Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2026 tentang Rencana Bisnis Bank Umum (POJK 17/2026) pada 21 September 2026 dan diundangkan pada 30 September 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 28/OJK, Tambahan Lembaran Negara Nomor 210/OJK).
Sesuai Pasal 36, peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Peraturan ini mencabut POJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank (POJK 5/2016) yang sudah berlaku sekitar sepuluh tahun.
Sekilas, rencana bisnis terdengar seperti urusan dapur bank: dokumen tahunan yang disusun direksi, disetujui komisaris, lalu dikirim ke OJK setiap akhir November. Namun dokumen inilah yang menentukan ke mana kredit bank mengalir, berapa dividen yang realistis dibagi, kapan bank menambah modal, membuka kantor, atau masuk ke ekosistem digital.
Tulisan ini mencoba menelusuri pertanyaan mendasar: mengapa aturan ini perlu diganti sekarang, apa yang ingin dicapai, dan di titik mana ketentuan barunya berpotensi ditafsirkan berbeda.
𝗟𝗮𝘁𝗮𝗿 𝗕𝗲𝗹𝗮𝗸𝗮𝗻𝗴 𝗘𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶: 𝗕𝗮𝗻𝗸 𝗗𝗶𝗺𝗶𝗻𝘁𝗮 𝗜𝗸𝘂𝘁 𝗠𝗲𝗻𝗼𝗽𝗮𝗻𝗴 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻𝗮𝗻
Konsiderans huruf a POJK 17/2026 membuka dengan kalimat yang sarat muatan ekonomi: "bahwa untuk mendukung terciptanya sistem perbankan yang sehat, stabil, dan berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional, diperlukan perencanaan strategis yang terarah, terukur, dan berkelanjutan melalui penyusunan rencana bisnis bank dengan pendekatan berbasis risiko".
𝗗𝘂𝗮 𝗯𝗲𝗯𝗮𝗻 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗶𝗽𝗶𝗸𝘂𝗹 𝘀𝗲𝗸𝗮𝗹𝗶𝗴𝘂𝘀. Bank harus sehat dan stabil, tetapi juga diharapkan berkontribusi pada pembangunan. Dua hal ini tidak selalu sejalan. Bank yang terlalu agresif menyalurkan kredit demi pertumbuhan bisa menggerus kesehatannya sendiri. Sebaliknya, bank yang terlalu hati-hati menahan laju ekonomi.
Rencana bisnis dipilih sebagai alat untuk menjaga keseimbangan itu. Perhatikan cakupan rencana penyediaan dana dalam Pasal 13. Bank wajib merencanakan kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kredit ekspor impor, kredit usaha rakyat, hingga kredit "dalam rangka mendukung perekonomian nasional". Penjelasan Pasal 13 huruf h menyebut yang terakhir ini antara lain program penyediaan dana yang ditetapkan pemerintah pusat maupun daerah untuk sektor ekonomi strategis atau prioritas nasional.
Dapat saya tafsirkan, OJK ingin agenda ekonomi nasional tidak hanya tercermin di pidato kebijakan, tetapi tertulis dalam angka target di rencana bisnis setiap bank. Begitu tertulis, target itu bisa dipantau setiap triwulan melalui Laporan Realisasi Rencana Bisnis.
𝗙𝗮𝗸𝘁𝗼𝗿 𝗺𝗮𝗸𝗿𝗼 𝗷𝘂𝗴𝗮 𝗱𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗸 𝗺𝗮𝘀𝘂𝗸 𝘀𝗲𝗰𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗸𝘀𝗽𝗹𝗶𝘀𝗶𝘁. Penjelasan Pasal 10 huruf a meminta bank memakai asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan inflasi, dengan merujuk publikasi otoritas yang berwenang. Penjelasan Pasal 22 ayat (1) bahkan menyebut "kondisi makroekonomi yang secara signifikan berdampak pada kinerja Bank" sebagai alasan sah untuk mengubah rencana bisnis di tengah tahun. Artinya, regulator menyadari bahwa lingkungan ekonomi bisa berubah cepat dan rencana bisnis harus siap menyesuaikan diri.
𝗟𝗮𝘁𝗮𝗿 𝗕𝗲𝗹𝗮𝗸𝗮𝗻𝗴 𝗣𝗿𝗮𝗸𝘁𝗶𝗸 𝗕𝗶𝘀𝗻𝗶𝘀: 𝗕𝗮𝗻𝗸 𝗛𝗮𝗿𝗶 𝗜𝗻𝗶 𝗕𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗕𝗮𝗻𝗸 𝗦𝗲𝗽𝘂𝗹𝘂𝗵 𝗧𝗮𝗵𝘂𝗻 𝗟𝗮𝗹𝘂
Penjelasan Umum POJK 17/2026 terang-terangan mengakui bahwa industri perbankan berubah. Ada tiga perubahan yang disebut.
𝗣𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗮, 𝘁𝗲𝗸𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶. Penjelasan Umum menyatakan perkembangan teknologi "juga mendorong perubahan model bisnis Bank dalam memberikan layanan yang lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah", sehingga rencana bisnis "perlu mengakomodasi rencana transformasi digital". Penjelasan Pasal 8 huruf d kemudian merinci apa yang dimaksud: rencana bertransformasi menjadi bank digital, investasi teknologi termasuk ketahanan dan keamanan siber, serta kerja sama dengan mitra dalam ekosistem keuangan digital.
𝗞𝗲𝗱𝘂𝗮, 𝗸𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝗸𝘀𝗶𝘁𝗮𝘀 𝘂𝘀𝗮𝗵𝗮. Bank kini tidak lagi bekerja sendirian. Penjelasan Umum menyebut "pengembangan model bisnis yang berbasis kemitraan, serta keterlibatan industri perbankan dalam ekosistem keuangan yang semakin luas". Di lapangan, kita mengenalnya sebagai skema channeling, executing, dan joint financing dengan perusahaan teknologi finansial atau perusahaan pembiayaan. Skema ini kini disebut eksplisit dalam Penjelasan Pasal 8 huruf d angka 2 huruf b) sebagai bagian dari rencana model bisnis.
𝗞𝗲𝘁𝗶𝗴𝗮, 𝗸𝗲𝗯𝘂𝘁𝘂𝗵𝗮𝗻 𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗮𝗻𝗮𝗮𝗻 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗹𝗲𝗻𝘁𝘂𝗿. Penjelasan Umum memakai tiga kata kunci: "adaptif, responsif, dan berkelanjutan". Namun kelenturan itu tetap dibatasi. Perubahan rencana bisnis hanya boleh satu kali setahun dan paling lambat 30 Juni (Pasal 22 ayat (2)). Penjelasannya menyebut pembatasan itu dimaksudkan "agar Bank dapat membuat perencanaan yang lebih realistis".
Ringkasnya, regulator ingin bank lincah, tetapi tidak ingin rencana bisnis direvisi seenaknya setiap kali target meleset. Bank juga diminta menyelaraskan rencana bisnis dengan dokumen strategis lainnya: rencana korporasi, rencana strategis teknologi informasi, dan rencana aksi keuangan berkelanjutan (Pasal 2 ayat (6) dan ayat (7)). Penjelasan Pasal 2 ayat (6) menyebut tujuannya agar rencana bisnis "tidak berdiri sendiri".
Persoalan ini wajar terjadi dalam organisasi besar. Rencana digital disusun divisi TI, target hijau disusun divisi keberlanjutan, target kredit disusun divisi bisnis, dan ketiganya kerap tidak saling bicara. POJK 17/2026 memaksa semuanya bertemu dalam satu dokumen.
𝗟𝗮𝘁𝗮𝗿 𝗕𝗲𝗹𝗮𝗸𝗮𝗻𝗴 𝗛𝘂𝗸𝘂𝗺: 𝗠𝗲𝗻𝘆𝗲𝘀𝘂𝗮𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗗𝗶𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗥𝗲𝘇𝗶𝗺 𝗨𝗨 𝗣𝟮𝗦𝗞
Konsiderans huruf b menyebut alasan hukumnya secara langsung: rencana bisnis perlu diselaraskan "dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rencana bisnis bank", sehingga POJK 5/2016 "perlu diganti".
Perkembangan apa yang dimaksud? Bagian Mengingat menjawabnya. UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, dan UU OJK yang menjadi dasar POJK ini kini telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Ketika undang-undang induknya sudah bergeser, peraturan pelaksananya tentu ikut menyesuaikan.
Penjelasan Umum juga mendaftar sejumlah POJK yang terbit dalam beberapa tahun terakhir dan bersinggungan dengan rencana bisnis: POJK mengenai bank umum, bank umum syariah, unit usaha syariah, penyelenggaraan produk, tata kelola, penyertaan modal, penyelenggaraan teknologi informasi, tata kelola syariah, konglomerasi keuangan, dan pelaporan melalui sistem pelaporan OJK. Regulasi itu, menurut Penjelasan Umum, "perlu dipertimbangkan secara proporsional" agar rencana strategis bank selaras dengan kewajiban regulasinya.
Dengan kata lain, POJK 17/2026 berfungsi sebagai simpul. Banyak kewajiban yang tersebar di berbagai POJK kini ditarik ke dalam satu dokumen perencanaan.
𝗠𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴𝗸𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗟𝗮𝘁𝗮𝗿 𝗕𝗲𝗹𝗮𝗸𝗮𝗻𝗴 𝗣𝗢𝗝𝗞 𝗦𝗲𝗯𝗲𝗹𝘂𝗺𝗻𝘆𝗮
POJK 5/2016 lahir dalam situasi yang berbeda. Saat itu fungsi pengawasan perbankan baru beberapa tahun beralih dari Bank Indonesia ke OJK berdasarkan UU OJK. Pekerjaan rumah utamanya adalah memindahkan pengaturan rencana bisnis yang sebelumnya berbentuk Peraturan Bank Indonesia ke dalam bentuk POJK dan menyatukan pengaturannya untuk bank konvensional dan syariah. Latar belakangnya lebih bersifat kelembagaan dan harmonisasi.
POJK 17/2026 lahir dengan dorongan yang lain. Kerangka kelembagaannya sudah mapan. Yang berubah adalah lanskap usahanya (digital, kemitraan, keberlanjutan, siber) dan kerangka undang-undangnya (UU P2SK beserta perubahannya).
Perbedaan itu tampak dari beberapa sisi. Dari dorongan utamanya, POJK 5/2016 digerakkan oleh peralihan pengawasan bank dari Bank Indonesia ke OJK dan kebutuhan harmonisasi aturan. POJK 17/2026 digerakkan oleh transformasi digital, kompleksitas usaha, dan rezim UU P2SK.
Dari judul dan subjeknya, aturan lama berbicara tentang "Rencana Bisnis Bank", sedangkan aturan baru secara tegas menyebut "Rencana Bisnis Bank Umum" dan memasukkan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri (KCBLN) ke dalam definisi Bank.
Dari sisi keselarasan dokumen strategis, POJK 17/2026 kini mewajibkan rencana bisnis selaras dengan rencana korporasi, rencana strategis teknologi informasi, dan rencana aksi keuangan berkelanjutan (Pasal 2 ayat (6) dan ayat (7)). Sepanjang yang saya pahami, kewajiban keselarasan ini belum dirumuskan sebagai kewajiban tersendiri dalam batang tubuh POJK 5/2016.
𝗠𝗮𝘀𝗮 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶𝘀𝗶
POJK 17/2026 tidak langsung dipakai untuk rencana bisnis tahun depan. Pasal 33 ayat (1) menegaskan rencana bisnis tahun 2027 beserta laporannya masih tunduk pada POJK 5/2016. Pasal 32 menetapkan rencana bisnis tahun 2028 sebagai yang pertama disusun berdasarkan aturan baru, dengan tenggat penyampaian 30 November 2027.
Bank praktis punya waktu sekitar satu tahun untuk menyiapkan diri. Waktu ini perlu dimanfaatkan, terutama untuk menyelaraskan dokumen strategis yang selama ini disusun terpisah.
𝗔𝗽𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗜𝗻𝗴𝗶𝗻 𝗗𝗶𝗰𝗮𝗽𝗮𝗶
𝗗𝗮𝗿𝗶 𝘀𝗶𝘀𝗶 𝗲𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶, harapannya jelas: penyaluran dana bank lebih terarah ke sektor yang dianggap penting, terutama UMKM, ekspor impor, kredit usaha rakyat, dan program prioritas pemerintah. Karena target itu tertulis dan dilaporkan triwulanan, OJK bisa membaca sejak awal bank mana yang menjauh dari rencananya, sebelum masalah kecil menjadi masalah sistemik.
𝗗𝗮𝗿𝗶 𝘀𝗶𝘀𝗶 𝗽𝗿𝗮𝗸𝘁𝗶𝗸 𝗯𝗶𝘀𝗻𝗶𝘀, rencana bisnis diharapkan menjadi kompas yang sungguh dipakai, bukan dokumen formalitas. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) mendefinisikan rencana bisnis yang realistis sebagai rencana yang "spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terdapat target waktu pencapaian yang jelas". Selain itu, Pasal 3 ayat (3) mewajibkan direksi mengomunikasikan rencana bisnis kepada pemegang saham dan "seluruh jenjang organisasi".
𝗗𝗮𝗿𝗶 𝘀𝗶𝘀𝗶 𝗵𝘂𝗸𝘂𝗺, POJK ini mempertegas siapa bertanggung jawab atas apa. Direksi menyusun dan melaksanakan, dewan komisaris menyetujui dan mengawasi, dewan pengawas syariah memberi opini. Masing-masing punya laporan yang ditandatangani sendiri: Laporan Realisasi oleh direktur utama (Pasal 25 ayat (4)), Laporan Pengawasan oleh komisaris utama (Pasal 26 ayat (4)). Sanksinya juga berjenjang, dari teguran tertulis sampai penurunan tingkat kesehatan bank, dan pada ujungnya larangan sebagai pihak utama bagi anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah (Pasal 5 ayat (3)).
Pada titik terakhir inilah rencana bisnis berubah dari urusan korporasi menjadi urusan pribadi para pengurusnya.
𝗗𝗶 𝗠𝗮𝗻𝗮 𝗧𝗮𝗳𝘀𝗶𝗿 𝗕𝗶𝘀𝗮 𝗕𝗲𝗿𝗯𝗲𝗱𝗮
Seperti peraturan pada umumnya, POJK 17/2026 meninggalkan beberapa ruang tafsir. Menurut hemat saya, setidaknya ada empat yang patut dicermati.
𝗣𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗮, 𝘂𝗸𝘂𝗿𝗮𝗻 "𝗱𝗮𝗽𝗮𝘁 𝗱𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗺𝗮". Pasal 3 ayat (2) huruf c menyatakan rencana bisnis tetap dianggap dilaksanakan efektif meskipun ada deviasi material, asalkan bank "telah melakukan upaya maksimal untuk memenuhinya yang disertai dengan penjelasan memadai dan dapat diterima". Dapat diterima menurut siapa, dan dengan ukuran apa? POJK tidak menjawabnya.
Padahal kegagalan melaksanakan rencana bisnis secara efektif masuk dalam pelanggaran Pasal 3 ayat (1) yang sanksinya bisa berujung pada larangan sebagai pihak utama. Di sinilah saya melihat potensi perbedaan pandangan antara bank dan pengawas yang paling besar.
𝗞𝗲𝗱𝘂𝗮, 𝗸𝗮𝘁𝗮 "𝗱𝗮𝗻" 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝘀𝘆𝗮𝗿𝗮𝘁 𝗽𝗲𝗿𝘂𝗯𝗮𝗵𝗮𝗻. Pasal 22 ayat (1) membolehkan perubahan rencana bisnis "dalam hal terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan memengaruhi" kegiatan atau kinerja bank.
Jika dibaca secara harfiah, kata "dan" bersifat kumulatif: faktor eksternal dan internal harus ada bersama-sama. Namun Penjelasan Pasal 22 ayat (1) memberi contoh kondisi makroekonomi saja, yang murni faktor eksternal. Apakah bank boleh merevisi rencana bisnis hanya karena guncangan eksternal? Saya cenderung membacanya boleh, tetapi bunyi pasalnya tidak setegas itu.
𝗞𝗲𝘁𝗶𝗴𝗮, 𝗱𝗶𝘀𝗸𝗿𝗲𝘀𝗶 "𝗽𝗲𝗿𝘁𝗶𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝘁𝗲𝗿𝘁𝗲𝗻𝘁𝘂". Pasal 31 memberi OJK kewenangan menetapkan kebijakan yang berbeda dari POJK ini. Penjelasannya mencakup keadaan kahar dan stabilitas sistem keuangan, yang memang wajar. Namun daftar itu juga memuat "keputusan strategis pemegang saham pengendali atau pemegang saham pengendali terakhir". Sejauh mana keputusan pemegang saham pengendali bisa menjadi alasan regulator menyimpangi peraturannya sendiri? Rumusan ini terbuka lebar dan berpotensi dipersoalkan dari sisi kepastian hukum dan perlakuan yang setara antarbank.
𝗞𝗲𝗲𝗺𝗽𝗮𝘁, 𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗹𝗮𝗸𝘀𝗮𝗻𝗮 𝗹𝗮𝗺𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗮𝘀𝗶𝗵 𝗵𝗶𝗱𝘂𝗽. POJK ini berlaku sejak diundangkan pada 30 September 2026 (Pasal 36). Namun Pasal 34 menyatakan ketentuan pelaksanaan POJK 5/2016 tetap berlaku "sepanjang tidak bertentangan" dengan POJK baru. Selama ketentuan pelaksana yang baru belum terbit, bank harus menilai sendiri bagian mana dari aturan lama yang masih bisa dipakai. Penilaian sendiri seperti ini adalah bibit sengketa ketika hasilnya berbeda dengan pandangan pengawas.
𝗠𝗲𝗻𝗴𝗮𝗽𝗮 𝗟𝗮𝘁𝗮𝗿 𝗕𝗲𝗹𝗮𝗸𝗮𝗻𝗴 𝗜𝗻𝗶 𝗣𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗯𝗮𝗴𝗶 𝗔𝗻𝗱𝗮
𝗕𝗮𝗴𝗶 𝗽𝗲𝗺𝗼𝗱𝗮𝗹 𝗱𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗺𝗲𝗴𝗮𝗻𝗴 𝘀𝗮𝗵𝗮𝗺 𝗯𝗮𝗻𝗸, rencana bisnis adalah tempat strategi dividen, rencana tambahan modal, penawaran umum, hingga rencana delisting dituangkan (Pasal 8 huruf f dan Penjelasan Pasal 15 huruf b angka 1). Pasal 3 ayat (3) mewajibkan direksi mengomunikasikannya kepada pemegang saham, antara lain melalui RUPS. Memahami latar belakang POJK ini membantu pemodal mengajukan pertanyaan yang tepat di RUPS dan menilai apakah direksi bekerja sesuai rencana yang telah disetujui.
𝗕𝗮𝗴𝗶 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿 𝗿𝗶𝘁𝗲𝗹 𝘀𝗮𝗵𝗮𝗺 𝗯𝗮𝗻𝗸, rencana bisnis sendiri tidak dipublikasikan. Namun arah kebijakan yang mendorong penyusunannya bisa dibaca dari peraturan ini: fokus pada digital, UMKM, keberlanjutan, dan pengelolaan risiko. Bank yang mengumumkan ekspansi digital atau kemitraan besar, misalnya, seharusnya sudah memasukkannya ke dalam rencana bisnis. Ketika realisasi jauh dari rencana, OJK punya alat untuk meminta penjelasan, dan investor sepatutnya ikut bertanya.
𝗕𝗮𝗴𝗶 𝗽𝗲𝗹𝗮𝗸𝘂 𝘂𝘀𝗮𝗵𝗮 𝘀𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿 𝗷𝗮𝘀𝗮 𝗸𝗲𝘂𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻, terutama perusahaan teknologi finansial, perusahaan pembiayaan, dan mitra ekosistem bank, POJK ini memberi sinyal penting. Kerja sama yang "strategis dan material" dengan bank kini masuk dalam rencana bisnis bank (Penjelasan Pasal 8 huruf d angka 2 huruf c)). Akibatnya, negosiasi kerja sama dengan bank perlu memperhitungkan siklus rencana bisnisnya. Kerja sama yang belum tercantum mungkin harus menunggu perubahan rencana bisnis paling lambat 30 Juni dan baru bisa dijalankan paling cepat 20 hari kerja setelahnya (Pasal 22 ayat (2) dan (3)).
𝗕𝗮𝗴𝗶 𝗺𝗮𝘀𝘆𝗮𝗿𝗮𝗸𝗮𝘁 𝘂𝗺𝘂𝗺 𝗱𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗯𝗶𝘁𝘂𝗿 𝗨𝗠𝗞𝗠, peraturan ini menunjukkan bahwa penyaluran kredit ke UMKM dan kredit usaha rakyat bukan sekadar komitmen sukarela bank. Ia adalah target tertulis yang dilaporkan dan diawasi. Hal yang sama berlaku untuk pembukaan dan penutupan kantor cabang (Pasal 18), yang langsung menyentuh akses layanan di daerah.
𝗣𝗲𝗿𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗻 𝗟𝗮𝗶𝗻 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗧𝗲𝗿𝗸𝗮𝗶𝘁
Berikut peraturan yang mungkin bersinggungan dengan POJK 17/2026. Sebagian besar disebut pada bagian Mengingat atau Penjelasan POJK ini.
Di tingkat undang-undang, dasar kewenangan OJK mengatur rencana bisnis bank bersumber dari UU 7/1992 tentang Perbankan, UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah, dan UU 21/2011 tentang OJK. Ketiganya telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU 4/2026 tentang Perubahan atas UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. UU P2SK sendiri menjadi kerangka besar reformasi sektor keuangan yang mendorong pembaruan berbagai POJK.
POJK 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank adalah aturan lama yang dicabut. Meski begitu, aturan ini masih dipakai untuk rencana bisnis tahun 2027 (Pasal 33 dan Pasal 35).
Dokumen strategis yang wajib selaras dengan rencana bisnis bersumber dari tiga POJK. Rencana korporasi, ketentuan bank digital, dan jaringan kantor diatur dalam POJK mengenai bank umum (POJK 12/POJK.03/2021). Rencana strategis teknologi informasi diatur dalam POJK mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum (POJK 11/POJK.03/2022). Rencana aksi keuangan berkelanjutan diatur dalam POJK mengenai penerapan keuangan berkelanjutan (POJK 51/POJK.03/2017).
Untuk tata kelola dan kebijakan dividen, rujukannya adalah POJK mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum (POJK 17/2023). Sanksi larangan sebagai pihak utama dalam Pasal 5 ayat (3) mengacu pada POJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Adapun saluran penyampaian laporan dan sanksi keterlambatannya mengacu pada POJK mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan OJK (Pasal 27 dan Pasal 28).
Rincian cakupan tertentu juga merujuk ke POJK lain, yaitu POJK mengenai kemudahan akses pembiayaan UMKM, penyertaan modal, kewajiban penyediaan modal minimum, dan konglomerasi keuangan.
Dari sisi Bank Indonesia, Penjelasan Pasal 13 huruf h menyebut rencana pembiayaan inklusif makroprudensial sebagai bagian dari rencana penyediaan dana. Ketentuan ini bersinggungan dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial.
𝗟𝗶𝗺𝗮 𝗛𝗮𝗹 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗣𝗲𝗿𝗹𝘂 𝗗𝗶𝗶𝗻𝗴𝗮𝘁
1. POJK 17/2026 lahir karena tiga dorongan: teknologi yang mengubah model bisnis bank, kegiatan usaha yang makin kompleks dan berbasis kemitraan, serta kerangka undang-undang yang bergeser ke rezim UU P2SK. Latar belakang ini berbeda dari POJK 5/2016 yang terutama lahir dari peralihan pengawasan bank ke OJK.
2. Rencana bisnis kini harus selaras dengan rencana korporasi, rencana strategis TI, dan rencana aksi keuangan berkelanjutan. Dokumen-dokumen itu tidak boleh lagi berjalan sendiri-sendiri.
3. Rencana bisnis 2027 masih mengikuti POJK 5/2016. Aturan baru berlaku pertama kali untuk rencana bisnis 2028 yang wajib disampaikan paling lambat 30 November 2027.
4. Tanggung jawabnya bersifat personal. Sanksi bisa berujung pada larangan sebagai pihak utama bagi direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah.
5. Ukuran deviasi yang "dapat diterima", syarat perubahan rencana bisnis, dan luasnya diskresi OJK dalam Pasal 31 adalah titik tafsir yang paling berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan dengan pengawas. Bank dan mitranya sebaiknya memetakan risiko ini sejak tahap penyusunan, bukan setelah teguran datang.
—
Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.
