TINDAK PIDANA DALAM KUHP BARU YANG BERSINGGUNGAN DENGAN SEKTOR JASA KEUANGAN - Tulisan Keempat

Pada Tulisan Pertama, saya telah menguraikan 2 (dua) klaster tindak pidana dalam KUHP Baru yang bersinggungan dengan sektor jasa keuangan yakni: 1. Kejahatan Siber Terhadap Data Dan Sistem Keuangan, dan 2. Pemalsuan Dokumen dan Keterangan. Tulisan tersebut dapat Anda akses melalui tautan berikut: TINDAK PIDANA DALAM KUHP BARU YANG BERSINGGUNGAN DENGAN SEKTOR JASA KEUANGAN - Tulisan Pertama

Tulisan Kedua, saya telah menguraikan 2 (dua) klaster tindak pidana dalam KUHP Baru yang bersinggungan dengan sektor jasa keuangan yakni: 3. Penipuan, Penggelapan, dan Pencurian Dana, dan 4. Pasar Modal, Laporan Keuangan, dan Asuransi, yang dapat diakses pada tautan berikut ini: TINDAK PIDANA DALAM KUHP BARU YANG BERSINGGUNGAN DENGAN SEKTOR JASA KEUANGAN - Tulisan Kedua

Kemudaian pada Tulisan Ketiga, saya telah menguraikan klaster tindak pidana dalam KUHP Baru yang bersinggungan dengan sektor jasa keuangan yakni: 5. Kepailitan Dan PKPU: Kepercayaan Dalam Menjalankan Usaha yang dapat Anda akses pada tautan berikut ini: TINDAK PIDANA DALAM KUHP BARU YANG BERSINGGUNGAN DENGAN SEKTOR JASA KEUANGAN - Tulisan Ketiga

Sebagaimana Tulisan Pertama,Tulisan Kedua, Tulisan Ketiga dan tulisan keempat ini, saya juga hanya akan menguraikan secara umum bukan untuk menguraikan secara rinci terlebih untuk menafsirkan secara lebih mendalam pasal demi pasal yang disajikan.

𝟲. 𝗣𝗲𝗻𝗰𝘂𝗰𝗶𝗮𝗻 𝗨𝗮𝗻𝗴, 𝗞𝗼𝗿𝘂𝗽𝘀𝗶, 𝗗𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗱𝗮𝗵𝗮𝗻.

Tiga delik ini menempatkan LJK di posisi paling rentan sebagai sarana. Pencucian uang dan korupsi dirumuskan sebagai norma pokok di Bab Tindak Pidana Khusus. Menurut penjelasan Pasal 187, bab ini berfungsi sebagai ketentuan penghubung antara KUHP dan undang-undang di luar KUHP yang mengatur tindak pidana tersebut.

Pasal 607

“(1) Setiap Orang yang:

a. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau Surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII;

b. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI;

c. menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI.”

“(2) Hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana:

a. korupsi;

b. penyuapan;

c. narkotika;

d. psikotropika;

e. penyelundupan tenaga kerja;

f. penyelundupan migran;

g. di bidang perbankan;

h. di bidang pasar modal;

i. di bidang perasuransian;

j. kepabeanan;

k. cukai;

l. perdagangan orang;

m. perdagangan senjata gelap;

n. terorisme;

o. penculikan;

p. pencurian;

q. penggelapan;

r. penipuan;

s. pemalsuan uang;

t. perjudian;

u. prostitusi;

v. di bidang perpajakan;

w. di bidang kehutanan;

x .di bidang lingkungan hidup;

y. di bidang kelautan dan perikanan; atau

z. Tindak Pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.”

“(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tindak Pidana pencucian uang.”

Pasal 608

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.”

Pasal 603

“Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.”

Pasal 604

“Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.”

Pasal 605

“(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.”

“(2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.”

Pasal 606

“(1) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.”

“(2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.”

Pasal 591

“Dipidana karena penadahan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

a. membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari Tindak Pidana; atau

b. menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari Tindak Pidana.”

Pasal 592

“(1) Setiap Orang yang menjadikan kebiasaan untuk membeli, menukar, menerima jaminan atau gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh dari Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

“(2) Jika pelaku Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf g.”

𝗧𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗴𝘂𝗻𝗴 𝗗𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿 𝗝𝗮𝘀𝗮 𝗞𝗲𝘂𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻

Daftar hasil tindak pidana asal (predicate crime) pada Pasal 607 ayat (2) secara tegas menyebut bidang perbankan, pasar modal, dan perasuransian, ditambah penipuan, penggelapan, pemalsuan uang, dan perpajakan.

Pasal 608 memberi perlindungan bagi pihak pelapor yang menjalankan kewajiban pelaporan, khusus untuk perbuatan menerima atau menguasai (Pasal 607 ayat (1) huruf huruf c).

Pasal 605 dan 606 relevan bagi pemberian sesuatu kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam urusan perizinan, persetujuan atau pun pengawasan.

Pasal 591 dan 592 menyebut secara eksplisit “menerima jaminan atau gadai” dan “menggadaikan”, sehingga menyentuh pemberi dan pemegang / penerima agunan atau gadai atas benda hasil kejahatan.

𝗕𝗲𝗿𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗦𝗲𝗻𝗴𝗸𝗲𝘁𝗮 𝗧𝗮𝗳𝘀𝗶𝗿

Standar “patut diduganya” (Pasal 607 huruf a, b, dan c) dan “patut diduga” (Pasal 591) memungkinkan pemidanaan tanpa pengetahuan aktual. Bagi LJK yang menerima dana atau agunan dari nasabah, pertanyaannya sejauh mana prosedur mengenal nasabah dan uji tuntas dianggap cukup untuk menepis dugaan tersebut.

Perlindungan terhadap jerat “patut diduganya” dan “patut diduga” pada pasa diatas Pasal 608 hanya memberikan exit clause terhadap Pasal 607 ayat (1) huruf c, sehingga muncul pertanyaan bagi pelapor yang dituduh melanggar huruf a atau b. Pasal 603 juga tetap menggantungkan konsep “merugikan keuangan negara” pada hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan (penjelasan), sedangkan status kerugian negara pada kegiatan BUMN atau lembaga keuangan pelat merah tetap menjadi perdebatan tafsir. (...𝘣𝘦𝘳𝘴𝘢𝘮𝘣𝘶𝘯𝘨)

—

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More

TINDAK PIDANA DALAM KUHP BARU YANG BERSINGGUNGAN DENGAN SEKTOR JASA KEUANGAN - Tulisan Ketiga

Pada Tulisan Pertama, saya telah menguraikan 2 (dua) klaster tindak pidana dalam KUHP Baru yang bersinggungan dengan sektor jasa keuangan yakni: 1. Kejahatan Siber Terhadap Data Dan Sistem Keuangan, dan 2. Pemalsuan Dokumen dan Keterangan. Tulisan tersebut dapat Anda akses melalui tautan berikut: 𝗧𝗜𝗡𝗗𝗔𝗞 𝗣𝗜𝗗𝗔𝗡𝗔 𝗗𝗔𝗟𝗔𝗠 𝗞𝗨𝗛𝗣 𝗕𝗔𝗥𝗨 𝗬𝗔𝗡𝗚 𝗕𝗘𝗥𝗦𝗜𝗡𝗚𝗚𝗨𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗗𝗘𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗦𝗘𝗞𝗧𝗢𝗥 𝗝𝗔𝗦𝗔 𝗞𝗘𝗨𝗔𝗡𝗚𝗔𝗡 - (Tulisan Pertama)

Kemudian pada Tulisan Kedua, saya juga telah menguraikan 2 (dua) klaster tindak pidana dalam KUHP Baru yang bersinggungan dengan sektor jasa keuangan yakni: 3. Penipuan, Penggelapan, dan Pencurian Dana, dan 4. Pasar Modal, Laporan Keuangan, dan Asuransi, yang dapat diakses pada tautan berikut ini: 𝗧𝗜𝗡𝗗𝗔𝗞 𝗣𝗜𝗗𝗔𝗡𝗔 𝗗𝗔𝗟𝗔𝗠 𝗞𝗨𝗛𝗣 𝗕𝗔𝗥𝗨 𝗬𝗔𝗡𝗚 𝗕𝗘𝗥𝗦𝗜𝗡𝗚𝗚𝗨𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗗𝗘𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗦𝗘𝗞𝗧𝗢𝗥 𝗝𝗔𝗦𝗔 𝗞𝗘𝗨𝗔𝗡𝗚𝗔𝗡 - (Tulisan Kedua)

Sebagaimana Tulisan Pertama dan Tulisan Kedua, tulisan ini juga hanya menguraikan secara umum bukan untuk menguraikan secara rinci terlebih untuk menafsirkan secara lebih mendalam pasal demi pasal yang disajikan.

𝟱. 𝗞𝗲𝗽𝗮𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗻 𝗗𝗮𝗻 𝗣𝗞𝗣𝗨: 𝗞𝗲𝗽𝗲𝗿𝗰𝗮𝘆𝗮𝗮𝗻 𝗗𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗠𝗲𝗻𝗷𝗮𝗹𝗮𝗻𝗸𝗮𝗻 𝗨𝘀𝗮𝗵𝗮

Bab XXVIII Buku Kedua, “Tindak Pidana Terhadap Kepercayaan dalam Menjalankan Usaha” (Pasal 511 sampai 520), bersinggungan langsung dengan kreditur, termasuk Perbankan dan LJK, yang menghadapi debitur pailit atau sedang dalam proses PKPU. Bab ini dibagi menjadi empat bagian.

𝗣𝗲𝗿𝗯𝘂𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗠𝗲𝗿𝘂𝗴𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗗𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗶𝗽𝘂𝗮𝗻 𝗧𝗲𝗿𝗵𝗮𝗱𝗮𝗽 𝗞𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝘂𝗿

Pasal 511 | Kepailitan Sederhana oleh Pengusaha

“Pengusaha yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan melepaskan harta bendanya menurut putusan pengadilan dipidana karena merugikan kreditur, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III jika:

a. hidup terlalu boros;

b. dengan maksud menangguhkan kepailitannya meminjam uang dengan suatu perjanjian yang memberatkannya, sedang diketahuinya pinjaman tersebut tidak akan dapat mencegahnya jatuh pailit; atau

c. tidak dapat memperlihatkan dalam keadaan utuh buku, Surat yang berisi catatan yang menggambarkan keadaan kekayaan perusahaan, dan Surat lain yang harus dibuat dan disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 512 | Kepailitan Curang oleh Pengusaha

“Pengusaha yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan melepaskan harta bendanya berdasarkan putusan pengadilan, dipidana karena merugikan kreditur secara curang, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, jika:

a. mengarang-ngarang utang, tidak mempertanggungjawabkan keuntungan, atau menarik Barang dari harta benda milik perusahaan;

b. melepaskan Barang milik perusahaan, baik dengan cuma-cuma maupun dengan harga jauh di bawah harganya;

c. dengan cara menguntungkan salah seorang kreditur pada waktu pailit atau pada saat diketahui bahwa keadaan pailit tersebut tidak dapat dicegah; atau

d. tidak memenuhi kewajiban untuk mencatat segala sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyimpan dan memperlihatkan buku, Surat, dan Surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511 huruf c.

Pasal 513 | Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Kepailitan kepada Korporasi

“Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511 dan Pasal 512 dapat juga dilakukan oleh Korporasi.”

Pasal 514 | Penipuan terhadap Hak Kreditur dalam Proses Verifikasi Piutang

“Dipidana karena penipuan hak kreditur dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang:

a. menarik bayaran baik dari piutang yang belum maupun yang sudah jatuh tempo padahal debitur telah mengetahui bahwa kepailitan atau pemberesan perusahaan debitur sudah dimohonkan atau sebagai hasil perundingan dengan debitur, pada waktu pelepasan harta benda berdasarkan putusan pengadilan, kepailitan, atau diperintahkan oleh pengadilan melakukan pemberesan perusahaan, atau pada waktu diketahui atau patut diduga akan terjadi salah satu hal tersebut dan kemudian pelepasan harta benda, kepailitan, atau pemberesan perusahaan tersebut benar-benar terjadi; atau

b. mengarang-ngarang adanya piutang yang tidak ada atau memperbesar jumlah piutang yang ada, pada waktu verifikasi piutang dalam pelepasan harta benda berdasarkan putusan pengadilan, kepailitan, atau pemberesan perusahaan.”

Pasal 515 | Kepailitan Curang oleh Orang Bukan Pengusaha

“Setiap Orang yang dinyatakan dalam keadaan tidak mampu atau jika yang bersangkutan bukan Pengusaha, dinyatakan pailit atau berdasarkan putusan pengadilan diizinkan melepaskan harta bendanya, secara curang mengurangi hak dari krediturnya dengan mengarang-ngarang utang, menyembunyikan pendapatan, menarik Barang dari harta bendanya, atau melepaskan Barang dengan cuma-cuma maupun dengan nyata-nyata di bawah harganya, atau pada waktu ketidakmampuannya, pelepasan harta bendanya atau kepailitannya, atau pada waktu mengetahui bahwa salah satu dari keadaan tersebut tidak dapat dicegah lagi, menguntungkan salah seorang krediturnya dengan cara apa pun juga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.”

𝗣𝗲𝗿𝗯𝘂𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗖𝘂𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗣𝗲𝗻𝗴𝘂𝗿𝘂𝘀 𝗔𝘁𝗮𝘂 𝗞𝗼𝗺𝗶𝘀𝗮𝗿𝗶𝘀

Pasal 516 | Pengurus Korporasi Pailit Merugikan Korporasi

“Pengurus atau komisaris suatu Korporasi yang dinyatakan pailit atau yang diperintahkan melakukan pemberesan perusahaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI, jika:

a. memudahkan atau mengizinkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya yang mengakibatkan kerugian Korporasi;

b. dengan maksud menangguhkan kepailitan atau pemberesan perusahaan, memudahkan atau mengizinkan meminjam uang dengan syarat yang memberatkan, padahal diketahui bahwa keadaan pailit atau pemberesan perusahaan tersebut tidak dapat dicegah; atau

c. tidak memenuhi kewajiban untuk pencatatan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak dapat memperlihatkan catatan dalam keadaan yang sebenarnya.”

Pasal 517 | Kepailitan Curang oleh Pengurus atau Komisaris Korporasi

“Pengurus atau komisaris Korporasi yang dinyatakan pailit atau yang diperintahkan melakukan pemberesan perusahaan berdasarkan putusan pengadilan secara curang mengurangi hak kreditur dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.”

Pasal 518 | Keterlibatan Pengurus Korporasi Dalam Pelanggaran Anggaran Dasar Yang Merugikan Korporasi

“Pengurus atau komisaris Korporasi di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516, yang membantu atau mengizinkan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar yang mengakibatkan Korporasi tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya atau harus dibubarkan, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VI.

𝗣𝗲𝗿𝗱𝗮𝗺𝗮𝗶𝗮𝗻 𝗨𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗠𝗲𝗺𝗽𝗲𝗿𝗼𝗹𝗲𝗵 𝗞𝗲𝘂𝗻𝘁𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻

Pasal 519 | Perjanjian Curang dalam Proses Perdamaian (Akkoord) Kepailitan

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III:

a. kreditur yang menyetujui tawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan debitur atau dengan pihak ketiga dan meminta keuntungan khusus; atau

b. debitur yang menyetujui tawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan kreditur atau dengan pihak ketiga dan meminta keuntungan khusus.”

𝗣𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗕𝗮𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗧𝗮𝗻𝗽𝗮 𝗛𝗮𝗸

Pasal 520 | Penarikan Barang dari Jaminan Kebendaan yang Merugikan Pemegang Hak Jaminan

“(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

a. menarik sebagian atau seluruh Barang miliknya atau Barang milik orang lain untuk keperluan pemiliknya, dari orang lain yang mempunyai hak gadai, hak menahan, hak pungut hasil, atau hak pakai atas Barang tersebut;

b. menarik sebagian atau seluruh Barang miliknya atau Barang milik orang lain untuk keperluan pemiliknya, dari perjanjian utang hak atas tanggungan atas Barang tersebut, dengan merugikan orang yang berpiutang hak atas tanggungan tersebut;

c. menarik sebagian atau seluruh Barang yang olehnya dibebani ikatan panen, atau untuk yang memberi ikatan menarik suatu Barang yang oleh orang lain dibebani ikatan panen dengan merugikan pemegang ikatan tersebut; atau

d. menarik sebagian atau seluruh Barang miliknya atau untuk keperluan pemilik dari ikatan kredit atas Barang tersebut dengan merugikan pemegang kredit.

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 berlaku juga bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pasal 509 | Keterangan Tidak Benar Dalam Gugatan Cerai atau Permohonan Pailit

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III:

a. advokat yang memasukkan atau meminta memasukkan dalam Surat gugatan atau permohonan cerai atau permohonan pailit, keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau debitur, padahal diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya;

b. suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau

c. kreditur yang mengajukan permohonan pailit yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf a.”

𝗧𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗴𝘂𝗻𝗴 𝗗𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿 𝗝𝗮𝘀𝗮 𝗞𝗲𝘂𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻

Bagi perbankan dan LJK sebagai kreditur, Pasal 514 dan 519 berlaku dua arah. Kreditur sendiri bisa menjadi subjek pidana bila menagih piutang secara tidak wajar menjelang pailit, mengarang atau menggelembungkan piutang saat verifikasi, atau menerima keuntungan khusus demi menyetujui perdamaian.

Pasal 520 langsung menyentuh pemegang gadai, hak tanggungan, dan ikatan kredit, yaitu jaminan yang lazim dipegang lembaga pembiayaan.

Pasal 509 menyentuh advokat dan kreditur pemohon pailit terkait keterangan alamat debitur.

𝗕𝗲𝗿𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗦𝗲𝗻𝗴𝗸𝗲𝘁𝗮 𝗧𝗮𝗳𝘀𝗶𝗿

Beberapa ukuran dalam bab ini sangat subjektif: “hidup terlalu boros” (Pasal 511 huruf a), “menguntungkan salah seorang kreditur” (Pasal 512 huruf c dan Pasal 515), dan “menarik Barang dari harta benda” yang menurut penjelasan berarti menempatkan barang di luar jangkauan kurator. Dalam PKPU, pembayaran selektif kepada kreditur tertentu demi kelangsungan usaha bisa dibaca sebagai penyelamatan bisnis oleh satu pihak, tetapi sebagai perbuatan curang oleh pihak lain.

Pasal 511 dan 512 juga berbicara tentang debitur yang “dinyatakan pailit” atau “diizinkan melepaskan harta bendanya”. Apakah debitur dalam PKPU, yang belum pailit, tercakup menjadi pertanyaan tafsir tersendiri, karena rumusan pasal tidak menyebut PKPU secara tegas.

Pasal 519 juga rawan diperdebatkan pada perdamaian dalam PKPU maupun kepailitan, karena pembeda antara “keuntungan khusus” yang terlarang dan skema pemulihan yang sah, misalnya perlakuan berbeda bagi kreditur strategis, tidak dijelaskan. (...bersambung)

—

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More

"P" YANG MENGUBAH PETA SENGKETA KEPAILITAN | Membaca Ulang Pasal 127 Ayat 1 UU Kepailitan Dan PKPU

Pada 29 September 2026, Mahkamah Konstitusi mengucapkan Putusan Nomor 243/PUU-XXIV/2026 atas pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU). Para pemohon hanya mempersoalkan frasa “pengadilan tinggi” dalam Penjelasan Pasal 127 ayat 1. Menurut mereka, frasa itu membuka celah banding dan bertabrakan dengan Pasal 11 ayat 1, yang hanya mengenal kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan pailit.

MK tidak mengabulkan permohonan itu sebagaimana diminta. Frasa “pengadilan tinggi” tidak dihapus, tetapi dibatasi maknanya. MK juga menulis ulang batang tubuh Pasal 127 ayat 1, sesuatu yang tidak dimohonkan: kata “pengadilan” yang kedua kini ditulis “Pengadilan” dengan huruf “P” kapital atau besar. Kesembilan hakim konstitusi menandatangani putusan ini, dan tidak terdapat dissenting opinion.

𝗔𝗠𝗔𝗥 𝗣𝗨𝗧𝗨𝗦𝗔𝗡 𝗠𝗞

Menyatakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan”.;

Menyatakan Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Yang dimaksud dengan “pengadilan” dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung, sepanjang berkaitan dengan perselisihan yang diajukan ke pengadilan sebelum putusan kepailitan di Pengadilan Niaga”.

𝗕𝘂𝗻𝘆𝗶 𝗦𝗲𝗯𝗲𝗹𝘂𝗺 𝗗𝗮𝗻 𝗦𝗲𝘀𝘂𝗱𝗮𝗵 𝗣𝘂𝘁𝘂𝘀𝗮𝗻

Sebelum putusan, Pasal 127 ayat 1 berbunyi:

“Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.”

Penjelasannya berbunyi:

“Yang dimaksud dengan ‘pengadilan’ dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung.”

Setelah putusan, kata terakhir dalam pasal itu menjadi “Pengadilan”. Penjelasannya ditambah syarat: pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung itu berlaku “sepanjang berkaitan dengan perselisihan yang diajukan ke pengadilan sebelum putusan kepailitan di Pengadilan Niaga.”

𝗧𝗮𝗳𝘀𝗶𝗿 𝗦𝗲𝗯𝗲𝗹𝘂𝗺 𝗣𝘂𝘁𝘂𝘀𝗮𝗻

Selama hampir dua puluh tahun, pasal ini dibaca dengan tiga cara yang tidak sepenuhnya akur.

𝗧𝗮𝗳𝘀𝗶𝗿 𝗧𝗲𝗸𝘀𝘁𝘂𝗮𝗹. Kedua kata “pengadilan” berhuruf kecil, sementara Penjelasan menyebut peradilan umum lengkap dengan jenjangnya. Dibaca apa adanya, perintah Hakim Pengawas agar perselisihan diselesaikan “di pengadilan” seolah menunjuk peradilan umum, termasuk pengadilan tinggi. Pembacaan inilah yang dikhawatirkan para pemohon.

𝗧𝗮𝗳𝘀𝗶𝗿 𝗦𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮𝘁𝗶𝘀. Pasal 1 angka 7 menyatakan, “Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.” Kata yang kedua semestinya mengikuti definisi itu. Putusan No. 015/PUU-III/2005 sudah menempuh jalur ini dengan argumen yang menarik: bila yang dimaksud pengadilan negeri, Pasal 127 ayat 2 yang mewajibkan advokat sebagaimana Pasal 7 (pasal beracara di Pengadilan Niaga) menjadi tidak ada gunanya. Pemeriksaan “secara sederhana” menurut Pasal 127 ayat 3 juga tidak mungkin dilakukan di peradilan umum.

𝗧𝗮𝗳𝘀𝗶𝗿 𝗖𝗹𝗲𝗿𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗘𝗿𝗿𝗼𝗿 𝗧𝗮𝗻𝗽𝗮 𝗞𝗼𝗿𝗲𝗸𝘀𝗶. Putusan 2005 menyebut huruf kecil itu sebagai kekurangcermatan pembentuk undang-undang, tetapi menolak menyatakan pasalnya bermasalah. Kekeliruan itu diakui di pertimbangan, sementara teks pasal dan Penjelasan tetap seperti semula, tanpa perubahan.

Akibatnya, norma, Penjelasan, dan pertimbangan putusan lama tidak berbicara dengan satu suara. Orang yang membaca undang-undangnya saja dan orang yang membaca putusan 2005 bisa sampai pada kesimpulan berbeda. Menurut hemat saya, di situlah sumber ketidakpastiannya.

𝗧𝗮𝗳𝘀𝗶𝗿 𝗦𝗲𝘀𝘂𝗱𝗮𝗵 𝗣𝘂𝘁𝘂𝘀𝗮𝗻

Sekarang MK memisahkan kedua kata itu dengan melihat awalannya. Pada paragraf [3.13], “ke pengadilan” dipahami sebagai rangkaian kondisi sebelum adanya putusan pailit, yaitu: kreditor, debitor, dan/atau pihak ketiga yang sudah bersengketa di peradilan umum, baik di tingkat pertama, banding, maupun kasasi.

Setelah debitor dinyatakan pailit, tagihan yang berkaitan dengan sengketa itu masuk ke rapat pencocokan piutang. Bila muncul bantahan dan perdamaian oleh Hakim Pengawas gagal, penyelesaiannya “di Pengadilan”, yaitu Pengadilan Niaga sebagaimana Pasal 1 angka 7.

MK juga menutup kemungkinan membaca Penjelasan sebagai pintu banding perkara pailit. Pada paragraf [3.14], MK menyatakan bahwa sengketa bantahan piutang diperiksa di tingkat pertama oleh majelis hakim Pengadilan Niaga dan terhadapnya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Frasa “pengadilan tinggi” dalam Penjelasan merujuk pada proses peradilan umum yang berjalan di luar perkara kepailitan itu sendiri.

Ada satu pertimbangan yang menurut saya penting bagi praktisi hukum terutama yang fokus berlitigasi di pengadilan. MK menjelaskan mengapa frasa “pengadilan tinggi” tidak dihapus saja, seperti diminta pemohon. Jika dihapus, hilanglah jalur banding dalam perkara perdata biasa, misalnya perbuatan melawan hukum atau wanprestasi antara kreditor dan debitor yang sudah diajukan sebelum putusan pailit atau PKPU dan berkaitan dengan piutang yang akan diverifikasi. Jadi frasa itu dipertahankan justru untuk melindungi hak banding di sengketa perdata biasa, bukan untuk memberi banding di perkara pailit.

𝗥𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗧𝗮𝗳𝘀𝗶𝗿 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗠𝗮𝘀𝗶𝗵 𝗧𝗲𝗿𝗯𝘂𝗸𝗮

Putusan ini menjawab banyak hal, tetapi ada beberapa titik yang menurut saya masih bisa diperdebatkan.

𝗣𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗮, 𝗯𝗮𝘁𝗮𝘀 𝘄𝗮𝗸𝘁𝘂 “𝘀𝗲𝗯𝗲𝗹𝘂𝗺 𝗽𝘂𝘁𝘂𝘀𝗮𝗻 𝗸𝗲𝗽𝗮𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗻”. Amar putusan MK memakai frasa dengan makna yang sempit yaitu “sebelum putusan kepailitan di Pengadilan Niaga”. Namun paragraf [3.14] halaman 166 putusan MK menyebut proses peradilan umum itu ditempuh “sebelum atau sedang berlangsungnya perkara kepailitan atau setelah adanya putusan pailit”, sebuah frasa dengan makna yang lebih luas dibandingkan amar putusan MK. Antara amar yang lebih sempit dan pertimbangan yang lebih luas terdapat perbedaan yang dapat menimbulkan ketegangan yuridis. Bagaimana perlakuan terhadap gugatan perdata yang baru didaftarkan setelah putusan pailit, tetapi menyangkut piutang yang sama? Amar mengikat, tetapi pertimbangan putusan MK akan dikutip oleh pihak yang berkepentingan sesuai argumentasi yang dibangun untuk membela kepentingan hukumnya.

Kedua, PKPU. Dalam pertimbangan MK menyebut “kepailitan/PKPU” dan “putusan pailit/PKPU” dalam konteks pencocokan piutang, sedangkan dalam amarnya MK hanya memakai kata “kepailitan”. Apakah pembedaan “ke pengadilan” dan “di Pengadilan” juga berlaku penuh dalam PKPU, mengingat hukum acaranya berbeda?

𝗞𝗲𝘁𝗶𝗴𝗮, 𝗣𝘂𝘁𝘂𝘀𝗮𝗻 𝗬𝗮𝗻𝗴 𝗠𝗲𝗹𝗮𝗺𝗽𝗮𝘂𝗶 𝗣𝗲𝘁𝗶𝘁𝘂𝗺. MK merevisi batang tubuh yang tidak diminta, dengan alasan kepastian hukum yang adil menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan karena DPR menyerahkan penyelesaian clerical error itu kepada MK. Apakah ini akan dibaca sebagai langkah khusus karena keadaannya, atau sebagai preseden bahwa pengujian bisa merambah norma yang tidak dipersoalkan? Saya kira perdebatan itu akan muncul.

—

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More

TINDAK PIDANA DALAM KUHP BARU YANG BERSINGGUNGAN DENGAN SEKTOR JASA KEUANGAN - Tulisan Kedua

Pada tulisan sebelumnya saya telah menguraikan 2 (dua) klaster tindak pidana dalam KUHP Baru yang bersinggungan dengan sektor jasa keuangan yakni: 1. Kejahatan Siber Terhadap Data Dan Sistem Keuangan, dan 2. Pemalsuan Dokumen dan Keterangan. Tulisan tersebut dapat diakses melalui tautan berikut: TINDAK PIDANA DALAM KUHP BARU YANG BERSINGGUNGAN DENGAN SEKTOR JASA KEUANGAN - Tulisan Pertama

Sebagaimana Tulisan Pertama, Tulisan Kedua ini juga hanya menguraikan secara umum bukan untuk menguraikan secara rinci terlebih untuk menafsirkan secara lebih mendalam pasal demi pasal yang disajikan.

𝟯. 𝗣𝗲𝗻𝗶𝗽𝘂𝗮𝗻, 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗴𝗲𝗹𝗮𝗽𝗮𝗻, 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗰𝘂𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗗𝗮𝗻𝗮

Delik harta benda klasik tetap menjadi “cemilan” bagi penegakan hukum di sektor jasa keuangan: investasi bodong, penipuan kredit, penggelapan dana nasabah oleh pegawai, atau pembobolan rekening. Yang perlu diperhatikan adalah kualifikasi subjek dan hubungan kerja pada penggelapan.

Pasal 492 | Penipuan

“Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Pasal 486 | Penggelapan

“Setiap Orang yang secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 488 | Penggelapan Dalam Hubungan Kerja

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Pasal 476 | Pencurian

“Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

𝗧𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗴𝘂𝗻𝗴 𝗗𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿 𝗝𝗮𝘀𝗮 𝗞𝗲𝘂𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻

Penjelasan Pasal 476 menegaskan bahwa “mengambil” tidak hanya berarti secara fisik, tetapi juga mencakup pengambilan fungsional (nonfisik), dengan contoh pencurian uang dengan cara mentransfer. Artinya pemindahan dana dari rekening tanpa hak dapat dijerat sebagai pencurian.

Pasal 488 dapat menyasar pegawai LJK yang menguasai dana atau barang nasabah karena hubungan kerja atau profesinya.

Penjelasan Pasal 486 menyebut contoh barang jaminan utang piutang yang dijual tanpa izin pemiliknya, sehingga relevan bagi LJK sebagai pemegang agunan disamping perorangan.

𝗕𝗲𝗿𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗦𝗲𝗻𝗴𝗸𝗲𝘁𝗮 𝗧𝗮𝗳𝘀𝗶𝗿

Pasal 486 mensyaratkan barang berada dalam penguasaan pelaku “bukan karena Tindak Pidana”. Pada dana nasabah yang bercampur (fungible) dalam rekening atau portofolio, perdebatan klasik muncul: apakah uang yang disetorkan masih “milik orang lain” baik secara “person per person” atau pun secara “keseluruhan“, atau sudah menjadi piutang nasabah kepada lembaga. Jawabannya menentukan apakah suatu penyalahgunaan dana masuk penggelapan, penipuan, atau sekadar wanprestasi.

Pasal 492 juga sering dipakai untuk perkara investasi dan pembiayaan yang sejatinya sengketa perdata; pembedanya kembali pada mens rea atau niat jahat sejak awal.

𝟰. 𝗣𝗮𝘀𝗮𝗿 𝗠𝗼𝗱𝗮𝗹, 𝗟𝗮𝗽𝗼𝗿𝗮𝗻 𝗞𝗲𝘂𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻, 𝗱𝗮𝗻 𝗔𝘀𝘂𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶

Kelompok ini menyasar perilaku di pasar dan tata kelola perusahaan, sebagian besar berada di bab “Perbuatan Curang”.

Pasal 506 | Hoaks Pada Sektor Jasa Keuangan

“Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyiarkan kabar bohong yang mengakibatkan naik atau turunnya harga Barang dagangan, dana, transaksi keuangan, atau Surat berharga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Pasal 507 | Menyembunyikan Keadaan Sebenarnya Atas Efek

“Setiap Orang yang dalam menjualkan atau menolong menjualkan Surat utang suatu negara atau bagian dari negara tersebut, saham atau Surat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, atau perseroan, supaya membeli atau ikut mengambil bagian, menyembunyikan atau menutupi keadaan atau hal yang sebenarnya, atau memberikan harapan palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Pasal 508 | Mengumumkan Keadaan Atau Neraca Korporasi Yang Tidak Benar

“Pengusaha, pengurus, atau komisaris Korporasi yang mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.”

Pasal 498 | Perbuatan Curang Terhadap Perusahaan Asuransi

“Setiap Orang yang dengan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai hal yang berhubungan dengan asuransi sehingga penanggung asuransi tersebut membuat perjanjian yang tidak akan dibuatnya dengan syarat yang demikian jika diketahui keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.”

Pasal 499 | Merusak Obyek Pertanggungan

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum merugikan penanggung asuransi atau orang yang dengan sah memegang Surat penanggungan Barang di kendaraan angkutan, dengan:

a.membakar atau menyebabkan ledakan suatu Barang yang Masuk asuransi kebakaran sehingga tidak dapat dipakai lagi;

b.mendamparkan, merusak, menghancurkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi Kapal yang diasuransikan atau yang muatannya diasuransikan atau yang upah pengangkutannya yang akan dibayar telah diasuransikan atau yang untuk melengkapi Kapal tersebut telah diberikan uang pinjaman atas tanggungan Kapal tersebut; atau

c.merusak, menghancurkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi kendaraan yang diasuransikan atau yang muatannya diasuransikan atau yang upah pengangkutannya yang akan dibayar telah diasuransikan atau yang untuk melengkapi kendaraan tersebut telah diberikan uang pinjaman atas tanggungan kendaraan tersebut.”

𝗧𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗴𝘂𝗻𝗴 𝗗𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿 𝗝𝗮𝘀𝗮 𝗞𝗲𝘂𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻

Pasal 506 dan 507 menyentuh aktivitas pasar modal dan pasar uang: penyebaran informasi menyesatkan yang menggerakkan harga efek dan penawaran saham atau obligasi dengan menyembunyikan keadaan sebenarnya.

Pasal 508 menyasar direksi dan komisaris emiten, LJK, atau perusahaan pembiayaan yang mengumumkan neraca yang tidak benar.

Pasal 498 dan 499 melindungi perusahaan asuransi, termasuk dari penutupan polis dengan keterangan menyesatkan dan pembakaran atau perusakan objek pertanggungan demi klaim.

𝗕𝗲𝗿𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗦𝗲𝗻𝗴𝗸𝗲𝘁𝗮 𝗧𝗮𝗳𝘀𝗶𝗿

Pada Pasal 506, “kabar bohong” menurut penjelasannya tidak hanya pemberitahuan palsu tentang fakta, tetapi juga pemberitahuan palsu tentang keuntungan yang dapat diharapkan. Proyeksi kinerja yang meleset, atau optimisme dalam materi pemasaran produk investasi kerap menjadi benturan argumentasi antara kuasa hukum dan aparat penegak hukum.

Penjelasan Pasal 508 tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “neraca yang tidak benar” dengan hanya menyebutnya sebagai “cukup jelas”. Perselisihan menjadi hal yang tidak terelakkan dalam menentukan ambang materialitas kekeliruan neraca atau “neraca yang tidak benar”. Bisa juga disebut frasa karet dalam sebuah pasal. Selain itu sektor ini sudah punya rezim sanksi administratif dan pidana sektoral, sehingga tumpang tindih kewenangan dan risiko penghukuman ganda perlu dicermati dengan Pasal 125 ayat (2):

“Suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali Undang-Undang menentukan lain.” (... bersambung)

—

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More

MENGENAL SHORT SELLING - Praktik Perdagangan dan Ketentuan Hukumnya

𝗠𝗘𝗡𝗚𝗘𝗡𝗔𝗟 𝗦𝗛𝗢𝗥𝗧 𝗦𝗘𝗟𝗟𝗜𝗡𝗚

𝘗𝘳𝘢𝘬𝘵𝘪𝘬 𝘗𝘦𝘳𝘥𝘢𝘨𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘯 𝘒𝘦𝘵𝘦𝘯𝘵𝘶𝘢𝘯 𝘏𝘶𝘬𝘶𝘮𝘯𝘺𝘢

Bursa Efek Indonesia (BEI) memberlakukan kembali short selling secara bertahap mulai 15 September 2026, dan transaksinya mulai berjalan 1 Oktober 2026. Fasilitas ini sebenarnya sudah punya payung hukum sejak POJK 55/2020, lalu diganti POJK 6/2024.

Rencana pemberlakuan kembali tertunda sejak 2025 melalui beberapa surat OJK. Terakhir, Surat OJK S-113/D.04/2026 tanggal 9 September 2026 menjadi dasar pembukaan kembali. Yang lebih penting dari itu: apa sebenarnya short selling itu, dalam praktik dan menurut hukum?

𝗦𝗵𝗼𝗿𝘁 𝗦𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗗𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗣𝗿𝗮𝗸𝘁𝗶𝗸 𝗣𝗲𝗿𝗱𝗮𝗴𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻

Transaksi saham yang lazim dikenal adalah: beli dulu, jual belakangan. Short selling membalik urutannya: jual dulu, beli belakangan. Investor menjual saham yang belum ia miliki, lalu membelinya kembali setelah harga turun.

Agar bisa menjual, sahamnya harus ada. Karena itu investor meminjam saham melalui perusahaan efek lewat mekanisme pinjam-meminjam efek. Alurnya begini:

a. investor menjual saham pinjaman di harga tinggi;

b. harga turun;

c. investor membeli kembali saham tersebut di harga lebih rendah (turun) dan mengembalikannya;

d.selisihnya menjadi keuntungan investor, dikurangi biaya.

Perhatikan ilustrasi berikut: Investor short saham senilai Rp1 juta, harga turun 10%, lalu ia membeli kembali di harga Rp. 900 ribu. Selisih Rp. 100 ribu belum keuntungan bersih: setidaknya biaya pinjam efek dan biaya transaksi jual dan beli.

Ada dua bentuk transaksi:

a. Short selling reguler: posisi bisa terbuka lebih dari satu Hari Bursa, sehingga butuh pinjam-meminjam efek dan ada biaya pinjam.

b. Intraday short selling: posisi harus ditutup pada Hari Bursa yang sama, sehingga tidak ada biaya pinjam efek.

Pihak Bursa menyebut manfaat dari short selling: likuiditas meningkat, pembentukan harga lebih wajar, dan investor bisa melindungi nilai portofolio (hedging).

Tapi, risikonya juga tidak kecil. Kalau harga naik, investor tetap wajib membeli kembali di harga lebih mahal. Harga saham secara teori bisa naik tanpa batas, sehingga kerugiannya tidak punya batas atas, berbeda dengan pembeli saham yang paling buruk kehilangan seluruh modalnya. Ada pula risiko margin call, pembelian paksa oleh perusahaan efek, dan gagal serah efek.

𝗦𝗵𝗼𝗿𝘁 𝗦𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗗𝗮𝗿𝗶 𝗦𝗲𝗴𝗶 𝗛𝘂𝗸𝘂𝗺

𝗗𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝘀𝗶. Pasal 1 angka 6 POJK 6/2024 menyebutkan:

“Transaksi Short Selling adalah transaksi penjualan Efek dimana Efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan.”

Definisi ini tidak melarang, tidak pula mengizinkan bebas. Ia hanya menggambarkan transaksinya. Batasannya ada pada pasal-pasal lain.

𝗦𝗶𝗮𝗽𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗯𝗼𝗹𝗲𝗵 𝗺𝗲𝗻𝘆𝗲𝗹𝗲𝗻𝗴𝗴𝗮𝗿𝗮𝗸𝗮𝗻? Perusahaan efek harus memiliki izin sebagai perantara pedagang efek, memenuhi Modal Kerja Bersih Disesuaikan, dan memperoleh persetujuan Bursa untuk transaksi short selling (Pasal 3). Ia juga wajib punya perikatan untuk meminjam efek dari Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Pendanaan Efek, perusahaan efek lain, bank kustodian, dan/atau pihak lain yang disetujui OJK (Pasal 6). Pembiayaan kepada satu nasabah atau nasabah terafiliasi dibatasi paling tinggi 10% dari Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Pasal 22). Pembiayaan kepada komisaris, direktur, pemegang saham utama, pengendali, atau pegawai perusahaan efek beserta afiliasinya dilarang (Pasal 21).

𝗦𝘆𝗮𝗿𝗮𝘁 𝗡𝗮𝘀𝗮𝗯𝗮𝗵. Nasabah harus memiliki riwayat transaksi lancar dengan rekening efek reguler aktif, membuka Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Short Selling, dan menyetor Jaminan Awal (Pasal 11). Perusahaan efek juga wajib memastikan nasabah telah menandatangani perjanjian pinjam-meminjam efek dan memahami hak serta kewajibannya (Pasal 32). Perjanjian pembiayaan wajib memuat klausul tingginya tingkat risiko investasi, hak perusahaan efek melikuidasi posisi tanpa persetujuan nasabah, dan jangka waktu pembiayaan paling lama 12 bulan yang dapat diperpanjang (Pasal 12).

𝗝𝗮𝗺𝗶𝗻𝗮𝗻. Pasal 34 ayat (1) mengatur Jaminan Awal paling sedikit 50% dari nilai transaksi short selling atau Rp. 50.000.000,00, “digunakan yang lebih tinggi”. Nilai Jaminan Pembiayaan saat short pertama paling sedikit 150% dari nilai transaksi (Pasal 35), dan wajib dipelihara paling sedikit 135% dari nilai pasar wajar efek pada posisi short (Pasal 36).

𝗠𝗮𝗿𝗴𝗶𝗻 𝗖𝗮𝗹𝗹. Jika jaminan turun di bawah 135%, perusahaan efek meminta pemenuhan/penambahan jaminan. Kalau tidak dipenuhi dalam 3 Hari Bursa, pada hari ke-4 perusahaan efek wajib membeli kembali efek yang di-short (Pasal 37 dan 38). Jika jaminan di bawah 120%, pembelian dilakukan segera (Pasal 39).

𝗕𝗮𝘁𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗢𝗿𝗱𝗲𝗿. Harga penawaran jual harus sama dengan atau di atas harga terakhir, dan order wajib diberi tanda “short selling” (Pasal 41). Short selling juga hanya boleh atas efek yang tercatat di Bursa (Pasal 13) dan yang ditetapkan Bursa dalam daftar efek short selling (Pasal 14).

𝗣𝗶𝗻𝗷𝗮𝗺-𝗠𝗲𝗺𝗶𝗻𝗷𝗮𝗺 𝗘𝗳𝗲𝗸. Kontrak wajib memuat, antara lain, hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan wanprestasi (Pasal 43). Kalau para pihak tidak memakai kontrak standar dari Lembaga Kliring dan Penjaminan, kontraknya wajib disertai pendapat hukum dari 2 (dua) konsultan hukum yang terdaftar di OJK (Pasal 45). Ini pekerjaan yang langsung menyentuh profesi konsultan hukum pasar modal.

𝗞𝗮𝗶𝘁𝗮𝗻 𝗗𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗨𝗨 𝗣𝗮𝘀𝗮𝗿 𝗠𝗼𝗱𝗮𝗹. Short selling sah, tetapi larangan manipulasi pasar tetap berlaku. Pasal 91 UU Pasar Modal melarang tindakan yang bertujuan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek. Pasal 92 melarang “2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek.” Pelanggaran ketentuan POJK 6/2024 juga dapat dikenai sanksi administratif (Pasal 48).

𝗦𝗶𝗺𝗽𝘂𝗹 𝗬𝗮𝗻𝗴 𝗕𝗲𝗿𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗗𝗶𝘁𝗮𝗳𝘀𝗶𝗿𝗸𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝗯𝗲𝗱𝗮

𝗣𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗮, soal “modal Rp. 50 juta”. Pemberitaan menyebutnya modal awal minimal. Norma di Pasal 34 menyebutnya Jaminan Awal antara 50% nilai transaksi dan Rp. 50 juta, mana angka yang lebih tinggi itu yang digunakan. Misal, untuk transaksi short Rp. 200 juta, Jaminan Awalnya Rp. 100 juta. Rp50 juta hanya batas bawah, bukan angka tetap.

𝗞𝗲𝗱𝘂𝗮, syarat rekening reguler minimal 6 bulan. Pasal 11 POJK 6/2024 hanya menyebut “rekening Efek reguler aktif”. Pada penjelasan “rekening Efek reguler aktif” adalah rekening yang mempunyai saldo Efek dan dana serta ada mutasi Efek dan dana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut.

𝗞𝗲𝘁𝗶𝗴𝗮, kedudukan surat OJK. Penundaan berulang dilakukan lewat surat, bukan perubahan peraturan. Padahal POJK 6/2024 sudah berlaku sejak 2024. Dapatkah surat menunda pelaksanaan norma yang sudah berlaku, dan apa dasar kewenangannya? Anggota bursa sudah menyiapkan sistem, dan nasabah sudah terikat perjanjian. Dalam hal terjadi kerugian finansial yang menimpa pihak yang terlibat dalam transaksi short selling sesaat sebelum dilakukan penundaan, siapa yang bertanggung jawab? Pertanyaan yang sama berlaku bagi surat yang kini membuka kembali.

𝗞𝗲𝗲𝗺𝗽𝗮𝘁, kriteria saham. Pasal 14 ayat (2) huruf d menyerahkan “kriteria khusus” kepada Bursa. BEI menyatakan saham LQ45 saja yang masuk, dan saham harga Rp. 50 “kemungkinan besar” tidak dapat di-short. Kata “kemungkinan besar” itu bukan norma, dan selama kriteria tertulisnya belum jelas bagi publik, tafsirnya terbuka bagi emiten yang sahamnya keluar-masuk daftar.

𝗞𝗲𝗹𝗶𝗺𝗮, batas antara strategi dan manipulasi. Pasal 92 UUPM bergantung pada frasa “dengan tujuan”. Membuktikan tujuan itu sulit ketika pelakunya berdalih sedang menjalankan strategi.

—

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More

PENYELENGGARAAN BURSA MINERAL DAN KOMODITAS STRATEGIS - Tulisan Kedua

𝗔𝘁𝘂𝗿𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗶𝗻, 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗮𝘄𝗮𝘀𝗮𝗻, 𝗱𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗻𝗸𝘀𝗶 𝗟𝗮𝗿𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗻𝗶𝗽𝘂𝗹𝗮𝘀𝗶

Setiap pihak dilarang membuat kondisi perdagangan, harga, atau volume transaksi yang semu, menyesatkan, atau tidak mencerminkan mekanisme pasar yang wajar. Penjelasan Pasal 65 POJK 16/2026 menyebutkan antara lain:

“keadaan yang timbul dari transaksi, rangkaian transaksi, atau pemasukan order yang menciptakan gambaran yang tidak benar atau menyesatkan mengenai permintaan, penawaran, harga, volume, atau aktivitas perdagangan Mineral Strategis dan Komoditas Strategis.”

Selanjutnya ditentukan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan dalam BMKS dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu integritas pasar. Penjelasan Pasal 86 memberi contoh, yaitu:

“tindakan yang dapat menyebabkan pembentukan harga secara tidak wajar, menciptakan gambaran yang palsu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan, menyampaikan informasi yang palsu atau menyesatkan yang memengaruhi harga Mineral Strategis dan Komoditas Strategis, melakukan penguasaan pasar atau pemaksaan posisi (corner atau squeeze), melakukan perdagangan semu (wash trade) atau perdagangan kolusif, melanggar batas posisi, menyembunyikan identitas pemegang posisi, atau menyalahgunakan informasi.”

Bursa wajib mengawasi seluruh transaksi yang terjadi secara berkesinambungan, memiliki fungsi market surveillance yang independen, memantau konsentrasi posisi, dan melaporkan indikasi pelanggaran kepada OJK (Pasal 7, 63, 64, dan 68).

𝗞𝗲𝘄𝗲𝗻𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗢𝗝𝗞 𝗔𝘁𝗮𝘀 𝗣𝗮𝘀𝗮𝗿

Dalam kondisi tertentu OJK dapat memerintahkan Bursa menghentikan sementara perdagangan, membatasi perdagangan, atau menyesuaikan parameter perdagangan (Pasal 70).

𝗥𝗶𝘀𝗶𝗸𝗼, 𝗧𝗲𝗸𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶, 𝗗𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝗹𝗶𝗻𝗱𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗴𝘂𝗻𝗮 𝗝𝗮𝘀𝗮

Setiap Penyelenggara BMKS wajib menerapkan manajemen risiko termasuk risiko teknologi informasi, memiliki rencana keberlangsungan bisnis dan pusat pemulihan bencana, mencatat setiap transaksi secara elektronik, dan menyimpan data perdagangan.

Selain itu Penyelenggara BMKS juga wajib menerapkan kebijakan perlindungan Pengguna Jasa, yaitu informasi yang benar dan tidak menyesatkan, perlakuan adil, perlindungan data, penanganan pengaduan, dan penyelesaian sengketa, serta memiliki kebijakan benturan kepentingan.

Selanjutnya Penyelenggara BMKS dan Pihak lain yang ditetapkan oleh OJK tetap tunduk pada ketentuan OJK tentang APU-PPT-PPSPM, anti-fraud, dan pelindungan data pribadi.

𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝗸 𝗕𝗮𝗿𝘂

Bursa dapat mengembangkan berbagai produk, layanan, dan mekanisme perdagangan dengan persetujuan OJK. Di antaranya Instrumen Keuangan Berbasis Digital, yang wajib didukung dengan aset dasar yang dapat diverifikasi dan dicatat dalam sistem Bursa (Pasal 91), serta perdagangan derivatif, yang wajib didukung manajemen risiko, kliring, penyelesaian, pengawasan transaksi, dan pengaturan kontrak (Pasal 92).

𝗦𝗮𝗻𝗸𝘀𝗶

Pelanggaran dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan atau pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha atau persetujuan, pembatalan persetujuan atau pendaftaran, pencabutan izin orang perseorangan, dan/atau tindakan administratif lain.

Sanksi selain peringatan tertulis dapat dijatuhkan dengan atau tanpa peringatan tertulis lebih dulu, dan denda dapat dijatuhkan sendiri maupun bersama sanksi lain. Sanksi dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran. OJK dapat mengumumkan sanksi kepada masyarakat (Pasal 103), dan sanksi administratif tidak menghapus kemungkinan tanggung jawab perdata dan/atau sanksi pidana (Pasal 105).

𝗕𝗲𝗯𝗲𝗿𝗮𝗽𝗮 𝗖𝗮𝘁𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗧𝗮𝗳𝘀𝗶𝗿𝗮𝗻

𝗢𝗯𝗷𝗲𝗸 𝗬𝗮𝗻𝗴 𝗗𝗶𝗽𝗲𝗿𝗱𝗮𝗴𝗮𝗻𝗴𝗸𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗹𝘂𝗺 𝗗𝗶𝘀𝗲𝗯𝘂𝘁𝗸𝗮𝗻

Pasal 1 angka 2 mendefinisikan Komoditas Strategis sebagai:

"jenis komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan/atau bersifat strategis bagi kepentingan nasional sebagaimana diatur dan/atau ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Definisi Mineral Strategis (Pasal 1 angka 1) juga merujuk pada ketentuan lain. Saya tidak mendapati satu pun jenis mineral atau komoditas yang disebut secara tegas dalam POJK ini. Artinya cakupan BMKS akan ditentukan oleh peraturan lain. Siapa yang menetapkannya, dan pada tingkat peraturan apa, belum dijawab.

𝗕𝘂𝗸𝘁𝗶 𝗞𝗲𝗽𝗲𝗺𝗶𝗹𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗘𝗹𝗲𝗸𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗸 𝗕𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗔𝗹𝗮𝘀 𝗛𝗮𝗸

Penjelasan Pasal 51 menyebutkan Bukti Kepemilikan Elektronik

"tidak dengan sendirinya merupakan penetapan mengenai keabsahan kepemilikan Mineral Strategis dan Komoditas Strategis di luar hubungan hukum yang tercatat dalam sistem BMKS".

Penjelasan Pasal 50 ayat 1 juga menegaskan status layak diperdagangkan bukanlah penetapan atau pengesahan status kepemilikan.

Dapat saya tafsirkan, pembeli tidak boleh bersandar pada bukti elektronik semata: asal-usul dan keabsahan hak penjual tetap harus diupayakan untuk ditelusuri.

Lalu bagaimana bila barang yang sudah berstatus tradable belakangan bermasalah asal-usulnya? Tanggung jawab LPK dirumuskan pada kesesuaian mutu dan kuantitas (Pasal 36 ayat 4), bukan asal-usul, dan Pasal 35 ayat 3 hanya menyatakan tanggung jawab Pengelola Gudang tidak beralih kepada Bursa atau OJK. Pembagian tanggung jawab antara penjual, Pengelola Gudang, LPK, dan LKE dalam skenario barang berstatus tradable namun ternyata belakangan bermasalah asal-usulnya dan berpotensi menjadi masalah atau perselisihan hukum, tidak dijawab.

𝗞𝗲𝗽𝗮𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝘆𝗲𝗹𝗲𝘀𝗮𝗶𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗽𝗮𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗻

Penjelasan Pasal 61 ayat (2) menyatakan penyelesaian yang sesuai Peraturan LK:

"tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali dalam hal ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Peraturan LK".

Lalu, bagaimana bila salah satu pihak dinyatakan pailit atau berada dalam PKPU di antara transaksi dan penyelesaian? Kata "kecuali" membuka ruang tafsir tetapi tidak menunjuk ketentuan mana yang dimaksud, dan POJK tidak menyinggung UU Kepailitan dan PKPU.

𝗢𝗝𝗞 𝗦𝗲𝗯𝗮𝗴𝗮𝗶 𝗟𝗲𝗺𝗯𝗮𝗴𝗮 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿 𝗕𝗼𝗱𝘆

Pasal 109 memberikan OJK kewenangan menetapkan:

"kebijakan berbeda mengenai pengawasan dan pelaksanaan kegiatan terkait BMKS selain yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berdasarkan pertimbangan tertentu".

Penjelasannya memberi contoh seperti mendukung kebijakan nasional dan menjaga pertumbuhan industri, tetapi tidak membatasi bentuk kebijakan maupun seberapa jauh ia boleh menyimpang dari POJK itu sendiri.

𝗝𝗮𝗹𝘂𝗿 𝗦𝗮𝗻𝗸𝘀𝗶 𝗬𝗮𝗻𝗴 𝗧𝘂𝗺𝗽𝗮𝗻𝗴-𝗧𝗶𝗻𝗱𝗶𝗵

Pengelola Gudang dan LPK diawasi Bursa (Pasal 2 ayat 3). Namun Pasal 39 ayat 1 huruf e dan f mengatur sanksi administratif terhadap keduanya, sementara Pasal 102 mengatur OJK dapat memerintahkan Bursa bertindak terhadap mereka sesuai Peraturan Bursa. Ada dua jalur dan POJK tidak menjelaskan kapan dan jalur mana yang akan dipakai.

—

Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.

Read More