Adapun latar belakang penerbitan POJK Modal Minimum BPR ini untuk:
1. Mewujudkan BPR yang sehat, berdaya saing, dan berkontribusi dalam pembangunan perekonomian nasional, diperlukan permodalan yang memadai.
2. Meningkatkan kemampuan BPR guna penguatan kelembagaan dan peningkatan kemampuan untuk menyerap risiko,
diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional.
POJK ini mengatur:
1. Kewajiban BPR menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan rasio KPMM minimal 12% (dua belas persen) dari ATMR. Yang dimaksud KPMM adalah rasio modal terhadap ATMR yang wajib disediakan oleh BPR. Sementara ATMR adalah jumlah aset pada laporan posisi keuangan BPR yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan. (Pasal 2)
2. Modal minimum sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Dimana BPR memiliki kewajiban untuk menyediakan modal inti paling rendah sebesar 8% dari ATMR dimana modal inti secara besaran minimal Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Dalam hal modal inti BPR mengalami penurunan menjadi kurang dari yang ditentukan maka BPR wajib meningkatkan modal inti menjadi paling sedikit sesuai ketentuan. (Pasal 3-4 jo. Pasal 14).
3. BPR dapat menerima tambahan modal disetor dalam bentuk aset tetap dengan mendapatkan persetujuan OJK terlebih dahulu. Khusus bagi BPR yang telah memenuhi kewajiban modal inti dan kemudian ingin melakukan penambahan modal disetor dalam bentuk aset tetap harus memenuhi persyaratan (Pasal 7-8):
aset tetap berupa tanah dan bangunan yang dimaksudkan untuk operasional BPR dengan ancaman aset tetap dimaksud ditetapkan sebagai properti terbengkalai jika dalam waktu 3 tahun tidak digunakan untuk operasional BPR.
berdasarkan proyeksi BPR, BPR mampu meningkatkan kinerja setelah menerima penambahan modal disetor.
4. Larangan bagi BPR untuk melakukan distribusi laba yang mengakibatkan kondisi permodalan BPR tidak memenuhi rasio modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 4. (Pasal 12)
5. Bahwa POJK No. 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya POJK ini. Namun, ketentuan pelaksanaan/turunan dari POJK No. 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam POJK ini. (Pasal 26-27)
Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin terjadi atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.
