JUMLAH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS

UMUM: MINIMAL MEMILIKI 1 ORANG ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah salah satu organ perseroan (vide pasal 1 angka 2 UUPT). Secara umum UUPT menentukan bahwa dalam sebuah perseroan minimal memiliki 1 orang anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan Pasal 108 ayat 3:

"Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih".

Apakah boleh apabila lembaga Dewan Komisaris hanya terdiri dari 1 (satu) orang anggota disebut sebagai Komisaris bukan sebagai Dewan Komisaris? Menurut hemat kami apabila sekedar penyebutan hal itu diperbolehkan dan tidak ada larangan terlebih sanksi, namun dari segi legal formil tetap disebut sebagai Dewan Komisaris meskipun hanya terdiri dari 1 (satu) orang anggota.

Berdasarkan pasal tersebut pula dibolehkan bila perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) orang anggota dan UUPT tidak menentukan batas maksimal dari jumlah anggota dari Dewan Komisaris. Dalam hal demikian (anggota Dewan Komisaris lebih dari 1 orang) UUPT menyebutnya sebagai majelis, Pasal 108 ayat 4: 

"Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris."

KHUSUS PERSEROAN TERTENTU: MINIMAL MEMILIKI 2 ORANG ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Secara lebih ketat UUPT mewajibkan perseroan memiliki minimal 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris bagi perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan: 

- Menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat; 

- Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat; atau

- Perseroan Terbuka.

(Vide Pasal 108 ayat 5 UUPT)

PERSEROAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH: MINIMAL MEMILIKI 1 ORANG ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Ketentuan Pasal 108 ayat 3 UUPT berlaku juga terhadap perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu memiliki minimal 1 (satu) anggota Dewan Komisaris. Hanya saja disamping ketentuan tersebut UUPT juga mewajibkan ketentuan untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Pasal 109 ayat 1 UUPT:

"Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah".

Dengan demikian sebuah perseroan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki minimal 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris dan minimal 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah.

Read More

MODAL DASAR, MODAL DITEMPATKAN, MODAL DISETOR PENUH

Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor Penuh terdapat dalam pasal-pasal UUPT sebagai berikut:

- Pasal 31 ayat 1: "Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham."

- Pasal 32 ayat 1: "Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)."

- Pasal 33 ayat 1: "Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh."

Dari ketiga pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham;

2. UUPT menentukan besaran minimum Modal dasar yaitu sebesar Rp 50 juta;

3. UUPT Modal menentukan bahwa modal ditempatkan dan disetor penuh sebuah perseroan adalah minimal 25% dari modal dasar.

Prof. DR. Rudhi Prasetya, SH dalam bukunya yang berjudul "Perseroan Terbatas Teori dan Praktik" menjelaskan lebih lanjut pengertian modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor penuh. Beliau menerangkan bahwa "modal dasar" adalah keseluruhan nilai nominal saham suatu PT yang maksimal dapat diterbitkan PT. Jelasnya yang dimaksud dengan modal dasar tersebut tiadalah lain daripada hasil perkalian antara jumlah saham PT yang ditentukan oleh pendiri dengan nilai nominalnya. Demikian andaikata ditentukan jumlah sahamnya 1000 dan nilai nominal (pari) per sahamnya seharga Rp 50.000,- maka modal dasar PT itu menjadi 1000 lembar x Rp 50.000,- = Rp 50.000.000,-.

Sedangkan yang dimaksud dengan "modal ditempatkan" dijelaskan sebagai berikut: dengan telah ditentukan dan dicantumkan modal dasar tidak berarti jumlah saham tersebut harus sekaligus diterbitkan oleh perseroan. Dimungkinkan untuk hanya "diterbitkan" sebagian, dan sebagian lagi "disimpan" dahulu untuk kelak manakala perseroan memerlukan modal tambahan diterbitkannya saham yang masih tersimpan ini. Saham yang masih "disimpan" yang belum diterbitkan itulah yang dinamakan "saham simpanan" atau "saham portepel" (portofolio). Sedang saham yang telah diterbitkan itulah yang dimaksud dengan "modal ditempatkan" yang merupakan perkalian antara jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nominalnya. Jika modal dasar sebuah PT adalah Rp 50.000.000,- maka sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 UUPT yang mengatur bahwa: "Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.", maka jumlah modal ditempatkan adalah 25% dari Rp 50.000.000,- yaitu: Rp 12.500.000,-

Selanjutnya menurut Prof. DR. Rudhi Prasetya, SH modal ditempatkan itu (Rp 12.500.000,-) sudah harus disetor penuh pada waktu pendirian. Dengan kata lain, dari modal ditempatkan itu pada waktu didirikan tidak boleh lagi hanya disetor sebagian, melainkan harus disetor sepenuhnya (Rp 12.500.000,-). Demikian praktis, sekarang sudah tidak ada perbedaan lagi antara "modal ditempatkan" dan "modal disetor".

Read More

PENGERTIAN PENANAMAN MODAL, PENANAM MODAL, DAN MODAL

Untuk memahami arti dari penanaman modal, penanam modal, dan modal kita bisa melihat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Pasal 1 angka 1 UU Penanaman Modal menjelaskan bahwa Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal tersebut memberikan titik tekan pada kegiatannya, yaitu menanam modal. Kegiatan mana dapat dilakukan oleh penanam modal dalam negeri ataupun penanam modal asing yang berasal dari luar Indonesia.

Pada akhir pasal tersebut juga menegaskan bahwa undang-undang ini mengatur kegiatan menanam modal yang usahanya dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia. Sehingga undang-undang ini tidak mengatur kegiatan menanam modal yang usahanya dilakukan diluar wilayah negara Republik Indonesia.

Penanam modal menurut Pasal 1 angka 4 UU Penanaman Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Pointers utama Pasal 1 angka 4 diatas ialah penanam modal adalah pihak yang melakukan kegiatan menanam modal. Pihak mana dapat berupa orang-perseorangan ataupun berbentuk badan usaha yang berasal dari dalam ataupun luar negeri.

Modal menurut Pasal 1 angka 7 UU Penanaman Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

Jika kita perhatikan dari pengertian penanaman modal dan penanam modal sebelumnya maka modal merupakan apa yang ditanam (asset) dalam kegiatan penanaman modal oleh pihak penanam modal. Apa yang ditanam dapat berupa uang atau bentuk lain selain uang yang memiliki nilai ekonomis. Jika uang atau bentuk lain selain uang yang ditanam tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka ia tidak dapat dikategorikan sebagai modal atau asset.

Read More

TIPS SIAP HADAPI UJIAN PROFESI ADVOKAT (UPA) PERADI

Bagi rekan-rekan yang berniat menjadi Advokat atau dalam waktu dekat akan menghadapi UPA Peradi 2023, berikut Tips singkat agar Siap Hadapi Ujian Profesi Advokat (UPA) PERADI berdasarkan pengalaman pribadi:

1. Tetapkan target pertama dan utama bagi rekan-rekan adalah Lulus UPA dan sampaikan harapan rekan-rekan kepada Allah SWT;

2. Miliki alasan yang kuat & powerfull mengapa anda ingin berprofesi sebagai Advokat? Alasan inilah yang akan menjadi bahan bakar bagi anda untuk terus maju penuh motivasi tinggi menghadapi setiap tahapan demi tahapan hingga menjadi advokat (pkpa-upa-mencari adv pendamping - magang + laporan sidang 3 pidana dan 6 perdata). Tiap orang bisa memiliki alasan yang berbeda-beda, jangan malu terhadap alasan yang anda miliki;

3. Persiapkan diri rekan-rekan secara finansial, karena untuk menjadi seorang Advokat butuh dana (biaya pkpa, biaya ujian, beli buku-buku referensi, transport, ..etc);

4. Tentukan dimana rekan-rekan akan mengikuti PKPA, cari beberapa referensi penyelenggara via internet/rekomendasi teman, pertimbangkan lokasi-waktu pelaksanaan. Kalau saya dahulu ikut PKPA di FHP Edulaw;

5. Targetkan untuk menghadiri seluruh kelas PKPA dengan 100% kehadiran. Hujan, macet, lokasi yang jauh, sama sekali bukan alasan yang kuat dan pantas untuk tidak menghadiri kelas PKPA;

6. Duduk di kursi paling depan saat PKPA. Duduk paling depan dapat dengan jelas mendengar kuliah yang diberikan, jelas melihat slide yang ditampilkan, paling terlihat oleh narasumber saat ingin mengajukan pertanyaan;

7. Minta jadwal mata kuliah kepada penyelenggara dan biasakan untuk sudah membaca materi yang akan diberikan sebelumnya;

8. Gunakan perangkat elektronik yang rekan-rekan miliki dengan optimal. Cth: saya gunakan smartphone utk merekam setiap materi yang diberikan di kelas;

9. Ikuti program persiapan ujian UPA dari PERADI jika ada dan memungkinkan pendanaannya karena rekan-rekan akan dipersiapkan tidak hanya dari sisi teknis saja tetapi juga dari sisi mental seorang juara, serta mendapatkan buku himpunan ribuan soal-soal ujian pilihan ganda yang siap dijadikan sarana latihan "Practices Makes Perfect";

10. Cari rekan yang mau & semangat untuk diajak berdiskusi untuk membahas habis soal-soal ujian pilihan ganda yang ada di buku latihan minimal sejak 1 bulan sebelum ujian. Diskusi tidak harus bertemu muka, gunakan social media yang ada: fb, bbm (group/messengger);

11. Sempurnakan pengetahuan rekan-rekan dg buku-buku referensi hukum acara peradilan terkait ujian;

12. Latihan membuat surat kuasa dan gugatan minimal pada kertas folio bergaris 3x dalam sehari sejak 1 bulan sebelum ujian;

13. Sharing dengan rekan-rekan yg telah Lulus UPA utk mendapatkan pengalaman sukses mereka;

14. Jadikan kegiatan sehari-hari rekan-rekan dipadati dengan kegiatan yang mendukung target utama rekan-rekan: #LulusUPA;

15. Sesekali istirahat dan refreshinglah sejenak untuk melenturkan otot-otot otak anda, bagaimanapun anda dan otak anda memiliki hak untuk beristirahat dan berefreshing ria :D ;

16. Mohon doa keluarga: orang tua, istri agar anda tahu, yakin dan tenang bahwa banyak pihak yg mendukung usaha anda utk Lulus UPA;

17. Jangan lupa juga untuk saling mendoakan, memberikan semangat dan berbagi ilmu kepada rekan-rekan anda yang akan menghadapi ujian;

Semoga bermanfaat, salam Officium Nobile, See You At The Top.

Note: Tulisan ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2014 dan telah mengalami beberapa kali penyesuaian. 

Read More