Laman

Rabu, 18 November 2026

MENABUNG, MEMINJAM, KINI BISA TRANSFER: WAJAH BARU BPR

Menabung, Meminjam, Kini Bisa Transfer Wajah Baru BPR asevy sobari lawyer advokat konsultan hukum sektor jasa keuangan isnp law firm hkhsk
Apa saja yang boleh dijual BPR kepada nasabahnya ditentukan oleh Pasal 13 UU No. 7/1992 tentang Perbankan, sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dan dirinci lagi oleh POJK 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPR Syariah.


Gambaran Umum: Tiga Pintu Utama

Sederhananya, BPR hidup dari tiga pintu: menerima tabungan, menerima deposito, dan menyalurkan kredit.

Contohnya begini. Bu Rina, pedagang sayur, menyimpan hasil jualannya setiap sore di tabungan BPR dekat pasar. Pak Darto, pensiunan, menaruh pesangonnya di deposito BPR yang sama. Uang mereka dipinjamkan kepada Mas Andi untuk modal bengkel. BPR untung dari selisih bunga: bunga yang dibayar Mas Andi lebih tinggi daripada bunga untuk Bu Rina dan Pak Darto.

Sejak UU P2SK, ada pintu keempat yang lebih kecil: layanan jasa seperti transfer dana.

Cara Kerja Tiap Produk
• Tabungan: simpanan yang bisa ditarik kapan saja lewat teller, kantor kas, atau ATM bila tersedia. Bunganya kecil, tapi uangnya “cair”.
• Deposito: simpanan yang baru bisa dicairkan saat jatuh tempo, misalnya 1, 3, 6, atau 12 bulan. Bunganya lebih tinggi sebagai imbalan “mengunci” uang. Pencairan sebelum jatuh tempo umumnya kena penalti.
• Kredit: pinjaman yang wajib dikembalikan bersama bunganya. Menurut tujuannya, ada kredit modal kerja (membeli stok atau bahan baku), kredit investasi (membeli mesin atau kendaraan usaha), dan kredit konsumsi (biaya sekolah, renovasi rumah, kredit pegawai dan pensiunan). Hampir semua kredit BPR meminta agunan: BPKB, sertifikat tanah, atau SK pegawai.
• Layanan baru: transfer dana ke rekening bank lain dan penukaran valuta asing. Tidak semua BPR sudah menyediakannya.

Apa Kata Aturannya

Pasal 13 UU Perbankan pasca UU P2SK kini antara lain menyebut kegiatan BPR:

Huruf b: “menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;”

Huruf c: “melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;”

Huruf d: “menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;”

Huruf e: “melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;”

Huruf i: “melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.”

Pasal 61 POJK 26 Tahun 2024 menegaskan, “Bank dapat menjadi penyelenggara KUPVA,” dan kata “Bank” di situ mencakup BPR.
Sebaliknya, Pasal 14 melarang BPR menerima Giro, berusaha dalam valuta asing selain penukaran, membeli surat berharga selain terbitan Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah, berusaha di bidang asuransi selain memasarkan produk mitra, serta menjalankan usaha di luar Pasal 13. Jadi BPR tidak bisa membukakan rekening giro atau menjual deposito dolar.

Semua produk tunduk pada POJK 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. BPR wajib menjelaskan biaya dan risiko secara jujur, dilarang memakai klausula baku yang mengalihkan tanggung jawabnya, dan wajib melayani pengaduan.

Tabungan dan deposito dijamin LPS sampai Rp2 miliar per nasabah per bank, asalkan tercatat di pembukuan bank, bunganya tidak melebihi Tingkat Bunga Penjaminan (TBP), dan nasabah tidak merugikan bank.

Titik Rawan Beda Tafsir

Pertama, “kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.” Rumusan ini terbuka. Bila BPR menjalankan produk baru tanpa persetujuan, apakah perjanjian dengan nasabahnya ikut cacat, atau hanya BPR-nya yang kena sanksi? Menurut hemat saya, nasabah beriktikad baik tidak semestinya menanggung akibatnya, tetapi belum ada aturan yang menjawab tegas.

Kedua, transfer dana versus larangan lalu lintas giral. Definisi BPR masih berbunyi tidak memberikan jasa lalu lintas giral “secara langsung”. Sederhananya: BPR boleh mengirim uang nasabah, tapi tidak boleh menjadi “pemain langsung” di sistem kliring. Bank umum punya rekening giro sendiri di Bank Indonesia dan tersambung langsung ke BI-FAST/SKNBI. BPR tidak. Saat Bu Rina transfer dari BPR, perintahnya diteruskan lewat bank umum mitra.

Ketiga, bunga deposito di atas TBP. Simpanan berbunga di atas TBP tidak dijamin LPS. Masalah muncul saat BPR gagal, padahal petugas dulu menjanjikan “aman, dijamin LPS”. Nasabah punya dasar menuntut BPR atas informasi menyesatkan, tetapi BPR yang dicabut izinnya dilikuidasi LPS, sehingga klaim itu baru dibayar dari sisa harta bank setelah gaji pegawai, pajak, dan tagihan LPS dilunasi.

Keempat, eksekusi agunan. Pasal 6 UU Hak Tanggungan memberi pemegang hak tanggungan pertama hak menjual agunan “atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum” bila debitor cidera janji. Untuk BPKB yang diikat fidusia, Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 mensyaratkan cidera janji disepakati debitur atau diputus pengadilan. Kapan debitur dianggap cidera janji inilah yang paling sering diperkarakan.

Manfaat Praktis Memahaminya

Dari sisi keuangan, Anda bisa memilih produk yang tepat: uang harian di tabungan, dana menganggur setahun di deposito, modal usaha lewat kredit modal kerja. Anda juga bisa menghitung biaya kredit sebenarnya. Bunga flat 1% per bulan untuk pinjaman 12 bulan setara kira-kira 1,8% per bulan bila dihitung efektif, belum termasuk provisi dan administrasi.

Dari sisi hukum, Anda tahu hak sebelum tanda tangan: meminta salinan perjanjian dan menolak klausul yang membebaskan BPR dari tanggung jawab. Anda juga tahu jalurnya bila bermasalah: pengaduan ke BPR, lalu OJK atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS SJK), baru pengadilan. Bagi debitur, paham arti cidera janji membuat Anda bisa menegosiasikan restrukturisasi sebelum agunan dilelang.

Tiga Hal yang Perlu Diingat

1. Produk utama BPR adalah tabungan, deposito, dan kredit. Sejak UU P2SK, BPR juga boleh transfer dana dan penukaran valuta asing, tetapi tetap dilarang membuka giro.

2. Simpanan di BPR dijamin LPS sampai Rp2 miliar, asalkan bunganya tidak melebihi TBP BPR yang berlaku.

3. Sebelum mengambil kredit, pahami bunga efektif, seluruh biaya, dan klausul cidera janji, karena di situlah sengketa paling sering berawal.