Pekan ini Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta penjelasan PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) soal rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) II.
Jawaban MBMA dalam keterbukaan informasi 16 November 2026 justru memantik pertanyaan baru. Harga pelaksanaan belum bisa dipastikan. Bentuk penyetoran belum ditentukan. Investornya pun belum ada, baru diasumsikan satu pihak tidak terafiliasi.
Yang sudah jelas hanya angkanya: paling banyak 10.799.541.990 saham baru, kira-kira 10% dari saham yang beredar. Simulasi perseroan menunjukkan porsi saham publik (free float) turun dari 26,47% menjadi 24,06%, padahal tidak ada satu pun pemegang saham publik yang menjual sahamnya. RUPSLB untuk meminta persetujuan dijadwalkan 8 Desember 2026.
Kasus MBMA cukup jadi pintu masuk. Yang ingin saya bahas adalah mekanismenya: apa itu PMTHMETD, apa batasannya, dan di titik mana ia rawan disengketakan.
Rights Issue dan Private Placement
Secara hukum, setiap saham baru seharusnya ditawarkan lebih dulu kepada pemegang saham lama. Hak inilah yang disebut HMETD. Di pasar, mekanismenya kita kenal sebagai rights issue.
PMTHMETD adalah kebalikannya. Emiten menerbitkan saham baru langsung kepada investor tertentu tanpa memberi pemegang saham lama kesempatan membeli lebih dulu. Di pasar, ini lebih akrab disebut private placement.
Contoh sederhananya begini. Anda memegang 1.000 saham dari total 100.000 saham sebuah emiten, atau 1%. Emiten lalu menerbitkan 10.000 saham baru untuk satu investor strategis. Total saham menjadi 110.000. Jumlah saham Anda tetap 1.000, tetapi porsi Anda turun menjadi sekitar 0,91%.
Itulah dilusi. Hak suara dan bagian dividen Anda ikut menyusut. Bedanya dengan rights issue, Anda tidak diberi pilihan untuk mempertahankan porsi itu.
Dasar Hukumnya
Titik berangkatnya ada di Pasal 43 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT): "Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama."
Untuk perusahaan terbuka, aturan mainnya diatur lebih rinci dalam POJK No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019. Pasal 3 menyebutkan kewajiban memberikan HMETD "tidak berlaku jika Perusahaan Terbuka melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka:"
a. perbaikan posisi keuangan;
b. selain perbaikan posisi keuangan;
c. penerbitan saham bonus tertentu.
Jalur huruf a hanya terbuka bagi emiten yang memang sedang sakit. Misalnya, emiten nonbank dengan modal kerja bersih negatif dan liabilitas melebihi 80% dari aset, atau emiten yang gagal bayar kepada kreditur tidak terafiliasi yang bersedia menerima saham (Pasal 8B).
Jalur huruf b, yang dipakai MBMA, tidak mensyaratkan kondisi keuangan apa pun. Sebagai gantinya ada pagar jumlah. Pasal 8C ayat (1) membatasinya "paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor", dan pelaksanaannya paling lama 2 tahun sejak RUPS.
Pagar berikutnya adalah RUPS. Pasal 8A ayat (1) menegaskan emiten "wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS." Untuk jalur huruf b, kuorum dan keputusannya dihitung dari suara pemegang saham independen yang tidak terafiliasi dengan emiten, direksi, komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali (Pasal 8A ayat (2)).
Soal harga, Peraturan BEI mematok harga pelaksanaan paling rendah 90% dari rata-rata harga penutupan 25 hari bursa berturut-turut sebelum tanggal permohonan pencatatan. Ini pula angka yang disebut MBMA dalam jawabannya.
Terakhir, keterbukaan. Emiten wajib mengumumkan rencana pelaksanaan paling lambat 5 hari kerja sebelum pelaksanaan (Pasal 43A) dan mengumumkan hasilnya paling lambat 2 hari kerja sesudahnya (Pasal 43B).
Kenapa Perlu Dipahami
Bagi pemodal atau pengusaha pemilik emiten, PMTHMETD adalah jalan cepat mendapatkan dana atau mitra strategis. Tidak perlu prospektus rights issue yang panjang dan tidak perlu menunggu minat publik. Tetapi pengendali juga ikut terdilusi. Investor baru membawa hak suara, dan bisa saja membawa agenda sendiri.
Bagi investor ritel, inilah momen porsi kepemilikan Anda menyusut tanpa Anda menjual apa pun. Satu-satunya forum untuk bersuara adalah RUPS. Dan di RUPS jalur huruf b, suara pemegang saham independen justru yang menentukan. Jika Anda tidak hadir atau tidak memberi kuasa, keputusan diambil tanpa Anda.
Bagi pelaku usaha sektor jasa keuangan, seperti penjamin, penasihat keuangan, penilai, dan konsultan hukum, kepatuhan pada batas 10%, jangka 2 tahun, harga minimum, dan jadwal pengumuman adalah wilayah kerja sekaligus wilayah tanggung jawab. Satu angka keliru dalam keterbukaan informasi bisa berujung sanksi.
Bagi masyarakat umum, berita "emiten lakukan private placement" tidak otomatis kabar baik atau buruk. Pertanyaan yang perlu diajukan sederhana: siapa investornya, berapa harganya, dan untuk apa dananya.
Di Mana Celah Sengketanya?
Pertama, UUPT versus POJK. Pasal 43 ayat (3) UUPT hanya mengenal tiga pengecualian HMETD: saham untuk karyawan, untuk pemegang obligasi atau efek konversi, dan dalam rangka reorganisasi atau restrukturisasi yang disetujui RUPS. POJK justru membuka jalur "selain perbaikan posisi keuangan", yang praktis berarti untuk tujuan apa pun sepanjang di bawah 10%.
Pembela POJK akan menunjuk Pasal 154 ayat (1) UUPT: bagi perseroan terbuka berlaku UUPT "jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal." Namun ayat (2)-nya memberi rem: pengecualian itu "tidak boleh bertentangan dengan asas hukum Perseroan dalam Undang-Undang ini."
Pertanyaannya, apakah hak pemegang saham lama untuk mempertahankan porsinya termasuk asas hukum perseroan? Jika ya, dapatkah POJK, peraturan yang lebih rendah dari undang-undang, memperluas pengecualian yang oleh UUPT dirumuskan secara limitatif? Sejauh yang saya ketahui, belum ada putusan yang menjawabnya secara tegas.
Kedua, RUPS yang menyetujui "cek kosong". Dalam kasus MBMA, pada saat permintaan persetujuan diajukan, investor, harga, dan bentuk setoran belum pasti. Pemegang saham independen diminta memutus berdasarkan simulasi.
Menurut hemat saya, di sinilah potensi sengketa terbesar. Bagaimana jika investor yang kemudian masuk ternyata terafiliasi dengan pengendali? Persetujuan RUPS diberikan atas asumsi "tidak terafiliasi". Rezim transaksi benturan kepentingan dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 dapat ikut berlaku, dan keabsahan persetujuan sebelumnya bisa dipersoalkan.
Pemegang saham yang merasa dirugikan punya pijakan di Pasal 61 ayat (1) UUPT. Setiap pemegang saham berhak menggugat perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan/atau dewan komisaris. Jalur pengaduan ke OJK juga tersedia.
Ketiga, PMTHMETD yang berseri. Batas 10% berlaku untuk satu kali persetujuan dalam jangka 2 tahun. Pasal 8C ayat (3) dan (4) hanya mengatur irisan dengan program kepemilikan saham karyawan. Tidak saya temukan larangan tegas bagi emiten untuk meminta persetujuan PMTHMETD baru setelah jangka sebelumnya berakhir.
Akibatnya, dilusi 10% yang diulang beberapa kali bisa menumpuk menjadi signifikan. Apakah itu sah sebagai praktik, atau penyelundupan hukum atas batas 10%? Ini wilayah tafsir yang terbuka.
Keempat, harga dan informasi orang dalam. Harga dipatok dari rata-rata 25 hari bursa sebelum permohonan pencatatan. Siapa pun yang tahu lebih dulu soal rencana dan jadwalnya punya informasi berharga. Bertransaksi atas dasar itu menyentuh larangan perdagangan orang dalam (Pasal 95 UU Pasar Modal), sedangkan upaya menggiring harga pada periode itu menyentuh larangan manipulasi pasar (Pasal 92). Keduanya diperkuat sanksinya oleh UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK.
Jika setoran nantinya berupa aset nontunai (inbreng), sengketa valuasi pun terbuka. Pasal 34 UUPT mensyaratkan nilai wajar berdasarkan harga pasar atau penilaian ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan.
Yang Perlu Diingat
1. PMTHMETD sah dilakukan, tetapi untuk tujuan di luar perbaikan keuangan dibatasi paling banyak 10% modal disetor, wajib disetujui RUPS pemegang saham independen, dan dilaksanakan paling lama 2 tahun.
2. Investor ritel tidak bisa menolak dilusi lewat pasar, hanya lewat RUPS. Hadir atau beri kuasa, dan tanyakan siapa investornya, berapa harganya, dan untuk apa dananya.
3. Celah sengketa terbesar ada pada persetujuan RUPS atas rencana yang belum final serta pada tarik-menarik antara Pasal 43 UUPT dan POJK. Dokumentasikan keberatan Anda sejak awal.
—
Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin diberikan atas ketentuan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain terlebih setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.






