SELAMAT DATANG DI PERSONAL BLOG ASEVY SOBARI

PKPU dan Kepailitan, Korporasi, HAKI, Pertanahan, Persaingan Usaha, Ketenagakerjaan, Keuangan Islam

PARTNER PADA FIRMA HUKUM ISNP LAWFIRM

ISNP LAWFIRM. Office: Summarecon - Bekasi, Rukan Sinpansa Blok D.20, Marga Mulya - Bekasi Utara 17143, Tlp. 0812.9090.4694, WA. 0812.8309.0895

ANGGOTA PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)

Diangkat dan disumpah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

KONSULTASI HUKUM DENGAN PERJANJIAN: 0812-8309-0895 (WA)

Legal Consultation, Legal Opinion, Legal Drafting, Legal Assistant (Retainer), Litigation

KONSULTASI HUKUM DENGAN PERJANJIAN: 0812-8309-0895 (WA)

Legal Consultation, Legal Opinion, Legal Drafting, Legal Assistant (Retainer), Litigation

Laman

Rabu, 18 November 2026

CICIL RUMAH TANPA BUNGA: MENGENAL PEMBIAYAAN RUMAH DI BANK SYARIAH

CICIL RUMAH TANPA BUNGA MENGENAL PEMBIAYAAN RUMAH DI BANK SYARIAH asevy sobari lawyer advokat konsultan hukum sektor jasa keuangan isnp law firm hkhsk
Apa Itu Pembiayaan Rumah Syariah?


Di bank konvensional, kita mengenalnya sebagai KPR: bank meminjamkan uang, kita membeli rumah, lalu kita mencicil pokok plus bunga. Di bank syariah, produk serupa biasa disebut Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) atau KPR Syariah. Tujuannya sama, yaitu punya rumah dengan mencicil. Bedanya ada pada cara bank masuk ke dalam transaksi.

Bank syariah tidak meminjamkan uang lalu memungut bunga. Bank ikut membeli, ikut memiliki, atau menyewakan rumah itu kepada kita. Keuntungan bank lahir dari jual beli, bagi hasil, atau sewa.
Contoh sederhana. Pak Budi ingin rumah seharga Rp 500 juta. Bank membeli rumah itu dari pengembang, lalu menjualnya kepada Pak Budi seharga Rp 750 juta, dicicil 15 tahun. Angka Rp 750 juta itu disepakati sejak awal dan tidak berubah sampai lunas.

Tiga Akad yang Paling Sering Dipakai

Pertama, murabahah atau jual beli. Bank membeli rumah, lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin yang diberitahukan secara terbuka. Itulah contoh Pak Budi. Cicilannya tetap dari bulan pertama sampai bulan terakhir.

Kedua, musyarakah mutanaqisah (MMQ) atau kepemilikan bersama yang menurun. Bank dan nasabah patungan membeli rumah, misalnya bank 80% dan nasabah 20%. Nasabah lalu menyewa porsi milik bank sambil mencicil membeli porsi itu sedikit demi sedikit. Setiap bulan porsi bank mengecil, sampai akhirnya rumah sepenuhnya milik nasabah.

Ketiga, ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT) atau sewa yang berakhir dengan pemindahan milik. Nasabah menyewa rumah dari bank, dan di akhir masa sewa rumah dialihkan kepadanya.

Untuk rumah yang belum jadi (inden), DSN-MUI menyediakan jalan khusus berupa sewa atas rumah yang spesifikasinya sudah jelas meski fisiknya belum ada.

Dari Kacamata Hukum

Dasar utamanya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana diubah UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Pasal 19 ayat (1) memberi Bank Umum Syariah kewenangan menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, musyarakah, ijarah, dan sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik. Rincian produknya diatur OJK dalam POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Aturan main syariahnya datang dari fatwa DSN-MUI: Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah, Fatwa 27/DSN-MUI/III/2002 tentang IMBT, dan Fatwa 102/DSN-MUI/X/2016 untuk PPR-Inden.

Soal uang muka, Bank Indonesia mengatur rasio Financing to Value (FTV), yaitu batas maksimal pembiayaan dibanding nilai rumah. Lewat PADG Nomor 30 Tahun 2025, FTV paling tinggi 100% bagi bank yang memenuhi syarat rasio pembiayaan bermasalah, sehingga uang muka bisa 0%.

Di sinilah, menurut hemat saya, titik rawannya. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Ketentuan Pertama angka 4, menyatakan: “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri.” Angka 9 menambahkan bahwa bila bank mewakilkan pembelian kepada nasabah, “akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.”

Masalahnya, dalam praktik akta jual beli dan sertifikat sering langsung atas nama nasabah. Bank tidak pernah tercatat sebagai pemilik di kantor pertanahan. Lalu, cukupkah “secara prinsip” dibuktikan dengan kuitansi dan surat kuasa, padahal hukum agraria memandang kepemilikan dari pendaftaran? Celah ini dapat muncul ketika nasabah gagal bayar lalu mempersoalkan keabsahan akadnya.

Pada contoh Pak Budi, idealnya bank lebih dulu memberi kuasa (wakalah) kepada Pak Budi untuk membeli rumah Rp 500 juta dari PT Griya atas nama bank. Setelah rumah secara prinsip menjadi milik bank, barulah bank menjualnya kepada Pak Budi seharga Rp 750 juta melalui akad murabahah. Praktiknya sering berbeda. Kedua akad diteken di meja yang sama, akta jual beli dibuat langsung antara PT Griya dan Pak Budi, dan sertifikat dibalik nama ke Pak Budi lalu dibebani Hak Tanggungan untuk bank. Nama bank tidak pernah tercatat sebagai pemilik. Bila Pak Budi kelak macet dan menggugat, ia bisa berdalil bahwa bank menjual rumah yang belum pernah dimilikinya.

Satu lagi. MMQ tidak selalu berarti cicilan tetap. Fatwa 73/2008 hanya menyebut nasabah menyewa “dengan nilai ujrah yang disepakati.” Terdapat celah, dalam hal bank mengatur peninjauan ujrah berkala dalam akad. Tanpa bunga, ternyata belum tentu tanpa perubahan angsuran.

Bila bersengketa, forumnya Pengadilan Agama, atau Basyarnas bila diperjanjikan, bukan Pengadilan Negeri. Ini sejalan dengan Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012.

Manfaat Praktis bagi Anda

Dari sisi keuangan, Anda bisa memilih akad sesuai kebutuhan. Ingin cicilan pasti dan mudah dianggarkan? Murabahah cocok. Ingin angsuran awal lebih ringan dan siap menerima penyesuaian? MMQ bisa jadi pilihan. Pahami juga bahwa melunasi lebih cepat pada murabahah tidak otomatis memotong margin. Potongan pelunasan pada umumnya kewenangan bank, bukan hak nasabah.

Dari sisi hukum, Anda tahu dokumen apa yang harus dicek: urutan akad wakalah dan murabahah, klausul peninjauan ujrah pada MMQ atau IMBT, besaran denda keterlambatan yang semestinya disalurkan sebagai dana sosial, serta pilihan forum sengketa. Satu klausul yang Anda lewatkan hari ini bisa jadi pokok perkara sepuluh tahun lagi.

Hal untuk Diingat
1. KPR syariah bukan pinjaman berbunga. Ia jual beli, kepemilikan bersama, atau sewa, dan tiap akad membawa hak serta kewajiban yang berbeda.
2. Murabahah memberi cicilan tetap, sementara MMQ dan IMBT bisa mengalami peninjauan ujrah. Baca klausulnya sebelum tanda tangan.

—
Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

BOLEH DAN TERLARANG: KE MANA DANA BPR SYARIAH MENGALIR

Uang Nasabah Punya Pagar


BPR Syariah tidak bebas memutar uang nasabah sesuka hati. Undang-undang memasang pagar: dana hanya boleh disalurkan lewat pintu tertentu, dengan akad tertentu, dan tanpa melanggar Prinsip Syariah. Pagar inilah yang disebut limitasi penyaluran dana.

Contoh sederhana. Bu Sari menabung di BPR Syariah. Uangnya boleh dipakai bank untuk membiayai Pak Dedi membeli gerobak bakso dengan akad jual beli. Uang yang sama tidak boleh dipinjamkan dengan bunga, apalagi dipakai bank untuk berspekulasi di bursa.

Tiga Lapis Pagar

Pagar penyaluran dana BPR Syariah bisa dibayangkan berlapis tiga.

Lapis pertama: daftar akad. Dana hanya boleh disalurkan sebagai pembiayaan bagi hasil (mudharabah, musyarakah), jual beli (murabahah, salam, istishna), pinjaman kebajikan (qardh), sewa (ijarah dan sewa beli), serta pengambilalihan utang (hawalah).

Lapis kedua: daftar larangan. BPR Syariah tidak boleh menerima giro, berbisnis valas selain penukaran uang, berbisnis asuransi selain memasarkan produk mitra, menanam modal kecuali pada lembaga penunjangnya, atau membeli surat berharga selain terbitan Bank Indonesia, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Lapis ketiga: kepada siapa dan seberapa besar. Bank wajib yakin nasabah mau dan mampu membayar. Pembiayaan kepada satu nasabah atau kelompoknya, termasuk orang dalam bank, juga dibatasi persentase tertentu dari modal.

Contohnya, BPR Syariah menyalurkan Rp500 juta lewat musyarakah kepada usaha konveksi. Itu sah. Jika dana yang sama dipakai membeli sukuk korporasi, bank menabrak larangan surat berharga, walaupun imbal hasilnya menarik.

Apa Kata Undang-Undang

Dasarnya UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana diubah UU 4/2023 (UU P2SK).

Pasal 21 ayat (1) huruf b memuat daftar akad penyaluran dana. Pasal 21A menambah tiga kegiatan: kerja sama dengan lembaga keuangan maupun nonkeuangan, penukaran valas, dan penyertaan modal pada lembaga penunjang. Pasal 25 memuat tujuh larangan, huruf a sampai g. Dua yang paling luas adalah huruf a, larangan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah, dan huruf g, larangan usaha di luar Pasal 21 dan 21A.

Pasal 23 mewajibkan bank menilai watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha calon nasabah. Pasal 37 membatasi penyaluran dana paling tinggi 30% dari modal untuk satu nasabah atau kelompoknya, dan 20% untuk pihak terkait, seperti pemegang saham 10% ke atas, komisaris, direksi, dan keluarganya.

Sanksinya serius. Pasal 66 mengancam direksi atau pegawai yang dengan sengaja menyalurkan dana secara melanggar ketentuan hingga membahayakan kelangsungan usaha bank, atau tidak mengambil langkah agar batas maksimum ditaati, dengan penjara 1 sampai 5 tahun dan denda Rp1 sampai 2 miliar.

Di sinilah titik rawan tafsirnya.

Pertama, murabahah. Akad ini tercantum di Pasal 21, jadi lolos lapis pertama. Namun jika bank menjual barang yang belum ia miliki, praktik itu dapat dinilai bertentangan dengan Prinsip Syariah menurut Fatwa DSN-MUI 04/2000. Larangannya lahir dari Pasal 25 huruf a jo. Pasal 1 angka 12, bukan dari bunyi UU. Pasca-P2SK, Pasal 1 angka 12 menambahkan "pernyataan kesesuaian syariah" sebagai sumber Prinsip Syariah, sehingga pembuktiannya makin bergantung pada dokumen di luar UU.

Kedua, pintu "persetujuan OJK". Pasal 21 ayat (1) huruf f membolehkan produk Bank Syariah lainnya yang sesuai Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan OJK, dan penjelasannya hanya berbunyi "cukup jelas". Apakah produk yang disetujui untuk satu BPR Syariah otomatis boleh ditiru BPR Syariah lain? UU tidak menjawab.

Manfaat Memahaminya

Bagi nasabah pembiayaan, Anda bisa menilai apakah akad yang ditawarkan sah. Akad di luar daftar, atau murabahah tanpa bukti barang pernah dimiliki bank, dapat menjadi dasar keberatan bahkan sengketa.

Bagi penabung, pagar ini adalah pengaman uang Anda. Bank yang patuh tidak memutar dana ke investasi spekulatif atau ke kantong pemiliknya sendiri.

Bagi pengurus dan pemegang saham BPR Syariah, pagar ini adalah peta risiko pidana. Satu pembiayaan yang menabrak batas maksimum dapat berujung pemeriksaan OJK hingga proses pidana.

Bagi mitra seperti perusahaan teknologi atau lembaga keuangan lain, Pasal 21A dan Pasal 25 menentukan skema kerja sama mana yang boleh dijalankan.

Kesimpulan
1. Penyaluran dana BPR Syariah dijaga tiga pagar: daftar akad (Pasal 21 dan 21A), daftar larangan (Pasal 25), serta batas kepada siapa dan seberapa besar (Pasal 23 dan 37).
2. Akad yang namanya tercantum di UU belum tentu sah dijalankan. Cara pelaksanaannya tetap diuji dengan Prinsip Syariah yang bersumber dari fatwa.
3. Bagi pengurus bank, pelanggaran pagar ini bukan sekadar urusan administrasi, tetapi dapat berujung pidana.
—
Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

BUKAN BUNGA, TAPI AKAD: PRODUK UTAMA BPR SYARIAH

Bukan Bunga Tapi Akad Produk Utama BPR Syariah asevy sobari lawyer advokat konsultan hukum sektor jasa keuangan isnp law firm hkhsk
Produk BPR Syariah diatur UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana diubah UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), lalu dirinci aturan OJK dan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI). Artikel ini membuka etalase BPRS: produk apa yang bisa Anda pakai dan akad apa yang ada di baliknya.


Gambaran Umum: Dua Pintu, Banyak Akad

Seperti BPR, BPRS punya dua pintu. Pintu masuk menghimpun dana lewat tabungan dan deposito. Pintu keluar menyalurkannya kembali lewat pembiayaan. Bedanya, BPR cukup memakai bunga, sedangkan setiap produk BPRS punya akad sendiri yang menentukan dari mana untung diperoleh.

Contohnya begini. Bu Siti menitipkan hasil jualan kuenya di tabungan wadiah. Pak Yusuf menaruh uang pensiunnya di deposito mudharabah. Dana keduanya dipakai BPRS untuk membelikan sepeda motor bagi Mas Rizal, yang mencicilnya dengan margin tetap. Sebagian margin itu dibagi kepada Pak Yusuf sesuai nisbah, sedangkan Bu Siti hanya mungkin menerima bonus sukarela.

Cara Kerja Tiap Produk

Simpanan.
• Tabungan wadiah: titipan murni yang bisa ditarik kapan saja. Bank boleh memberi bonus, tetapi tidak boleh menjanjikannya di awal.
• Tabungan dan deposito mudharabah: Anda pemilik modal, bank pengelolanya. Untung dibagi menurut nisbah, misalnya 40 untuk nasabah dan 60 untuk bank. Nisbahnya tetap, tetapi rupiahnya naik turun mengikuti pendapatan bank. Inilah beda pokoknya dengan bunga.
Pembiayaan.
• Murabahah (jual beli): bank membeli barang, lalu menjualnya kepada Anda dengan margin terbuka. Cicilan Mas Rizal sama dari bulan pertama sampai lunas. Dalam praktik, bank sering mewakilkan pembelian barang kepada nasabah lewat akad wakalah.
• Salam dan istishna': jual beli dengan barang diserahkan kemudian, misalnya hasil panen atau kios yang dibangun sesuai pesanan.
• Mudharabah dan musyarakah (bagi hasil): bank menyediakan seluruh atau sebagian modal usaha, lalu untung dibagi menurut nisbah. Pada musyarakah mutanaqishah, porsi bank dibeli nasabah sedikit demi sedikit, lazim untuk rumah atau ruko.
• Ijarah (sewa): bank menyewakan barang atau jasa dengan imbalan sewa. Pada ijarah muntahiya bittamlik, barang menjadi milik nasabah di akhir masa sewa.
• Qardh (pinjaman kebajikan): nasabah cukup mengembalikan pokoknya. Di beberapa BPRS, qardh dipadukan dengan gadai emas (rahn).

Layanan baru pasca UU P2SK. BPRS kini dapat melakukan transfer dana dan penukaran valuta asing berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf d dan Pasal 21A huruf b, yang dirinci POJK 26/2024. Namun, tidak semua BPRS otomatis menyediakannya.

Apa Kata Aturannya

Kegiatan yang boleh diatur Pasal 21 dan 21A UU 21/2008, larangannya di Pasal 25. Rinciannya ada di POJK No. 25/POJK.03/2021 dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2023 tentang Penyelenggaraan Produk BPR Syariah. Produk di luar daftar produk dasar SEOJK disebut produk lanjutan dan umumnya perlu persetujuan OJK.

Pasal 25 dibuka dengan larangan "melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah". BPRS juga dilarang menerima giro, berusaha dalam valuta asing selain penukaran valuta asing, dan menjalankan usaha di luar Pasal 21 dan 21A.

Denda dan ganti rugi. Dua hal ini sering dicampur, padahal berbeda:
• Ta'zir (denda), berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000: hanya untuk nasabah mampu yang sengaja menunda, dan uangnya disalurkan sebagai dana sosial.
• Ta'widh (ganti rugi), berdasarkan Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 dan No. 129/DSN-MUI/VII/2019: hanya sebesar biaya riil penagihan dan boleh menjadi pendapatan bank. Fatwa 43/2004 menegaskan, "Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad."

Simpanan wadiah dan mudharabah dijamin LPS tanpa syarat tingkat bunga penjaminan, sebagaimana diuraikan pada artikel sebelumnya.

Titik Rawan Beda Tafsir

Murabahah yang diwakilkan. SEOJK mensyaratkan akad murabahah dibuat setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Urutan yang benar: Mas Rizal membeli motor Rp20 juta atas nama bank dengan akad wakalah, motor menjadi milik bank, baru bank menjualnya kepada Rizal seharga Rp24 juta dengan akad murabahah. Di lapangan, kedua akad kerap diteken bersamaan dan Rp20 juta langsung ditransfer ke rekening Rizal. Dapat saya tafsirkan, yang terjadi sesungguhnya pinjaman uang dengan tambahan. Apakah akadnya batal, atau tetap sah karena para pihak sudah sepakat? Kuncinya ada pada tanggal/jam kuitansi dan tanggal/jam akad.

Ta'zir dan ta'widh dalam satu klausul. Bicara kemungkinan, terdapat kemungkinan akad memuat "denda keterlambatan" dengan persentase tetap per hari. Padahal ta'widh tidak boleh dipatok dalam akad, dan ta'zir hanya untuk nasabah yang mampu. Siapa yang menilai "mampu"? Fatwa tidak memberi ukuran.

Bagi hasil rasa bunga. Kerugian mudharabah tanpa kelalaian nasabah semestinya ditanggung bank. Namun, akad kerap mewajibkan setoran bagi hasil tetap yang ditopang agunan. Bolehkah agunan dieksekusi untuk menutup modal bila usaha merugi tanpa kelalaian? Menurut hemat saya, di sinilah sengketa di Pengadilan Agama paling mungkin lahir.

Manfaat Praktis Memahaminya

Dari sisi keuangan. Simpan uang harian di tabungan wadiah, dan dana jangka panjang di deposito mudharabah dengan kesadaran hasilnya naik turun. Untuk pembiayaan, bandingkan total yang dibayar sampai lunas, bukan hanya besar cicilan bulanannya.

Dari sisi hukum. Minta salinan akad dan pastikan nama akadnya sesuai penjelasan petugas. Simpan kuitansi pembelian barang murabahah beserta tanggalnya. Periksa apakah klausul denda membedakan ta'zir dan ta'widh. Bila bermasalah, adukan ke BPRS lebih dulu, lalu OJK atau LAPS SJK, baru Pengadilan Agama atau Basyarnas sesuai pilihan dalam akad.

Tiga Hal yang Perlu Diingat

1. Produk utama BPRS adalah tabungan wadiah dan mudharabah, deposito mudharabah, serta pembiayaan jual beli, bagi hasil, sewa, dan qardh. Akadnya menentukan hak Anda.

2. Dalam murabahah, barang harus menjadi milik bank sebelum dijual kepada Anda. Bila urutannya terbalik, akad itu rawan dipersoalkan.

3. Denda (ta'zir) hanya untuk nasabah mampu yang sengaja menunda dan menjadi dana sosial, sedangkan ganti rugi (ta'widh) hanya sebesar biaya riil.
—
Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

BPR SYARIAH: BANK TETANGGA TANPA BUNGA

BPRS Bank Tetangga Tanpa Bunga asevy sobari lawyer advokat konsultan hukum sektor jasa keuangan isnp law firm hkhsk
UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, sebagaimana diubah UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), mengganti nama BPRS dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Undang-undang menyingkatnya "BPR Syariah", sementara masyarakat lazim menyebutnya BPRS. Tulisan ini melanjutkan artikel Mengenal BPR, dengan fokus pada apa yang membuat BPRS berbeda.


Apa Itu BPRS?

Sederhananya, BPRS adalah BPR yang bekerja dengan prinsip syariah. Ia sama-sama bank "tetangga" yang dekat dengan pasar dan usaha kecil. Bedanya, BPRS tidak memakai bunga. Keuntungannya datang dari bagi hasil, margin jual beli, atau sewa.
Contohnya begini. Pak Hasan, pedagang kain, butuh mesin jahit seharga Rp30 juta. Di BPR konvensional, ia meminjam uang lalu membayar pokok plus bunga. Di BPRS, bank membeli mesin jahit itu, lalu menjualnya kepada Pak Hasan seharga Rp36 juta yang dicicil 24 bulan. Selisih Rp6 juta adalah keuntungan bank yang disepakati sejak awal dan tidak berubah sampai lunas.

Cara Kerja BPRS

BPRS tetap menghimpun dana masyarakat lalu menyalurkannya kembali. Bedanya, setiap transaksi diikat akad tertentu, dan akad itulah yang menentukan hak, kewajiban, serta cara bank memperoleh keuntungan.

Di sisi simpanan. BPRS memakai akad wadi'ah (titipan) untuk tabungan dan akad mudharabah (bagi hasil) untuk tabungan maupun deposito.

Di sisi pembiayaan. BPRS menyalurkan dana dengan beberapa pola.
• Jual beli (murabahah, salam, istishna').
• Bagi hasil (mudharabah, musyarakah).
• Sewa (ijarah, ijarah muntahiya bittamlik).
• Pinjaman kebajikan (qardh).

Yang tidak boleh. Seperti BPR, BPRS tidak menerima giro. BPRS juga dilarang membiayai usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, misalnya minuman keras atau perjudian.

Pasca UU P2SK. BPRS kini boleh melakukan transfer dana tanpa harus melalui rekeningnya di bank umum, serta menukar valuta asing (Pasal 21 dan 21A). Jalan menghimpun modal lewat pasar modal juga dibuka (Pasal 13).

BPRS dalam Kacamata Hukum

Dasar hukumnya. BPRS berinduk pada UU 21/2008 sebagaimana diubah UU P2SK, bukan pada UU Perbankan yang menjadi induk BPR konvensional. Aturan teknisnya ada di POJK No. 7/2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Definisinya. Pasal 1 angka 9 UU 21/2008 sebagaimana diubah UU P2SK berbunyi, "Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah jenis Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung."

Rumusan awal tahun 2008 melarang BPRS memberikan jasa "dalam lalu lintas pembayaran". Larangan itu pernah diuji ke Mahkamah Konstitusi dan ditolak melalui Putusan No. 32/PUU-XX/2022. Pelonggaran justru datang lewat UU P2SK. Dapat saya tafsirkan, yang kini dilarang hanyalah layanan giral yang diberikan secara langsung, bukan seluruh layanan pembayaran.

Pengawas ganda. OJK mengawasi kesehatan bank, mulai dari izin, permodalan, sampai pencabutan izin. Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengawasi kepatuhan syariah dengan acuan fatwa DSN-MUI. Pasal 32 ayat (2) UU 21/2008 menyebut DPS "diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia."

Penjaminan LPS. Simpanan di BPRS dijamin LPS hingga Rp2 miliar per nasabah per bank. Bedanya dengan BPR, syarat batas bunga tidak berlaku. Pasal 45 Peraturan LPS No. 1/2023 menyatakan ketentuan tingkat bunga wajar "tidak berlaku untuk penetapan status Penjaminan Simpanan terhadap Simpanan berdasarkan prinsip syariah."

Penyelesaian sengketa. Pasal 55 ayat (1) UU 21/2008 berbunyi, "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama." Akad boleh memilih jalur lain, seperti musyawarah, mediasi, atau Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Jalur Pengadilan Negeri sudah ditutup oleh Putusan MK No. 93/PUU-X/2012.

Titik rawan beda tafsir. Menurut hemat saya, ada tiga hal yang perlu dicermati.

Pertama, Pasal 40 huruf b Peraturan LPS 1/2023 tetap berlaku: klaim bisa ditolak jika nasabah "merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar". Berapa nisbah bagi hasil yang masih wajar? Peraturan tidak memberi angka. Bagaimana pula dengan "bonus" di luar nisbah dari oknum pegawai? Di sinilah sengketa nasabah dengan LPS terbuka lebar.

Kedua, DPS mengawasi direksi, tetapi diangkat oleh RUPS, yaitu pemilik bank itu sendiri. MK lewat Putusan No. 42/PUU-XXIV/2026 menilai hal ini tidak serta-merta melemahkan independensi DPS. Toh pertanyaannya tetap hidup: jika DPS lalai dan nasabah dirugikan oleh akad yang tidak sesuai syariah, sejauh mana DPS dapat dimintai pertanggungjawaban?

Ketiga, masih banyak akad lama yang menunjuk Pengadilan Negeri. Eksekusi putusan Basyarnas pun tarik-menarik: Pasal 13 ayat (2) PERMA No. 14/2016 menunjuk peradilan agama, sementara UU No. 30/1999 tentang Arbitrase menunjuk Pengadilan Negeri. Dapatkah PERMA menggeser kewenangan yang diberikan undang-undang?

Manfaat Praktis Memahaminya

Dari sisi finansial. Nasabah tahu bagi hasil mudharabah bisa naik-turun, sehingga tidak kaget saat jumlahnya berubah. Pelaku UMKM yang memilih murabahah memperoleh cicilan tetap sampai lunas.

Dari sisi hukum. Bacalah akadnya, bukan hanya brosurnya. Periksa klausul penyelesaian sengketa sebelum tanda tangan, simpan bukti simpanan resmi, dan tolak "bonus" di luar ketentuan, sebab itulah pintu masuk penolakan klaim LPS.

Hal Penting untuk Diingat
1. BPRS adalah BPR berprinsip syariah yang diawasi dua lapis: OJK untuk kesehatan bank dan DPS untuk kepatuhan syariah.
2. Simpanan di BPRS dijamin LPS hingga Rp2 miliar per nasabah per bank tanpa syarat batas bunga, tetapi klaim tetap bisa ditolak jika nasabah diuntungkan secara tidak wajar.
3. Sengketa dengan BPRS dibawa ke Pengadilan Agama, kecuali akad memilih jalur lain seperti Basyarnas.
—
Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

MENABUNG, MEMINJAM, KINI BISA TRANSFER: WAJAH BARU BPR

Menabung, Meminjam, Kini Bisa Transfer Wajah Baru BPR asevy sobari lawyer advokat konsultan hukum sektor jasa keuangan isnp law firm hkhsk
Apa saja yang boleh dijual BPR kepada nasabahnya ditentukan oleh Pasal 13 UU No. 7/1992 tentang Perbankan, sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dan dirinci lagi oleh POJK 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPR Syariah.


Gambaran Umum: Tiga Pintu Utama

Sederhananya, BPR hidup dari tiga pintu: menerima tabungan, menerima deposito, dan menyalurkan kredit.

Contohnya begini. Bu Rina, pedagang sayur, menyimpan hasil jualannya setiap sore di tabungan BPR dekat pasar. Pak Darto, pensiunan, menaruh pesangonnya di deposito BPR yang sama. Uang mereka dipinjamkan kepada Mas Andi untuk modal bengkel. BPR untung dari selisih bunga: bunga yang dibayar Mas Andi lebih tinggi daripada bunga untuk Bu Rina dan Pak Darto.

Sejak UU P2SK, ada pintu keempat yang lebih kecil: layanan jasa seperti transfer dana.

Cara Kerja Tiap Produk
• Tabungan: simpanan yang bisa ditarik kapan saja lewat teller, kantor kas, atau ATM bila tersedia. Bunganya kecil, tapi uangnya “cair”.
• Deposito: simpanan yang baru bisa dicairkan saat jatuh tempo, misalnya 1, 3, 6, atau 12 bulan. Bunganya lebih tinggi sebagai imbalan “mengunci” uang. Pencairan sebelum jatuh tempo umumnya kena penalti.
• Kredit: pinjaman yang wajib dikembalikan bersama bunganya. Menurut tujuannya, ada kredit modal kerja (membeli stok atau bahan baku), kredit investasi (membeli mesin atau kendaraan usaha), dan kredit konsumsi (biaya sekolah, renovasi rumah, kredit pegawai dan pensiunan). Hampir semua kredit BPR meminta agunan: BPKB, sertifikat tanah, atau SK pegawai.
• Layanan baru: transfer dana ke rekening bank lain dan penukaran valuta asing. Tidak semua BPR sudah menyediakannya.

Apa Kata Aturannya

Pasal 13 UU Perbankan pasca UU P2SK kini antara lain menyebut kegiatan BPR:

Huruf b: “menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;”

Huruf c: “melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;”

Huruf d: “menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;”

Huruf e: “melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;”

Huruf i: “melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.”

Pasal 61 POJK 26 Tahun 2024 menegaskan, “Bank dapat menjadi penyelenggara KUPVA,” dan kata “Bank” di situ mencakup BPR.
Sebaliknya, Pasal 14 melarang BPR menerima Giro, berusaha dalam valuta asing selain penukaran, membeli surat berharga selain terbitan Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah, berusaha di bidang asuransi selain memasarkan produk mitra, serta menjalankan usaha di luar Pasal 13. Jadi BPR tidak bisa membukakan rekening giro atau menjual deposito dolar.

Semua produk tunduk pada POJK 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. BPR wajib menjelaskan biaya dan risiko secara jujur, dilarang memakai klausula baku yang mengalihkan tanggung jawabnya, dan wajib melayani pengaduan.

Tabungan dan deposito dijamin LPS sampai Rp2 miliar per nasabah per bank, asalkan tercatat di pembukuan bank, bunganya tidak melebihi Tingkat Bunga Penjaminan (TBP), dan nasabah tidak merugikan bank.

Titik Rawan Beda Tafsir

Pertama, “kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.” Rumusan ini terbuka. Bila BPR menjalankan produk baru tanpa persetujuan, apakah perjanjian dengan nasabahnya ikut cacat, atau hanya BPR-nya yang kena sanksi? Menurut hemat saya, nasabah beriktikad baik tidak semestinya menanggung akibatnya, tetapi belum ada aturan yang menjawab tegas.

Kedua, transfer dana versus larangan lalu lintas giral. Definisi BPR masih berbunyi tidak memberikan jasa lalu lintas giral “secara langsung”. Sederhananya: BPR boleh mengirim uang nasabah, tapi tidak boleh menjadi “pemain langsung” di sistem kliring. Bank umum punya rekening giro sendiri di Bank Indonesia dan tersambung langsung ke BI-FAST/SKNBI. BPR tidak. Saat Bu Rina transfer dari BPR, perintahnya diteruskan lewat bank umum mitra.

Ketiga, bunga deposito di atas TBP. Simpanan berbunga di atas TBP tidak dijamin LPS. Masalah muncul saat BPR gagal, padahal petugas dulu menjanjikan “aman, dijamin LPS”. Nasabah punya dasar menuntut BPR atas informasi menyesatkan, tetapi BPR yang dicabut izinnya dilikuidasi LPS, sehingga klaim itu baru dibayar dari sisa harta bank setelah gaji pegawai, pajak, dan tagihan LPS dilunasi.

Keempat, eksekusi agunan. Pasal 6 UU Hak Tanggungan memberi pemegang hak tanggungan pertama hak menjual agunan “atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum” bila debitor cidera janji. Untuk BPKB yang diikat fidusia, Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 mensyaratkan cidera janji disepakati debitur atau diputus pengadilan. Kapan debitur dianggap cidera janji inilah yang paling sering diperkarakan.

Manfaat Praktis Memahaminya

Dari sisi keuangan, Anda bisa memilih produk yang tepat: uang harian di tabungan, dana menganggur setahun di deposito, modal usaha lewat kredit modal kerja. Anda juga bisa menghitung biaya kredit sebenarnya. Bunga flat 1% per bulan untuk pinjaman 12 bulan setara kira-kira 1,8% per bulan bila dihitung efektif, belum termasuk provisi dan administrasi.

Dari sisi hukum, Anda tahu hak sebelum tanda tangan: meminta salinan perjanjian dan menolak klausul yang membebaskan BPR dari tanggung jawab. Anda juga tahu jalurnya bila bermasalah: pengaduan ke BPR, lalu OJK atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS SJK), baru pengadilan. Bagi debitur, paham arti cidera janji membuat Anda bisa menegosiasikan restrukturisasi sebelum agunan dilelang.

Tiga Hal yang Perlu Diingat

1. Produk utama BPR adalah tabungan, deposito, dan kredit. Sejak UU P2SK, BPR juga boleh transfer dana dan penukaran valuta asing, tetapi tetap dilarang membuka giro.

2. Simpanan di BPR dijamin LPS sampai Rp2 miliar, asalkan bunganya tidak melebihi TBP BPR yang berlaku.

3. Sebelum mengambil kredit, pahami bunga efektif, seluruh biaya, dan klausul cidera janji, karena di situlah sengketa paling sering berawal.

BPR: BANK TETANGGA YANG KINI NAIK KELAS

BPR Bank Tetangga yang naik kelas asevy sobari lawyer advokat konsultan hukum sektor jasa keuangan isnp law firm hkhsk
Sejak berlakunya UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), BPR tidak lagi berarti Bank Perkreditan Rakyat, melainkan Bank Perekonomian Rakyat. Singkatannya tetap, tapi perannya diperluas.


Apa Itu BPR?

Sederhananya, BPR adalah bank “tetangga”. Kantornya dekat dengan pasar, sentra usaha, dan permukiman. Nasabahnya kebanyakan pedagang, petani, pelaku UMKM, dan karyawan di daerah setempat.

Contohnya begini. Bu Sari punya warung sembako di kabupaten. Ia butuh tambahan modal Rp20 juta untuk stok menjelang Lebaran. Ke bank besar, ia merasa prosesnya rumit. Di BPR dekat pasar, petugasnya datang ke warung, melihat langsung usahanya, dan kreditnya cair dalam hitungan hari. Itulah wajah BPR yang paling umum.

Cara Kerja BPR

Pada dasarnya BPR bekerja seperti bank lain: menghimpun dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya kembali sebagai kredit. Selisih bunga kredit dan bunga simpanan itulah pendapatan utama BPR.

Bedanya ada pada beberapa hal teknis berikut.
Produk simpanan. BPR menerima tabungan dan deposito, tetapi tidak menerima giro. Jadi, Anda tidak akan mendapat buku cek atau bilyet giro dari BPR.

Layanan baru pasca UU P2SK. Kini BPR boleh melakukan transfer dana dan penukaran valuta asing. Sebelumnya, dua kegiatan ini tidak bisa dilakukan BPR.

Wilayah terbatas. Jaringan kantor BPR pada prinsipnya hanya boleh berada dalam satu provinsi yang sama dengan kantor pusatnya. BPR di Garut, misalnya, tidak bisa membuka cabang di Surabaya.

Bunga simpanan relatif lebih tinggi. Untuk bersaing dengan bank umum, BPR biasanya menawarkan bunga deposito lebih tinggi. Di sinilah nasabah perlu jeli.

BPR dalam Kacamata Hukum

Dasar hukumnya. BPR diatur dalam UU No. 7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU P2SK. Pengaturan teknisnya ada di POJK No. 7/2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, serta POJK No. 7/2026 tentang modal minimum BPR yang berlaku sejak 30 Juni 2026.

Definisinya. Pasal 1 angka 4 UU Perbankan menyebut BPR adalah “Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.”

Dari definisi ini dapat saya tafsirkan bahwa istilah BPR sebenarnya mencakup dua jenis: BPR konvensional dan BPR Syariah (BPRS). Dalam praktik dan dalam POJK, keduanya disebut terpisah. Uniknya, UU Perbankan Syariah justru menyebut BPR sebagai jenis bank konvensional.

Siapa yang mengatur dan mengawasi? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi izin, mengatur, mengawasi, sampai mencabut izin usaha BPR. Sementara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin simpanan nasabah dan menangani likuidasi BPR yang izinnya dicabut.

Lalu di mana peran Bank Indonesia (BI)? BI tidak lagi mengawasi BPR secara langsung, tetapi tetap mengatur sistem pembayaran yang dipakai BPR untuk transfer dana, serta menetapkan kebijakan moneter yang memengaruhi suku bunga BPR.

Syarat modal. Untuk mendirikan BPR baru, POJK 7/2024 Pasal 6 ayat (1) mensyaratkan modal disetor paling sedikit Rp100 miliar di zona 1, Rp50 miliar di zona 2, dan Rp25 miliar di zona 3. Untuk BPR yang sudah berjalan, modal inti minimumnya Rp6 miliar.

Boleh melantai di bursa. UU P2SK juga membuka jalan bagi BPR untuk menawarkan sahamnya kepada publik. Namun syaratnya tidak ringan. Menurut FAQ OJK atas POJK 7/2024, BPR wajib memiliki modal inti minimum Rp80 miliar serta tingkat kesehatan yang baik.

Penjaminan LPS. Simpanan di BPR dijamin LPS hingga Rp2 miliar per nasabah per bank, sama dengan bank umum. Namun ada syaratnya, yang dikenal sebagai prinsip 3T: simpanan tercatat dalam pembukuan bank, bunganya tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank.

Titik yang Rawan Beda Tafsir

Ada dua hal yang menurut hemat saya perlu dicermati.

Pertama, frasa “tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.” Di satu sisi BPR dilarang menerima giro, di sisi lain kini boleh melakukan transfer dana. Lalu sampai di mana batas “secara langsung” itu? Apakah BPR yang tersambung ke sistem pembayaran melalui kerja sama dengan bank umum masih dianggap tidak memberikan jasa lalu lintas giral secara langsung? UU P2SK tidak menjelaskan ukurannya.

Kedua, syarat “tidak melakukan tindakan yang merugikan bank” dalam penjaminan LPS. Bagaimana jika nasabah ikut menerima bunga tambahan “di bawah meja” yang ditawarkan oknum pegawai BPR? Apakah nasabah itu “diuntungkan secara tidak wajar”, atau justru korban? Di titik ini penolakan klaim oleh LPS kerap berujung sengketa. Tidak jarang nasabah mengaku tidak pernah diberi tahu bahwa bunga yang ia terima melebihi batas penjaminan.

Manfaat Praktis Memahaminya

Dari sisi finansial. Nasabah bisa menikmati bunga BPR yang lebih tinggi tanpa kehilangan perlindungan, asalkan bunganya tidak melewati 6,25%. Bunga 8% memang menggiurkan, tapi jika BPR-nya tutup, simpanan Anda bisa tidak dibayar LPS sama sekali. Bagi pelaku UMKM, BPR adalah pintu kredit yang lebih mudah dijangkau.

Dari sisi hukum. Nasabah yang paham aturan tahu apa yang perlu disimpan sebagai bukti: bilyet deposito, buku tabungan, dan bukti setoran yang tercatat resmi, bukan sekadar kuitansi tulisan tangan dari petugas. Bukti-bukti inilah yang menentukan apakah simpanan Anda tercatat di pembukuan bank. Bagi pemilik dan pengurus BPR, memahami POJK 7/2026 berarti mengetahui risiko sanksi sejak dini, sebelum sampai pada pembatasan kegiatan usaha.

Hal Penting untuk Diingat

1. BPR kini bernama Bank Perekonomian Rakyat, diawasi OJK, dan simpanannya dijamin LPS hingga Rp2 miliar per nasabah per bank.

2. Simpanan hanya dijamin jika memenuhi 3T. Pastikan bunga yang Anda terima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan BPR.

3. Simpan bukti simpanan resmi dari bank. Jangan mau menerima bunga tambahan di luar ketentuan, sebab itulah pangkal sengketa yang paling sering terjadi.

PASAR TUNAI, JALAN DARURAT SAAT SAHAM GAGAL DISERAHKAN

Pasar Tunai asevy sobari lawyer advokat konsultan hukum sektor jasa keuangan isnp law firm hkhsk
Pasar Tunai diatur dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas. Namanya jarang terdengar oleh investor ritel, padahal pasar inilah yang menjadi “jalan darurat” ketika saham yang sudah dijual tidak bisa diserahkan tepat waktu.


Apa Itu Pasar Tunai?

Sederhananya, Pasar Tunai adalah tempat jual beli saham di bursa yang serah terimanya selesai di hari yang sama. Beli pagi, saham dan uangnya berpindah tangan sore itu juga.

Bandingkan dengan Pasar Reguler, tempat kita biasa membeli saham lewat aplikasi sekuritas. Di sana, saham yang kita beli hari Senin baru resmi masuk ke rekening efek kita hari Rabu, dua hari bursa kemudian.

Ibaratnya begini. Pasar Reguler itu seperti belanja daring dengan pengiriman dua hari. Pasar Tunai seperti belanja di toko: bayar di kasir, barang langsung dibawa pulang.

Cara Kerjanya

Butir I.28 Peraturan II-A mendefinisikannya sebagai “pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (continuous auction market) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).”

Ada tiga hal yang bisa kita tangkap dari definisi itu. Pertama, harganya tetap terbentuk lewat tawar-menawar, sama seperti di Pasar Reguler. Kedua, pelakunya Anggota Bursa Efek, yaitu perusahaan sekuritas. Ketiga, penyelesaiannya T+0, hari itu juga.

Pasar ini hanya dibuka di sesi pertama. Berdasarkan jadwal yang ditetapkan bursa sejak Desember 2021, jamnya pukul 09.00 sampai 11.30 WIB, Senin sampai Jumat. Satuan perdagangannya tetap lot, yaitu 100 lembar.

Lalu siapa yang memakainya? Dalam praktik, pemakai utamanya adalah perusahaan sekuritas yang sedang “kekurangan” saham untuk diserahkan.

Contohnya begini. Pak Budi menjual 10 lot saham PT X di Pasar Reguler pada hari Senin seharga Rp1.000 per lembar. Hari Rabu, saat jatuh tempo penyerahan, ternyata sahamnya tidak ada di rekening. Mungkin karena salah hitung, atau saham yang ia kira sudah dimiliki ternyata belum masuk.

Agar pembeli tetap menerima sahamnya, perusahaan sekuritas Pak Budi membeli 10 lot saham PT X di Pasar Tunai pada Rabu pagi, misalnya di harga Rp1.050. Saham itu langsung diserahkan hari itu juga. Selisih Rp50 per lembar, atau Rp50.000 untuk 1.000 lembar, pada umumnya dibebankan kepada Pak Budi sesuai perjanjian pembukaan rekening di sekuritasnya.

Bagaimana jika di Pasar Tunai pun tidak ada yang menjual? Di sinilah aturan kliring berlaku, dan biayanya jauh lebih mahal.

Perspektif Hukum

Payung besarnya adalah UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Undang-undang memberi kewenangan kepada bursa untuk membuat aturan perdagangan, dan aturan itu berlaku setelah disetujui OJK. Di bawahnya ada tiga lapis aturan teknis yang saling mengunci.

Lapis pertama, Peraturan BEI II-A. Butir VI.12.4 menegaskan, “Transaksi Bursa di Pasar Tunai wajib diselesaikan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).” Penyelesaiannya dijamin oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), sedangkan perpindahan sahamnya dicatat oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Lapis kedua, Peraturan KPEI Nomor II-5 yang terakhir ditetapkan dengan Keputusan Direksi KPEI Nomor KEP-031/DIR/KPEI/0626 tanggal 15 Juni 2026. Butir III.4.5 memberi jalan bagi sekuritas yang kekurangan saham untuk “Membeli Efek Bersifat Ekuitas tersebut melalui Pasar Tunai”. Batas penyediaan saham atau dana untuk penyelesaian adalah pukul 13.00 WIB.

Lapis ketiga adalah sanksinya. Jika saham tetap tidak bisa diserahkan, Butir III.5 mewajibkan sekuritas menggantinya dengan uang (Alternate Cash Settlement) sebesar “125% (seratus dua puluh lima persen) dari harga tertinggi” saham yang sama di Pasar Reguler dan Pasar Tunai pada tanggal penyelesaian yang sama.
Kembali ke contoh Pak Budi. Jika harga tertinggi PT X hari itu Rp1.100, maka kewajibannya menjadi Rp1.375 per lembar atau Rp1.375.000. Padahal hasil penjualannya hanya Rp1.000.000. Ruginya Rp375.000, belum termasuk biaya lain.

Sekuritas yang gagal memenuhi kewajiban juga bisa dilarang berdagang di bursa sampai KPEI melaporkan kewajibannya lunas (Butir VI.12.6 Peraturan II-A). Untuk menutup gagal bayar, KPEI memakai Cadangan Jaminan, kredit bank, lalu Dana Jaminan yang dihimpun sebesar 0,01% dari setiap transaksi.

Titik rawan sengketa

Pertama, siapa yang menanggung kerugian. Kewajiban kepada KPEI ada di pundak sekuritas, bukan nasabah. Beban itu baru pindah ke nasabah lewat perjanjian pembukaan rekening. Sengketa mudah muncul ketika nasabah merasa sahamnya sudah ada, sementara keterlambatan justru terjadi karena sistem sekuritas atau proses aksi korporasi.

Kedua, patokan “harga tertinggi”. Patokan ini bersumber dari Butir III.5 Peraturan KPEI Nomor II-5 (KEP-031/DIR/KPEI/0626), dan dipakai juga oleh Butir III.11.1 saat KPEI sendiri yang gagal menyerahkan saham. Saham yang tidak likuid bisa melonjak tajam dalam sehari. Di Pasar Tunai yang sepi, harga tertinggi bisa terbentuk dari segelintir transaksi. Dapat saya tafsirkan bahwa celah ini rawan dimanfaatkan untuk menaikkan harga secara tidak wajar, yang jika terbukti dapat masuk ranah manipulasi pasar menurut UU Pasar Modal.

Ketiga, soal denda. Peraturan KPEI II-5 hanya menyebut KPEI “mengenakan sanksi sesuai Peraturan KPEI” atas keterlambatan, tanpa menyebut besaran denda khusus untuk gagal serah saham. Lalu sekuritas kerap membebankan denda versinya sendiri kepada nasabah. Pertanyaannya, sejauh mana denda di perjanjian sekuritas boleh melebihi beban yang benar-benar dikenakan KPEI?

Keempat, kekuatan mengikat aturan bursa dan KPEI terhadap nasabah. Nasabah bukan anggota bursa dan bukan anggota kliring. Aturan itu mengikat nasabah hanya sejauh ditarik ke dalam perjanjian. Jika klausulnya tidak jelas, apakah nasabah tetap bisa dibebani 125% tadi? Menurut saya, pertanyaan ini masih terbuka.

Manfaat Praktis

Dari sisi finansial, memahami Pasar Tunai membuat kita sadar bahwa menjual saham yang belum benar-benar ada di rekening bisa berujung rugi berlipat. Pada contoh di atas, kesalahan kecil berubah menjadi kerugian Rp375.000 dari transaksi Rp1.000.000. Kebiasaan sederhana seperti memeriksa saldo saham sebelum menekan tombol jual sudah cukup untuk menghindarinya.

Kita juga jadi paham kenapa saham tertentu kadang bergerak liar di Pasar Tunai. Lonjakan itu sering bukan cerminan kinerja perusahaan, melainkan ada pihak yang terdesak harus membeli. Investor yang tahu hal ini tidak akan mudah terpancing.

Dari sisi hukum, pemahaman ini membantu kita membaca perjanjian pembukaan rekening dengan lebih kritis. Carilah klausul tentang gagal serah, denda, dan siapa yang menanggung selisih harga. Jika suatu hari kita dibebani biaya gagal serah, kita bisa meminta sekuritas menunjukkan rincian beban dari KPEI, lalu membandingkannya dengan yang ditagihkan. Bukti itu berguna jika sengketanya berlanjut ke pengaduan OJK atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Tiga Hal untuk Diingat

1. Pasar Tunai adalah pasar saham dengan penyelesaian hari itu juga (T+0), dan dalam praktik terutama dipakai untuk menutup saham yang gagal diserahkan di Pasar Reguler.

2. Gagal serah itu mahal. Jika saham tidak bisa dibeli di Pasar Tunai, penggantinya uang sebesar 125% dari harga tertinggi hari itu, dan beban ini umumnya diteruskan ke nasabah.

3. Beban ke nasabah lahir dari perjanjian dengan sekuritas, bukan langsung dari aturan bursa. Baca klausulnya, dan minta rincian biaya bila ditagih.

Sabtu, 14 November 2026

MENGENAL PASAR NEGOSIASI

Pasar Negosiasi asevy sobari lawyer advokat konsultan hukum sektor jasa keuangan isnp law firm hkhsk
Bursa Efek Indonesia (BEI) menyelenggarakan tiga pasar untuk perdagangan saham: Pasar Reguler, Pasar Tunai, dan Pasar Negosiasi.

Pasar Reguler adalah yang paling kita kenal, tempat harga bergerak naik turun di layar aplikasi. Pasar Negosiasi jarang dibicarakan, padahal di sinilah transaksi bernilai besar kerap terjadi.

Apa itu Pasar Negosiasi?

Sederhananya, Pasar Negosiasi adalah “ruang tawar-menawar” di dalam bursa. Penjual dan pembeli sudah saling tahu siapa lawannya, lalu menyepakati harga dan jumlah saham secara langsung melalui perusahaan sekuritas (Anggota Bursa) masing-masing. Hasil kesepakatan itu kemudian dicatatkan di sistem bursa.

Contoh. Pak Budi memegang 10 juta lembar saham PT X dan ingin menjualnya sekaligus kepada Bu Sari. Bila dilempar ke Pasar Reguler, penjualan sebesar itu bisa menekan harga di layar dan belum tentu dibeli oleh Bu Sari. Maka keduanya bersepakat di Pasar Negosiasi: harga tertentu, jumlah tertentu, dengan pihak yang sudah pasti.

Cara kerjanya secara teknis

Butir I.26 Peraturan II-A mendefinisikannya sebagai berikut:
“Pasar Negosiasi adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan tawar menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan (non continuous auction market) dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Anggota Bursa Efek.”

Dari definisi itu dan ketentuan pada Bab VII Peraturan II-A, ada beberapa hal teknis yang menurut hemat saya paling penting dipahami investor awam.

Harga bebas disepakati. Butir VII.2 menyatakan harga ditetapkan berdasarkan kesepakatan Anggota Bursa jual dan beli, tanpa mengacu pada fraksi harga, batas perubahan harga, maupun auto rejection. Batas yang ada hanya satu: harga terendah yang bisa dimasukkan ke sistem perdagangan JATS adalah Rp1 per lembar (butir VII.3).

Satuan lembar, bukan lot. Di Pasar Reguler kita membeli per lot (100 lembar). Di Pasar Negosiasi hitungannya per lembar (butir VII.1).
Mengikat saat dikonfirmasi. Hasil tawar-menawar diproses melalui JATS, dan transaksi baru terjadi serta mengikat ketika dikonfirmasi oleh Anggota Bursa lawan transaksi (butir VII.4.2).

Penyelesaian sesuai kesepakatan. Waktu penyelesaian (serah saham dan bayar dana) ditentukan para pihak. Bila tidak ditentukan, berlaku T+2, yaitu dua hari bursa setelah transaksi. Yang sering terlewat: penyelesaian di Pasar Negosiasi tidak dijamin oleh Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) (butir VII.5.3), berbeda dengan Pasar Reguler.
Jam perdagangan. Senin sampai Kamis, sesi I pukul 09.00–12.00 dan sesi II pukul 13.30–16.30 WIB. Jumat, sesi I pukul 09.00–11.30 dan sesi II pukul 14.00–16.30 WIB. Khusus HMETD (hak memesan efek terlebih dahulu), perdagangannya hanya di sesi I.

Contoh hitungan. Saham PT X di Pasar Reguler ditutup Rp1.000. Pak Budi dan Bu Sari sepakat di Rp950 untuk 10.000.000 lembar, jadi nilai transaksinya Rp9,5 miliar. Transaksi dikonfirmasi hari Senin, dan karena para pihak tidak mengatur lain, saham dan dana diselesaikan hari Rabu (T+2).

Ringkasnya, perbedaan Pasar Negosiasi dengan Pasar Reguler terletak pada lima hal. Di Pasar Reguler harga terbentuk lewat lelang berkesinambungan, sedangkan di Pasar Negosiasi lewat tawar-menawar langsung antarpihak. Pasar Reguler mengenal fraksi harga dan auto rejection, sementara harga di Pasar Negosiasi bebas disepakati asal tidak di bawah Rp1.

Satuannya pun berbeda: Pasar Reguler memakai lot (100 lembar), Pasar Negosiasi memakai lembar. Penyelesaian di Pasar Reguler selalu T+2, sedangkan di Pasar Negosiasi mengikuti kesepakatan dan baru jatuh ke T+2 bila tidak diatur. Terakhir, dan ini yang paling penting, penyelesaian di Pasar Reguler dijamin KPEI, di Pasar Negosiasi tidak.

Perspektif hukum

Kebebasan harga di Pasar Negosiasi adalah fasilitas yang diberikan Peraturan Bursa. Namun kebebasan itu tetap berada di bawah larangan undang-undang. Pasal 91 UU Pasar Modal menyebutkan:
“Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.”

Selanjutnya Pasal 92 melarang setiap pihak, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, melakukan dua transaksi efek atau lebih sehingga harga efek tetap, naik, atau turun “dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek.” Pelanggaran keduanya diancam pidana melalui Pasal 104, yang ancaman sanksinya turut diubah oleh UU P2SK.

Di luar itu, transaksi besar di Pasar Negosiasi bisa memicu kewajiban lain. Pembeli yang kepemilikannya melewati 5% wajib melapor ke OJK sesuai POJK No. 4/2024. Bila transaksi itu membuat pembeli menjadi pengendali baru, berlaku ketentuan pengambilalihan perusahaan terbuka dalam POJK No. 9/2018, termasuk kewajiban penawaran tender.

Titik rawan sengketa: harga jauh dari pasar

Peraturan II-A membolehkan harga berapa pun sepanjang tidak di bawah Rp1. Tetapi Pasal 91 melarang tindakan yang menciptakan gambaran semu atas harga efek. Lalu di mana batasnya? Saham yang di layar Rp1.000 dijual Rp100 lewat negosiasi, apakah itu sah sebagai kesepakatan bisnis atau sudah menjadi gambaran menyesatkan? Peraturan Bursa tidak memberi ambang. Dapat saya tafsirkan, penentunya akhirnya ada pada pembuktian unsur “dengan tujuan”, dan di situlah perkara pidana pasar modal biasanya diperdebatkan.

Transaksi semu dan “lempar-lemparan” saham

Transaksi yang tidak mengubah pemilik sebenarnya, misalnya antarrekening yang dikendalikan satu kelompok, termasuk contoh gambaran semu menurut Penjelasan Pasal 91. Pasar Negosiasi rawan dipakai untuk pola ini karena pihaknya sudah saling kenal sejak awal. Tidak semua transaksi antarpihak terafiliasi otomatis melanggar, tetapi jejaknya mudah dibaca regulator.

Gagal serah dan gagal bayar

Karena tidak dijamin KPEI, risiko lawan transaksi yang tidak menyerahkan saham atau tidak membayar ditanggung para pihak sendiri. Sengketanya bergeser ke ranah perdata, lazimnya wanprestasi. Pertanyaannya, siapa yang harus digugat nasabah: lawan transaksinya, Anggota Bursa lawan, atau Anggota Bursanya sendiri yang mengonfirmasi transaksi? Peraturan II-A tidak menjawab tuntas, sehingga isi kesepakatan tertulis dan perjanjian pembukaan rekening efek menjadi penentu.

Manfaat praktis memahaminya

Dari sisi finansial

Pasar Negosiasi memungkinkan jual beli dalam jumlah besar tanpa mengguncang harga di layar, dengan harga dan pihak yang pasti. Sebaliknya, investor ritel perlu waspada bila ditawari “beli saham di bawah harga pasar lewat jalur nego” oleh orang yang tidak dikenal. Bandingkan dulu dengan harga di Pasar Reguler dan pastikan transaksi berjalan lewat sekuritas berizin OJK.

Dari sisi hukum

Tuangkan kesepakatan secara tertulis: harga, jumlah, tanggal serah, dan konsekuensi bila salah satu pihak ingkar. Karena tidak ada jaminan KPEI, dokumen inilah pegangan utama saat terjadi sengketa. Cek juga apakah transaksi Anda memicu kewajiban lapor kepemilikan 5% atau ketentuan pengambilalihan, agar tidak terkena sanksi administratif OJK.

Tiga hal untuk diingat

1. Pasar Negosiasi adalah tempat tawar-menawar langsung di bursa. Harganya bebas disepakati, minimal Rp1, dan dihitung per lembar.

2. Penyelesaiannya tidak dijamin KPEI. Risiko gagal serah atau gagal bayar ada di tangan para pihak, jadi kesepakatan tertulis sangat penting.

3. Bebas harga bukan berarti bebas hukum. Harga yang sengaja dibuat jauh dari pasar untuk menyesatkan bisa masuk larangan transaksi semu dan manipulasi pasar dalam UU Pasar Modal.
—
Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.