Apa Itu Pembiayaan Rumah Syariah?
Di bank konvensional, kita mengenalnya sebagai KPR: bank meminjamkan uang, kita membeli rumah, lalu kita mencicil pokok plus bunga. Di bank syariah, produk serupa biasa disebut Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) atau KPR Syariah. Tujuannya sama, yaitu punya rumah dengan mencicil. Bedanya ada pada cara bank masuk ke dalam transaksi.
Bank syariah tidak meminjamkan uang lalu memungut bunga. Bank ikut membeli, ikut memiliki, atau menyewakan rumah itu kepada kita. Keuntungan bank lahir dari jual beli, bagi hasil, atau sewa.
Contoh sederhana. Pak Budi ingin rumah seharga Rp 500 juta. Bank membeli rumah itu dari pengembang, lalu menjualnya kepada Pak Budi seharga Rp 750 juta, dicicil 15 tahun. Angka Rp 750 juta itu disepakati sejak awal dan tidak berubah sampai lunas.
Tiga Akad yang Paling Sering Dipakai
Pertama, murabahah atau jual beli. Bank membeli rumah, lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin yang diberitahukan secara terbuka. Itulah contoh Pak Budi. Cicilannya tetap dari bulan pertama sampai bulan terakhir.
Kedua, musyarakah mutanaqisah (MMQ) atau kepemilikan bersama yang menurun. Bank dan nasabah patungan membeli rumah, misalnya bank 80% dan nasabah 20%. Nasabah lalu menyewa porsi milik bank sambil mencicil membeli porsi itu sedikit demi sedikit. Setiap bulan porsi bank mengecil, sampai akhirnya rumah sepenuhnya milik nasabah.
Ketiga, ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT) atau sewa yang berakhir dengan pemindahan milik. Nasabah menyewa rumah dari bank, dan di akhir masa sewa rumah dialihkan kepadanya.
Untuk rumah yang belum jadi (inden), DSN-MUI menyediakan jalan khusus berupa sewa atas rumah yang spesifikasinya sudah jelas meski fisiknya belum ada.
Dari Kacamata Hukum
Dasar utamanya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana diubah UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Pasal 19 ayat (1) memberi Bank Umum Syariah kewenangan menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, musyarakah, ijarah, dan sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik. Rincian produknya diatur OJK dalam POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Aturan main syariahnya datang dari fatwa DSN-MUI: Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah, Fatwa 27/DSN-MUI/III/2002 tentang IMBT, dan Fatwa 102/DSN-MUI/X/2016 untuk PPR-Inden.
Soal uang muka, Bank Indonesia mengatur rasio Financing to Value (FTV), yaitu batas maksimal pembiayaan dibanding nilai rumah. Lewat PADG Nomor 30 Tahun 2025, FTV paling tinggi 100% bagi bank yang memenuhi syarat rasio pembiayaan bermasalah, sehingga uang muka bisa 0%.
Di sinilah, menurut hemat saya, titik rawannya. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Ketentuan Pertama angka 4, menyatakan: “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri.” Angka 9 menambahkan bahwa bila bank mewakilkan pembelian kepada nasabah, “akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.”
Masalahnya, dalam praktik akta jual beli dan sertifikat sering langsung atas nama nasabah. Bank tidak pernah tercatat sebagai pemilik di kantor pertanahan. Lalu, cukupkah “secara prinsip” dibuktikan dengan kuitansi dan surat kuasa, padahal hukum agraria memandang kepemilikan dari pendaftaran? Celah ini dapat muncul ketika nasabah gagal bayar lalu mempersoalkan keabsahan akadnya.
Pada contoh Pak Budi, idealnya bank lebih dulu memberi kuasa (wakalah) kepada Pak Budi untuk membeli rumah Rp 500 juta dari PT Griya atas nama bank. Setelah rumah secara prinsip menjadi milik bank, barulah bank menjualnya kepada Pak Budi seharga Rp 750 juta melalui akad murabahah. Praktiknya sering berbeda. Kedua akad diteken di meja yang sama, akta jual beli dibuat langsung antara PT Griya dan Pak Budi, dan sertifikat dibalik nama ke Pak Budi lalu dibebani Hak Tanggungan untuk bank. Nama bank tidak pernah tercatat sebagai pemilik. Bila Pak Budi kelak macet dan menggugat, ia bisa berdalil bahwa bank menjual rumah yang belum pernah dimilikinya.
Satu lagi. MMQ tidak selalu berarti cicilan tetap. Fatwa 73/2008 hanya menyebut nasabah menyewa “dengan nilai ujrah yang disepakati.” Terdapat celah, dalam hal bank mengatur peninjauan ujrah berkala dalam akad. Tanpa bunga, ternyata belum tentu tanpa perubahan angsuran.
Bila bersengketa, forumnya Pengadilan Agama, atau Basyarnas bila diperjanjikan, bukan Pengadilan Negeri. Ini sejalan dengan Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012.
Manfaat Praktis bagi Anda
Dari sisi keuangan, Anda bisa memilih akad sesuai kebutuhan. Ingin cicilan pasti dan mudah dianggarkan? Murabahah cocok. Ingin angsuran awal lebih ringan dan siap menerima penyesuaian? MMQ bisa jadi pilihan. Pahami juga bahwa melunasi lebih cepat pada murabahah tidak otomatis memotong margin. Potongan pelunasan pada umumnya kewenangan bank, bukan hak nasabah.
Dari sisi hukum, Anda tahu dokumen apa yang harus dicek: urutan akad wakalah dan murabahah, klausul peninjauan ujrah pada MMQ atau IMBT, besaran denda keterlambatan yang semestinya disalurkan sebagai dana sosial, serta pilihan forum sengketa. Satu klausul yang Anda lewatkan hari ini bisa jadi pokok perkara sepuluh tahun lagi.
Hal untuk Diingat
1. KPR syariah bukan pinjaman berbunga. Ia jual beli, kepemilikan bersama, atau sewa, dan tiap akad membawa hak serta kewajiban yang berbeda.
2. Murabahah memberi cicilan tetap, sementara MMQ dan IMBT bisa mengalami peninjauan ujrah. Baca klausulnya sebelum tanda tangan.
—
Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.


















