Sebuah saham pendatang baru naik hampir 5.000% dalam kurang lebih tujuh minggu sejak IPO. Begitu salah satu kisah dalam laporan Bloomberg awal November 2026, sebagaimana diberitakan IDNFinancials: https://www.idnfinancials.com/id/news/71184/bloomberg-kisah-transaksi-semu-kenaikan-5-000-dan-msci-trade . Laporan itu menyoroti dugaan order beli dan jual yang diatur sebelumnya melalui rekening nasabah dan nominee, dengan tujuan mendongkrak harga dan volume agar saham memenuhi kriteria indeks MSCI. Pasar menyebutnya “MSCI trade”.
Sejak Januari 2026, MSCI sendiri sudah menyoroti ketertutupan struktur kepemilikan saham dan kemungkinan perdagangan terkoordinasi di Indonesia. Taruhannya bukan lagi satu-dua saham, melainkan status pasar modal Indonesia di mata investor global.
Apa pun hasil pemeriksaan atas kisah-kisah itu nanti, pola yang digambarkan punya nama dalam hukum kita: transaksi semu. Larangannya ada di Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), yang rumusannya diubah melalui Pasal 22 angka 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Ancaman pidananya pun dinaikkan: penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun.
Lalu apa sebenarnya transaksi semu itu, dan di mana batasnya dengan transaksi yang wajar?
𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗮𝗸𝘀𝗶 𝗦𝗲𝗺𝘂 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗣𝗿𝗮𝗸𝘁𝗶𝗸
Sederhananya, transaksi semu adalah transaksi yang terlihat seperti jual beli sungguhan, padahal tidak ada perpindahan risiko ekonomi yang nyata. Yang dijual dan yang membeli sejatinya pihak yang sama, atau pihak-pihak yang sudah bersepakat lebih dulu.
Tujuannya hampir selalu satu: membuat saham tampak ramai diminati. Volume naik, frekuensi naik, harga bergerak. Investor lain melihat “keramaian” itu, ikut masuk, dan di situlah pelaku melepas sahamnya.
Contoh sederhana. Pak A menguasai lima rekening efek atas nama karyawan dan kerabatnya. Rekening 1 menjual 1 juta lembar saham XYZ di harga Rp200, rekening 2 membelinya. Besok rekening 2 menjual ke rekening 3 di Rp210, lalu rekening 3 ke rekening 4 di Rp225. Di layar, saham XYZ naik 12,5% dengan transaksi yang tampak aktif. Padahal uang dan sahamnya hanya berputar di kantong Pak A.
Dalam praktik, polanya dikenal dengan beberapa nama:
a. wash trade: membeli dan menjual efek yang sama tanpa perubahan pemilik manfaat (beneficial owner);
b. pre-arranged trade atau matched order: order jual dan beli dipasang pada waktu, jumlah, dan harga yang kurang lebih sama berdasarkan kesepakatan sebelumnya;
c. layering atau spoofing: memasang order dalam jumlah besar yang tidak dimaksudkan untuk dieksekusi, sekadar untuk memberi kesan ada permintaan atau penawaran yang kuat.
𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗮𝗸𝘀𝗶 𝗦𝗲𝗺𝘂 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗦𝗲𝗴𝗶 𝗛𝘂𝗸𝘂𝗺
𝗥𝘂𝗺𝘂𝘀𝗮𝗻 𝗹𝗮𝗺𝗮. Dalam naskah asli UUPM 1995, Pasal 91 hanya terdiri dari satu kalimat: “Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.” Contoh-contoh bentuk tindakannya hanya ada di Penjelasan.
𝗥𝘂𝗺𝘂𝘀𝗮𝗻 𝗯𝗮𝗿𝘂. UU P2SK mengubahnya. Larangan kini berlaku untuk gambaran semu atau menyesatkan “mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Penyelenggara Pasar”, dan bentuk-bentuknya dinaikkan ke batang tubuh pasal:
a. “transaksi Efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan”;
b. “penawaran jual atau penawaran beli Efek pada harga tertentu, Pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan Pihak lain yang melakukan penawaran beli atau penawaran jual Efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama; dan/atau”
c. “tindakan atau transaksi lain yang berkaitan dengan Efek.”
Ada tiga perubahan yang menurut hemat saya penting. Pertama, ruang lingkupnya bergeser dari “Bursa Efek” ke “Penyelenggara Pasar”, istilah yang lebih luas. Kedua, contoh yang dulu hanya di Penjelasan kini menjadi norma yang mengikat. Ketiga, huruf c membuka pintu bagi bentuk apa pun di luar huruf a dan b.
𝗦𝗮𝘂𝗱𝗮𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗸𝗮𝘁𝗻𝘆𝗮: 𝗣𝗮𝘀𝗮𝗹 𝟵𝟮. Pasal 92 (diubah melalui Pasal 22 angka 35 UU P2SK) melarang dua transaksi Efek atau lebih yang membuat harga tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek. Dalam praktik, Penyidik OJK kerap menyangkakan Pasal 91 dan Pasal 92 sekaligus. Pasal 91 menyasar “gambaran”-nya, Pasal 92 menyasar “pergerakan harga”-nya.
𝗦𝗮𝗻𝗸𝘀𝗶 𝗽𝗶𝗱𝗮𝗻𝗮. Pasal 104 UUPM semula mengancam pelanggar Pasal 91 dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 15 miliar. Setelah diubah UU P2SK, ancamannya menjadi penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp 5 miliar dan paling banyak Rp 150 miliar. Kini ada ancaman minimum khusus, sesuatu yang dulu tidak ada.
𝗦𝗮𝗻𝗸𝘀𝗶 𝗮𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝗳 𝗱𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗻𝗴𝗲𝗺𝗯𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻 𝗸𝗲𝘂𝗻𝘁𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻. Di luar jalur pidana, OJK berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada setiap Pihak yang melanggar UUPM, termasuk denda. OJK juga dapat memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah (disgorgement) dan membentuk dana kompensasi kerugian investor berdasarkan POJK Nomor 65/POJK.04/2020.
𝗦𝗶𝗮𝗽𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗲𝗻𝘆𝗶𝗱𝗶𝗸. Pasal 49 ayat (5) UU OJK hasil perubahan UU P2SK semula berbunyi bahwa penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan “hanya dapat dilakukan” oleh penyidik OJK. Melalui Putusan Nomor 59/PUU-XXI/2023 tanggal 21 Desember 2023, Mahkamah Konstitusi memaknai ulang ketentuan itu sehingga OJK tidak lagi menjadi penyidik tunggal. Selanjutnya UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU P2SK menyempurnakan pengaturan penyelidikan dan penyidikan, termasuk pengaturan keadilan restoratif. Sejauh penelusuran saya, rumusan Pasal 91 dan Pasal 104 UUPM sendiri tidak disentuh oleh UU 4/2026.
𝗣𝗲𝗿𝗮𝗻 𝗕𝘂𝗿𝘀𝗮 𝗱𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗿𝘂𝘀𝗮𝗵𝗮𝗮𝗻 𝗲𝗳𝗲𝗸. BEI menjalankan pengawasan perdagangan harian: menandai saham dengan Unusual Market Activity (UMA), menghentikan sementara perdagangan, dan meneruskan temuan ke OJK. Identitas tunggal investor (SID) dari KSEI memungkinkan penelusuran apakah sisi beli dan sisi jual sebenarnya terhubung. Di hulu, perusahaan efek wajib mengenali nasabah dan pemilik manfaatnya sesuai POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.
𝗚𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗿𝘂𝗴𝗶 𝗽𝗲𝗿𝗱𝗮𝘁𝗮. Pasal 111 UUPM memberi hak kepada setiap Pihak yang menderita kerugian akibat pelanggaran UUPM untuk menuntut ganti rugi, sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang tuntutannya serupa. Gugatan ini bersandar pula pada perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
𝗠𝗲𝗻𝗴𝗮𝗽𝗮 𝗣𝗲𝗿𝗹𝘂 𝗗𝗶𝗽𝗮𝗵𝗮𝗺𝗶
𝗕𝗮𝗴𝗶 𝗽𝗲𝗺𝗼𝗱𝗮𝗹 𝗱𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗻𝗴𝘂𝘀𝗮𝗵𝗮. Pemegang saham pengendali yang “menjaga harga” sahamnya lewat rekening karyawan atau perusahaan afiliasi sedang berjalan di atas Pasal 91. Niatnya bisa saja menenangkan pasar, tetapi rekening yang terhubung di dua sisi transaksi akan terbaca sebagai transaksi tanpa perubahan pemilik manfaat.
𝗕𝗮𝗴𝗶 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿 𝗿𝗶𝘁𝗲𝗹. Volume dan frekuensi yang tiba-tiba melonjak tanpa informasi material yang jelas patut dicurigai. Investor yang membeli di puncak “keramaian” semu adalah pihak yang paling sering dirugikan. Memahami pola ini membantu Anda menahan diri, sekaligus tahu bahwa ada jalur ganti rugi bila kerugian terbukti benar diderita.
𝗕𝗮𝗴𝗶 𝗽𝗲𝗹𝗮𝗸𝘂 𝘂𝘀𝗮𝗵𝗮 𝘀𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿 𝗷𝗮𝘀𝗮 𝗸𝗲𝘂𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻. Perusahaan efek mengeksekusi order dari rekening-rekening itu. Lemahnya pengenalan nasabah dan pemilik manfaat bukan hanya soal kepatuhan, tetapi bisa menyeret perusahaan efek ke pemeriksaan, sanksi administratif, bahkan gugatan dari investor.
𝗕𝗮𝗴𝗶 𝗺𝗮𝘀𝘆𝗮𝗿𝗮𝗸𝗮𝘁 𝘂𝗺𝘂𝗺.Pinjaman nama untuk membuka rekening efek, misalnya karyawan yang “dipinjam” KTP-nya, tidak sesederhana kelihatannya. Rekening atas nama Anda bisa menjadi alat transaksi semu, dan nama Anda ikut tercatat dalam berkas pemeriksaan.
𝗧𝗶𝘁𝗶𝗸 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗕𝗲𝗿𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗗𝗶𝘁𝗮𝗳𝘀𝗶𝗿𝗸𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝗯𝗲𝗱𝗮
𝗣𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗮, “𝗽𝗲𝗿𝘂𝗯𝗮𝗵𝗮𝗻 𝗸𝗲𝗽𝗲𝗺𝗶𝗹𝗶𝗸𝗮𝗻” 𝗶𝘁𝘂 𝗸𝗲𝗽𝗲𝗺𝗶𝗹𝗶𝗸𝗮𝗻 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗮𝗻𝗮? Pasal 91 huruf a UUPM sebagaimana diubah Pasal 22 angka 34 UU P2SK melarang transaksi yang “tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan”. Dalam skema nominee, rekening penjual dan pembeli tercatat atas nama orang yang berbeda, dengan SID yang berbeda. Secara hukum, kepemilikan saham berpindah. Yang tidak berpindah adalah pemilik manfaatnya. Penegakan hukum selama ini membaca frasa itu sebagai kepemilikan manfaat. Namun undang-undang sendiri tidak menyebut kata “manfaat”. Di sinilah pembela pelaku biasanya masuk: apakah perpindahan kepemilikan secara yuridis sudah cukup untuk keluar dari Pasal 91 huruf a UUPM? Kalau pun lolos dari Pasal 91 huruf a, perkara masih bisa ditarik ke Pasal 91 huruf c UUPM.
𝗞𝗲𝗱𝘂𝗮, 𝗺𝗲𝗺𝗯𝘂𝗸𝘁𝗶𝗸𝗮𝗻 “𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝘁𝘂𝗷𝘂𝗮𝗻”. Pasal 91 menuntut adanya tujuan menciptakan gambaran semu. Jual beli di antara rekening terafiliasi tidak selalu bertujuan demikian. Bisa saja ada alasan pengalihan internal, restrukturisasi portofolio grup, atau pemenuhan ketentuan saham beredar bebas (free float). Lalu bagaimana dengan penyedia likuiditas atau market maker yang memang menempatkan order di dua sisi pasar? Menurut hemat saya, garis pemisahnya ada pada pola dan akibat, bukan pada label. Pola berulang di harga yang kurang lebih sama, waktu yang berdekatan, dan dana yang berputar kembali ke satu sumber adalah bukti tidak langsung yang biasa dipakai.
𝗞𝗲𝘁𝗶𝗴𝗮, 𝗵𝘂𝗿𝘂𝗳 𝗰 𝗱𝗮𝗻 𝗮𝘀𝗮𝘀 𝗹𝗲𝘅 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮. Frasa “tindakan atau transaksi lain yang berkaitan dengan Efek” sangat terbuka. Untuk sanksi administratif, keterbukaan itu mungkin bisa diterima. Untuk delik pidana dengan ancaman minimum 5 tahun penjara, ia berhadapan dengan asas legalitas dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang menuntut rumusan delik yang jelas dan melarang analogi. Dapatkah seseorang dipidana minimal 5 tahun atas “tindakan lain” yang bentuknya tidak dirumuskan undang-undang? Pertanyaan ini terbuka untuk diuji, baik di persidangan maupun melalui uji materi.
𝗞𝗲𝗲𝗺𝗽𝗮𝘁, 𝘀𝗲𝗯𝗲𝗿𝗮𝗽𝗮 𝗹𝘂𝗮𝘀 “𝗣𝗲𝗻𝘆𝗲𝗹𝗲𝗻𝗴𝗴𝗮𝗿𝗮 𝗣𝗮𝘀𝗮𝗿”? Rumusan lama membatasi pada Bursa Efek. Rumusan baru memakai “Penyelenggara Pasar”. Apakah ini mencakup pasar negosiasi, sistem penyelenggara pasar alternatif, layanan urun dana berbasis teknologi, atau Bursa Karbon yang memperdagangkan unit karbon yang oleh POJK Nomor 14 Tahun 2023 diperlakukan sebagai Efek? Bila iya, transaksi semu di unit karbon tunduk pada ancaman pidana yang sama beratnya dengan transaksi semu saham.
𝗞𝗲𝗹𝗶𝗺𝗮, 𝗸𝗲𝗮𝗱𝗶𝗹𝗮𝗻 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝗳 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝘀𝗶𝗮𝗽𝗮? UU 4/2026 membuka ruang keadilan restoratif dalam tindak pidana sektor jasa keuangan. Pada penipuan investasi, korbannya jelas. Pada transaksi semu, yang dirugikan adalah integritas pasar dan ribuan investor anonim yang membeli di harga yang dibentuk secara semu. Sejauh mana “integritas pasar” yang terganggu dapat ditentukan? Bilamana tidak terdapat keuntungan finansial dari sisi terduga pelaku dan tidak terdapat “korban” yang dirugikan secara finansial? Lalu bagaimana membedakan investor yang “korban” dan investor yang bukan “korban”? Siapa yang berhak menentukan? Selanjutnya apakah itikad baik pengembalian keuntungan tidak sah ke dana kompensasi sudah cukup untuk menghentikan perkara?
𝗞𝗲𝗲𝗻𝗮𝗺, 𝗺𝗲𝗻𝗴𝗴𝘂𝗴𝗮𝘁 𝗴𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗿𝘂𝗴𝗶 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝘀𝗲𝗺𝘂𝗱𝗮𝗵 𝗸𝗲𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝗻𝘆𝗮. Pasal 111 UUPM, “Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.”, membuka pintu, tetapi investor harus membuktikan kerugiannya timbul karena transaksi semu itu, bukan karena risiko pasar biasa. Investor juga perlu menentukan siapa yang digugat: pelaku utama, nominee yang namanya tercatat, atau perusahaan efek yang mengeksekusi order. Apakah keputusan sanksi OJK dapat dipakai sebagai bukti adanya perbuatan melawan hukum dalam gugatan perdata? Hingga tulisan ini dibuat, belum ada pedoman yang tegas soal itu.
𝗟𝗶𝗺𝗮 𝗛𝗮𝗹 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗣𝗲𝗿𝗹𝘂 𝗗𝗶𝗶𝗻𝗴𝗮𝘁
1. Transaksi semu adalah jual beli yang tampak sungguhan tetapi tidak memindahkan risiko ekonomi, dibuat untuk memberi kesan saham ramai atau harganya wajar. Larangannya ada di Pasal 91 UUPM sebagaimana diubah UU P2SK.
2. UU P2SK memperluas larangan ini: berlaku di “Penyelenggara Pasar”, bukan hanya Bursa Efek, dan menambahkan kategori terbuka “tindakan atau transaksi lain yang berkaitan dengan Efek”.
3. Ancaman pidananya kini penjara 5 sampai 15 tahun dan denda Rp 5 miliar sampai Rp 150 miliar, di samping sanksi administratif, denda, dan perintah pengembalian keuntungan tidak sah oleh OJK.
4. Rekening nominee adalah pintu masuk paling umum. Pengendali, direksi emiten, perusahaan efek, bahkan orang yang sekadar meminjamkan namanya, dapat ikut terseret.
5. Ruang sengketa terbuka lebar: makna “perubahan kepemilikan”, pembuktian “dengan tujuan”, kejelasan huruf c, dan pembuktian kerugian dalam gugatan ganti rugi.
—
Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.
