𝗻 𝗜𝗻𝗶 𝗗𝗶𝗯𝘂𝗮𝘁

Daftar Efek Short Selling periode November 2026 kosong. Di saat yang sama, daftar margin justru bertambah: 362 Efek berupa saham dan ETF tetap dapat ditransaksikan secara margin.

𝗟𝗶𝗺𝗮 𝗛𝗮𝗹 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗗𝗶𝗶𝗻𝗴𝗮𝘁

1. Pencoretan dari Daftar Efek Short Selling bukan suspensi saham dan bukan penilaian atas emiten. Saham tetap diperdagangkan normal di pasar reguler.

2. Daftar November 2026 kosong, sehingga short selling praktis berhenti tanpa surat penundaan baru melalui otoritas yang berwenang: OJK. Alasan per saham tidak diumumkan BEI.

3. Posisi intraday selalu tertutup di hari yang sama. Nasib posisi reguler yang sudah terbuka tidak diatur tegas, dan sangat bergantung pada perjanjian pembiayaan serta perjanjian pinjam-meminjam efek.

4. Likuidasi posisi dengan alasan pencoretan, saat rasio jaminan masih aman, berpotensi menjadi sengketa pasar modal antara nasabah dan perusahaan efek.

5. Luasnya diskresi bursa, kewajiban memberi alasan, dan forum untuk menguji keputusan bursa masih menjadi wilayah tafsir yang terbuka.

—

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More

SAHAM DIDEPAK BURSA: SIAPA YANG WAJIB MEMBELI SAHAM ANDA?

Pada 10 November 2026, saham 18 perusahaan tercatat akan resmi dihapus dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Di dalam daftar itu ada nama yang cukup dikenal publik, seperti PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) yang telah dinyatakan pailit, sampai emiten yang sahamnya sudah digembok sejak 2018.

Bursa telah memberi waktu pembelian kembali saham (buyback) kepada ke-18 emiten itu sejak 11 Mei hingga 9 November 2026. Saat tulisan ini dibuat, waktunya tinggal hitungan hari.

Peristiwa inilah yang disebut delisting. Dasar hukumnya berlapis: UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) sebagaimana diubah UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), POJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik (POJK 45/2024), serta Peraturan BEI Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting).

Pertanyaan yang paling sederhana: kalau saham saya dihapus dari bursa, uang saya bagaimana? Siapa yang wajib membelinya, dan di harga berapa?

𝗦𝗮𝗵𝗮𝗺 𝗗𝗶𝗵𝗮𝗽𝘂𝘀, 𝗕𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗛𝗮𝗻𝗴𝘂𝘀

Delisting adalah pembatalan pencatatan saham di bursa. Sejak delisting efektif, saham itu tidak bisa lagi diperjualbelikan di BEI.

Yang sering disalahpahami: delisting tidak sama dengan perusahaan bubar, dan saham Anda tidak otomatis hangus. Anda tetap pemegang saham. Yang hilang adalah pasarnya.

Bayangkan Pak Budi membeli 100 lot saham PT Maju Mundur Tbk di harga Rp 500. Delisting ibarat kios Pak Budi diusir dari pasar induk. Barang dagangannya masih ada dan masih miliknya, tetapi tidak ada lagi tempat ramai untuk menjualnya. Kalau mau menjual, ia harus mencari pembeli sendiri, dan pembeli seperti itu hampir tidak pernah ada untuk saham perusahaan yang bermasalah.

Dalam praktik, delisting datang dari tiga pintu:

1. Sukarela (voluntary delisting). Perusahaan sendiri memutuskan keluar dari bursa, biasanya karena pengendali ingin menguasai kembali seluruh saham. Inilah yang lazim disebut go private.

2. Paksa oleh Bursa (forced delisting). BEI yang memutuskan, karena perusahaan dinilai tidak layak lagi tercatat.

3. Atas perintah OJK. OJK dapat memerintahkan perusahaan terbuka mengubah status menjadi perseroan tertutup dalam kondisi tertentu.

Pintu kedua adalah yang paling sering merugikan investor ritel. Berdasarkan ringkasan publik atas Peraturan I-N, BEI dapat melakukan delisting antara lain bila perusahaan mengalami kondisi yang berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kelangsungan usahanya tanpa indikasi pemulihan, tidak lagi memenuhi persyaratan pencatatan, atau sahamnya disuspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sekurang-kurangnya selama 24 bulan terakhir.

Dari UUPM ke POJK 45/2024

Di tingkat undang-undang, UU P2SK menyisipkan Pasal 84A ke dalam UUPM. Intinya, perusahaan terbuka yang dibatalkan pencatatan sahamnya “wajib mengubah status menjadi Perseroan yang tertutup dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan”, sedangkan perusahaan terbuka “dapat secara sukarela mengubah statusnya menjadi Perseroan yang tertutup setelah memenuhi persyaratan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.”

Artinya, delisting bukan titik akhir. Delisting adalah pintu masuk menuju perubahan status dari perusahaan terbuka menjadi perseroan tertutup. Undang-undang lalu menyerahkan detailnya kepada OJK.

Pasal 20 ayat (1) POJK 45/2024 berbunyi, “Dalam kondisi tertentu, Bursa Efek dapat melakukan pembatalan pencatatan Efek bersifat ekuitas Perusahaan Terbuka.” Kondisi tertentu itu dirinci dalam ayat (2): perusahaan “mengalami suatu kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha”, atau “tidak memenuhi persyaratan pencatatan Efek di Bursa Efek.”

Setelah delisting efektif, Pasal 22 ayat (1) mewajibkan perusahaan “mulai mengubah status dari Perusahaan Terbuka menjadi perseroan yang tertutup” paling lama 30 hari setelah pembatalan pencatatan efektif.

Ringkasnya, ketiga pintu delisting diatur dengan syarat yang berbeda:

Sukarela (go private). Keputusan ada di tangan perusahaan sendiri, tetapi harus disetujui Pemegang Saham Independen dalam RUPS (Pasal 16). Harga buyback wajib lebih tinggi dari rata-rata harga tertinggi harian selama 90 hari sebelum pengumuman RUPS (Pasal 36).

Atas perintah OJK. OJK yang memutuskan, sedangkan perubahan status tetap melalui persetujuan RUPS (Pasal 23). Harga buyback paling rendah adalah rata-rata harga penutupan harian selama 90 hari sebelum perintah OJK (Pasal 37).

Paksa oleh Bursa. Direksi BEI yang memutuskan. Buyback tahap awal dijalankan tanpa RUPS (Pasal 8), sedangkan perubahan status menjadi perseroan tertutup tetap melalui RUPS (Pasal 23). Harga buyback adalah yang lebih tinggi antara rata-rata harga 30 hari terakhir atau nilai buku per saham (Pasal 38).

𝗦𝗶𝗮𝗽𝗮 𝗪𝗮𝗷𝗶𝗯 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗹𝗶 𝗦𝗮𝗵𝗮𝗺 𝗔𝗻𝗱𝗮?

Inilah jantung perlindungan investor dalam delisting paksa. Pasal 8 ayat (1) POJK 45/2024 mengatur bahwa dalam hal Perusahaan Terbuka akan dibatalkan pencatatan sahamnya di Bursa Efek, pihak yang dibebani kewajiban adalah Perusahaan Terbuka, atau Pengendali Perusahaan Terbuka dan/atau Pihak lain dalam kondisi tertentu, yang “wajib melakukan pembelian kembali atas seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik.”

Kondisi tertentu yang menyeret Pengendali ikut bertanggung jawab dirinci dalam Pasal 8 ayat (5), yaitu bila perusahaan:

a. “tidak menyelenggarakan RUPS tahunan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum dibatalkan pencatatan sahamnya;”

b. “tidak menyampaikan laporan berkala selama 2 (dua) tahun terakhir”;

c. “melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dimana Pengendali turut serta mendapatkan keuntungan atau menyebabkan terjadinya pelanggaran;” atau

d. “kondisi lain berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.”

Soal waktu, buyback “dimulai paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman Bursa Efek kepada masyarakat” (Pasal 8 ayat (3)), didahului keterbukaan informasi (Pasal 8 ayat (4)). Buyback harus selesai sampai delisting efektif atau 6 bulan sejak keterbukaan informasi (Pasal 11). Kewajiban ini juga “dapat digantikan oleh Pihak lain” (Pasal 8 ayat (6)), misalnya investor baru, tanpa menghapus tanggung jawab perusahaan atau Pengendali.

Lalu di harga berapa? Pasal 38 ayat (1) menetapkan harga sesuai “harga rata-rata perdagangan saham Perusahaan Terbuka di Bursa Efek dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terakhir” yang dihitung mundur “dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya”, atau “nilai buku per saham berdasarkan laporan keuangan terakhir”, mana yang lebih tinggi.

Kembali ke Pak Budi. Saham PT Maju Mundur disuspensi sejak 2019 dengan harga terakhir Rp 50. Laporan keuangan terakhir yang masuk ke OJK menunjukkan nilai buku Rp 12 per saham. Maka harga buyback adalah Rp 50. Pak Budi yang membeli di Rp 500 hanya menerima sepersepuluh modalnya, itu pun kalau buyback benar-benar dijalankan.

Perlu diingat pula, kewajiban buyback hanya untuk pemegang saham publik. Menurut ringkasan atas POJK 45/2024, pemegang saham publik antara lain adalah pihak yang memiliki kurang dari 5% saham dan bukan direksi, komisaris, pemegang saham utama, Pengendali, atau afiliasinya.

𝗦𝗮𝘁𝘂 𝗣𝗲𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝘄𝗮, 𝗕𝗮𝗻𝘆𝗮𝗸 𝗞𝗲𝗽𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻

𝘉𝘢𝘨𝘪 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘰𝘳 𝘳𝘪𝘵𝘦𝘭, delisting paksa hampir selalu berarti kerugian besar. Risiko itu sebenarnya sudah memberi tanda jauh hari: suspensi berkepanjangan, laporan keuangan terlambat, opini auditor yang meragukan kelangsungan usaha, atau masuk Papan Pemantauan Khusus. Investor yang membaca tanda itu lebih awal punya kesempatan keluar sebelum pintunya terkunci.

𝘉𝘢𝘨𝘪 𝘦𝘮𝘪𝘵𝘦𝘯 𝘥𝘢𝘯 𝘗𝘦𝘯𝘨𝘦𝘯𝘥𝘢𝘭𝘪, delisting bukan jalan pintas untuk lepas dari kewajiban. BEI sendiri menegaskan delisting tidak menghapuskan kewajiban perusahaan yang belum dipenuhi kepada Bursa. Pasal 32 POJK 45/2024 bahkan memberi OJK wewenang melarang Pengendali, direksi, dan dewan komisaris yang bertanggung jawab atas delisting untuk menduduki jabatan serupa di emiten dan lembaga pasar modal lain. Reputasi yang tercoreng di satu perusahaan bisa menutup pintu di perusahaan berikutnya.

𝘉𝘢𝘨𝘪 𝘬𝘳𝘦𝘥𝘪𝘵𝘰𝘳, terutama dalam perkara kepailitan dan PKPU, delisting mengubah lanskap penagihan. Saham debitor tidak lagi punya harga pasar yang bisa dijadikan acuan nilai, dan sumber pendanaan dari pasar modal tertutup.

𝘋𝘢𝘳𝘪 𝘴𝘪𝘴𝘪 𝘦𝘬𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪, delisting ibarat membersihkan rak dari barang kedaluwarsa. Saham yang bertahun-tahun digembok hanya menjadi angka mati di portofolio investor dan menurunkan kepercayaan terhadap kualitas pasar. Dengan aturan buyback, otoritas ingin memastikan pembersihan itu tidak sepenuhnya dibayar oleh investor publik.

𝗖𝗲𝗹𝗮𝗵 𝗧𝗮𝗳𝘀𝗶𝗿 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗼𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗦𝗲𝗻𝗴𝗸𝗲𝘁𝗮

Di atas kertas, perlindungan investor terlihat rapi. Namun ketika aturan itu diuji pada kasus nyata, saya mendapati setidaknya empat titik yang berpotensi menjadi perselisihan.

𝘗𝘦𝘳𝘵𝘢𝘮𝘢, 𝘣𝘶𝘺𝘣𝘢𝘤𝘬 𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘦𝘮𝘪𝘵𝘦𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘢𝘪𝘭𝘪𝘵. Tujuh dari 18 emiten yang delisting pada 10 November 2026 berstatus pailit atau gagal bayar. Pasal 24 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan, “Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.” Seluruh harta emiten berada di tangan kurator untuk dibagikan kepada kreditor.

Lalu dari mana emiten pailit membiayai buyback? Kalau diambil dari harta pailit, pemegang saham justru dibayar lebih dulu daripada kreditor. Ini bertentangan dengan Pasal 87A UUPM sendiri yang menempatkan pemegang saham publik satu tingkat di bawah kreditur konkuren. Dapat saya tafsirkan, bagi emiten pailit kewajiban buyback oleh perusahaan praktis tidak dapat dijalankan. Tumpuan beralih kepada Pengendali. Masalahnya, pailit tidak disebut tegas dalam Pasal 8 ayat (5) POJK 45/2024. Ia hanya bisa masuk lewat huruf d, “kondisi lain berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan”, yang sepenuhnya bergantung pada diskresi OJK.

𝘒𝘦𝘥𝘶𝘢, 𝘣𝘦𝘯𝘵𝘶𝘳𝘢𝘯 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘜𝘜𝘗𝘛. Pasal 37 ayat (1) huruf a UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mensyaratkan buyback “tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan.”

Contoh sederhananya begini. PT Maju Mundur punya modal ditempatkan Rp 100 miliar dan cadangan wajib Rp 5 miliar, jadi batas amannya Rp105 miliar. Kekayaan bersihnya, yaitu aset dikurangi utang, Rp 110 miliar. Kalau perusahaan membeli kembali saham publik senilai Rp 20 miliar, kekayaan bersihnya turun menjadi Rp 90 miliar, di bawah batas Rp 105 miliar. Buyback itu dilarang oleh Pasal 37 ayat (1) huruf a. Bila kekayaan bersih PT Maju Mundur sudah minus Rp 30 miliar, buyback satu rupiah pun sudah melanggar.

Pengecualian “kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal” hanya melekat pada huruf b, yaitu batas 10% saham yang boleh dibeli kembali.

Sederhananya, Pasal 37 ayat (1) UUPT memasang dua rem pada buyback. Rem huruf a menjaga kekayaan bersih agar tidak turun di bawah modal ditempatkan ditambah cadangan wajib. Rem huruf b membatasi saham yang dibeli kembali paling banyak 10% dari modal ditempatkan. Aturan pasar modal hanya diberi ruang untuk melonggarkan rem huruf b.

Misalkan publik memegang 30% saham PT Maju Mundur Tbk. Menurut UUPT, perusahaan biasanya hanya boleh membeli kembali 10%. Karena ada pengecualian di huruf b, POJK 45/2024 sah mewajibkan buyback seluruh 30% itu. Namun rem huruf a tetap terpasang. Kalau buyback 30% itu membuat kekayaan bersih jatuh di bawah modal ditambah cadangan, UUPT tetap melarangnya, dan POJK tidak mendapat “izin” dari UUPT untuk menembus rem tersebut.

Perusahaan yang ditendang Bursa umumnya merugi, bahkan bermodal negatif. Secara matematis, buyback seluruh saham publik oleh perusahaan seperti itu pasti melanggar huruf a. Maka muncul pertanyaan yang sama dengan yang pernah saya angkat pada aturan sektor keuangan lain: dapatkah peraturan OJK mewajibkan perseroan melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang? Atau kewajiban itu harus dibaca hanya dapat dipenuhi oleh Pengendali dan pihak lain?

𝘒𝘦𝘵𝘪𝘨𝘢, 𝘩𝘢𝘳𝘨𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘶𝘴𝘢𝘯𝘨. Formula Pasal 38 ayat (1) POJK 45/2024 menghitung rata-rata harga 30 hari mundur dari hari dihentikan sementara perdagangan. Untuk saham yang disuspensi sejak 2018, harga acuannya berumur delapan tahun. Nilai buku pun diambil dari “laporan keuangan terakhir yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan”. Bagaimana dengan emiten yang disuspensi justru karena tidak menyampaikan laporan keuangan? Laporan terakhirnya bisa jadi sudah tidak menggambarkan kondisi riil, ke arah mana pun. Bandingkan dengan jalur sukarela yang memakai harga tertinggi 90 hari dan penilai independen untuk saham yang tidak aktif.

𝘒𝘦𝘦𝘮𝘱𝘢𝘵, 𝘥𝘢𝘱𝘢𝘵𝘬𝘢𝘩 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘰𝘳 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘨𝘶𝘨𝘢𝘵? POJK 45/2024 memberi OJK sanksi administratif dan wewenang memerintahkan buyback. Namun POJK tidak secara tegas memberi investor hak tagih perdata kepada perusahaan atau Pengendali. Menurut hemat saya, jalur yang paling mungkin adalah gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata terhadap Pengendali atau direksi yang lalai, dengan pelanggaran POJK sebagai dasar unsur melawan hukum. Hingga kini belum saya dapati putusan yang menguji konstruksi itu dalam perkara delisting.

𝗠𝗲𝗻𝗷𝗲𝗹𝗮𝗻𝗴 𝟭𝟬 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟲

Pada April 2026, BEI mengumumkan delisting 18 emiten efektif 10 November 2026: tujuh karena pailit atau gagal bayar, sebelas karena suspensi berkepanjangan. Bursa meminta rencana buyback disampaikan paling lambat 10 Mei 2026, dengan masa pelaksanaan 11 Mei sampai 9 November 2026. Hingga tulisan ini dibuat, belum saya dapati pengumuman resmi yang merinci berapa dari 18 emiten itu yang benar-benar menuntaskan buyback. Angka itulah yang nanti akan menguji apakah aturan buyback benar-benar melindungi investor, atau berhenti sebagai imbauan.

𝗟𝗶𝗺𝗮 𝗛𝗮𝗹 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗣𝗲𝗿𝗹𝘂 𝗗𝗶𝗶𝗻𝗴𝗮𝘁

1. Delisting tidak menghanguskan saham. Anda tetap pemegang saham, hanya kehilangan pasar untuk menjualnya.

2. Rujukan yang berlaku kini adalah POJK 45/2024 dan Peraturan BEI Nomor I-N.

3. Dalam delisting paksa, perusahaan wajib membeli kembali saham publik, dan Pengendali ikut terseret dalam kondisi tertentu. Buyback dimulai paling lambat 30 hari setelah pengumuman Bursa.

4. Harga buyback delisting paksa adalah yang lebih tinggi antara rata-rata harga 30 hari sebelum suspensi atau nilai buku per saham. Formula ini jauh lebih lemah dibanding jalur sukarela.

5. Bagi emiten pailit dan bermodal negatif, kewajiban buyback berbenturan dengan UU Kepailitan dan Pasal 37 UUPT. Di titik inilah sengketa paling mungkin lahir.

—

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More

UMA DIKURANGI, REKENING EFEK DIBEKUKAN: Bursa Ganti Cara Mengawasi Saham

Senin, 26 Oktober 2026, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan perubahan cara mengawasi saham yang bergerak tidak wajar. Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) akan dikurangi, begitu pula penghentian sementara (suspensi) perdagangan saham. Sebagai gantinya, BEI akan menerbitkan laporan dimulainya investigasi dan dapat membatasi atau menyuspensi rekening efek tertentu yang diduga terlibat (Fortune IDN: https://www.fortuneidn.com/market/bei-ubah-mekanisme-uma-dan-suspensi-saham-d7w02-00-lflgw-8h2jnp).

Kedengarannya teknis, tetapi dampaknya bisa langsung ke kantong investor. Selama ini yang “dikunci” adalah sahamnya, sehingga semua pemegang saham ikut terjebak. Ke depan, yang dikunci adalah rekening pihak tertentu. Lalu, atas dasar aturan apa Bursa mengunci rekening seseorang?

Pertanyaan itu akan kita uji dengan Peraturan BEI Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, yang termuat dalam Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00158/BEI/10-2026 dan berlaku sejak 20 Oktober 2026, hanya enam hari sebelum pengumuman tersebut.

𝗔𝗽𝗮 𝗜𝘁𝘂 𝗨𝗠𝗔?

Istilah UMA tidak akan kita temukan dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), UU P2SK, maupun peraturan OJK mana pun.

UMA lahir dan hidup di level Peraturan Bursa. Butir II.12.3 Peraturan II-A menyebut salah satu tindakan pengawasan Bursa adalah “menerbitkan Unusual Market Activity (UMA), yaitu aktivitas perdagangan dan/atau pergerakan harga suatu Efek yang tidak biasa pada suatu kurun waktu tertentu di Bursa yang menurut penilaian Bursa berpotensi mengganggu terselenggaranya perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien.”

UMA adalah satu dari enam tindakan yang disebut dalam butir II.12 Peraturan II-A, yaitu:

a. melakukan permintaan penjelasan kepada Anggota Bursa Efek, KPEI dan/atau KSEI;

b. melakukan permintaan keterbukaan informasi kepada Perusahaan Tercatat;

c. menerbitkan UMA;

d. mengenakan penghentian sementara perdagangan Efek Perusahaan Tercatat;

e. mengenakan larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa (suspensi) atas Anggota Bursa Efek; dan/atau

f. melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Bursa Efek.

Sebelum bertindak, Bursa memantau fluktuasi harga, volume, frekuensi, order, pola transaksi, informasi penyelesaian transaksi, dan “informasi lain yang penting dan relevan” (butir II.11). Berapa batas angka yang memicu UMA? Tidak disebutkan dalam peraturan.

Contoh sederhananya begini. Saham PT Contoh Tbk biasanya diperdagangkan di kisaran Rp 100 dengan sekitar 2.000 kali transaksi sehari. Dalam lima hari harganya naik ke Rp 180 dan frekuensinya melonjak sepuluh kali lipat, padahal perusahaan tidak mengumumkan apa pun. Bursa lalu mengumumkan UMA atas saham itu. Pesannya kepada investor kurang lebih: harga sedang bergerak di luar kebiasaan, perhatikan jawaban emiten atas permintaan konfirmasi Bursa dan keterbukaan informasinya sebelum mengambil keputusan.

Perlu dicatat, UMA bukan sanksi dan bukan bukti manipulasi. UMA hanya peringatan dari Bursa.

Meski bukan produk OJK, UMA tetap memiliki legitimasi otoritas. UUPM mewajibkan Bursa menetapkan peraturan perdagangan, dan peraturan itu baru berlaku setelah disetujui otoritas, yang kini adalah OJK. Bagian “Mengingat” Kep-00158/BEI/10-2026 merujuk POJK 46/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Bursa Efek serta surat persetujuan OJK Nomor S-259/PM.01/2026 tanggal 17 September 2026 atas perubahan Peraturan II-A. Ringkasnya, UMA adalah instrumen Bursa yang berdiri di atas persetujuan OJK.

Bagi emiten, UMA biasanya datang bersama permintaan penjelasan dari Bursa (butir II.12.2). Di titik ini, kewajiban keterbukaan informasi berdasarkan Peraturan Bursa Nomor I-E dan POJK 31/POJK.04/2015 ikut bekerja. Kalau lonjakan harga ternyata dipicu informasi material yang belum diumumkan, persoalannya bergeser menjadi pelanggaran keterbukaan informasi.

𝗧𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗮𝘄𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗹𝗮𝗺𝗮 𝗜𝗻𝗶

Selama ini Bursa menangani saham yang bergerak tidak wajar secara berjenjang. Dimulai dari tindakan segera (immediate action), lalu pengumuman UMA, kemudian suspensi perdagangan saham untuk “pendinginan” (cooling down), dan terakhir tindak lanjut berupa investigasi.

Dasar suspensi saham ada pada butir X.1.2 Peraturan II-A, yang memberi Bursa kewenangan melakukan “Penghentian sementara pelaksanaan perdagangan atas suatu Efek tertentu di Bursa apabila terjadi pergerakan harga yang tidak wajar atas Efek tersebut.”

Masalahnya, suspensi saham bekerja seperti menutup satu ruas jalan tol karena ada satu mobil yang ugal-ugalan. Semua kendaraan ikut berhenti. Misalkan Bu Rina membeli 50 lot PT Contoh Tbk di harga puncak. Saham itu lalu disuspensi, sementara ia butuh dana untuk biaya sekolah anak. Ia tidak bisa menjual. Di sisi lain, pihak yang menggerakkan harga bisa jadi sudah lebih dulu keluar.

Dari kacamata ekonomi, suspensi juga menggerus likuiditas, yaitu kemudahan suatu saham untuk dijual atau dibeli. Selama disuspensi, berdasarkan pengalaman emiten yang kami tangani, saham sama sekali tidak dapat diperdagangkan, sehingga likuiditasnya praktis nol. Ketika suspensi dibuka, harga kerap langsung jatuh karena antrean jual sudah menumpuk. Dampaknya juga terasa di tingkat pasar. Makin sering suspensi dijatuhkan, makin besar porsi pasar yang “terkunci”, padahal kemudahan bertransaksi adalah salah satu ukuran yang dilihat investor global, termasuk penyedia indeks seperti MSCI, ketika menilai kelayakan suatu pasar.

Kondisi pasar memang sedang tidak ringan. Kep-00158/BEI/10-2026 sendiri terbit dengan pertimbangan volatilitas pasar dan penetapan OJK atas kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan berdasarkan POJK 13 Tahun 2023. Sampai 31 Desember 2026, batas Auto Rejection bawah untuk saham di atas Rp 15 ditetapkan 7%. Untuk saham di rentang Rp 1 sampai Rp 14, batasnya Rp 1 di bawah Acuan Harga.

Sederhananya, Auto Rejection bawah adalah batas penurunan harga maksimal dalam satu hari perdagangan. Pesanan dengan harga di bawah batas itu otomatis ditolak sistem Bursa. Acuan Harga umumnya adalah harga penutupan hari sebelumnya. Jadi, saham yang kemarin ditutup di Rp1.000 hari ini paling rendah hanya bisa diperdagangkan di Rp930. Saham yang kemarin ditutup di Rp10 paling rendah Rp9. Ibaratnya rem darurat: harga boleh turun, tetapi tidak boleh terjun bebas dalam sehari.

𝗔𝗿𝗮𝗵 𝗕𝗮𝗿𝘂: 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝘀𝗶 𝗗𝗶𝘂𝗺𝘂𝗺𝗸𝗮𝗻, 𝗥𝗲𝗸𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗗𝗶𝗸𝘂𝗻𝗰𝗶

Berdasarkan informasi yang beredar, dalam hal Bursa mendeteksi indikasi awal adanya praktik-praktik manipulasi atau upaya memanipulasi harga di pasar, Bursa akan mengeluarkan laporan indikasi dimulainya investigasi. Laporan itu dapat memuat nama saham yang diperiksa, periode transaksi yang ditelaah, serta jumlah pihak dan Anggota Bursa yang terlibat.

Selama investigasi berjalan, Bursa dapat melakukan “pembatasan kegiatan rekening efek atau melakukan suspensi atas rekening efek tertentu.”

Kembali ke contoh PT Contoh Tbk. Dengan mekanisme baru, Bursa mengumumkan investigasi atas transaksi saham tersebut periode 1 sampai 20 Oktober, yang melibatkan 30 pihak melalui lima Anggota Bursa. Ke-30 rekening itu dibatasi. Bu Rina dan investor lain tetap bisa menjual atau membeli. Kalau memakai analogi tadi, jalan tol tetap dibuka, hanya mobil yang ugal-ugalan yang ditepikan.

Pola ini menyasar modus yang paling sering ditemukan, yaitu penggunaan banyak rekening untuk menggerakkan harga. Sebagai gambaran, pada 20 Februari 2026 OJK mengenakan denda Rp 5,35 miliar kepada seorang tokoh pasar modal di media sosial karena memanipulasi harga saham 3 (tiga) emiten sepanjang 2021 sampai 2022, antara lain melalui promosi di media sosial dan sejumlah rekening efek.

Perubahan ini disebut hasil koordinasi dengan OJK. Mekanismenya disosialisasikan kepada Anggota Bursa pada pekan pengumuman dan ditargetkan berjalan pada November 2026.

𝗖𝗲𝗹𝗮𝗵 𝗧𝗮𝗳𝘀𝗶𝗿 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗼𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗦𝗲𝗻𝗴𝗸𝗲𝘁𝗮

Gagasannya masuk akal. Namun, ketika mekanisme baru ini saya sandingkan dengan Peraturan II-A yang berlaku sejak 20 Oktober 2026, ada beberapa titik yang menurut hemat saya berpotensi diperdebatkan.

𝘋𝘪 𝘮𝘢𝘯𝘢 𝘥𝘢𝘴𝘢𝘳 𝘴𝘶𝘴𝘱𝘦𝘯𝘴𝘪 𝘳𝘦𝘬𝘦𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘦𝘧𝘦𝘬?

Butir II.12 Peraturan II-A hanya mengenal dua jenis “penguncian”. Pertama, penghentian sementara perdagangan Efek Perusahaan Tercatat (II.12.4). Kedua, suspensi “atas Anggota Bursa Efek” (II.12.5). Saya tidak mendapati satu butir pun yang menyebut pembatasan atau suspensi atas rekening efek nasabah.

Memang, butir II.12 memakai frasa “antara lain”, sehingga daftar tindakan itu dapat dibaca terbuka. Namun, dapatkah frasa “antara lain” dijadikan pintu untuk membatasi hak seseorang atas rekening efeknya, yang notabene berisi harta kekayaannya? Menurut hemat saya, pembatasan hak sebesar itu sepatutnya dirumuskan secara tegas, tidak disimpulkan dari frasa umum.

Butir II.17 juga menentukan bahwa perubahan ketentuan perdagangan dilakukan dengan Keputusan Direksi Bursa “setelah memperoleh persetujuan atau perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.” Artinya, kalau suspensi rekening ingin berdiri kokoh, idealnya ada perubahan Peraturan Bursa yang disetujui OJK. Hingga tulisan ini dibuat, saya belum menemukan nomor peraturan yang diumumkan untuk mekanisme baru tersebut.

𝘚𝘪𝘢𝘱𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘦𝘣𝘦𝘯𝘢𝘳𝘯𝘺𝘢 𝘵𝘦𝘳𝘪𝘬𝘢𝘵?

Peraturan Bursa pada dasarnya mengikat Anggota Bursa, Perusahaan Tercatat, dan pihak yang menjadi bagian dari sistem Bursa. Investor ritel tidak berhubungan langsung dengan Bursa. Hubungannya dengan perusahaan efek, melalui perjanjian pembukaan rekening.

Dapat saya tafsirkan, dalam praktik suspensi rekening akan dijalankan lewat perintah Bursa kepada Anggota Bursa. Lalu, siapa yang menanggung kerugian jika rekening nasabah yang ternyata tidak bersalah ikut dikunci? Anggota Bursa yang menjalankan perintah, atau Bursa yang memerintahkan? Klausul perjanjian pembukaan rekening akan menjadi medan sengketa pertama.

Sepanjang yang saya telusuri, pemblokiran rekening dalam undang-undang lazim ditempatkan sebagai kewenangan otoritas dalam rangka pemeriksaan atau penyidikan, bukan kewenangan SRO.

Butir II.13 Peraturan II-A pun menegaskan posisi Bursa: “Dalam hal Bursa menemukan adanya indikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.10. Peraturan ini maka Bursa melaporkan hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.” Pertanyaannya, apakah mengunci rekening sebelum laporan itu diproses OJK masih berada dalam lingkup fungsi pengawasan perdagangan Bursa?

𝘓𝘢𝘱𝘰𝘳𝘢𝘯 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘨𝘢𝘴𝘪 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘪𝘶𝘮𝘶𝘮𝘬𝘢𝘯 𝘬𝘦 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘬

UMA saja sudah kerap dibaca publik sebagai tanda “saham gorengan”. Laporan dimulainya investigasi yang menyebut nama saham, periode, dan jumlah pihak berpotensi memberi stigma yang lebih berat, padahal investigasi belum tentu berujung pada temuan pelanggaran.

Pihak yang paling rentan adalah emiten. Manipulasi bisa saja dilakukan pihak luar tanpa keterlibatan perusahaan, tetapi harga sahamnya bisa anjlok begitu laporan investigasi terbit.

Kalau investigasi berakhir tanpa temuan, terbuka ruang bagi emiten atau pemegang saham untuk menilai pengumuman tersebut sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Apakah Bursa dapat berlindung di balik pelaksanaan kewenangan berdasarkan Peraturan Bursa? Itu akan sangat bergantung pada kehati-hatian prosedurnya.

“𝘔𝘦𝘯𝘶𝘳𝘶𝘵 𝘱𝘦𝘯𝘪𝘭𝘢𝘪𝘢𝘯 𝘉𝘶𝘳𝘴𝘢”

Definisi UMA dalam butir II.12.3 bersandar pada frasa “menurut penilaian Bursa”. Parameter pemantauan dalam butir II.11 pun dirumuskan dengan “antara lain” tanpa ambang angka. Ruang diskresinya luas. Bagi pihak yang dirugikan, menguji objektivitas keputusan Bursa menjadi sulit karena tolok ukurnya tidak terbuka.

Suspensi saham tidak dihapus

Yang disampaikan BEI adalah mengurangi UMA dan suspensi saham, bukan menghapusnya. Butir II.12.3, II.12.4, dan X.1.2 Peraturan II-A masih berlaku utuh. Investor sebaiknya tidak berasumsi saham yang bergerak liar tidak akan lagi disuspensi.

𝘐𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘨𝘢𝘴𝘪 𝘉𝘶𝘳𝘴𝘢 𝘣𝘶𝘬𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘯𝘺𝘪𝘥𝘪𝘬𝘢𝘯 𝘱𝘪𝘥𝘢𝘯𝘢

Pasal 91 UUPM melarang setiap pihak “melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.” Pasal 92 UUPM melarang setiap pihak, “baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, … melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek.”

Pembuktian unsur “dengan tujuan” dalam kedua pasal itu adalah wilayah OJK dan, bila masuk ranah pidana, penyidik. Investigasi Bursa adalah pengawasan perdagangan. Pembedaan ini penting supaya pengumuman investigasi Bursa tidak dibaca publik sebagai vonis hukum.

𝗔𝗽𝗮 𝗔𝗿𝘁𝗶𝗻𝘆𝗮 𝗯𝗮𝗴𝗶 𝗣𝗲𝗹𝗮𝗸𝘂 𝗣𝗮𝘀𝗮𝗿?

𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿 𝗿𝗶𝘁𝗲𝗹. Kabar baiknya, risiko terjebak di saham yang disuspensi berkurang. Namun, laporan investigasi bisa memicu aksi jual besar dan auto rejection bawah berhari-hari. Secara praktis, efeknya bagi pemegang saham bisa mirip suspensi. Bedanya, kali ini masih ada pintu keluar, meskipun harganya jauh lebih rendah.

𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗿𝗲𝗸𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴𝗻𝘆𝗮 𝗶𝗸𝘂𝘁 𝗱𝗶𝗸𝘂𝗻𝗰𝗶. Membeli saham yang sedang ramai bukanlah pelanggaran. Investor yang merasa rekeningnya dikunci tanpa dasar sebaiknya segera meminta penjelasan tertulis kepada perusahaan efeknya, termasuk dasar perintah dan perkiraan jangka waktu pembatasan. Simpan seluruh catatan pesanan, karena butir V.5 Peraturan II-A mewajibkan Anggota Bursa menyimpan rekaman setiap pesanan nasabah.

𝗘𝗺𝗶𝘁𝗲𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗱𝗶𝘃𝗶𝘀𝗶 𝗵𝘂𝗸𝘂𝗺 𝗸𝗼𝗿𝗽𝗼𝗿𝗮𝘀𝗶. Siapkan prosedur tanggap cepat. Begitu Bursa meminta penjelasan atau mengumumkan investigasi, jawaban yang lugas dan tepat waktu adalah pertahanan terbaik. Pastikan pula tidak ada informasi material yang tertahan. Pemegang saham pengendali dan pihak terafiliasi juga perlu diingatkan, karena transaksi mereka di periode yang diselidiki akan ikut disorot.

𝗔𝗻𝗴𝗴𝗼𝘁𝗮 𝗕𝘂𝗿𝘀𝗮. Posisi perusahaan efek paling terjepit. Di satu sisi ia wajib memverifikasi setiap pesanan “guna mendukung pengendalian internal dan untuk mencegah terjadinya perdagangan yang tidak wajar” (butir V.2). Di sisi lain, ia berhadapan langsung dengan nasabah yang rekeningnya dikunci. Perjanjian pembukaan rekening perlu ditinjau ulang agar memuat dasar yang jelas untuk melaksanakan perintah Bursa atau otoritas.

𝗞𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿.Saham kerap dijadikan jaminan, misalnya melalui gadai saham atau pembiayaan margin. Jika rekening debitor dikunci, eksekusi jaminan bisa tertahan. Kreditor perlu memeriksa apakah perjanjian jaminannya sudah mengantisipasi pembatasan rekening oleh Bursa, termasuk sebagai peristiwa cidera janji (event of default).

𝗟𝗶𝗺𝗮 𝗛𝗮𝗹 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗗𝗶𝗶𝗻𝗴𝗮𝘁

1. UMA adalah peringatan Bursa berdasarkan butir II.12.3 Peraturan II-A, bukan sanksi dan bukan bukti manipulasi.

2. BEI akan mengurangi UMA dan suspensi saham, lalu beralih ke laporan dimulainya investigasi dan pembatasan atau suspensi rekening efek tertentu, dengan target November 2026.

3. Peraturan II-A yang berlaku sejak 20 Oktober 2026 hanya mengenal suspensi atas saham dan atas Anggota Bursa. Dasar hukum suspensi rekening nasabah masih perlu ditegaskan melalui peraturan yang disetujui OJK.

4. Pengumuman investigasi berisiko menimbulkan stigma bagi emiten dan sengketa ganti rugi bila investigasi berakhir tanpa temuan pelanggaran.

5. Investor, emiten, Anggota Bursa, dan kreditor perlu meninjau kesiapan masing-masing, mulai dari dokumentasi pesanan, prosedur keterbukaan, sampai klausul perjanjian rekening dan jaminan.

—

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More

BUYBACK SAHAM OLEH EMITEN: KETIKA PERUSAHAAN MEMBELI KEMBALI SAHAMNYA SENDIRI - Tulisan Kedua

Tulisan ini adalah lanjutan dari tulisan sebelumnya yang dapat Anda baca di: BUYBACK SAHAM OLEH EMITEN: KETIKA PERUSAHAAN MEMBELI KEMBALI SAHAMNYA SENDIRI - Tulisan Pertama

𝗦𝗲𝗷𝗮𝗿𝗮𝗵 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗸𝗮𝘁 𝗕𝘂𝘆𝗯𝗮𝗰𝗸

Indonesia punya sejarah sendiri, dan sejarahnya justru lekat dengan krisis. Pada 9 Oktober 2008, di tengah krisis keuangan global, Bapepam-LK menerbitkan Peraturan No. XI.B.3 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berpotensi Krisis.

Pola ini berulang. Pada Agustus 2013, saat pasar tertekan rencana pengetatan moneter Amerika, OJK menerbitkan POJK No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan, dengan konsep serupa. Pada 9 Maret 2020, saat pandemi mulai mengguncang bursa, OJK menerbitkan SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020 yang menetapkan kondisi tersebut sebagai kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan. Pada Agustus 2023 keduanya dicabut dan digantikan POJK 13/2023.

𝗣𝗿𝗮𝗸𝘁𝗶𝗸 𝗕𝘂𝘆𝗯𝗮𝗰𝗸 𝗱𝗶 𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮 𝗦𝗮𝗮𝘁 𝗜𝗻𝗶

Babak terbaru dimulai 18 Maret 2025. Hari itu IHSG tercatat turun 21,28% dari level tertingginya, dan OJK menetapkan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan berdasarkan Pasal 2 huruf g POJK 13/2023 untuk jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat.

Kebijakan itu kemudian diteruskan. Pada Maret 2026 OJK menyatakan buyback tanpa RUPS tetap dilanjutkan karena fluktuasi pasar masih tinggi, seraya menegaskan kebijakan ini "bukan peraturan yang bersifat permanen".

Penetapan yang menjadi dasar buyback BREN adalah Surat OJK No. S-112/D.04/2026 tanggal 9 September 2026. Jika masa berlakunya sama dengan penetapan Maret 2025, yaitu 6 bulan, maka jendela buyback tanpa RUPS ini terbuka hingga awal Maret 2027.

Skalanya besar. Dari Maret 2025 hingga 18 Mei 2026 tercatat 65 emiten menyampaikan 106 keterbukaan informasi buyback tanpa RUPS dengan alokasi Rp 65,34 triliun (Investortrust). Satu emiten bisa menjalankan beberapa putaran secara berturut-turut, masing-masing paling lama 3 bulan. TPIA sendiri sudah menjalankan putaran Rp 2 triliun pada 4 Februari sampai 3 Mei 2026 (Warta Ekonomi), sebelum putaran baru yang diumumkan 19 Oktober 2026.

Apa bedanya dengan praktik sebelumnya? Saya melihat tiga perbedaan.

𝗣𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗮, 𝘀𝗼𝗮𝗹 𝗱𝘂𝗿𝗮𝘀𝗶. Pada 2008, 2013 dan 2020, buyback tanpa RUPS adalah kebijakan darurat yang singkat. Sejak Maret 2025 kebijakan ini praktis berlangsung lebih dari 18 bulan tanpa jeda yang berarti. Jalur darurat perlahan seperti menjadi jalur biasa.

𝗞𝗲𝗱𝘂𝗮, 𝘀𝗼𝗮𝗹 𝗽𝗲𝗺𝗶𝗰𝘂. Dahulu buyback tanpa RUPS menjawab kejatuhan pasar secara umum. Dalam kasus Grup Barito, penurunan tajam harga BREN dan CUAN terjadi setelah pengumuman sanksi OJK yang spesifik terhadap emiten itu sendiri. Penetapan kondisi pasar berfluktuasi memang sudah ada sejak 9 September 2026, tetapi pemicu langsung buyback ini adalah kabar yang bersifat khusus terhadap perusahaan emiten.

𝗞𝗲𝘁𝗶𝗴𝗮, 𝘀𝗼𝗮𝗹 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗺𝗲𝗻 𝗵𝘂𝗸𝘂𝗺. Dahulu kondisi darurat diatur dalam peraturan Bapepam-LK atau POJK tersendiri yang terbit saat krisis. Kini kerangka POJK 13/2023 bersifat permanen, dan pintu masuknya cukup berupa surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon sebagaimana disebut Pasal 4 POJK 13/2023.

𝗧𝗶𝗻𝗷𝗮𝘂𝗮𝗻 𝗛𝘂𝗸𝘂𝗺 𝗱𝗮𝗻 𝗧𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗥𝗮𝘄𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗻𝗴𝗸𝗲𝘁𝗮

Kerangka hukum buyback emiten di Indonesia tersusun dalam tiga lapis: UUPT sebagai induk, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUPM dan UU P2SK), lalu dua POJK yang sudah disebut, yaitu POJK 29/2023 yang ditetapkan dan mulai berlaku 29 Desember 2023 (Pasal 51) dan mencabut POJK No. 30/POJK.04/2017 (Pasal 50), serta POJK 13/2023. Di antara lapis-lapis itu terdapat beberapa titik yang menurut saya rawan ditafsirkan berbeda.

𝗣𝗶𝗻𝘁𝘂 "𝗸𝗲𝗰𝘂𝗮𝗹𝗶" 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗨𝗨𝗣𝗧

UUPT sendiri menyediakan pintu bagi aturan pasar modal. Batas 10% dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b berlaku "kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal". Pasal 38 ayat (1) UUPT pun berbunyi: "Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal."

Dengan pintu itu, batas 20% dan pembebasan RUPS dalam POJK 13/2023 punya pijakan. Selaras pula dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan yang ditetapkan OJK diakui dan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Namun perhatikan bahwa pintu "kecuali" itu hanya menempel pada batas 10% dan syarat RUPS. Sementara ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf a UUPT, yaitu larangan buyback yang membuat kekayaan bersih perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan ditambah cadangan wajib, tidak memuat pengecualian apa pun. Dapat saya tafsirkan bahwa uji kekayaan bersih ini tetap berlaku penuh bagi emiten, termasuk pada jalur darurat.

Bahasa sederhananya begini. Buyback dibayar dari kas perseroan, sehingga kekayaan bersih atau ekuitas turun sebesar uang yang dipakai. UUPT memasang semacam batas bawah: setelah buyback, kekayaan bersih tidak boleh berada di bawah modal ditempatkan ditambah cadangan wajib.

Saya ambil contoh PT A dengan aset Rp 1.000 dan utang Rp 600, sehingga kekayaan bersihnya adalah Rp 400. Modal ditempatkan PT A sebesar Rp 300 dan cadangan wajibnya Rp 50, jadi batas bawahnya sebesar Rp 350. Ruang buyback PT A paling banyak Rp 400 dikurangi Rp 350, yaitu Rp 50. Bila PT A melakukan buyback Rp 30, kekayaan bersihnya tinggal Rp 370 dan masih di atas batas bawah, sehingga sah. Bila PT A melakukan buyback Rp 55, kekayaan bersihnya turun menjadi Rp 345 dan menembus batas bawah. Buyback yang menembus batas bawah itu batal karena hukum menurut Pasal 37 ayat (2) UUPT, dan direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng menurut Pasal 37 ayat (3).

Intinya, POJK 13/2023 boleh menaikkan batas jumlah saham menjadi 20% dan meniadakan RUPS, tetapi tidak dapat menghapus batas bawah ini. Buyback Rp 55 dalam contoh di atas tetap melanggar meskipun jumlah sahamnya masih di bawah 20% dari modal disetor.

Konsekuensinya tidak ringan. Pasal 37 ayat (2) UUPT menyatakan buyback yang bertentangan dengan ayat (1) "batal karena hukum", dan Pasal 37 ayat (3) membebankan tanggung jawab secara tanggung renteng kepada direksi atas kerugian pemegang saham yang beritikad baik. Pertanyaannya, bagaimana membatalkan pembelian di bursa yang sudah diselesaikan melalui kliring dengan ribuan penjual anonim? Saya belum menemukan jawabannya dalam POJK mana pun.

𝗙𝗿𝗲𝗲 𝗳𝗹𝗼𝗮𝘁 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗮𝗸𝗶𝗻 𝗺𝗲𝗻𝗶𝗽𝗶𝘀

Pasal 14 POJK 29/2023 melarang emiten yang sahamnya tercatat melakukan buyback yang akan mengurangi jumlah saham beredar sampai tingkat yang menurunkan likuiditas secara signifikan, dan penjelasannya merujuk pada ketentuan free float Bursa Efek. Dalam berita pembuka, jumlah maksimum saham BRPT dan TPIA yang akan dibeli memang disebut mengacu pada free float, yakni 26,96% untuk BRPT dan 25,42% untuk TPIA per Agustus 2026.

Masalahnya, sanksi OJK terhadap BREN dan CUAN justru berangkat dari temuan bahwa saham yang benar-benar beredar bebas sejak IPO sangat terbatas. Buyback justru akan menyedotnya lagi.

𝗟𝗮𝗿𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗯𝗮𝗴𝗶 𝗽𝗲𝗺𝗲𝗴𝗮𝗻𝗴 𝘀𝗮𝗵𝗮𝗺 𝘂𝘁𝗮𝗺𝗮 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝘀𝗮𝘁𝘂 𝗴𝗿𝘂𝗽

Pasal 11 POJK 13/2023 melarang pemegang saham utama bertransaksi atas saham emiten selama periode buyback. Dalam grup usaha yang saling memiliki saham, seperti BRPT yang merupakan pemegang saham TPIA dan BREN, larangan ini perlu dibaca cermat. Selama TPIA dan BREN menjalankan buyback, BRPT sebagai pemegang saham utama keduanya tidak boleh membeli atau menjual saham TPIA dan BREN. Pelanggaran atas hal ini bisa menjadi pintu masuk sengketa administratif tersendiri.

𝗛𝗶𝗹𝗮𝗻𝗴𝗻𝘆𝗮 𝘀𝘂𝗮𝗿𝗮 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮𝘀

RUPS adalah forum tempat pemegang saham minoritas bisa bertanya, menolak, atau setidaknya mencatat keberatannya. Pada jalur darurat forum itu ditiadakan. Uang yang dipakai adalah kas perseroan, milik semua pemegang saham, sementara salah satu efeknya adalah naiknya persentase kendali pemegang saham pengendali. Satu-satunya pengaman bagi minoritas tinggal keterbukaan informasi menurut Pasal 9 ayat (5) POJK 13/2023 serta tanggung jawab direksi menurut Pasal 97 UUPT untuk menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Cukupkah itu sebagai pengganti persetujuan RUPS yang diwajibkan Pasal 38 ayat (1) UUPT?

𝗠𝗮𝗻𝗳𝗮𝗮𝘁 𝗠𝗲𝗺𝗮𝗵𝗮𝗺𝗶 𝗕𝘂𝘆𝗯𝗮𝗰𝗸 𝗯𝗮𝗴𝗶 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿

𝗗𝗮𝗿𝗶 𝘀𝗶𝘀𝗶 𝗸𝗲𝘂𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻, investor yang paham buyback akan membaca pengumuman rencana buyback dengan lebih tenang. Angka yang diumumkan adalah batas atas, bukan komitmen penuh. Realisasi rata-rata buyback tanpa RUPS sepanjang Maret 2025 sampai Mei 2026 hanya Rp 17,12 triliun atau sekitar 26% dari alokasinya. Investor sebaiknya memantau laporan harian yang wajib disampaikan menurut Pasal 12 POJK 13/2023, bukan berpegang pada angka di judul berita.

Investor juga perlu memisahkan buyback yang lahir dari kelebihan kas dari buyback yang lahir dari kepanikan harga. Yang pertama biasanya mencerminkan keyakinan manajemen atas nilai perusahaan. Yang kedua bisa saja hanya menunda penurunan, apalagi bila penyebab jatuhnya harga adalah persoalan hukum yang belum tuntas. Ketika keempat emiten Grup Barito tetap menyentuh auto reject bawah pada hari pengumuman, pasar seolah menyampaikan bahwa buyback tidak menghapus pertanyaan yang lebih mendasar atas sanksi OJK.

𝗗𝗮𝗿𝗶 𝘀𝗶𝘀𝗶 𝗵𝘂𝗸𝘂𝗺, investor yang paham kerangka ini tahu apa yang bisa ditagih. Pemegang saham dapat memeriksa apakah keterbukaan informasi sudah memuat seluruh unsur Pasal 9 ayat (5) POJK 13/2023, apakah pemegang saham utama dan orang dalam menahan diri dari transaksi sesuai Pasal 11, dan apakah sumber dananya memenuhi Pasal 5 POJK 29/2023.

Bila buyback ternyata melanggar uji kekayaan bersih dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a UUPT, pemegang saham yang beritikad baik dan dirugikan memiliki dasar untuk menuntut direksi secara tanggung renteng berdasarkan Pasal 37 ayat (3) UUPT. Pemegang saham yang memenuhi syarat Pasal 97 ayat (6) UUPT, yaitu mewakili paling sedikit 1/10 dari seluruh saham dengan hak suara, juga dapat menggugat anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Pemahaman semacam ini mengubah posisi investor dari penonton menjadi pihak yang tahu haknya.

𝗞𝗲𝘀𝗶𝗺𝗽𝘂𝗹𝗮𝗻 𝗣𝗼𝗸𝗼𝗸

1. Buyback adalah pembelian kembali saham oleh perseroan dengan kas sendiri. Dasarnya Pasal 37 sampai Pasal 40 UUPT, dengan batas umum 10% dari modal ditempatkan dan saham treasuri yang tidak bersuara, tidak berhak dividen, serta wajib dialihkan dalam 3 tahun.

2. Emiten punya dua jalur. Jalur biasa menurut POJK 29/2023 wajib melalui RUPS dan diselesaikan paling lama 12 bulan. Jalur darurat menurut POJK 13/2023 tanpa RUPS, hingga 20% dari modal disetor, paling lama 3 bulan, dan hanya terbuka setelah OJK menetapkan kondisi pasar berfluktuasi secara signifikan, seperti melalui Surat OJK No. S-112/D.04/2026 tanggal 9 September 2026 yang dipakai Grup Barito.

3. Angka buyback dalam pengumuman buyback adalah batas atas. Realisasi buyback tanpa RUPS sejak Maret 2025 hingga Mei 2026 baru Rp 17,12 triliun atau sekitar 26% dari alokasi Rp 65,34 triliun, sehingga laporan realisasi harian lebih penting daripada judul berita yang heboh.

4. Pembebasan RUPS dan batas 20% punya pijakan pada frasa "kecuali" dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dan Pasal 38 ayat (1) UUPT, tetapi uji kekayaan bersih dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a tidak punya pengecualian dan pelanggarannya membuat buyback batal karena hukum.

—

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More