TUDUHAN PENIPUAN ATAS CEK KOSONG

Cek merupakan salah satu jenis surat berharga yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang juga sebagai salah satu jenis uang giral.

Dengan menerbitkan cek maka penerbit menggunakan cek tersebut sebagai alat pembayaran atas transaksi yang dilakukannya dengan penerima cek. Dimana atas cek yang diterbitkan tersebut penerbit menjamin terdapat dana/uang sejumlah yang tertera pada cek pada saat penerima cek menunjukkan cek tersebut pada bank yang dimaksud atau pada saat tanggal yang penarikan yang tertera pada cek tersebut.

Transaksi yang dapat menjadi dasar penerbitan cek tersebut dapat berupa apapun. Jual beli, utang piutang, atau pelaksanaan kewajiban hubungan kontraktual lainnya.

Penggunaan cek sebagai alat pembayaran dalam sebuah hubungan kontraktual yang murni bersifat keperdataan diantara para pihak dapat menimbulkan anasir persinggungan yang bersifat kepidanaan. Mulai dari anasir persinggungan yang tegas hingga anasir persinggungan yang kurang tegas atau abu-abu.

Persinggungan tegas dapat terlihat pada transaksi jual beli dimana sejak awal si pembeli menerbitkan cek untuk diterima si penjual sudah dengan sadar mengetahui bahwa dana pada rekening cek tersebut tidak ada atau tidak cukup untuk melaksanakan seluruh kewajiban dia sebagai pembeli namun ia dengan kesadaran penuh tetap memberikan cek tersebut kepada penjual seolah-olah ada dananya untuk menyelesaikan transaksi jual beli.

Persinggungan yang kurang tegas salah satunya dapat terlihat pada transaksi utang piutang dimana kreditor meminta cek sebagai jaminan atas pembayaran utang yang telah ia berikan kepada debitor sementara debitor menyatakan kepada kreditor bahwa cek yang diminta sebagai jaminan atas pembayaran utang tersebut tidak ada dananya pada saat diterbitkan dan kemungkinan besar juga pada saat akan dilakukan penarikan oleh kreditor.

Dalam hal kreditor memutuskan untuk menerima cek tersebut dari debitor sebagai jaminan pembayaran utangnya lalu dikemudian hari ternyata kreditor melakukan penarikan atas cek tersebut dan kemudian bank menyatakan tidak ada dana dalam rekening dimaksud, 𝗮𝗽𝗮𝗸𝗮𝗵 𝗱𝗲𝗯𝗶𝘁𝗼𝗿 𝗱𝗮𝗽𝗮𝘁 𝗱𝗶𝗷𝗲𝗿𝗮𝘁 𝗽𝗶𝗱𝗮𝗻𝗮 𝗮𝘁𝗮𝘀 𝗰𝗲𝗸 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗲𝗹𝗮𝗵 𝗱𝗶𝗸𝗲𝗹𝘂𝗮𝗿𝗸𝗮𝗻𝗻𝘆𝗮 𝘁𝗲𝗿𝘀𝗲𝗯𝘂𝘁?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut hendaknya terlebih dahulu kita dapat mempertimbangkan pendapat Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam yurisprudensi 𝗡𝗼. 𝟱/𝗬𝘂𝗿/𝗣𝗶𝗱/𝟮𝟬𝟭𝟴 yang mengutip 2 (dua) putusan terdahulu sebagai berikut:

1. 𝗣𝘂𝘁𝘂𝘀𝗮𝗻 𝗡𝗼. 𝟭𝟯𝟯 𝗞/𝗞𝗿/𝟭𝟵𝟳𝟯 yang menyatakan bahwa “seseorang yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termaksud dalam Pasal 378 KUHP”; dan

2. 𝗣𝘂𝘁𝘂𝘀𝗮𝗻 𝗡𝗼. 𝟭𝟬𝟯𝟲 𝗞/𝗣𝗶𝗱/𝟭𝟵𝟴𝟵 yang menyatakan bahwa “karena sejak semula Terdakwa telah dengan sadar mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada saksi korban tidak ada dananya atau dikenal dengan cek kosong, tuduhan “penipuan” harus dianggap terbukti”.

Dari dua putusan diatas dapat kita baca dengan tafsiran sebagai berikut:

1. Terdapat penekanan adanya kesadaran dari pihak penerbit cek telah mengetahui saat cek diterbitkan kepada penerima cek tidak ada dananya; dan

2. Sebaliknya, tidak adanya kesadaran atau pengetahuan dari si penerima cek pada saat menerima cek tersebut dari penerbit cek kalau cek tersebut tidak ada dananya. Artinya si penerima cek tidak menaruh curiga sedikitpun kalau ternyata cek tersebut tidak ada dananya.

Dengan demikian dapatlah kita berargumen tidak dapat dipidana karena tidak terdapat mens rea dalam hal pada saat pemberian cek dari penerbit cek kepada pemegang cek pihak penerbit cek telah memberitahukan kepada pemegang cek bahwa cek yang ia terbitkan tidak ada dananya.

Selanjutnya, secara lebih spesifik posisi hukum cek sebagai jaminan juga terdapat pada 𝗣𝘂𝘁𝘂𝘀𝗮𝗻 𝗡𝗼.𝟭𝟲𝟲𝟱 𝗞/𝗣𝗶𝗱/𝟮𝟬𝟭𝟮 yang menyatakan “Bahwa suatu cek yang diberikan sebagai alat penjamin dan hal tersebut disepakati saat pembukuan/pemberian cek sebagai jaminan, maka dengan sendirinya cek tersebut tidak boleh dicairkan dan jika dicairkan dananya tidak cukup, maka tidak terdapat unsur melawan hukum secara pidana”. Yang artinya cek yang diterbitkan sebagai jaminan dan bukan sebagai alat pembayaran tetapi kemudian tetap dilakukan penarikan oleh penerima cek maka cek kosong tersebut bukan pidana.

Argumentasi dari putusan No.1665 K/Pid/2012 diatas menurut hemat saya:

1. Dalam hal penerbit cek dan penerima cek, keduanya telah secara aktif menyatakan dengan terang sepakat bahwa penerbitan cek kepada penerima cek adalah sebagai jaminan bukan sebagai alat pembayaran/pelunasan atas perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara penerbit dengan pemegang cek; atau setidaknya

2. Dalam hal penerbit cek telah menyatakan dengan terang kepada pemegang cek bahwa pemberian cek hanya sebagai jaminan bukan sebagai alat pembayaran/pelunasan atas perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara penerbit dengan pemegang cek, dan penerima cek diam saja, tidak menyatakan penolakannya maka dianggap menyetujui pernyataan atas kondisi tersebut.

Karena tidak terdapat perbuatan melawan hukum dalam hal penerima cek tetap mencairkan cek yang telah diketahui kedudukannya hanya sebagai jaminan dan bukan sebagai alat pembayaran/pelunasan dalam hal tidak ada dananya maka debitor tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 378 (Penipuan) KUHP Lama Jo. Pasal 492 KUHP Baru.

—

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More

KEPEMILIKAN DALAM PENGGELAPAN

“Setiap Orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Begitu bunyi pasal penggelapan 486 di UU No. 1 Tahun 2023 atau kita kenal dengan KUHP Baru.

Salah satu issue utama pada tindak pidana penggelapan adalah adanya barang milik korban yang dimiliki oleh si pelaku.

Artinya yang harus dibuktikan adalah: apakah benar barang yang telah dimiliki oleh si pelaku sebelumnya adalah milik si korban.

Tidak memenuhi pasal ini dalam hal barang yang dimiliki oleh si pelaku ternyata sebelumnya bukan milik dari si korban, atau setidaknya si korban belum sempat menerima peralihan kepemilikan atas barang tersebut.

Tidak menjadi masalah berapa lama si korban sempat menjadi pemilik dari barang tersebut. Sepanjang titel kepemilikan atas barang dimaksud sempat melekat pada si korban.

Untuk itu menjadi penting untuk menelaah klausul peralihan hak/kepemilikan yang terdapat dalam kontrak/perjanjian dalam hal adanya dugaan penggelapan beririsan dengan hubungan kontraktual antara si pelaku dan si korban serta kebiasaan yang berlaku umum dalam praktik bisnis pada lingkup usaha yang bersangkutan.

—

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More

𝗢𝗧𝗢𝗥𝗜𝗧𝗔𝗦 𝗕𝗘𝗥𝗪𝗘𝗡𝗔𝗡𝗚 𝗔𝗝𝗨𝗞𝗔𝗡 𝗣𝗔𝗜𝗟𝗜𝗧 𝗣𝗔𝗦𝗖𝗔 𝗧𝗜𝗗𝗔𝗞 𝗕𝗘𝗥𝗟𝗔𝗞𝗨𝗡𝗬𝗔 𝗣𝗔𝗦𝗔𝗟 𝟮 𝗨𝗨 𝗞𝗘𝗣𝗔𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔𝗡

UU 37/2004 Tentang Kepalilitan & PKPU (UU KPKPU) pada Pasal 2 ayat 2 s.d ayat 5 menentukan bahwa permohonan pailit terhadap:

1. Bank, hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

2. Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

3. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Lalu pada UU 4/2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terdapat ketentuan Pasal 327 yang menyatakan “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai: a. permohonan kepailitan bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam 𝗣𝗮𝘀𝗮𝗹 𝟮 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) 𝗱𝗶𝗰𝗮𝗯𝘂𝘁 𝗱𝗮𝗻 𝗱𝗶𝗻𝘆𝗮𝘁𝗮𝗸𝗮𝗻 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗯𝗲𝗿𝗹𝗮𝗸𝘂.”

Pernyataan mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Pasal 2 UU KPKPU oleh Pasal 327 UU 4/2023 artinya:

1. Bank Indonesia menjadi tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap Bank.

2. Badan Pengawas Pasar Modal menjadi tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

3. Menteri Keuangan menjadi tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap Dana Pensiun.

Jadi, setelah otoritas-otoritas tersebut tidak memiliki kewenangan lagi, maka selanjutnya otoritas mana yang diberikan kewenangan/memilki legal standing untuk dapat mengajukan permohonan kepailitan terhadap entitas-entitas tersebut?

Atas pertanyaan tersebut dapat kita temukan jawabannya pada Pasal 8 angka 5 UU 4/2023 UU P2SK yang merubah UU 21/2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyisipkan Pasal 8B diantara Pasal 8 dan Pasal 9 yang menentukan:

"Otoritas Jasa Keuangan merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitur yang merupakan 𝗕𝗮𝗻𝗸, 𝗽𝗲𝗿𝘂𝘀𝗮𝗵𝗮𝗮𝗻 𝗲𝗳𝗲𝗸, 𝗯𝘂𝗿𝘀𝗮 𝗲𝗳𝗲𝗸, penyelenggara pasar alternatif, 𝗹𝗲𝗺𝗯𝗮𝗴𝗮 𝗸𝗹𝗶𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗻𝗷𝗮𝗺𝗶𝗻𝗮𝗻, 𝗹𝗲𝗺𝗯𝗮𝗴𝗮 𝗽𝗲𝗻𝘆𝗶𝗺𝗽𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗻𝘆𝗲𝗹𝗲𝘀𝗮𝗶𝗮𝗻, penyelenggara dana perlindungan pemodal, lembaga pendanaan efek, lembaga penilaian harga efek, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, Dana Pensiun, lembaga penjamin, Lembaga Pembiayaan, lembaga keuangan mikro, penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran Efek, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, atau LJK Lainnya yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan Undang-Undang lainnya.”

Sebagai kesimpulan, dengan berlakunya UU P2SK yang pada Pasal 327 mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Pasal 2 UU KPKPU, maka otoritas yang memiliki kewenangan mengajukan permohonan kepalitan terhadap Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Dana Pensiun adalah Otoritas Jasa Keuangan.

—

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More

KONGLOMERASI KEUANGAN

𝗣𝗲𝗻𝗴𝗲𝗿𝘁𝗶𝗮𝗻

Konglomerasi Keuangan adalah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam 1 grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

Secara yuridis dapat disebutnya sebuah entitas kelompok sebagai konglomerasi keuangan setelah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas).

𝗞𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗬𝗮𝗻𝗴 𝗛𝗮𝗿𝘂𝘀 𝗗𝗶𝗽𝗲𝗻𝘂𝗵𝗶

Oleh karenanya, sebelum menetapkan sebuah entitas group sebagai konglomerasi keuangan otoritas mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan LJK yang signifikan, dan

2. Berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok usaha.

3. Terdapat keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian diantara LJK tersebut.

Untuk dapat dikatakan sebagai LJK yang signifikan harus memenuhi kriteria berikut:

1. Total aset LJK yang terdapat dalam sebuah konglomerasi keuangan 𝗽𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴 𝘀𝗲𝗱𝗶𝗸𝗶𝘁 𝟭𝟬𝟬 𝘁𝗿𝗶𝗹𝗶𝘂𝗻 𝗿𝘂𝗽𝗶𝗮𝗵 rupiah yang merupakan akumulasi dari minimal 2 LJK pada 2 sektor jasa keuangan yang berbeda pada sebuah Konglomerasi Keuangan; atau

2. Total aset LJK yang terdapat dalam sebuah konglomerasi keuangan 𝗽𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴 𝘀𝗲𝗱𝗶𝗸𝗶𝘁 𝟮𝟬 𝘁𝗿𝗶𝗹𝗶𝘂𝗻 𝗿𝘂𝗽𝗶𝗮𝗵 s.d kurang dari 100 triliun rupiah yang merupakan akumulasi dari minimal 3 LJK pada 3 sektor jasa keuangan yang berbeda pada sebuah Konglomerasi Keuangan.

Dalam hal tertentu Otoritas dapat menetapkan LJK yang tidak memenuhi 2 kriteria total aset diatas namun memiliki kompleksitas kegiatan usaha dan memiliki dampak terhadap stabilitas sistem keuangan sebagai konglomerasi keuangan.

Adapun yang dimaksud dengan kompleksitas kegiatan usaha antara lain terkait dengan variasi produk dan jasa yang dilakukan, volume transaksi, sensitivitas produk di masyarakat, dan realisasi kinerja.

𝗞𝗲𝘄𝗮𝗷𝗶𝗯𝗮𝗻 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗻𝘁𝘂𝗸/𝗠𝗲𝗻𝘂𝗻𝗷𝘂𝗸 𝗣𝗲𝗿𝘂𝘀𝗮𝗵𝗮𝗮𝗻 𝗜𝗻𝗱𝘂𝗸

Setelah LJK memenuhi kriteria sebagai konglomerasi keuangan maka wajib untuk membentuk/menunjuk Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan atau disingkat PIKK yang merupakan badan hukum yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali (PSP) dan/atau pemegang saham pengendali terakhir (PSPT) untuk mengendalikan, mengonsolidasikan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas sebuah Konglomerasi Keuangan. Sebagai contoh:

1. Konglomerasi keuangan OCBC menunjuk PT. Bank OCBC NISP Tbk sebagai PIKK.

2. Konglomerasi keuangan MUFG menunjuk PT. Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai PIKK.

3. Konglomerasi keuangan Sumitomo Mitsui Banking Corporation menunjuk PT. Bank SMBC Indonesia, Tbk sebagai PIKK.

𝗦𝘁𝗿𝘂𝗸𝘁𝘂𝗿 𝗞𝗼𝗻𝗴𝗹𝗼𝗺𝗲𝗿𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗲𝘂𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻

Setelah PIKK dibentuk/ditunjuk dengan persetujuan Otoritas terlebih dahulu maka akan kita dapati struktur dari sebuah konglomerasi keuangan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan; dan

2. Anggota Konglomerasi Keuangan.

Untuk menggambarkan sebuah struktur konglomerasi keuangan akan saya uraikan contoh sederhana sebagai berikut:

Struktur Konglomerasi Keuangan OCBC

1. PIKK OCBC: PT. Bank OCBC NISP, Tbk.

2. Anggota Konglomerasi Keuangan OCBC:

a. PT. OCBC Sekuritas Indonesia.

b. PT. Great Eastern General Insurance Indonesia.

c. PT. Great Eastern Life Indonesia.

d. PT. OCBC NISP Ventura.

—

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More

MENGENAL BULION

Indonesia melalui UU No. 4/2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberikan landasan hukum terhadap kegiatan usaha bulion untuk dapat beroperasi di Indonesia.

UU P2SK membahas kegiatan usaha bulion hanya dengan 3 pasal saja, tidak lebih: pasal 130 s.d 132 yang pada intinya menguraikan definisi, kewajiban izin usaha sebelum menjalankan kegiatan, dan ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha bulion.

𝗗𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝘀𝗶 𝗕𝘂𝗹𝗶𝗼𝗻

Lalu apa itu bulion? Sederhananya adalah bank emas. Karenanya bulion merupakan bank emas yang seluruh kegiatannya berkaitan dengan emas.

𝗣𝗲𝗻𝘆𝗲𝗹𝗲𝗻𝗴𝗴𝗮𝗿𝗮 𝗞𝗲𝗴𝗶𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗕𝘂𝗹𝗶𝗼𝗻

Pasal 130 UU P2SK menyebutkan, “Kegiatan usaha bulion (bullion) merupakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan, pembiayaan, perdagangan, penitipan emas, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh LJK.”

Dari definisi kegiatan usaha bulion yang diberikan oleh UU P2SK diatas maka hanya LJK atau Lembaga Jasa Keuangan yang dapat menjalankan kegiatan usaha bulion.

Apa itu LJK? LJK merupakan lembaga yang melakukan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Maka berdasarkan definisi yang diberikan oleh UU P2SK tentang kegiatan usaha bulion diatas dapat saya tafsirkan setiap LJK dalam sektor jasa keuangan manapun pada dasarnya diperkenankan untuk menjadi penyelenggara kegiatan usaha bulion.

Pada UU P2SK tidak kita temui limitasi/pembatasan apapun terkait LJK yang dapat melakukan kegiatan usaha bulion. Artinya LJK pada sektor jasa keuangan manapun yang telah memiliki izin usaha pada sektor masing-masing sebenarnya terbuka untuk mengajukan diri selaku penyelenggara kegiatan usaha bulion kepada OJK.

𝗟𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮𝘀𝗶 𝗣𝗲𝗻𝘆𝗲𝗹𝗲𝗻𝗴𝗴𝗮𝗿𝗮 𝗞𝗲𝗴𝗶𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗨𝘀𝗮𝗵𝗮 𝗕𝘂𝗹𝗶𝗼𝗻

Pembatasan LJK sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion justru kita dapati pada POJK 17/2024 Tentang Penyelengaraan Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana diatur Pasal 21 ayat 1 POJK 17/2024, yaitu “LJK dengan kegiatan usaha utama berupa penyaluran kredit atau pembiayaan selain bank perekonomian rakyat, bank perekonomian rakyat syariah, dan lembaga keuangan mikro.”

Ringkasnya berdasarkan POJK 17/2024 LJK yang kegiatan usaha utamanya bukan penyaluran kredit dan bukan pembiayaan tidak dapat melakukan usaha bulion.

Toh LJK yang kegiatan usaha utamanya merupakan penyaluran kredit dan pembiayaan yang berupa BPR, BPR Syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro juga dibatasi untuk melakukan kegiatan usaha bulion.

Pembatasan melalui kegiatan usaha utama LJK diatas melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang tidak kita temui dalam UU P2SK yang mendasari Peraturan Jasa Keuangan dimaksud juga menimbulkan tafsiran “dapatkah/tepatkah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah membatasi ruang lingkup yang telah diberikan oleh undang-undang?”, “mengapa limitas ruang lingkup LJK tersebut tidak ditempatkan pada tingkat undang-undang in casu UU P2SK?”.

Selanjutnya, disamping pembatasan diatas dari segi permodalan juga terdapat kewajiban pemenuhan persyaratan modal minimal yang tidak kecil yang harus dipenuhi LJK sebelum memperoleh izin kegiatan usaha, yakni minimal 14 Triliun.

𝗞𝗲𝗴𝗶𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗨𝘀𝗮𝗵𝗮 𝗕𝘂𝗹𝗶𝗼𝗻

Selaras dengan pengaturan Pasal 130 UU P2SK diatas, POJK 17/2024 mengatur kegiatan usaha bulion meliputi:

a. Simpanan Emas;

b. Pembiayaan Emas;

c. Perdagangan Emas;

d. Penitipan Emas; dan/atau

e. kegiatan lainnya yang dilakukan oleh LJK.

Huruf a hingga d cukuplah saya memperoleh gambaran dalam benak saya perihal kegiatan usaha dimaksud.

Namun, kegiatan usaha pada huruf e tidak saya dapat gambaran kegiatan usaha apa yang dimaksud pada pasal demi pasal dalam POJK 17/2024 serta pada lembaran penjelasan pasal demi pasal atas POJK tersebut.

Saya hanya mendapati penjelasan lebih lanjut terkait “kegiatan lainnya” pada Pasal 18 ayat 1 POJK 17/2024 yakni “...merupakan kegiatan untuk mendukung Kegiatan Usaha Bulion.” Apa saja yang dimaksud dengan kegiatan untuk mendukung kegiatan usaha bulion? tidak disebutkan.

Hingga tulisan ini dibuat Otoritas Jasa Keuangan baru memberikan izin kepada 2 (dua) lembaga jasa keuangan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha bulion, yaitu:

PT. Pegadaian di Desember 2024 dan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. di Februari 2025.

—

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More

NASIB HARTA PEMILIK ASET (SETTLOR) JIKA PENGELOLA HARTA (TRUSTEE) DIPUTUS PAILIT

Trustee merupakan pihak penerima titipan dan /atau pengelola harta/aset dari pemilik aset (settlor) berdasarkan perjanjian pengelolaan tertulis untuk kepentingan penerima manfaat (beneficiary owner).

Trustee dapat berbentuk badan hukum atau orang perseorangan. Dalam UU P2SK No. 4/2023 Trustee disebut juga dengan badan pengelola dana perwalian yang harus memiliki izin terlebih dahulu sebelum menjalankan kegiatan usahanya.

Adapun 𝗸𝗮𝗿𝗮𝗸𝘁𝗲𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗸 𝘁𝗿𝘂𝘀𝘁𝗲𝗲 sebagai pengelola harta dapat saya paparkan sebagai berikut:

1. Setiap harta yang diserahkan oleh settlor kepada trustee dalam kegiatan pengelolaan harta bukan merupakan bagian dari kekayaan trustee dan dicatat serta dilaporkan secara terpisah dari harta milik trustee.

2. Pengalihan harta kepada trustee dalam rangka pengelolaan dicatat sebagai pemilik tercatat (legal owner) untuk kepentingan penerima manfaat (beneficiary owner).

3. Penerima manfaat berhak atas manfaat dari harta yang diserahkan oleh settlor kepada trustee dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan harta sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian pengelolaan.

4. Trustee mempunyai kewenangan dan tugas untuk mengelola, menggunakan dan/atau melepas harta/aset sesuai dengan tugas khusus yang dibebankan kepadanya berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksananya.

5. Settlor dapat menunjuk satu atau lebih trustee untuk menjalankan kegiatan pengelolaan aset berdasarkan perjanjian pengelolaan aset.

6. Trustee harus menghentikan kegiatan usaha dalam hal:

i. dicabutnya izin usaha trustee oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau

ii. adanya putusan pailit kepada trustee dari pengadilan niaga setempat;

7. Kegiatan pengelolaan harta dapat berakhir dengan alasan sebagai berikut:

i. berakhirnya masa berlaku perjanjian pengelolaan harta; atau

ii. diakhiri oleh settlor.

Dilihat dari sebagian karakteristik yang saya paparkan diatas maka cukup beralasan jika disebut perjanjian pengelolaan harta merupakan perjanjian yang settlor heavy alias sangat melindungi kepentingan hukum dari settlor, mengingat perjanjian tersebut menyangkut harta kekayaan settlor yang dapat dipastikan jumlahnya tidak sedikit.

Terkait dengan pertanyaan bila trustee diputus pailit oleh pengadilan niaga lalu bagaimana dengan harta settlor yang sudah dititipkan kepada trustee maka sudah dapat kita temukan jawabannya pada karakteristik trustee point no. 1 diatas yang pada intinya menyatakan harta settlor bukan harta trustee dan dicatat terpisah dengan pencatatan harta milik trustee.

Dari point no. 1 tersebut maka setidaknya terdapat alasan atau argumentasi untuk memisahkan harta trustee yang telah diputus pailit oleh pengadilan niaga dengan harta settlor yang dititipkan kepada trustee sebelum jatuhnya putusan pailit tersebut.

Selain alasan atau argumentasi yang telah saya sebutkan diatas, UU P2SK No. 4/2023 memberikan dasar hukum terkait nasib dari harta settlor dalam hal trustee diputus pailit. Sebagaimana termuat pada Pasal 34 ayat 6 huruf k, “dalam hal pengelola dana perwalian (trustee) dipailitkan sebagaimana dimaksud dalam huruf g angka 2, semua aset dari pemilik aset bukan merupakan bagian dari harta pailit (boedel pailit) dan wajib dikembalikan kepada pemilik aset.”

Dengan dasar hukum UU P2SK diatas maka nasib harta settlor pada trustee yang diputus pailit oleh pengadilan niaga adalah 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗺𝗮𝘀𝘂𝗸 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗯𝗼𝗲𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗶𝗹𝗶𝘁 𝗯𝗮𝗵𝗸𝗮𝗻 𝗵𝗮𝗿𝘁𝗮 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗹𝗼𝗿 𝘄𝗮𝗷𝗶𝗯 𝗱𝗶𝗸𝗲𝗺𝗯𝗮𝗹𝗶𝗸𝗮𝗻 oleh kurator yang ditunjuk oleh pengadilan niaga kepada settlor.

Meskipun nasib harta settlor pada trustee yang diputus pailit sudah cukup jelas dengan ketentuan UU P2SK diatas namun dalam praktiknya tentu terdapat kemungkinan penerapannya tidak seideal yang dibayangkan sesuai dengan bunyi ketentuan pasal diatas.

Kurator tentu harus bertindak cermat dan hati-hati sebelum memutuskan bahwa bagian tertentu dari harta yang ada pada trustee bukan merupakan kekayaan milik dari trustee.

Untuk memutuskan kurator tentu membutuhkan dasar pertimbangan untuk sampai pada kesimpulan bahwa harta yang ada pada trustee tersebut adalah milik dari settlor. Apalagi jika ternyata terdapat issue hukum berupa:

1. Ditemukan kelemahan, kelalaian, atau ketidaksinkronan dalam pencatatan harta settlor yang ada pada trustee.

2. Dugaan atau kecurigaan kurator tentang adanya kerja sama atau persekongkolan antara trustee dan settlor dalam rangka menyelamatkan harta trustee agar tidak masuk dalam boedel pailit.

Oleh karena itu untuk menepis issue diatas setidaknya menurut saya dokumentasi hukum baik itu terkait dokumen atau pun peristiwa yang terjadi selama berlangsungnya hubungan perjanjian penitipan/pengelolaan harta menjadi sangat penting bagi settlor dalam rangka memitigasi risiko masuknya harta settlor dikemudian hari ke dalam boedel pailit.

—--

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More

PRODUK ASURANSI TANPA IZIN

Produk asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi pada umumnya didasari pada objek asuransi.

Yang termasuk ke dalam 𝗼𝗯𝗷𝗲𝗸 𝗮𝘀𝘂𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶 adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.

Dari objek asuransi itulah kemudian dihasilkan produk-produk asuransi. Misal pada objek asuransi yang berupa jiwa maka perusahaan asuransi menerbitkan produk atau layanan perlindungan asuransi jiwa kepada calon customernya. Contoh selanjutnya pada objek asuransi berupa kesehatan manusia maka perusahaan asuransi menerbitkan produk atau layanan perlindungan kesehatan disaat kita mengalami sakit berupa produk asuransi kesehatan dengan berbagai kustomisasi layanannya.

𝗞𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗻 𝘂𝗺𝘂𝗺𝗻𝘆𝗮 adalah produk asuransi yang didasarkan pada objek asuransi di Indonesia dapat diasuransikan atau dilakukan penutupan asuransinya hanya pada Perusahaan Asuransi yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Sebagaimana bunyi klausul Pasal 25 UU Perasuransian, “Objek Asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan,…”

Namun masih pada klausul yang sama selanjutnya terdapat pengecualian terhadap prinsip umum tersebut, dalam hal:

1. Tidak ada perusahaan asuransi di Indonesia yang memiliki kemampuan menahan atau mengelola risiko asuransi dari Objek Asuransi yang bersangkutan;

2. Tidak ada perusahaan asuransi di Indonesia yang bersedia melakukan penutupan asuransi atas objek asuransi yang bersangkutan.

Dilihat dari bunyi klausul pengecualian diatas maka yang menjadi issue utama adalah sangat tingginya risiko atas objek asuransi tersebut diatas kemampuan perusahaan asuransi lokal untuk mengelola dan menanggungnya.

Apa yang dimaksud dengan asuransi yang memiliki risiko sangat tinggi yang tidak mampu dikelola oleh perusahaan asuransi nasional, tidak kita dapati penjelasannya dalam UU Perasuransian. Dengan riset sederhana setidaknya perkenankan saya mencoba mencontohkan objek asuransi berisiko tinggi/sangat tinggi, berupa: perlindungan asset atau investasi dari huru-hara, perang, pembajakan, terorisme, nasionalisasi, hingga ketidakstabilan politik.

Menutup sama sekali peluang adanya perusahaan asuransi asing yang memiliki kemampuan mengelola dan menanggung objek asuransi berisiko sangat tinggi yang ada di Indonesia itu berarti sama dengan menutup sama sekali peluang penggantian kerugian dalam hal terjadi peristiwa risiko atas objek asuransi yang berada di dalam negeri.

Setidaknya dengan terbukanya peluang tersebut, bagi perusahaan asuransi asing, nilai ekonomi dari objek asuransi tersebut di dalam negeri tidak hilang begitu saja dan masih dapat dipertahankan manfaatnya di dalam negeri setelah objek asuransi tersebut hilang atau turun nilainya setelah terjadi peristiwa yang dipertanggungkan, sehingga tetap mampu memberikan dampak finansial lebih lanjut setidaknya terhadap pemilik, tertanggung, dan atau penerima manfaat.

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa tidak semua produk asuransi membutuhkan izin OJK sepanjang objek asuransi yang mendasari produk asuransi tersebut memenuhi pengecualian yang telah ditetapkan pada Pasal 25 UU Perasuransian diatas yakni: objek asuransi yang berisiko sangat tinggi yang tidak mampu dikelola dan dijamin oleh perusahaan asuransi lokal.

—--

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin terjadi atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More

PENGELOLA STATUTER PADA SEKTOR JASA KEUANGAN

Terkait sektor jasa keuangan istilah Pengelola Statuter pertama kali disematkan pada UU No. 21/2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pada Pasal 8 huruf g ditentukan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang untuk “menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan.”

Selanjutnya pada Pasal 9 huruf e dan f ditentukan bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK memiliki wewenang untuk “melakukan penunjukan pengelola statuter.” dan “menetapkan penggunaan pengelola statuter.”

Definisi Pengelola Statuter

Pengertian dari Pengelola Statuter sendiri tidak kita temui pada pasal demi pasal dalam UU OJK. Namun, pengertian Pengelola Statuter baru kita dapati pada memori penjelasan UU OJK Pasal 8 huruf g, “orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK untuk melaksanakan kewenangan OJK.”

Penempatan pengertian Pengelola Statuter terkait sektor jasa keuangan pada undang-undang selanjutnya baru kita ditemui pada UU No. 40/2014 Tentang Perasuransian pada Pasal 1 angka 33 yang mendefiniskan Pengelola Statuter sebagai “Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengambil alih kepengurusan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.”

Tugas dan Wewenang Pengelola Statuter

Masih dalam memori penjelasan UU OJK tersebut kemudian diuraikan 𝘁𝘂𝗴𝗮𝘀 dari Pengelola Statuter, yakni ”Pengelola statuter melaksanakan kewenangan OJK, antara lain, untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, mencegah dan mengurangi kerugian Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan, dan/atau pemberantasan kejahatan keuangan yang dilakukan pihak tertentu di sektor jasa keuangan.”

Pada paragraph selanjutnya dari memori penjelasan UU OJK dijelaskan 𝗸𝗲𝘄𝗲𝗻𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 dari Pengelola Statuter “Langkah yang dilakukan pengelola statuter antara lain melalui penyelamatan kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan tertentu, pengambilalihan seluruh wewenang dan fungsi manajemen Lembaga Jasa Keuangan oleh pengelola statuter, pembatalan atau pengakhiran perjanjian, serta pengalihan portofolio kekayaan atau usaha dari Lembaga Jasa Keuangan.”

Penempatan tugas dan wewenang dari Pengelola Statuter yang lebih berbobot kedudukan hukum, jelas dan rinci tidak kita dapati pada pasal demi pasal dalam UU OJK tapi dapat kita temui pada pasal demi pasal dalam 𝗨𝗨 𝗣𝗲𝗿𝗮𝘀𝘂𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶𝗮𝗻, yang secara singkat dapat saya uraikan sebagai berikut:

Pengelola Statuter yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mempunyai 𝘁𝘂𝗴𝗮𝘀:

a. menyelamatkan kekayaan dan/atau kumpulan dana peserta.

b. mengendalikan dan mengelola kegiatan usaha dari Perusahaan.

c. menyusun langkah-langkah apabila Perusahaan masih dapat diselamatkan;

d. mengajukan usulan agar Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan apabila dinilai tidak dapat diselamatkan; dan

e. melaporkan kegiatannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pengelola Statuter yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mempunyai 𝘄𝗲𝘄𝗲𝗻𝗮𝗻𝗴:

a. mengambil alih pengendalian dan pengelolaan Perusahaan.

b. memiliki seluruh wewenang dan fungsi direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama.

c. membatalkan atau mengakhiri perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Adengan pihak ketiga, yang menurut Pengelola Statuter dapat merugikan kepentingan perusahaan dan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;

d. melakukan pengalihan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan Perusahaan yang menurut Pengelola Statuter dapat mencegah kerugian Iebih besar bagi Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

Pengelola Statuter Pada Peraturan OJK

Berikut pengaturan lebih lanjut yang telah diterbitkan oleh OJK terkait Pengelola Statuter:

1. POJK No. 41/2015 Tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan.

2. POJK No. 35/2016 Tentang Tata Cara Penetapan Perintah Tertulis Pada Sektor Perasuransian.

3. POJK No. 44/2019 Tentang Perubahan Atas POJK 41/2015 sebagaimana pada angka 1 diatas.

Pengelola Statuter Pada UU P2SK

Dengan diundangkannya UU No. 4/2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang merupakan undang-undang yang menggunakan metode omnibus untuk mengubah dan menyelaraskan undang-undang terkait sektor jasa keuangan, kita dapati penyematan Pengelola Statuter pertama kalinya pada:

1. UU Lembaga Penjamin Simpanan. Pasal 6 ayat 1 huruf m.

2. UU Perbankan. Pasal 37 ayat 1 huruf k.

3. UU Perbankan Syariah. Pasal 54 ayat 1 huruf k.

4. UU Pasar Modal. Pasal 5 huruf c angka 16, Pasal 89A, Pasal 89B.

5. Ketentuan Dana Pensiun, Program Jaminan Hari Tua, Dan Program Pensiun. Pasal 173 ayat 2 huruf g, Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179.

—

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin terjadi atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More

KATANYA PRADUGA TIDAK BERSALAH

Orang yang masih berstatus Tersangka pada tindak pidana korupsi dengan mudahnya sudah kita hakimi dan hukumi sebagai “bersalah” dalam pikiran sehingga kita merasa berhak untuk melemparkan sumpah serapah.

Apalagi orang yang tertangkap tangan mencuri ayam dengan ringannya kita hakimi dan hukumi “bersalah” seolah-olah sudah sah untuk dipukul, diinjak, dianiaya bahkan dibakar hingga tewas.

Jika si Tersangka korupsi sudah melalui proses hukum penyidikan yang kemudian ditetapkan sebagai Tersangka sudah kita hukumi sebagai bersalah. Sementara si pencuri ayam yang baru saja tertangkap tangan belum melalui proses hukum apapun sudah dihakimi oleh pengadilan jalanan (eigenrichting).

Keduanya sama, sudah kita hukumi “bersalah” padahal keduanya sama-sama belum melakukan pembelaan atas tuduhan perbuatan yang dialamatkan kepadanya.

Keduanya sama, sama-sama belum menjalani proses persidangan dan belum ada putusan pengadilan yang menghukum keduanya sebagai bersalah melakukan tindak pidana.

Padahal kita tahu seorang yang berstatus Tersangka pada tindak pidana korupsi itu artinya “seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, PATUT DIDUGA sebagai pelaku tindak pidana” yang sama sekali belum disematkan bersalah sebagai pelaku tindak pidana.

Apalagi si pencuri ayam yang baru tertangkap tangan, belum memberikan pembelaan diri, belum menjalani proses hukum apapun pada/dihadapan aparat penegak hukum serta belum tersemat status hukum apapun sudah dengan ringannya menghukumi yang bersangkutan di pengadilan jalanan hingga tewas.

UU Kekuasaan Kehakiman, “𝘚𝘦𝘵𝘪𝘢𝘱 𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘪𝘴𝘢𝘯𝘨𝘬𝘢, 𝘥𝘪𝘵𝘢𝘯𝘨𝘬𝘢𝘱, 𝘥𝘪𝘵𝘢𝘩𝘢𝘯, 𝘥𝘪𝘵𝘶𝘯𝘵𝘶𝘵, 𝘢𝘵𝘢𝘶 𝘥𝘪𝘩𝘢𝘥𝘢𝘱𝘬𝘢𝘯 𝘥𝘪 𝘥𝘦𝘱𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘯𝘨𝘢𝘥𝘪𝘭𝘢𝘯 𝘸𝘢𝘫𝘪𝘣 𝘥𝘪𝘢𝘯𝘨𝘨𝘢𝘱 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘣𝘦𝘳𝘴𝘢𝘭𝘢𝘩 𝘴𝘦𝘣𝘦𝘭𝘶𝘮 𝘢𝘥𝘢 𝘱𝘶𝘵𝘶𝘴𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘯𝘨𝘢𝘥𝘪𝘭𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘦𝘯𝘺𝘢𝘵𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘴𝘢𝘭𝘢𝘩𝘢𝘯𝘯𝘺𝘢 𝘥𝘢𝘯 𝘵𝘦𝘭𝘢𝘩 𝘮𝘦𝘮𝘱𝘦𝘳𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘬𝘦𝘬𝘶𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘩𝘶𝘬𝘶𝘮 𝘵𝘦𝘵𝘢𝘱.”

Mungkin yang perlu dikoreksi bukan hanya adanya dugaan perlakuan istimewa / perlindungan aparat penegak hukum terhadap tersangka korupsi dibandingkan dengan perlakuan / perlindungan aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian, tetapi juga cara berpikir kita yang terlalu mudah dan terburu-buru untuk menghakimi dan melabeli seseorang sebagai bersalah tanpa adanya proses peradilan.

Kita bisa sepakat bahwa perlakuan istimewa aparat penegak hukum kepada tersangka korupsi atau kejahatan kerah putih lainnya itu tidak benar dan tidak boleh dilakukan. Itu harus dikoreksi.

Tapi kita belum bersepakat untuk sama-sama bersabar tidak menyematkan “belum bersalah” terhadap Tersangka korupsi dan si pencuri ayam hingga adanya putusan pengadilan yang menyatakan demikian.

—--

Disclaimer: artikel ini hanya pendapat hukum pribadi atas peristiwa/fakta hukum tertentu dan terbatas. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin terjadi atas peristiwa/fakta hukum yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah dianalisa dengan norma/ketentuan hukum tertentu.

Read More

PERINTAH TERTULIS OJK

Memberikan Perintah Tertulis merupakan salah satu kewenangan OJK dalam lingkup melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana diberikan pertama kali dalam UU No. 21/2011 Tentang OJK.

Pengertian Perintah Tertulis

Pada penjelasan Pasal 8 undang-undang tersebut Perintah Tertulis didefinisikan sebagai:

1. Perintah secara tertulis.

2. Untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu.

3. Guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau

4. Guna mencegah dan mengurangi kerugian Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan.

Ruang Lingkup Perintah Tertulis

Perintah Tertulis yang diterbitkan oleh OJK hanya dapat ditujukan kepada Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu dengan ruang lingkup, sebagaimana penjelasan Pasal 8, sebagai berikut:

1. Mengganti pengurus atau pihak tertentu di Lembaga Jasa Keuangan.

2. Menghentikan, membatasi, atau memperbaiki kegiatan usaha atau transaksi.

3. Menghentikan atau mengubah perjanjian antara Lembaga Jasa Keuangan dengan pihak lain yang diduga merugikan Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan.

4. Menyampaikan informasi, dokumen, dan/atau laporan tertentu kepada OJK.

Perluasan Ruang Lingkup Perintah Tertulis

Perluasan atas ruang lingkup Perintah Tertulis yang merupakan kewenangan OJK pertama kali pada 31 Maret 2020 melalui Perppu No. 1/2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perluasan ruang lingkup Perintah Tertulis tersebut dalam rangka mendukung kewenangan KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) untuk menangani permasalahan stabilitas sistem keuangan, melalui Pasal 23 ayat 1 huruf a, “memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan/atau konversi;”

Yang kemudian juga diadopsi melalui UU No. 4/2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan yang sekaligus mengubah UU No. 21/2011 Tentang OJK ruang lingkup Perintah Tertulis diperluas melalui Pasal 8A ayat 1 huruf a menjadi juga termasuk pada “untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/ atau konversi”.

Sepanjang pengamatan saya pengaturan lebih lanjut Perintah Tertulis oleh OJK untuk melaksanakan wewenangnya melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) adalah sebagai berikut:

1. Untuk pertama kalinya melalui POJK No. 35/2016 Tentang Tata Cara Penetapan Perintah Tertulis Pada Sektor Perasuransian.

2. Pada 2020 OJK menerbitkan POJK No. 18/2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank pada April 2020.

3. Bila POJK 18/2020 ditujukan khusus bagi Perbankan maka selanjutnya pada Juni 2020 OJK juga menerbitkan pengaturan lebih lanjut terkait Perintah Tertulis bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank melalui POJK No. 40/2020.

4. Selanjutnya OJK menerbitkan POJK no. 18/2022 Tentang Perintah Tertulis pada Oktober 2022.

5. Dan terakhir POJK No. 31/2024 Tentang Perintah Tertulis yang mencabut POJK pada angka 2, 3 dan 4 diatas.

Pidana Mengabaikan/Tidak Melaksanakan Perintah Tertulis

Pidana yang ditetapkan pada UU No. 21/2011 bagi yang dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5 Miliar atau pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak Rp15 Miliar.

Apabila pelanggaran pengabaian dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis dilakukan oleh korporasi, korporasi dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp15 Miliar atau paling banyak Rp 45 Miliar.

Ketentuan pidana diatas kemudian diperberat melalui UU No. 4/2023 dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 10 Miliar dan paling banyak Rp 300 M untuk perseorangan.

Sementara bagi korporasi ditetapkan pidana denda paling sedikit Rp 500 M dan paling banyak Rp 1 Triliun untuk korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya.

—--

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin terjadi atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More