Pada 10 November 2026, saham 18 perusahaan tercatat akan resmi dihapus dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Di dalam daftar itu ada nama yang cukup dikenal publik, seperti PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) yang telah dinyatakan pailit, sampai emiten yang sahamnya sudah digembok sejak 2018.
Bursa telah memberi waktu pembelian kembali saham (buyback) kepada ke-18 emiten itu sejak 11 Mei hingga 9 November 2026. Saat tulisan ini dibuat, waktunya tinggal hitungan hari.
Peristiwa inilah yang disebut delisting. Dasar hukumnya berlapis: UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) sebagaimana diubah UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), POJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik (POJK 45/2024), serta Peraturan BEI Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting).
Pertanyaan yang paling sederhana: kalau saham saya dihapus dari bursa, uang saya bagaimana? Siapa yang wajib membelinya, dan di harga berapa?
𝗦𝗮𝗵𝗮𝗺 𝗗𝗶𝗵𝗮𝗽𝘂𝘀, 𝗕𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗛𝗮𝗻𝗴𝘂𝘀
Delisting adalah pembatalan pencatatan saham di bursa. Sejak delisting efektif, saham itu tidak bisa lagi diperjualbelikan di BEI.
Yang sering disalahpahami: delisting tidak sama dengan perusahaan bubar, dan saham Anda tidak otomatis hangus. Anda tetap pemegang saham. Yang hilang adalah pasarnya.
Bayangkan Pak Budi membeli 100 lot saham PT Maju Mundur Tbk di harga Rp 500. Delisting ibarat kios Pak Budi diusir dari pasar induk. Barang dagangannya masih ada dan masih miliknya, tetapi tidak ada lagi tempat ramai untuk menjualnya. Kalau mau menjual, ia harus mencari pembeli sendiri, dan pembeli seperti itu hampir tidak pernah ada untuk saham perusahaan yang bermasalah.
Dalam praktik, delisting datang dari tiga pintu:
1. Sukarela (voluntary delisting). Perusahaan sendiri memutuskan keluar dari bursa, biasanya karena pengendali ingin menguasai kembali seluruh saham. Inilah yang lazim disebut go private.
2. Paksa oleh Bursa (forced delisting). BEI yang memutuskan, karena perusahaan dinilai tidak layak lagi tercatat.
3. Atas perintah OJK. OJK dapat memerintahkan perusahaan terbuka mengubah status menjadi perseroan tertutup dalam kondisi tertentu.
Pintu kedua adalah yang paling sering merugikan investor ritel. Berdasarkan ringkasan publik atas Peraturan I-N, BEI dapat melakukan delisting antara lain bila perusahaan mengalami kondisi yang berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kelangsungan usahanya tanpa indikasi pemulihan, tidak lagi memenuhi persyaratan pencatatan, atau sahamnya disuspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sekurang-kurangnya selama 24 bulan terakhir.
Dari UUPM ke POJK 45/2024
Di tingkat undang-undang, UU P2SK menyisipkan Pasal 84A ke dalam UUPM. Intinya, perusahaan terbuka yang dibatalkan pencatatan sahamnya “wajib mengubah status menjadi Perseroan yang tertutup dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan”, sedangkan perusahaan terbuka “dapat secara sukarela mengubah statusnya menjadi Perseroan yang tertutup setelah memenuhi persyaratan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.”
Artinya, delisting bukan titik akhir. Delisting adalah pintu masuk menuju perubahan status dari perusahaan terbuka menjadi perseroan tertutup. Undang-undang lalu menyerahkan detailnya kepada OJK.
Pasal 20 ayat (1) POJK 45/2024 berbunyi, “Dalam kondisi tertentu, Bursa Efek dapat melakukan pembatalan pencatatan Efek bersifat ekuitas Perusahaan Terbuka.” Kondisi tertentu itu dirinci dalam ayat (2): perusahaan “mengalami suatu kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha”, atau “tidak memenuhi persyaratan pencatatan Efek di Bursa Efek.”
Setelah delisting efektif, Pasal 22 ayat (1) mewajibkan perusahaan “mulai mengubah status dari Perusahaan Terbuka menjadi perseroan yang tertutup” paling lama 30 hari setelah pembatalan pencatatan efektif.
Ringkasnya, ketiga pintu delisting diatur dengan syarat yang berbeda:
Sukarela (go private). Keputusan ada di tangan perusahaan sendiri, tetapi harus disetujui Pemegang Saham Independen dalam RUPS (Pasal 16). Harga buyback wajib lebih tinggi dari rata-rata harga tertinggi harian selama 90 hari sebelum pengumuman RUPS (Pasal 36).
Atas perintah OJK. OJK yang memutuskan, sedangkan perubahan status tetap melalui persetujuan RUPS (Pasal 23). Harga buyback paling rendah adalah rata-rata harga penutupan harian selama 90 hari sebelum perintah OJK (Pasal 37).
Paksa oleh Bursa. Direksi BEI yang memutuskan. Buyback tahap awal dijalankan tanpa RUPS (Pasal 8), sedangkan perubahan status menjadi perseroan tertutup tetap melalui RUPS (Pasal 23). Harga buyback adalah yang lebih tinggi antara rata-rata harga 30 hari terakhir atau nilai buku per saham (Pasal 38).
𝗦𝗶𝗮𝗽𝗮 𝗪𝗮𝗷𝗶𝗯 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗹𝗶 𝗦𝗮𝗵𝗮𝗺 𝗔𝗻𝗱𝗮?
Inilah jantung perlindungan investor dalam delisting paksa. Pasal 8 ayat (1) POJK 45/2024 mengatur bahwa dalam hal Perusahaan Terbuka akan dibatalkan pencatatan sahamnya di Bursa Efek, pihak yang dibebani kewajiban adalah Perusahaan Terbuka, atau Pengendali Perusahaan Terbuka dan/atau Pihak lain dalam kondisi tertentu, yang “wajib melakukan pembelian kembali atas seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik.”
Kondisi tertentu yang menyeret Pengendali ikut bertanggung jawab dirinci dalam Pasal 8 ayat (5), yaitu bila perusahaan:
a. “tidak menyelenggarakan RUPS tahunan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum dibatalkan pencatatan sahamnya;”
b. “tidak menyampaikan laporan berkala selama 2 (dua) tahun terakhir”;
c. “melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dimana Pengendali turut serta mendapatkan keuntungan atau menyebabkan terjadinya pelanggaran;” atau
d. “kondisi lain berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.”
Soal waktu, buyback “dimulai paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman Bursa Efek kepada masyarakat” (Pasal 8 ayat (3)), didahului keterbukaan informasi (Pasal 8 ayat (4)). Buyback harus selesai sampai delisting efektif atau 6 bulan sejak keterbukaan informasi (Pasal 11). Kewajiban ini juga “dapat digantikan oleh Pihak lain” (Pasal 8 ayat (6)), misalnya investor baru, tanpa menghapus tanggung jawab perusahaan atau Pengendali.
Lalu di harga berapa? Pasal 38 ayat (1) menetapkan harga sesuai “harga rata-rata perdagangan saham Perusahaan Terbuka di Bursa Efek dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terakhir” yang dihitung mundur “dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya”, atau “nilai buku per saham berdasarkan laporan keuangan terakhir”, mana yang lebih tinggi.
Kembali ke Pak Budi. Saham PT Maju Mundur disuspensi sejak 2019 dengan harga terakhir Rp 50. Laporan keuangan terakhir yang masuk ke OJK menunjukkan nilai buku Rp 12 per saham. Maka harga buyback adalah Rp 50. Pak Budi yang membeli di Rp 500 hanya menerima sepersepuluh modalnya, itu pun kalau buyback benar-benar dijalankan.
Perlu diingat pula, kewajiban buyback hanya untuk pemegang saham publik. Menurut ringkasan atas POJK 45/2024, pemegang saham publik antara lain adalah pihak yang memiliki kurang dari 5% saham dan bukan direksi, komisaris, pemegang saham utama, Pengendali, atau afiliasinya.
𝗦𝗮𝘁𝘂 𝗣𝗲𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝘄𝗮, 𝗕𝗮𝗻𝘆𝗮𝗸 𝗞𝗲𝗽𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻
𝘉𝘢𝘨𝘪 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘰𝘳 𝘳𝘪𝘵𝘦𝘭, delisting paksa hampir selalu berarti kerugian besar. Risiko itu sebenarnya sudah memberi tanda jauh hari: suspensi berkepanjangan, laporan keuangan terlambat, opini auditor yang meragukan kelangsungan usaha, atau masuk Papan Pemantauan Khusus. Investor yang membaca tanda itu lebih awal punya kesempatan keluar sebelum pintunya terkunci.
𝘉𝘢𝘨𝘪 𝘦𝘮𝘪𝘵𝘦𝘯 𝘥𝘢𝘯 𝘗𝘦𝘯𝘨𝘦𝘯𝘥𝘢𝘭𝘪, delisting bukan jalan pintas untuk lepas dari kewajiban. BEI sendiri menegaskan delisting tidak menghapuskan kewajiban perusahaan yang belum dipenuhi kepada Bursa. Pasal 32 POJK 45/2024 bahkan memberi OJK wewenang melarang Pengendali, direksi, dan dewan komisaris yang bertanggung jawab atas delisting untuk menduduki jabatan serupa di emiten dan lembaga pasar modal lain. Reputasi yang tercoreng di satu perusahaan bisa menutup pintu di perusahaan berikutnya.
𝘉𝘢𝘨𝘪 𝘬𝘳𝘦𝘥𝘪𝘵𝘰𝘳, terutama dalam perkara kepailitan dan PKPU, delisting mengubah lanskap penagihan. Saham debitor tidak lagi punya harga pasar yang bisa dijadikan acuan nilai, dan sumber pendanaan dari pasar modal tertutup.
𝘋𝘢𝘳𝘪 𝘴𝘪𝘴𝘪 𝘦𝘬𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪, delisting ibarat membersihkan rak dari barang kedaluwarsa. Saham yang bertahun-tahun digembok hanya menjadi angka mati di portofolio investor dan menurunkan kepercayaan terhadap kualitas pasar. Dengan aturan buyback, otoritas ingin memastikan pembersihan itu tidak sepenuhnya dibayar oleh investor publik.
𝗖𝗲𝗹𝗮𝗵 𝗧𝗮𝗳𝘀𝗶𝗿 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗼𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗦𝗲𝗻𝗴𝗸𝗲𝘁𝗮
Di atas kertas, perlindungan investor terlihat rapi. Namun ketika aturan itu diuji pada kasus nyata, saya mendapati setidaknya empat titik yang berpotensi menjadi perselisihan.
𝘗𝘦𝘳𝘵𝘢𝘮𝘢, 𝘣𝘶𝘺𝘣𝘢𝘤𝘬 𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘦𝘮𝘪𝘵𝘦𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘢𝘪𝘭𝘪𝘵. Tujuh dari 18 emiten yang delisting pada 10 November 2026 berstatus pailit atau gagal bayar. Pasal 24 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan, “Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.” Seluruh harta emiten berada di tangan kurator untuk dibagikan kepada kreditor.
Lalu dari mana emiten pailit membiayai buyback? Kalau diambil dari harta pailit, pemegang saham justru dibayar lebih dulu daripada kreditor. Ini bertentangan dengan Pasal 87A UUPM sendiri yang menempatkan pemegang saham publik satu tingkat di bawah kreditur konkuren. Dapat saya tafsirkan, bagi emiten pailit kewajiban buyback oleh perusahaan praktis tidak dapat dijalankan. Tumpuan beralih kepada Pengendali. Masalahnya, pailit tidak disebut tegas dalam Pasal 8 ayat (5) POJK 45/2024. Ia hanya bisa masuk lewat huruf d, “kondisi lain berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan”, yang sepenuhnya bergantung pada diskresi OJK.
𝘒𝘦𝘥𝘶𝘢, 𝘣𝘦𝘯𝘵𝘶𝘳𝘢𝘯 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘜𝘜𝘗𝘛. Pasal 37 ayat (1) huruf a UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mensyaratkan buyback “tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan.”
Contoh sederhananya begini. PT Maju Mundur punya modal ditempatkan Rp 100 miliar dan cadangan wajib Rp 5 miliar, jadi batas amannya Rp105 miliar. Kekayaan bersihnya, yaitu aset dikurangi utang, Rp 110 miliar. Kalau perusahaan membeli kembali saham publik senilai Rp 20 miliar, kekayaan bersihnya turun menjadi Rp 90 miliar, di bawah batas Rp 105 miliar. Buyback itu dilarang oleh Pasal 37 ayat (1) huruf a. Bila kekayaan bersih PT Maju Mundur sudah minus Rp 30 miliar, buyback satu rupiah pun sudah melanggar.
Pengecualian “kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal” hanya melekat pada huruf b, yaitu batas 10% saham yang boleh dibeli kembali.
Sederhananya, Pasal 37 ayat (1) UUPT memasang dua rem pada buyback. Rem huruf a menjaga kekayaan bersih agar tidak turun di bawah modal ditempatkan ditambah cadangan wajib. Rem huruf b membatasi saham yang dibeli kembali paling banyak 10% dari modal ditempatkan. Aturan pasar modal hanya diberi ruang untuk melonggarkan rem huruf b.
Misalkan publik memegang 30% saham PT Maju Mundur Tbk. Menurut UUPT, perusahaan biasanya hanya boleh membeli kembali 10%. Karena ada pengecualian di huruf b, POJK 45/2024 sah mewajibkan buyback seluruh 30% itu. Namun rem huruf a tetap terpasang. Kalau buyback 30% itu membuat kekayaan bersih jatuh di bawah modal ditambah cadangan, UUPT tetap melarangnya, dan POJK tidak mendapat “izin” dari UUPT untuk menembus rem tersebut.
Perusahaan yang ditendang Bursa umumnya merugi, bahkan bermodal negatif. Secara matematis, buyback seluruh saham publik oleh perusahaan seperti itu pasti melanggar huruf a. Maka muncul pertanyaan yang sama dengan yang pernah saya angkat pada aturan sektor keuangan lain: dapatkah peraturan OJK mewajibkan perseroan melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang? Atau kewajiban itu harus dibaca hanya dapat dipenuhi oleh Pengendali dan pihak lain?
𝘒𝘦𝘵𝘪𝘨𝘢, 𝘩𝘢𝘳𝘨𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘶𝘴𝘢𝘯𝘨. Formula Pasal 38 ayat (1) POJK 45/2024 menghitung rata-rata harga 30 hari mundur dari hari dihentikan sementara perdagangan. Untuk saham yang disuspensi sejak 2018, harga acuannya berumur delapan tahun. Nilai buku pun diambil dari “laporan keuangan terakhir yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan”. Bagaimana dengan emiten yang disuspensi justru karena tidak menyampaikan laporan keuangan? Laporan terakhirnya bisa jadi sudah tidak menggambarkan kondisi riil, ke arah mana pun. Bandingkan dengan jalur sukarela yang memakai harga tertinggi 90 hari dan penilai independen untuk saham yang tidak aktif.
𝘒𝘦𝘦𝘮𝘱𝘢𝘵, 𝘥𝘢𝘱𝘢𝘵𝘬𝘢𝘩 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘰𝘳 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘨𝘶𝘨𝘢𝘵? POJK 45/2024 memberi OJK sanksi administratif dan wewenang memerintahkan buyback. Namun POJK tidak secara tegas memberi investor hak tagih perdata kepada perusahaan atau Pengendali. Menurut hemat saya, jalur yang paling mungkin adalah gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata terhadap Pengendali atau direksi yang lalai, dengan pelanggaran POJK sebagai dasar unsur melawan hukum. Hingga kini belum saya dapati putusan yang menguji konstruksi itu dalam perkara delisting.
𝗠𝗲𝗻𝗷𝗲𝗹𝗮𝗻𝗴 𝟭𝟬 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟲
Pada April 2026, BEI mengumumkan delisting 18 emiten efektif 10 November 2026: tujuh karena pailit atau gagal bayar, sebelas karena suspensi berkepanjangan. Bursa meminta rencana buyback disampaikan paling lambat 10 Mei 2026, dengan masa pelaksanaan 11 Mei sampai 9 November 2026. Hingga tulisan ini dibuat, belum saya dapati pengumuman resmi yang merinci berapa dari 18 emiten itu yang benar-benar menuntaskan buyback. Angka itulah yang nanti akan menguji apakah aturan buyback benar-benar melindungi investor, atau berhenti sebagai imbauan.
𝗟𝗶𝗺𝗮 𝗛𝗮𝗹 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗣𝗲𝗿𝗹𝘂 𝗗𝗶𝗶𝗻𝗴𝗮𝘁
1. Delisting tidak menghanguskan saham. Anda tetap pemegang saham, hanya kehilangan pasar untuk menjualnya.
2. Rujukan yang berlaku kini adalah POJK 45/2024 dan Peraturan BEI Nomor I-N.
3. Dalam delisting paksa, perusahaan wajib membeli kembali saham publik, dan Pengendali ikut terseret dalam kondisi tertentu. Buyback dimulai paling lambat 30 hari setelah pengumuman Bursa.
4. Harga buyback delisting paksa adalah yang lebih tinggi antara rata-rata harga 30 hari sebelum suspensi atau nilai buku per saham. Formula ini jauh lebih lemah dibanding jalur sukarela.
5. Bagi emiten pailit dan bermodal negatif, kewajiban buyback berbenturan dengan UU Kepailitan dan Pasal 37 UUPT. Di titik inilah sengketa paling mungkin lahir.
—
Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.
