TINDAK PIDANA DALAM KUHP BARU YANG BERSINGGUNGAN DENGAN SEKTOR JASA KEUANGAN - Tulisan Kelima

Tulisan sebelumnya dapat Anda lihat pada link berikut ini: TINDAK PIDANA DALAM KUHP BARU YANG BERSINGGUNGAN DENGAN SEKTOR JASA KEUANGAN - Tulisan Keempat

Oke, saya lanjutkan tulisan kelima ini.

𝟳. 𝗥𝗮𝗵𝗮𝘀𝗶𝗮 𝗝𝗮𝗯𝗮𝘁𝗮𝗻, 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗴𝗶𝗵𝗮𝗻, 𝗗𝗮𝗻 𝗕𝗮𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗦𝗶𝘁𝗮𝗮𝗻

Kelompok ini lebih sunyi, tetapi sering muncul dalam praktik: kerahasiaan yang wajib dijaga profesional dan pegawai LJK, cara menagih utang, dan barang yang sedang berada dalam sitaan.

Pasal 443 | Rahasia Jabatan

“(1) Setiap Orang yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan, profesi, atau tugas yang diberikan oleh instansi pemerintah baik rahasia yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”

“(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengenai rahasia orang lain, hanya dapat dituntut atas pengaduan orang tersebut.”

Pasal 444 | Rahasia Perusahaan

“(1) Setiap Orang yang memberitahukan hal khusus tentang suatu perusahaan tempatnya bekerja atau pernah bekerja yang harus dirahasiakannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”

“(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan tersebut.”

Pasal 483 | Pengancaman

“(1) Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

a. memberikan suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau

b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.”

“(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan Korban Tindak Pidana.”

Pasal 482 ayat (1) | Pemerasan

“Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan untuk:

a. memberikan suatu Barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau

b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.”

Pasal 289 dan Pasal 290

Pasal 289 ayat 1 | Pidana Terhadap Barang Sitaan

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

a. menarik Barang yang disita berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang dititipkan atas perintah pengadilan atau menyembunyikan Barang, padahal diketahui bahwa Barang tersebut berada dalam sitaan atau titipan; atau

b. merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai suatu Barang yang disita berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 290 | Menyalahgunakan Barang Sitaan

“Setiap Orang yang secara melawan hukum menjual, menyewakan, memiliki, menggadaikan, atau menggunakan benda sitaan bukan untuk kepentingan proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

𝗧𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗴𝘂𝗻𝗴 𝗗𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿 𝗝𝗮𝘀𝗮 𝗞𝗲𝘂𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻

Pasal 443 mengikat orang yang memegang rahasia karena jabatan atau profesi, seperti pegawai LJK, notaris, advokat, konsultan hukum, dan akuntan, bahkan setelah tidak lagi menjabat.

Pasal 444 melindungi informasi khusus perusahaan dari bekas karyawan.

Pasal 483 dan 482 relevan bagi cara penagihan: pengancaman dengan membuka rahasia atau pencemaran untuk memaksa seseorang membuat pengakuan utang atau menghapus piutang.

Pasal 289 dan 290 relevan bagi eksekusi jaminan dan barang yang berada dalam sitaan.

𝗕𝗲𝗿𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗦𝗲𝗻𝗴𝗸𝗲𝘁𝗮 𝗧𝗮𝗳𝘀𝗶𝗿

Pasal 443 dan 483 dirumuskan sebagai delik aduan pada kondisi tertentu, sehingga penuntutan bergantung pada kehendak korban. Batas antara penagihan yang sah, yaitu mengingatkan konsekuensi hukum atau pelaporan kepada biro kredit atau pihak berwenang, dan “ancaman akan membuka rahasia” bisa menjadi perdebatan, terutama pada penagihan pihak ketiga.

Pasal 289 memakai frasa “disita berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Apakah sita umum kepailitan tercakup didalamnya? Atau hanya sita pidana dan perdata, tidak disebut tegas dan bisa menjadi argumen pada perkara pengalihan aset boedel pailit.

𝟴. 𝗣𝗲𝗺𝗮𝗹𝘀𝘂𝗮𝗻 𝗠𝗮𝘁𝗮 𝗨𝗮𝗻𝗴

Bagi bank dan penyelenggara sistem pembayaran, delik ini relevan pada penerimaan, penyimpanan, dan peredaran uang tunai, termasuk lewat ATM dan setoran.

Pasal 374 | Pemalsuan Mata Uang

“Setiap Orang yang memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara, dengan maksud untuk mengedarkan atau meminta mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII.”

Pasal 375 | Menyimpan Mata Uang Palsu

“(1) Setiap Orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan mata uang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII.”

“(2) Setiap Orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan mata uang yang diketahuinya palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VIII.”

“(3)Setiap Orang yang membawa atau memasukkan mata uang ke dalam dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VIII.”

Pasal 378 | Mengedarkan Mata Uang Palsu

“Setiap Orang yang menerima mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara yang kemudian diketahui tidak asli, dipalsu atau dirusak, namun tetap mengedarkannya, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 375 dan Pasal 377, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

𝗧𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗴𝘂𝗻𝗴 𝗗𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿 𝗝𝗮𝘀𝗮 𝗞𝗲𝘂𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻

Pasal 378 mengatur situasi yang sangat konkret bagi kasir, pengelola kas atau bagian keuangan: uang yang diterima lalu diketahui tidak asli, tetapi tetap diedarkan. Ancamannya ringan, yaitu 9 bulan penjara atau denda kategori II.

Sebaliknya, Pasal 375 ayat (1) sampai (3) menghukum jauh lebih berat orang yang menyimpan, mengedarkan, atau membawa uang yang diketahuinya palsu. Prosedur penanganan dan pelaporan uang palsu di LJK karenanya penting didokumentasikan, karena catatan itulah yang menunjukkan kapan pengetahuan tentang kepalsuan itu muncul.

𝗕𝗲𝗿𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗦𝗲𝗻𝗴𝗸𝗲𝘁𝗮 𝗧𝗮𝗳𝘀𝗶𝗿

Pasal 378 berlaku “kecuali yang ditentukan dalam Pasal 375 dan Pasal 377”. Penjelasan Pasal 378 menyebut pelakunya adalah orang yang mengetahui uang itu palsu “baik pada saat menerima uang tersebut atau pun beberapa saat setelah itu”. Bila pengetahuan sudah ada sejak menerima, perbuatan itu berdekatan dengan Pasal 375 ayat (2) yang ancamannya 15 tahun. Titik pemisah antara keduanya ditentukan oleh pembuktian saat pengetahuan muncul, sehingga selisih ancamannya sangat besar.

𝟵. 𝗞𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗻 𝗨𝗺𝘂𝗺: 𝗞𝗼𝗿𝗽𝗼𝗿𝗮𝘀𝗶 𝘀𝗲𝗯𝗮𝗴𝗮𝗶 𝗣𝗲𝗹𝗮𝗸𝘂

Bagian ini sebenarnya berada di Buku Kesatu, tetapi paling menentukan bagi LJK. Semua delik pada tulisan saya diatas di atas dapat dikenakan pada Korporasi, dan ancamannya tidak hanya denda, melainkan sampai pencabutan izin dan pembubaran.

Pasal 45 sampai Pasal 47

Pasal 45 ayat (1) | Korporasi Sebagai Subjek Pidana

“Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.”

Pasal 45 ayat (2) | Ruang Lingkup Korporasi

“Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 46 | Definisi Tindak Pidana Korporasi

“Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.”

Pasal 47 | Tindak Pidana Korporasi Oleh Pengendali

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.”

Pasal 48 dan Pasal 49

Pasal 48 | Pertanggungjawaban Korporasi

“Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;

b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;

c. diterima sebagai kebijakan Korporasi;

d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau

e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.”

Pasal 49 | Pihak Yang Dapat Dikenakan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi

“Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.

Pasal 119 dan Pasal 120

Pasal 119 | Pidana Pokok Bagi Korporasi

“Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a adalah pidana denda.

Pasal 120 ayat (1) | Pidana Tambahan Bagi Korporasi

“Pidana tambahan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b terdiri atas:

a. pembayaran ganti rugi;

b. perbaikan akibat Tindak Pidana;

c. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;

d. pemenuhan kewajiban adat;

e. pembiayaan pelatihan kerja;

f. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;

g. pengumuman putusan pengadilan;

h. pencabutan izin tertentu;

i. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;

j. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi;

k. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan

l. pembubaran Korporasi.

Pasal 120 ayat (2) | Ketentuan Khusus Pidana Tambahan

“Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf j, dan huruf k dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 121 ayat (1) Kategori Minimal Pidana Denda Bagi Korporasi

“Pidana denda untuk Korporasi dijatuhi paling sedikit kategori IV, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.”

Pasal 121 ayat (2) | Ketentuan Pidana Denda Bagi Korporasi

“Dalam hal Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan:

a. pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VI;

b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VII; atau

c. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VIII.”

Pasal 123 | Tindakan Bagi Koporasi Yang Melakukan Tindak Pidana

“Tindakan yang dapat dikenakan bagi Korporasi:

a. pengambilalihan Korporasi;

b. penempatan di bawah pengawasan; dan/atau

c. penempatan Korporasi di bawah pengampuan.”

Pasal 125 ayat (2) | Lex Specialis Dalam Tindak Pidana Bagi Korporasi

“Suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali Undang-Undang menentukan lain.”

𝗧𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗴𝘂𝗻𝗴 𝗗𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿 𝗝𝗮𝘀𝗮 𝗞𝗲𝘂𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻

Pasal 48 huruf d dan e paling penting bagi LJK. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak melakukan langkah pencegahan atau memastikan kepatuhan, dan karena membiarkan tindak pidana terjadi. Ini menjadikan sistem kepatuhan, kontrol internal, dan tata kelola sebagai faktor pembeda.

Pasal 120 ayat (1) huruf h dan l (pencabutan izin dan pembubaran) langsung mengenai izin usaha yang menjadi napas LJK, dan Pasal 123 memungkinkan tindakan pengambilalihan atau penempatan di bawah pengawasan.

𝗕𝗲𝗿𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗦𝗲𝗻𝗴𝗸𝗲𝘁𝗮 𝗧𝗮𝗳𝘀𝗶𝗿

Pasal 47 memperluas pelaku pada “pemilik manfaat” dan “pemegang kendali” yang berada di luar struktur organisasi. Ukuran “dapat mengendalikan Korporasi” berpotensi menjerat pemegang saham pengendali atau induk usaha dalam grup keuangan, padahal pengurusan sehari-hari dilakukan entitas berbeda.

Sementara itu, hubungan antara Pasal 125 ayat (2) (aturan khusus didahulukan) dan pidana sektoral di bidang perbankan, pasar modal, dan perasuransian akan menentukan apakah pasal KUHP menjadi cadangan atau justru menjadi dasar dakwaan alternatif. Pasal 613 juga mengarahkan undang-undang sektoral untuk menyesuaikan dengan Buku Kesatu.

—

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More

TINDAK PIDANA DALAM KUHP BARU YANG BERSINGGUNGAN DENGAN SEKTOR JASA KEUANGAN - Tulisan Keempat

Pada Tulisan Pertama, saya telah menguraikan 2 (dua) klaster tindak pidana dalam KUHP Baru yang bersinggungan dengan sektor jasa keuangan yakni: 1. Kejahatan Siber Terhadap Data Dan Sistem Keuangan, dan 2. Pemalsuan Dokumen dan Keterangan. Tulisan tersebut dapat Anda akses melalui tautan berikut: TINDAK PIDANA DALAM KUHP BARU YANG BERSINGGUNGAN DENGAN SEKTOR JASA KEUANGAN - Tulisan Pertama

Tulisan Kedua, saya telah menguraikan 2 (dua) klaster tindak pidana dalam KUHP Baru yang bersinggungan dengan sektor jasa keuangan yakni: 3. Penipuan, Penggelapan, dan Pencurian Dana, dan 4. Pasar Modal, Laporan Keuangan, dan Asuransi, yang dapat diakses pada tautan berikut ini: TINDAK PIDANA DALAM KUHP BARU YANG BERSINGGUNGAN DENGAN SEKTOR JASA KEUANGAN - Tulisan Kedua

Kemudaian pada Tulisan Ketiga, saya telah menguraikan klaster tindak pidana dalam KUHP Baru yang bersinggungan dengan sektor jasa keuangan yakni: 5. Kepailitan Dan PKPU: Kepercayaan Dalam Menjalankan Usaha yang dapat Anda akses pada tautan berikut ini: TINDAK PIDANA DALAM KUHP BARU YANG BERSINGGUNGAN DENGAN SEKTOR JASA KEUANGAN - Tulisan Ketiga

Sebagaimana Tulisan Pertama,Tulisan Kedua, Tulisan Ketiga dan tulisan keempat ini, saya juga hanya akan menguraikan secara umum bukan untuk menguraikan secara rinci terlebih untuk menafsirkan secara lebih mendalam pasal demi pasal yang disajikan.

𝟲. 𝗣𝗲𝗻𝗰𝘂𝗰𝗶𝗮𝗻 𝗨𝗮𝗻𝗴, 𝗞𝗼𝗿𝘂𝗽𝘀𝗶, 𝗗𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗱𝗮𝗵𝗮𝗻.

Tiga delik ini menempatkan LJK di posisi paling rentan sebagai sarana. Pencucian uang dan korupsi dirumuskan sebagai norma pokok di Bab Tindak Pidana Khusus. Menurut penjelasan Pasal 187, bab ini berfungsi sebagai ketentuan penghubung antara KUHP dan undang-undang di luar KUHP yang mengatur tindak pidana tersebut.

Pasal 607

“(1) Setiap Orang yang:

a. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau Surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII;

b. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI;

c. menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI.”

“(2) Hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana:

a. korupsi;

b. penyuapan;

c. narkotika;

d. psikotropika;

e. penyelundupan tenaga kerja;

f. penyelundupan migran;

g. di bidang perbankan;

h. di bidang pasar modal;

i. di bidang perasuransian;

j. kepabeanan;

k. cukai;

l. perdagangan orang;

m. perdagangan senjata gelap;

n. terorisme;

o. penculikan;

p. pencurian;

q. penggelapan;

r. penipuan;

s. pemalsuan uang;

t. perjudian;

u. prostitusi;

v. di bidang perpajakan;

w. di bidang kehutanan;

x .di bidang lingkungan hidup;

y. di bidang kelautan dan perikanan; atau

z. Tindak Pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.”

“(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tindak Pidana pencucian uang.”

Pasal 608

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.”

Pasal 603

“Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.”

Pasal 604

“Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.”

Pasal 605

“(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.”

“(2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.”

Pasal 606

“(1) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.”

“(2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.”

Pasal 591

“Dipidana karena penadahan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

a. membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari Tindak Pidana; atau

b. menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari Tindak Pidana.”

Pasal 592

“(1) Setiap Orang yang menjadikan kebiasaan untuk membeli, menukar, menerima jaminan atau gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh dari Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

“(2) Jika pelaku Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf g.”

𝗧𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗴𝘂𝗻𝗴 𝗗𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿 𝗝𝗮𝘀𝗮 𝗞𝗲𝘂𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻

Daftar hasil tindak pidana asal (predicate crime) pada Pasal 607 ayat (2) secara tegas menyebut bidang perbankan, pasar modal, dan perasuransian, ditambah penipuan, penggelapan, pemalsuan uang, dan perpajakan.

Pasal 608 memberi perlindungan bagi pihak pelapor yang menjalankan kewajiban pelaporan, khusus untuk perbuatan menerima atau menguasai (Pasal 607 ayat (1) huruf huruf c).

Pasal 605 dan 606 relevan bagi pemberian sesuatu kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam urusan perizinan, persetujuan atau pun pengawasan.

Pasal 591 dan 592 menyebut secara eksplisit “menerima jaminan atau gadai” dan “menggadaikan”, sehingga menyentuh pemberi dan pemegang / penerima agunan atau gadai atas benda hasil kejahatan.

𝗕𝗲𝗿𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗦𝗲𝗻𝗴𝗸𝗲𝘁𝗮 𝗧𝗮𝗳𝘀𝗶𝗿

Standar “patut diduganya” (Pasal 607 huruf a, b, dan c) dan “patut diduga” (Pasal 591) memungkinkan pemidanaan tanpa pengetahuan aktual. Bagi LJK yang menerima dana atau agunan dari nasabah, pertanyaannya sejauh mana prosedur mengenal nasabah dan uji tuntas dianggap cukup untuk menepis dugaan tersebut.

Perlindungan terhadap jerat “patut diduganya” dan “patut diduga” pada pasa diatas Pasal 608 hanya memberikan exit clause terhadap Pasal 607 ayat (1) huruf c, sehingga muncul pertanyaan bagi pelapor yang dituduh melanggar huruf a atau b. Pasal 603 juga tetap menggantungkan konsep “merugikan keuangan negara” pada hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan (penjelasan), sedangkan status kerugian negara pada kegiatan BUMN atau lembaga keuangan pelat merah tetap menjadi perdebatan tafsir. (...𝘣𝘦𝘳𝘴𝘢𝘮𝘣𝘶𝘯𝘨)

—

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More

TINDAK PIDANA DALAM KUHP BARU YANG BERSINGGUNGAN DENGAN SEKTOR JASA KEUANGAN - Tulisan Ketiga

Pada Tulisan Pertama, saya telah menguraikan 2 (dua) klaster tindak pidana dalam KUHP Baru yang bersinggungan dengan sektor jasa keuangan yakni: 1. Kejahatan Siber Terhadap Data Dan Sistem Keuangan, dan 2. Pemalsuan Dokumen dan Keterangan. Tulisan tersebut dapat Anda akses melalui tautan berikut: 𝗧𝗜𝗡𝗗𝗔𝗞 𝗣𝗜𝗗𝗔𝗡𝗔 𝗗𝗔𝗟𝗔𝗠 𝗞𝗨𝗛𝗣 𝗕𝗔𝗥𝗨 𝗬𝗔𝗡𝗚 𝗕𝗘𝗥𝗦𝗜𝗡𝗚𝗚𝗨𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗗𝗘𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗦𝗘𝗞𝗧𝗢𝗥 𝗝𝗔𝗦𝗔 𝗞𝗘𝗨𝗔𝗡𝗚𝗔𝗡 - (Tulisan Pertama)

Kemudian pada Tulisan Kedua, saya juga telah menguraikan 2 (dua) klaster tindak pidana dalam KUHP Baru yang bersinggungan dengan sektor jasa keuangan yakni: 3. Penipuan, Penggelapan, dan Pencurian Dana, dan 4. Pasar Modal, Laporan Keuangan, dan Asuransi, yang dapat diakses pada tautan berikut ini: 𝗧𝗜𝗡𝗗𝗔𝗞 𝗣𝗜𝗗𝗔𝗡𝗔 𝗗𝗔𝗟𝗔𝗠 𝗞𝗨𝗛𝗣 𝗕𝗔𝗥𝗨 𝗬𝗔𝗡𝗚 𝗕𝗘𝗥𝗦𝗜𝗡𝗚𝗚𝗨𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗗𝗘𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗦𝗘𝗞𝗧𝗢𝗥 𝗝𝗔𝗦𝗔 𝗞𝗘𝗨𝗔𝗡𝗚𝗔𝗡 - (Tulisan Kedua)

Sebagaimana Tulisan Pertama dan Tulisan Kedua, tulisan ini juga hanya menguraikan secara umum bukan untuk menguraikan secara rinci terlebih untuk menafsirkan secara lebih mendalam pasal demi pasal yang disajikan.

𝟱. 𝗞𝗲𝗽𝗮𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗻 𝗗𝗮𝗻 𝗣𝗞𝗣𝗨: 𝗞𝗲𝗽𝗲𝗿𝗰𝗮𝘆𝗮𝗮𝗻 𝗗𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗠𝗲𝗻𝗷𝗮𝗹𝗮𝗻𝗸𝗮𝗻 𝗨𝘀𝗮𝗵𝗮

Bab XXVIII Buku Kedua, “Tindak Pidana Terhadap Kepercayaan dalam Menjalankan Usaha” (Pasal 511 sampai 520), bersinggungan langsung dengan kreditur, termasuk Perbankan dan LJK, yang menghadapi debitur pailit atau sedang dalam proses PKPU. Bab ini dibagi menjadi empat bagian.

𝗣𝗲𝗿𝗯𝘂𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗠𝗲𝗿𝘂𝗴𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗗𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗶𝗽𝘂𝗮𝗻 𝗧𝗲𝗿𝗵𝗮𝗱𝗮𝗽 𝗞𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝘂𝗿

Pasal 511 | Kepailitan Sederhana oleh Pengusaha

“Pengusaha yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan melepaskan harta bendanya menurut putusan pengadilan dipidana karena merugikan kreditur, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III jika:

a. hidup terlalu boros;

b. dengan maksud menangguhkan kepailitannya meminjam uang dengan suatu perjanjian yang memberatkannya, sedang diketahuinya pinjaman tersebut tidak akan dapat mencegahnya jatuh pailit; atau

c. tidak dapat memperlihatkan dalam keadaan utuh buku, Surat yang berisi catatan yang menggambarkan keadaan kekayaan perusahaan, dan Surat lain yang harus dibuat dan disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 512 | Kepailitan Curang oleh Pengusaha

“Pengusaha yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan melepaskan harta bendanya berdasarkan putusan pengadilan, dipidana karena merugikan kreditur secara curang, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, jika:

a. mengarang-ngarang utang, tidak mempertanggungjawabkan keuntungan, atau menarik Barang dari harta benda milik perusahaan;

b. melepaskan Barang milik perusahaan, baik dengan cuma-cuma maupun dengan harga jauh di bawah harganya;

c. dengan cara menguntungkan salah seorang kreditur pada waktu pailit atau pada saat diketahui bahwa keadaan pailit tersebut tidak dapat dicegah; atau

d. tidak memenuhi kewajiban untuk mencatat segala sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyimpan dan memperlihatkan buku, Surat, dan Surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511 huruf c.

Pasal 513 | Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Kepailitan kepada Korporasi

“Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511 dan Pasal 512 dapat juga dilakukan oleh Korporasi.”

Pasal 514 | Penipuan terhadap Hak Kreditur dalam Proses Verifikasi Piutang

“Dipidana karena penipuan hak kreditur dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang:

a. menarik bayaran baik dari piutang yang belum maupun yang sudah jatuh tempo padahal debitur telah mengetahui bahwa kepailitan atau pemberesan perusahaan debitur sudah dimohonkan atau sebagai hasil perundingan dengan debitur, pada waktu pelepasan harta benda berdasarkan putusan pengadilan, kepailitan, atau diperintahkan oleh pengadilan melakukan pemberesan perusahaan, atau pada waktu diketahui atau patut diduga akan terjadi salah satu hal tersebut dan kemudian pelepasan harta benda, kepailitan, atau pemberesan perusahaan tersebut benar-benar terjadi; atau

b. mengarang-ngarang adanya piutang yang tidak ada atau memperbesar jumlah piutang yang ada, pada waktu verifikasi piutang dalam pelepasan harta benda berdasarkan putusan pengadilan, kepailitan, atau pemberesan perusahaan.”

Pasal 515 | Kepailitan Curang oleh Orang Bukan Pengusaha

“Setiap Orang yang dinyatakan dalam keadaan tidak mampu atau jika yang bersangkutan bukan Pengusaha, dinyatakan pailit atau berdasarkan putusan pengadilan diizinkan melepaskan harta bendanya, secara curang mengurangi hak dari krediturnya dengan mengarang-ngarang utang, menyembunyikan pendapatan, menarik Barang dari harta bendanya, atau melepaskan Barang dengan cuma-cuma maupun dengan nyata-nyata di bawah harganya, atau pada waktu ketidakmampuannya, pelepasan harta bendanya atau kepailitannya, atau pada waktu mengetahui bahwa salah satu dari keadaan tersebut tidak dapat dicegah lagi, menguntungkan salah seorang krediturnya dengan cara apa pun juga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.”

𝗣𝗲𝗿𝗯𝘂𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗖𝘂𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗣𝗲𝗻𝗴𝘂𝗿𝘂𝘀 𝗔𝘁𝗮𝘂 𝗞𝗼𝗺𝗶𝘀𝗮𝗿𝗶𝘀

Pasal 516 | Pengurus Korporasi Pailit Merugikan Korporasi

“Pengurus atau komisaris suatu Korporasi yang dinyatakan pailit atau yang diperintahkan melakukan pemberesan perusahaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI, jika:

a. memudahkan atau mengizinkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya yang mengakibatkan kerugian Korporasi;

b. dengan maksud menangguhkan kepailitan atau pemberesan perusahaan, memudahkan atau mengizinkan meminjam uang dengan syarat yang memberatkan, padahal diketahui bahwa keadaan pailit atau pemberesan perusahaan tersebut tidak dapat dicegah; atau

c. tidak memenuhi kewajiban untuk pencatatan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak dapat memperlihatkan catatan dalam keadaan yang sebenarnya.”

Pasal 517 | Kepailitan Curang oleh Pengurus atau Komisaris Korporasi

“Pengurus atau komisaris Korporasi yang dinyatakan pailit atau yang diperintahkan melakukan pemberesan perusahaan berdasarkan putusan pengadilan secara curang mengurangi hak kreditur dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.”

Pasal 518 | Keterlibatan Pengurus Korporasi Dalam Pelanggaran Anggaran Dasar Yang Merugikan Korporasi

“Pengurus atau komisaris Korporasi di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516, yang membantu atau mengizinkan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar yang mengakibatkan Korporasi tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya atau harus dibubarkan, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VI.

𝗣𝗲𝗿𝗱𝗮𝗺𝗮𝗶𝗮𝗻 𝗨𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗠𝗲𝗺𝗽𝗲𝗿𝗼𝗹𝗲𝗵 𝗞𝗲𝘂𝗻𝘁𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻

Pasal 519 | Perjanjian Curang dalam Proses Perdamaian (Akkoord) Kepailitan

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III:

a. kreditur yang menyetujui tawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan debitur atau dengan pihak ketiga dan meminta keuntungan khusus; atau

b. debitur yang menyetujui tawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan kreditur atau dengan pihak ketiga dan meminta keuntungan khusus.”

𝗣𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗕𝗮𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗧𝗮𝗻𝗽𝗮 𝗛𝗮𝗸

Pasal 520 | Penarikan Barang dari Jaminan Kebendaan yang Merugikan Pemegang Hak Jaminan

“(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

a. menarik sebagian atau seluruh Barang miliknya atau Barang milik orang lain untuk keperluan pemiliknya, dari orang lain yang mempunyai hak gadai, hak menahan, hak pungut hasil, atau hak pakai atas Barang tersebut;

b. menarik sebagian atau seluruh Barang miliknya atau Barang milik orang lain untuk keperluan pemiliknya, dari perjanjian utang hak atas tanggungan atas Barang tersebut, dengan merugikan orang yang berpiutang hak atas tanggungan tersebut;

c. menarik sebagian atau seluruh Barang yang olehnya dibebani ikatan panen, atau untuk yang memberi ikatan menarik suatu Barang yang oleh orang lain dibebani ikatan panen dengan merugikan pemegang ikatan tersebut; atau

d. menarik sebagian atau seluruh Barang miliknya atau untuk keperluan pemilik dari ikatan kredit atas Barang tersebut dengan merugikan pemegang kredit.

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 berlaku juga bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pasal 509 | Keterangan Tidak Benar Dalam Gugatan Cerai atau Permohonan Pailit

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III:

a. advokat yang memasukkan atau meminta memasukkan dalam Surat gugatan atau permohonan cerai atau permohonan pailit, keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau debitur, padahal diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya;

b. suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau

c. kreditur yang mengajukan permohonan pailit yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf a.”

𝗧𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗴𝘂𝗻𝗴 𝗗𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿 𝗝𝗮𝘀𝗮 𝗞𝗲𝘂𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻

Bagi perbankan dan LJK sebagai kreditur, Pasal 514 dan 519 berlaku dua arah. Kreditur sendiri bisa menjadi subjek pidana bila menagih piutang secara tidak wajar menjelang pailit, mengarang atau menggelembungkan piutang saat verifikasi, atau menerima keuntungan khusus demi menyetujui perdamaian.

Pasal 520 langsung menyentuh pemegang gadai, hak tanggungan, dan ikatan kredit, yaitu jaminan yang lazim dipegang lembaga pembiayaan.

Pasal 509 menyentuh advokat dan kreditur pemohon pailit terkait keterangan alamat debitur.

𝗕𝗲𝗿𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗦𝗲𝗻𝗴𝗸𝗲𝘁𝗮 𝗧𝗮𝗳𝘀𝗶𝗿

Beberapa ukuran dalam bab ini sangat subjektif: “hidup terlalu boros” (Pasal 511 huruf a), “menguntungkan salah seorang kreditur” (Pasal 512 huruf c dan Pasal 515), dan “menarik Barang dari harta benda” yang menurut penjelasan berarti menempatkan barang di luar jangkauan kurator. Dalam PKPU, pembayaran selektif kepada kreditur tertentu demi kelangsungan usaha bisa dibaca sebagai penyelamatan bisnis oleh satu pihak, tetapi sebagai perbuatan curang oleh pihak lain.

Pasal 511 dan 512 juga berbicara tentang debitur yang “dinyatakan pailit” atau “diizinkan melepaskan harta bendanya”. Apakah debitur dalam PKPU, yang belum pailit, tercakup menjadi pertanyaan tafsir tersendiri, karena rumusan pasal tidak menyebut PKPU secara tegas.

Pasal 519 juga rawan diperdebatkan pada perdamaian dalam PKPU maupun kepailitan, karena pembeda antara “keuntungan khusus” yang terlarang dan skema pemulihan yang sah, misalnya perlakuan berbeda bagi kreditur strategis, tidak dijelaskan. (...bersambung)

—

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More

TINDAK PIDANA DALAM KUHP BARU YANG BERSINGGUNGAN DENGAN SEKTOR JASA KEUANGAN - Tulisan Kedua

Pada tulisan sebelumnya saya telah menguraikan 2 (dua) klaster tindak pidana dalam KUHP Baru yang bersinggungan dengan sektor jasa keuangan yakni: 1. Kejahatan Siber Terhadap Data Dan Sistem Keuangan, dan 2. Pemalsuan Dokumen dan Keterangan. Tulisan tersebut dapat diakses melalui tautan berikut: TINDAK PIDANA DALAM KUHP BARU YANG BERSINGGUNGAN DENGAN SEKTOR JASA KEUANGAN - Tulisan Pertama

Sebagaimana Tulisan Pertama, Tulisan Kedua ini juga hanya menguraikan secara umum bukan untuk menguraikan secara rinci terlebih untuk menafsirkan secara lebih mendalam pasal demi pasal yang disajikan.

𝟯. 𝗣𝗲𝗻𝗶𝗽𝘂𝗮𝗻, 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗴𝗲𝗹𝗮𝗽𝗮𝗻, 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗰𝘂𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗗𝗮𝗻𝗮

Delik harta benda klasik tetap menjadi “cemilan” bagi penegakan hukum di sektor jasa keuangan: investasi bodong, penipuan kredit, penggelapan dana nasabah oleh pegawai, atau pembobolan rekening. Yang perlu diperhatikan adalah kualifikasi subjek dan hubungan kerja pada penggelapan.

Pasal 492 | Penipuan

“Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Pasal 486 | Penggelapan

“Setiap Orang yang secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 488 | Penggelapan Dalam Hubungan Kerja

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Pasal 476 | Pencurian

“Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

𝗧𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗴𝘂𝗻𝗴 𝗗𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿 𝗝𝗮𝘀𝗮 𝗞𝗲𝘂𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻

Penjelasan Pasal 476 menegaskan bahwa “mengambil” tidak hanya berarti secara fisik, tetapi juga mencakup pengambilan fungsional (nonfisik), dengan contoh pencurian uang dengan cara mentransfer. Artinya pemindahan dana dari rekening tanpa hak dapat dijerat sebagai pencurian.

Pasal 488 dapat menyasar pegawai LJK yang menguasai dana atau barang nasabah karena hubungan kerja atau profesinya.

Penjelasan Pasal 486 menyebut contoh barang jaminan utang piutang yang dijual tanpa izin pemiliknya, sehingga relevan bagi LJK sebagai pemegang agunan disamping perorangan.

𝗕𝗲𝗿𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗦𝗲𝗻𝗴𝗸𝗲𝘁𝗮 𝗧𝗮𝗳𝘀𝗶𝗿

Pasal 486 mensyaratkan barang berada dalam penguasaan pelaku “bukan karena Tindak Pidana”. Pada dana nasabah yang bercampur (fungible) dalam rekening atau portofolio, perdebatan klasik muncul: apakah uang yang disetorkan masih “milik orang lain” baik secara “person per person” atau pun secara “keseluruhan“, atau sudah menjadi piutang nasabah kepada lembaga. Jawabannya menentukan apakah suatu penyalahgunaan dana masuk penggelapan, penipuan, atau sekadar wanprestasi.

Pasal 492 juga sering dipakai untuk perkara investasi dan pembiayaan yang sejatinya sengketa perdata; pembedanya kembali pada mens rea atau niat jahat sejak awal.

𝟰. 𝗣𝗮𝘀𝗮𝗿 𝗠𝗼𝗱𝗮𝗹, 𝗟𝗮𝗽𝗼𝗿𝗮𝗻 𝗞𝗲𝘂𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻, 𝗱𝗮𝗻 𝗔𝘀𝘂𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶

Kelompok ini menyasar perilaku di pasar dan tata kelola perusahaan, sebagian besar berada di bab “Perbuatan Curang”.

Pasal 506 | Hoaks Pada Sektor Jasa Keuangan

“Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyiarkan kabar bohong yang mengakibatkan naik atau turunnya harga Barang dagangan, dana, transaksi keuangan, atau Surat berharga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Pasal 507 | Menyembunyikan Keadaan Sebenarnya Atas Efek

“Setiap Orang yang dalam menjualkan atau menolong menjualkan Surat utang suatu negara atau bagian dari negara tersebut, saham atau Surat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, atau perseroan, supaya membeli atau ikut mengambil bagian, menyembunyikan atau menutupi keadaan atau hal yang sebenarnya, atau memberikan harapan palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Pasal 508 | Mengumumkan Keadaan Atau Neraca Korporasi Yang Tidak Benar

“Pengusaha, pengurus, atau komisaris Korporasi yang mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.”

Pasal 498 | Perbuatan Curang Terhadap Perusahaan Asuransi

“Setiap Orang yang dengan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai hal yang berhubungan dengan asuransi sehingga penanggung asuransi tersebut membuat perjanjian yang tidak akan dibuatnya dengan syarat yang demikian jika diketahui keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.”

Pasal 499 | Merusak Obyek Pertanggungan

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum merugikan penanggung asuransi atau orang yang dengan sah memegang Surat penanggungan Barang di kendaraan angkutan, dengan:

a.membakar atau menyebabkan ledakan suatu Barang yang Masuk asuransi kebakaran sehingga tidak dapat dipakai lagi;

b.mendamparkan, merusak, menghancurkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi Kapal yang diasuransikan atau yang muatannya diasuransikan atau yang upah pengangkutannya yang akan dibayar telah diasuransikan atau yang untuk melengkapi Kapal tersebut telah diberikan uang pinjaman atas tanggungan Kapal tersebut; atau

c.merusak, menghancurkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi kendaraan yang diasuransikan atau yang muatannya diasuransikan atau yang upah pengangkutannya yang akan dibayar telah diasuransikan atau yang untuk melengkapi kendaraan tersebut telah diberikan uang pinjaman atas tanggungan kendaraan tersebut.”

𝗧𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗴𝘂𝗻𝗴 𝗗𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿 𝗝𝗮𝘀𝗮 𝗞𝗲𝘂𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻

Pasal 506 dan 507 menyentuh aktivitas pasar modal dan pasar uang: penyebaran informasi menyesatkan yang menggerakkan harga efek dan penawaran saham atau obligasi dengan menyembunyikan keadaan sebenarnya.

Pasal 508 menyasar direksi dan komisaris emiten, LJK, atau perusahaan pembiayaan yang mengumumkan neraca yang tidak benar.

Pasal 498 dan 499 melindungi perusahaan asuransi, termasuk dari penutupan polis dengan keterangan menyesatkan dan pembakaran atau perusakan objek pertanggungan demi klaim.

𝗕𝗲𝗿𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗦𝗲𝗻𝗴𝗸𝗲𝘁𝗮 𝗧𝗮𝗳𝘀𝗶𝗿

Pada Pasal 506, “kabar bohong” menurut penjelasannya tidak hanya pemberitahuan palsu tentang fakta, tetapi juga pemberitahuan palsu tentang keuntungan yang dapat diharapkan. Proyeksi kinerja yang meleset, atau optimisme dalam materi pemasaran produk investasi kerap menjadi benturan argumentasi antara kuasa hukum dan aparat penegak hukum.

Penjelasan Pasal 508 tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “neraca yang tidak benar” dengan hanya menyebutnya sebagai “cukup jelas”. Perselisihan menjadi hal yang tidak terelakkan dalam menentukan ambang materialitas kekeliruan neraca atau “neraca yang tidak benar”. Bisa juga disebut frasa karet dalam sebuah pasal. Selain itu sektor ini sudah punya rezim sanksi administratif dan pidana sektoral, sehingga tumpang tindih kewenangan dan risiko penghukuman ganda perlu dicermati dengan Pasal 125 ayat (2):

“Suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali Undang-Undang menentukan lain.” (... bersambung)

—

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More

TUDUHAN PENIPUAN ATAS CEK KOSONG

Cek merupakan salah satu jenis surat berharga yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang juga sebagai salah satu jenis uang giral.

Dengan menerbitkan cek maka penerbit menggunakan cek tersebut sebagai alat pembayaran atas transaksi yang dilakukannya dengan penerima cek. Dimana atas cek yang diterbitkan tersebut penerbit menjamin terdapat dana/uang sejumlah yang tertera pada cek pada saat penerima cek menunjukkan cek tersebut pada bank yang dimaksud atau pada saat tanggal yang penarikan yang tertera pada cek tersebut.

Transaksi yang dapat menjadi dasar penerbitan cek tersebut dapat berupa apapun. Jual beli, utang piutang, atau pelaksanaan kewajiban hubungan kontraktual lainnya.

Penggunaan cek sebagai alat pembayaran dalam sebuah hubungan kontraktual yang murni bersifat keperdataan diantara para pihak dapat menimbulkan anasir persinggungan yang bersifat kepidanaan. Mulai dari anasir persinggungan yang tegas hingga anasir persinggungan yang kurang tegas atau abu-abu.

Persinggungan tegas dapat terlihat pada transaksi jual beli dimana sejak awal si pembeli menerbitkan cek untuk diterima si penjual sudah dengan sadar mengetahui bahwa dana pada rekening cek tersebut tidak ada atau tidak cukup untuk melaksanakan seluruh kewajiban dia sebagai pembeli namun ia dengan kesadaran penuh tetap memberikan cek tersebut kepada penjual seolah-olah ada dananya untuk menyelesaikan transaksi jual beli.

Persinggungan yang kurang tegas salah satunya dapat terlihat pada transaksi utang piutang dimana kreditor meminta cek sebagai jaminan atas pembayaran utang yang telah ia berikan kepada debitor sementara debitor menyatakan kepada kreditor bahwa cek yang diminta sebagai jaminan atas pembayaran utang tersebut tidak ada dananya pada saat diterbitkan dan kemungkinan besar juga pada saat akan dilakukan penarikan oleh kreditor.

Dalam hal kreditor memutuskan untuk menerima cek tersebut dari debitor sebagai jaminan pembayaran utangnya lalu dikemudian hari ternyata kreditor melakukan penarikan atas cek tersebut dan kemudian bank menyatakan tidak ada dana dalam rekening dimaksud, 𝗮𝗽𝗮𝗸𝗮𝗵 𝗱𝗲𝗯𝗶𝘁𝗼𝗿 𝗱𝗮𝗽𝗮𝘁 𝗱𝗶𝗷𝗲𝗿𝗮𝘁 𝗽𝗶𝗱𝗮𝗻𝗮 𝗮𝘁𝗮𝘀 𝗰𝗲𝗸 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗲𝗹𝗮𝗵 𝗱𝗶𝗸𝗲𝗹𝘂𝗮𝗿𝗸𝗮𝗻𝗻𝘆𝗮 𝘁𝗲𝗿𝘀𝗲𝗯𝘂𝘁?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut hendaknya terlebih dahulu kita dapat mempertimbangkan pendapat Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam yurisprudensi 𝗡𝗼. 𝟱/𝗬𝘂𝗿/𝗣𝗶𝗱/𝟮𝟬𝟭𝟴 yang mengutip 2 (dua) putusan terdahulu sebagai berikut:

1. 𝗣𝘂𝘁𝘂𝘀𝗮𝗻 𝗡𝗼. 𝟭𝟯𝟯 𝗞/𝗞𝗿/𝟭𝟵𝟳𝟯 yang menyatakan bahwa “seseorang yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termaksud dalam Pasal 378 KUHP”; dan

2. 𝗣𝘂𝘁𝘂𝘀𝗮𝗻 𝗡𝗼. 𝟭𝟬𝟯𝟲 𝗞/𝗣𝗶𝗱/𝟭𝟵𝟴𝟵 yang menyatakan bahwa “karena sejak semula Terdakwa telah dengan sadar mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada saksi korban tidak ada dananya atau dikenal dengan cek kosong, tuduhan “penipuan” harus dianggap terbukti”.

Dari dua putusan diatas dapat kita baca dengan tafsiran sebagai berikut:

1. Terdapat penekanan adanya kesadaran dari pihak penerbit cek telah mengetahui saat cek diterbitkan kepada penerima cek tidak ada dananya; dan

2. Sebaliknya, tidak adanya kesadaran atau pengetahuan dari si penerima cek pada saat menerima cek tersebut dari penerbit cek kalau cek tersebut tidak ada dananya. Artinya si penerima cek tidak menaruh curiga sedikitpun kalau ternyata cek tersebut tidak ada dananya.

Dengan demikian dapatlah kita berargumen tidak dapat dipidana karena tidak terdapat mens rea dalam hal pada saat pemberian cek dari penerbit cek kepada pemegang cek pihak penerbit cek telah memberitahukan kepada pemegang cek bahwa cek yang ia terbitkan tidak ada dananya.

Selanjutnya, secara lebih spesifik posisi hukum cek sebagai jaminan juga terdapat pada 𝗣𝘂𝘁𝘂𝘀𝗮𝗻 𝗡𝗼.𝟭𝟲𝟲𝟱 𝗞/𝗣𝗶𝗱/𝟮𝟬𝟭𝟮 yang menyatakan “Bahwa suatu cek yang diberikan sebagai alat penjamin dan hal tersebut disepakati saat pembukuan/pemberian cek sebagai jaminan, maka dengan sendirinya cek tersebut tidak boleh dicairkan dan jika dicairkan dananya tidak cukup, maka tidak terdapat unsur melawan hukum secara pidana”. Yang artinya cek yang diterbitkan sebagai jaminan dan bukan sebagai alat pembayaran tetapi kemudian tetap dilakukan penarikan oleh penerima cek maka cek kosong tersebut bukan pidana.

Argumentasi dari putusan No.1665 K/Pid/2012 diatas menurut hemat saya:

1. Dalam hal penerbit cek dan penerima cek, keduanya telah secara aktif menyatakan dengan terang sepakat bahwa penerbitan cek kepada penerima cek adalah sebagai jaminan bukan sebagai alat pembayaran/pelunasan atas perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara penerbit dengan pemegang cek; atau setidaknya

2. Dalam hal penerbit cek telah menyatakan dengan terang kepada pemegang cek bahwa pemberian cek hanya sebagai jaminan bukan sebagai alat pembayaran/pelunasan atas perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara penerbit dengan pemegang cek, dan penerima cek diam saja, tidak menyatakan penolakannya maka dianggap menyetujui pernyataan atas kondisi tersebut.

Karena tidak terdapat perbuatan melawan hukum dalam hal penerima cek tetap mencairkan cek yang telah diketahui kedudukannya hanya sebagai jaminan dan bukan sebagai alat pembayaran/pelunasan dalam hal tidak ada dananya maka debitor tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 378 (Penipuan) KUHP Lama Jo. Pasal 492 KUHP Baru.

—

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More