DPR RI mengesahkan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada 19 November 2026. Naskah yang saya jadikan acuan dalam artikel ini masih berjudul "Rancangan", nomor dan tahun undang-undangnya dikosongkan, dan tanggal pengesahan serta pengundangannya belum diisi yang bersumber dari https://kumparan.com/kumparannews/download-uu-perampasan-aset-di-sini-28bOqom8FFd dan untuk sementara saya asumsikan sebagai naskah yang disahkan. Karena itu, dalam tulisan ini saya menyebutnya UU Perampasan Aset saja.
Arikel ini mencoba menjawab satu pertanyaan: mengapa negara merasa perlu aturan ini, dan apa artinya bagi orang yang menjalankan usaha atau menaruh uangnya di sektor jasa keuangan.
Latar belakang
Dari sisi keuangan. Hasil kejahatan jarang diam di satu tempat. Ia dipecah ke beberapa rekening, dibelikan saham, emas, tanah, atau kendaraan, lalu dicatat atas nama orang lain. Naskah undang-undang ini mengakuinya sendiri: aset yang dapat dirampas mencakup aset hasil tindak pidana "termasuk yang telah dipindahtangankan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi atau harta kekayaan Orang" (Pasal 5 ayat (1) huruf a). Semakin lama prosesnya, semakin jauh jejaknya dan semakin turun nilainya. Konsiderans huruf b menyebut akibatnya terang-terangan: pemulihan kerugian akibat tindak pidana "belum optimal".
Dari sisi praktik bisnis. Aset hasil kejahatan tidak berhenti di tangan pelaku. Ia berpindah ke pembeli, mitra usaha, kreditur, bahkan perusahaan yang dibentuk untuk menampungnya. Karena itu definisi "Orang" dalam naskah ini mencakup orang perseorangan dan korporasi (Pasal 1 angka 12), dan korporasi sendiri dirumuskan luas, dari perseroan terbatas sampai koperasi dan badan usaha milik negara (Pasal 1 angka 13). Daftar tindak pidananya juga bukan hanya korupsi. Pasal 4 ayat (3) huruf f memasukkan penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Bagi pembaca yang akrab dengan investasi ilegal dan penghimpunan dana masyarakat, ini bukan rumusan yang jauh dari dunia sehari-hari.
Dari sisi hukum. Inilah pangkal persoalannya. Penjelasan Umum mengatakan perampasan aset di Indonesia selama ini memakai metode in personam dengan pendekatan conviction-based forfeiture, yang "mensyaratkan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana". Artinya, aset baru bisa diambil negara kalau pelakunya sudah dihukum dan putusannya final. Kalau pelaku meninggal, melarikan diri, jatuh sakit permanen, atau tidak pernah ketemu, asetnya ikut terkunci. Undang-undang ini membuka jalan lain, yakni metode in rem dengan pendekatan non-conviction-based forfeiture: yang diperkarakan adalah asetnya, bukan orangnya.
Jalan lain itu sengaja dibuat sempit. Perampasan tanpa putusan pidana hanya untuk lima keadaan pelaku (Pasal 6 ayat (1)), dengan nilai aset paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (Pasal 6 ayat (2)), diperiksa dengan hukum acara perdata (Pasal 33), dan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku (Pasal 7). Naskah ini juga hanya berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan (Pasal 72).
Aturan yang sudah ada
Indonesia tidak mulai dari nol. Perampasan aset selama ini ditempuh lewat pidana tambahan dalam perkara korupsi, termasuk uang pengganti, lewat ketentuan tindak pidana pencucian uang, dan lewat gugatan perdata oleh negara. Semuanya berpijak pada putusan atau pada pembuktian yang tetap bersentuhan dengan pelaku. Itulah celah yang hendak ditutup undang-undang ini. Pasal 71 naskah ini bahkan menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan aset tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.
Tujuan di mata regulator
Dari sudut pandang pembentuk undang-undang, ada lima tujuan yang dapat dibaca dari naskah ini.
Pertama, memulihkan kerugian. Penjelasan Pasal 2 menafsirkan asas keadilan sebagai upaya "mengembalikan kerugian keuangan negara atau masyarakat yang diakibatkan oleh tindak pidana". Aset yang dirampas tidak selalu masuk kas negara; putusan dapat memerintahkan aset dikembalikan kepada korban atau pihak yang berhak (Pasal 41 ayat (3)).
Kedua, memutus ketergantungan pada nasib pelaku. Selama perampasan hanya bisa ditempuh setelah pelaku dihukum, pelaku yang kabur atau meninggal praktis mengamankan hartanya. Mekanisme tanpa putusan pidana dibuat agar aset tetap bisa dikejar.
Ketiga, mencegah kejahatan. Penjelasan menyebut asas kemanfaatan bertujuan "memulihkan keuangan negara, mencegah kejahatan, dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum". Pesannya sederhana: menyembunyikan harta tidak lagi menjamin harta itu aman.
Keempat, menjaga nilai aset selama perkara berjalan. Karena itu naskah mengatur badan pengelola aset yang dibentuk Presiden (Pasal 53), penjualan lebih awal untuk aset yang cepat rusak atau nilainya cepat menurun (Pasal 58), dan sistem pengelolaan berbasis teknologi (Pasal 68).
Kelima, menahan agar kewenangan ini tidak liar. Blokir dan sita harus lewat izin ketua pengadilan negeri (Pasal 18 dan Pasal 21), pihak yang haknya terganggu boleh mengajukan keberatan sekaligus meminta ganti kerugian (Pasal 30), penyidik dan jaksa yang melampaui kewenangan dapat dikenai sanksi (Pasal 52), dan sebuah badan beranggotakan lima orang mengawasi seluruh tahapan (Pasal 61 dan Pasal 62). Ini menunjukkan pembentuk undang-undang sadar bahwa alat sekuat ini bisa menimbulkan sengketa tersendiri.
Mengapa ini penting bagi Anda
Investor. Memahami latar belakangnya membantu investor membaca risiko dengan lebih jernih. Aset yang pernah dipindahtangankan dari hasil kejahatan dapat ditelusuri sampai ke tangan pemegang terakhir, dan selama diblokir atau disita, aset itu tidak dapat dialihkan (Pasal 25). Investor yang membeli aset dengan harga tidak wajar atau dari pihak yang rekam jejaknya bermasalah punya alasan lebih kuat untuk memeriksa asal-usulnya sebelum membayar. Sebaliknya, pembeli yang beritikad baik diberi pintu untuk membuktikan haknya lewat keberatan.
Pelaku usaha di sektor jasa keuangan. Bank, perusahaan efek, perusahaan pembiayaan, manajer investasi, dan perusahaan asuransi berada di jalur yang paling dekat dengan aliran uang. Naskah ini menempatkan setiap orang dan instansi, termasuk korporasi, sebagai pihak yang dapat diminta menyerahkan dokumen dalam tahap penelusuran (Pasal 13 ayat (2)), diminta menahan transaksi lewat lembaga yang menganalisis transaksi keuangan (Pasal 16), dan diminta melaksanakan pemblokiran (Pasal 18 ayat (9)). Pemahaman sejak sekarang soal tertib dokumen, prosedur menanggapi permintaan penyidik, dan penilaian risiko nasabah akan menentukan seberapa siap perusahaan saat permintaan itu datang.
Masyarakat umum. Bagi masyarakat, undang-undang ini punya dua wajah. Di satu sisi, ia menjanjikan peluang agar uang korban dan kas negara kembali. Di sisi lain, ia menyentuh hak milik, yang dilindungi konstitusi. Orang awam yang asetnya tiba-tiba diblokir perlu tahu bahwa ada jalur keberatan, ada batas waktu, dan ada kewajiban jaksa untuk membuktikan bahwa aset itu memang hasil tindak pidana (Pasal 36).
Titik yang berpotensi ditafsirkan berbeda
Sebagai advokat, saya membaca naskah ini sambil bertanya di mana kemungkinan sengketa akan muncul. Menurut hemat saya, setidaknya, ada enam titik.
Pertama, ukuran "berdampak pada perekonomian masyarakat luas". Pasal 4 ayat (3) huruf f menjangkau penipuan dan/atau penggelapan yang "menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas". Naskah tidak menyebut berapa korban atau berapa nilai yang dianggap "luas". Sengketa investasi yang berawal dari wanprestasi dapat bergeser menjadi dugaan penipuan, dan di situ asetnya berpeluang diblokir. Garis antara perkara perdata dan pidana inilah yang paling sering diperdebatkan dalam praktik.
Kedua, itikad baik pihak ketiga. Pasal 30 ayat (1) memberi hak keberatan kepada orang yang membuktikan "perolehan Aset yang dilakukan secara sah dan beritikad baik menurut hukum". Naskah tidak mendefinisikan itikad baik, dan beban membuktikannya ada pada orang yang berkeberatan (Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3)). Bagaimana posisi bank pemegang hak tanggungan atau penerima jaminan fidusia? Satu-satunya pengecualian eksplisit yang saya temukan adalah aset yang sudah disita untuk penagihan pajak (Pasal 21 ayat (12)). Hubungannya dengan kepailitan dan PKPU juga tidak disinggung: apa yang terjadi bila aset yang sudah diblokir atau disita ternyata menjadi bagian harta pailit, atau bila debitor yang asetnya diblokir kemudian dimohonkan PKPU? Itu pertanyaan terbuka yang menurut saya akan sampai ke ranah pengadilan.
Ketiga, waktu yang sempit. Permohonan perampasan diumumkan "paling singkat selama 3 (tiga) Hari berturut-turut" (Pasal 29 ayat (2)), dan "Hari" menurut Pasal 1 angka 14 adalah hari kerja. Keberatan dapat diajukan sejak pengumuman sampai sebelum putusan tingkat pertama dibacakan (Pasal 30 ayat (3)), sementara pemeriksaan di pengadilan dibatasi paling lama 60 hari (Pasal 44). Pihak ketiga yang tidak membaca papan pengumuman pengadilan atau media yang ditunjuk dapat terlambat mengetahui asetnya sedang dipersoalkan.
Keempat, dokumen dan kerahasiaan. Pasal 14 ayat (1) mewajibkan setiap orang dan instansi menyerahkan "Dokumen asli kepada Penyidik", dan Pasal 15 memberi kekebalan bagi pemberi informasi beritikad baik. Naskah tidak menyebut ketentuan rahasia bank, kerahasiaan data nasabah, atau kerahasiaan pasar modal. Apakah permintaan itu cukup berdasar naskah ini saja, atau tetap harus menempuh mekanisme izin dalam undang-undang sektor masing-masing? Belum ada kepastian, dan lembaga jasa keuangan sebaiknya tidak menunggu sengketa untuk memutuskannya.
Kelima, upaya hukum. Pasal 46 menyatakan putusan pengadilan negeri "hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi" dan putusan kasasi "bersifat final dan mengikat". Jika ada bukti baru atau kekhilafan hakim, apakah peninjauan kembali tertutup? Naskah diam. Mengingat yang dipertaruhkan adalah hak milik, saya memperkirakan pertanyaan ini akan diuji.
Keenam, kapan undang-undang ini benar-benar berlaku. Pasal 74 menyatakan undang-undang "mulai berlaku dan dilaksanakan terhitung setelah 12 (dua belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan dan setelah terbentuknya badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1)". Dua badan itu dibentuk Presiden lewat Peraturan Presiden, sementara peraturan pelaksana harus terbit paling lama 12 bulan sejak diundangkan (Pasal 73). Tanggal mulai berlakunya jadi bergantung pada kapan badan itu terbentuk, bukan hanya pada kalender.
Tiga hal yang perlu diingat
1. Undang-undang ini lahir karena perampasan aset selama ini bergantung pada putusan pidana yang final, sehingga aset pelaku yang meninggal, buron, sakit permanen, atau tak diketahui tetap sulit dijangkau. Jalur tanpa putusan pidana dibuka, tetapi dibatasi lima keadaan, nilai minimal Rp 1 miliar, dan hanya untuk tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang berlaku.
2. Yang disasar adalah aset, dan aset itu bisa sudah berada di tangan pihak lain. Pihak ketiga beritikad baik boleh mengajukan keberatan, tetapi harus membuktikan haknya sendiri dalam waktu yang pendek.
3. Lembaga jasa keuangan dan pelaku usaha sebaiknya mulai menyiapkan tata kelola dokumen dan prosedur permintaan penyidik. Titik yang paling mungkin menjadi sengketa ada pada itikad baik pihak ketiga, hubungannya dengan kepailitan dan PKPU, serta batas antara perkara perdata dan pidana.
—
Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.


















