PENGERTIAN
Rudolf Dolzer dan Cristoph Schreuer dalam Principles of International Investment Law menyatakan direct investment sebagai kegiatan penanaman modal yang melibatkan:
- Pengalihan dana (transfer of funds);
- Proyek yang memiliki jangka waktu panjang (long term project);
- Tujuan memperoleh pendapatan reguler (the purpose of regular income);
- Partisipasi dari pihak yang melakukan pengalihan dana (the participation of the person transferring the funds); dan
- Suatu risiko usaha (bussines risk).
David Kairupan, SH, LLM dalam bukunya yang berjudul Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia menerangkan bahwa portofolio investment sering dikaitkan dengan:
- Investasi yang dilakukan melalui pasar modal atau bursa dengan cara pembelian efek (securities), sehingga;
- Tidak melibatkan pengalihan dana untuk proyek yang bersifat jangka panjang;
- Pendapatan yang diharapkan juga lebih bersifat jangka pendek dalam bentuk capital gain yang diperoleh pada saat penjualan efek tersebut dan bukan pendapatan yang bersifat reguler, dimana - Investor tidak terlibat dalam manajemen perusahaan sehingga;
- Tidak terkait langsung dengan risiko kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan target atau perusahaan dimana investasi tersebut dilakukan, melainkan lebih dikaitkan dengan risiko pasar dari efek yang dibeli.
PENGATURAN
Di Indonesia Direct Investment diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal):
- Pasal 1 angka 1 UU Penanaman Modal, "Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia."
- Pasal 2 UU Penanaman Modal, "Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia"
- Penjelasan Pasal 2 UU Penanaman Modal, "Yang dimaksud dengan "penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia" adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio."
- Penjelasan Umum paragraf 5 UU Penanaman Modal, "Undang-Undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor."
Sedangkan portofolio investment atau investasi melalui pasar modal atau bursa di atur dalam UU Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Pasar Modal (UUPM):
- Pasal 1 angka 13 UUPM, "Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek"
LEMBAGA YANG MENGAWASI
Pada direct investment lembaga yang bertugas mengkoordinasi kebijakan penanaman modal adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM ) sebagaimana diatur dalam UU Penanaman Modal:
- Pasal 27 ayat 1 UU Penanaman Modal, "Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi Pemerintah, antar instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antar pemerintah daerah."
- Pasal 27 ayat 2 UU Penanaman Modal, "Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal."
Pada portofolio investment lembaga pemerintah yang bertugas membina dan mengawasi kegiatan di pasar modal adalah Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sebagaimana diatur dalam UUPM:
- Pasal 3 ayat 1 UUPM, "Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam."
Namun sejak tanggal 31 Desember 2012 tugas pembinaan dan pengawasan kegiatan di pasar modal telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Pasal 55 ayat 1 pada ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, "Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK."
Dengan demikian maka untuk portofolio investment lembaga pemerintah yang bertugas membina dan mengawasi kegiatan di pasar modal saat ini adalah OJK.
Disclaimer: artikel ini adalah pendapat hukum pribadi atas ketentuan/peraturan yang belum terikat dan belum diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu. Oleh karenanya pendapat hukum yang berbeda sangat mungkin terjadi atas ketentuan/peraturan yang sama yang diberikan oleh sarjana / praktisi / ahli hukum lain dan setelah diikat dan diterapkan pada peristiwa/fakta hukum tertentu.